., M.H. mengajukan dissenting opinion (pendapat berbeda)sebagai berikut: Bahwa hakim dalam memeriksa suatu perkara diberi kKewajiban olehundangundang untuk mengajukan pertimbangan atau pendapat tertulisbaik putusan dan pertimbangan disepakati bersama tanpa ada bedapendapat yang disebut sebagai agreeing opinion maupun putusandisepakati bersama namun pertimbangan berbeda yang disebut sebagaiconcurring opinon dan selanjutnya pertimbangan atau pendapat tertulistersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan

Bahwa kewajiban hakim dalam menyampaikan pendapatnyaterhadap perkara yang diperikasanya tidak selamanya memiliki kesimpulanakhir yang sama, baik itu yang bersifat agreeing opinon maupun yangbersifat concurring opinion, karena tidak jarang pula hakim memilikipertimbangan berbeda yang melahirkan putusan yang berbeda pula atauyang dalam disiplin ilmu hukum disebut sebagai dissenting opinion, danpendapat berbeda tersebut harus menjadi bagian yang tidak terpisahkandari putusan, yang tujuannya adalah menjunjung

segenap pertimbangan tersebut, menurutHakim permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil error inpersona dengan kategori diskualifikasi inperson sehingga permohonanPemohon dan Pemohon Il harus dinyatakan tidak dapat diterima (NietOntvankelijke Verklaard), dan Pemohon dan Pemohon II harus dihukummembayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengandiajukannya perkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nant.Menimbang, bahwa meskipun Hakim Anggota bernama Mazidah,S.Ag., M.H. memiliki dissenting

opinon (pendapat berbeda), namun demikepastian hukum dalam putusan ini, maka yang bersangkutan tetapmenandatangani putusan ini sebagai pendapat akhir terbanyak MajelisHakim sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini.Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anggota berbeda pendapat(Dissenting Opinion) dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II dalam halsyarat formil pengajuan perkara, maka pertimbangan selanjutnya dalamPenetapan ini adalah pertimbangan dua hakim yaitu Ketua Majelis danHakim

Dengan Demikian Dissenting Opinion dibenarkan dimana perbedaanpendapat dalam majelis adalah hal terbuka dan bukan rahasia lagi.Menimbang, bahwa, ketentuan tentang teknis pelaksanaan dissenting opinionbelum diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung, akan tetapi berpedoman pada PutusanMA Nomor 572.K/Pid/2003 tanggal 12 februari 2004 yang di dalamnya menyatakan bahwaperbedaan pendapat diantara Hakim harus dihargai karena telah dijamin oleh UndangUndang dan untuk itulah Dissenting Opinion ikut dilampirkan

mengenai pidana yang dijatuhkan karenapermainan judi tersebut sebagai penyakit masyarakat yang terlarangmenurut hukum juga sangat bertentangan dengan nilainilaikemasyarakatan yang dapat menimbulkan konduite yang tidak sehat;Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula PutusanJudex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakanditolak dengan perbaikan;Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat(dissenting

Putusan Nomor 267 K/Pid/2019Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung Dr. H.

., menyatakan pendapatberbeda (dissenting opinion). Bahwa Hakim Anggota Subronto, S.H., M.H.

., yangmemberikan dissenting opinion sebagaimana tertuang/termuat dalamPutusan Nomor 54/Pdt.SusPHI/G/2016/PHI Smg., pada halaman 23 alineaHalaman 9 dari 13 hal. Put.

Nomor 704 K/Pdt.SusPHI/2017ke4 sampai dengan halaman 26 alinea ke2 dan oleh karena itu PemohonKasasi mengambil seluruh pertimbangan dissenting opinion tersebutsebagai materi/isi memori kasasi;Bahwa prinsip nebis in idem juga sejalan dengan asas peradilan yangcepat, sederhana dan biaya ringan berdasarkan undangundang kekuasaanKehakiman. Dalam kaitan ini, Mahkamah Agung telah secara konsistenmenerapkan prinsip nebis in idem dalam berbagai putusannya.

gram merupakan sisapembelian sebelumnya; Bahwa atas dasar tersebut dengan mengingat barang bukti sedikit Terdakwadijatuhnkan pidana minimal selama 4 (empat) tahun adalah tepat dan tidaksalah dalam menerapkan hukum;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pulaputusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting

opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal30 Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung Prof.

sehingga dengan perdamaian diharapkan ketidakharmonisan dalam pergaulan masyarakat menjadi terjaga;Bahwa disisi lain pemidanaan bukanlah sarana balas dendam namunlebih kepada edukasi agar ke depannya Pelaku tidak lagi mengulangiperbuatannya kembali;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dissenting

opiniondalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat dissenting opinion dari Hakim Agung Prof.

., tanggal 9 Mei 2018 untuk kemudian Mahkamah Agungmengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akandisebutkan di bawah ini;Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 719 K/PID/2018Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting

Putusan Nomor 1030 K/Pid.Sus/2018masyarakat;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat(dissenting opinion) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelahbermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak

;Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung Ketua Majelis(Prof.

Bahwa adanya dissenting opinion dari Ketua Majelis Hakim Russedar, S.H.dalam tingkat banding memperlihatkan sejak semula perkara ini adalahperkara perdata, karena penguasaan Pemohon Kasasi atas tanah yang saatini dilaporkan oleh Saksi M.H. Ritonga telah lama dilakukan sejak tahun1991, jauh sebelum Sdr. Nico maupun M.H. Ritonga memilikinya;2.

Bahwa adanya dissenting opinion dari Ketua Majelis Hakim Russedar, S.H.dalam tingkat banding memperlihatkan Hakim telah telah bertindak adil dantidak berat sebelah, dan menggali fakta dan bukti yang ada, sehinggadihasilkan putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;3.

Bahwa adanya dissenting opinion dari Ketua Majelis Hakim Russedar, S.H.dalam tingkat banding, telah mampu mendudukkan perkara sebenarnya,karena pertimbangan hukum yang diberikan begitu baik dan memenuhi rasakeadilan, sebagaimana Pemohon Kasasi kutip kembali di bawah ini : Bahwa kasus dalam perkara ini titik berat adalah sengketa kepemilikan(perkara perdata) bukan perkara pidana; Bahwa ditinjau dari unsur memaksa tidak terpenuhi karena Terdakwamenguasai tanah tersebut sejak tanah dibeli oleh orang

Mengajukan Dissenting Opinionkarena tidak sependapat dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota danHalaman 12 dari 19 halaman.

Putusan Nomor 277 K/TUN/2017Bernadus Tilhelong dengan luas tanah 10 Ha (sebagai fakta/buktisurat yang menjadi dasar Pertimbangan Hukum dari BedaPendapat (Dissenting Opinion) Hakim Anggota II );Bahwa saksi Para Penggugat yang bernama Mantan MartinusKolloh dan Daniel Kese menerangkan letak tanah objek sengktetadi Tanmela yang berarti letak tanah objek sengketa berada dalamwilayah tanah milik Para Penggugat/Pemohon Kasasi;Bahwa pendapat berbeda (Dissenting Opinion) Hakim Anggota IIlvan Pahlavia Islamy

digarap adalah milik Bernadus Tilhelong; Bahwa pertimbangan tersebut tidak berdasar pada faktahukum yang ada di persidangan karena Wehelmince Tilhelongmempunyai suami Bernadus Tilhelong (alm) yang berdasarkanbukti P1 memperoleh tanah dari orang tuanya JohanisTilhelong (alm), dengan demikian tidak mungkin WehelminceTilhelong memperoleh tanah dari Neneknya (Istri dari JohanisTilhelong (alm);Bahwa Hakim Anggota kurang pro aktif mencari ketegasankebenaran hukum dari fakta yang ada sehingga beda pendapat(dissenting

ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak dengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi JawaTimur Nomor 603/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 9 Agustus 2018 yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 206/ Pid.Sus/2018/PN.Bil tanggal 6 Juni 2018 harus diperbaiki mengenai pidana yangdijatuhkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat(dissenting

Nomor 3079 K/Pid.Sus/2018sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelahbermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak;Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung Prof. Dr.

untukdilantik dan diambil sumpah/janji Rio Terpilin di Dusun Sirih Sekapur;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatpendapat yang berbeda (dissenting

Peninjauan Kembali/Termohon (BupatiBungo) dalam bentuk rekomendasi terhadap penyelesaian permasalahanpemilinan Rio di Dusun Sirih Sekapur, Kecamatan Jujuhan, KabupatenBungo, maka seharusnya yang dijadikan objek gugatan adalah keputusantersebut melalui gugatan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat(1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dalamMajelis Hakim (dissenting

., MH.salah satu Anggota MajelisHakim Pengilan Tinggi Agama Kupang yang mengadili perkara banding ini telahmengajukan dissenting opinion dengan berpendapat, dalam perkara ini Majelis HakimPA.

batasbatasnya, maka perlu dibuktikan lebih lanjut , dalamperkara ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu tidak salah menerapkan HukumAcara, para pihak sudah lengkap, tanpa harus melibatkan Badan Pertanahan setempatdan Notaris yang terkait dalam perkara ini, karena kewenangan Peradilan Agama adalahmengadili sengketa waris, tidak berwenang membatalkan Sertifikat yang dikeluarkanBadan Pertanahan dan Akta Notaris ;Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini di tingkat banding telah terjadibeda pendapat /dissenting

Putusan Nomor 1125 K/PID.SUS/2018Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dissenting opiniondalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal30 Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang MahkamahAgung

, perbedaan pendapat dissenting opiniondari Hakim Agung padaMahkamah Agung Sumardijatmo, S.H.M.H., dimuat sebagai berikut:Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena JudexFacti salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;Bahwa putusan Judex Facti/ Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor793/PID.

dan mengadili,tetapi karena para Penggugat/Pembanding salah menarik pihak yang digugatmaka gugatan a quo error in persona dalam bentuk plurium litis consortium danharus dinyatakan tidak dapat diterima dengan demikian putusan Majelis HakimPengadilan Agama Pinrang Nomor 871/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 14 Mel2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1440 Hijriyah, tidakdapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri denganamar sebagaimana tercantum dalam putusan banding ini ;Dissenting

opinionMenimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding,terdapat pendapat yang berbeda (dissenting opinidn) mengenai pertimbanganhukum dan amar putusan perkara tersebut, yaitu pendapat dari Hakim Anggota, Drs.

,tanggal 14 Mei 2019 Miladiah bertepatandengan tanggal 10 Ramadan 1440 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkandengan perbaikan amar putusan, yaitu menyatakan gugatan para Penggugatbukan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili;Menimbang, bahwa oleh karena dalam musyawarah Majelis Hakim tingkatbanding terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalam memutusperkara ini sebagaimana diuraikan di atas, sesuai dengan ketentuan hukumdan tata cara persidangan pengadilan, maka keputusan diambil

PUUXVI/2018, artinya keberadaan Surat Keputusan Bersamatersebut sah dan tidak bertentangan dengan hukum, sehinggadengan demikian penerbitan Surat Keputusan Gubernur LampungNomor 888/187/V1.04/2019 Tanggal 5 Maret 2019 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan/Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatanadalah sah dan berdasarkan hukum;Menimbang, bahwa dalam proses pengambilan putusan perkara inpada Pengadilan tingkat pertama telah terjadi perbedaan pendapat(dissenting

berdasarkan pertimbangan hukum tersebutdiatas maka Putusan Pengadilan. tingkat pertama tidak dapatdipertahankan karena telah menerapkan asas ketidakberpihakan secarakeliru. sehingga bertentangan dengan hukum dan keadilan, olehHalaman 17 Putusan No. 154/B/2020/PTTUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMkarenannya Putusan Pengadilan tersebut haruslan dibatalkan danselanjuntya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri pada tingkat bandingdengan pertimbangan hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Dissenting

Pengadilan Tinggi sependapat denganpertimbangan Hakim Dissenting tersebut, terutama dasarpertimbangannya yang menyimpulkan bahwa Penggugat/Terbanding telahterbukti melakukan kejahatan dalam jabatan berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehinggaberdasarkan Pasal 87 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN yo Pasal 250huruf b PP No. 11 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara yangbersangkutan sudah selayaknya dihukum untuk diberhentikan selakuPegawai Negeri Sipil.

rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih rukun danharmonis dan ada harapan untuk hidup rukun kembali;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Pemohon tidak cukup alasan, maka harus dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohonan dinyatakan tidakdapat diterima, maka buktibukti yang diajukan oleh kedua belah pihakdikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi perbedaan pendapat/dissenting

cukup alasan, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada manfaatnyaapabila masih dipertahankan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuanPasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Anggota II berpendapat permohonan Pemohondapat dikabulkan;Menimbang, bahwa walaupun Hakim Anggota Il telah mengajukan perbedaanpendapat (dissenting

gelang 12 gram emas tua, yang sudah dijual TergugatRekonvensi untuk memperbaiki truk dam, dan janjinya akan diganti, tapi sekarangtidak diganti;Penggugat Rekonvensi meminta nafkah anak sebesar Rp 600.000 perbulan;Penggugat Rekonvensi meminta nafkah lampau sebesar Rp 1.000.000 perbulanselama 9 bulan;Penggugat meminta nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000 per bulan selama 3 bulan;Penggugat Rekonvensi meminta mutah sebesar Rp 20.000.000;Menimbang, bahwa dalam pokok perkara telah teradi perbedaan pendapat(dissenting

., M.SI mengajukan pendapat berbeda(dissenting opinion) sebagai berikut;Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion):Terhadap penetapan Pengadilan Agama Buol nomor0078/Pdt.P/2017/PA.Buol di atas, hakim Anggota Fathur Rahman, S.H.I, M.S.1mempunyai pendapat berbeda (Dissenting Opinion) sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengakui pada saatpernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 22 Nopember 2015 Pemohon masih berusia dibawah 19 tahun dan sebelum melakukan akad nikahperkawinan para

ada tapi dilatarbelakangi oleh tindakannya yangtelah merasa menjadi pemilik barang/tanah a quo sehinggameskipun terjadi bukan merupakan tindak pidana tapididasarkan atas hak keperdataan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara initidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang,maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim padatanggal 27 ~=April 2011, terdapat perbedaan pendapat(Dissenting

kedua surat a quo tersebut di atas adalah belumdapat dibenarkan, dan tidak dapat di anggap/dinyatakansebagai jual beli atas tanah a quo ; Bahwa saksi korban mempergunakan senapan angin= +teleskopnya tidak dapat dianggap sebagai bukti adanyajual beli atas tanah ;(Berdasar alasan tersebut maka Terdakwa telah terbuktibersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat, olehkarena itu) Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutanJaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaanpendapat (Dissenting

Put. 40/Pdt.G/2017/PTA MksMenimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim padaPengadilan Tinggi Agama Makassar, terjadi adanya pendapat yang berbeda(dissenting opinion) yaitu. berpendapat dari Hakim Anggota nama(Dra, Hj.

ada larangan untuk bertemu dengananaknya untuk memberikan kasih sayang sebagai seorang ayah ataupunsebagai seorang ibu;Menimbang, bahwa pendapat Hakim Anggota yang bersangkutan atasdasar pendapatnya tersebut, dalam menentukan siapa yang harus memelihara,merawat dan mendidik masingmasing kedua orang anak yang terperkarasampai sudah mumayyiz yang didasarkan demi kepentingan si anak, sesuaiPutusan MARI Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974;Menimbang, bahwa sekalipun ada dua pendapat yang berbeda(dissenting