Abimanyu) sebagai pembeli;Dan demikian pula di dalam Tentang Pertimbangan Hukumnya PutusanPengadilan Tinggi Jawa Timur, Nomor 104/PDT/2012/PT.SBY, tanggal 30April 2012, halaman: 12 baris terakhir tmpai dengan halaman: 13 baris ke 4yang menyebutkan:Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan para pihak, tidakditemukan adanya unsure dwang, dwaling ataupun bedrog dalam jual belitanah sebagaimana dalam surat bukti P4 atau P2 dan tidak ternyata pulabertentangan dengan azaz kepatutan, ketelitian

hal ini adalah Putusan PengadilanTinggi Jawa Timur, Nomor 104/PDT/2012/PT.SBY, tanggal 30 April2012 adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;Bahwa hal ini Nampak jelas dan tegas di dalam Tentang PertimbanganHukumnya Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Nomor 104/PDT/ 2012/PT.SBY, tanggal 30 April 2012, halaman 12 baris terakhir sampai denganhalaman 13 baris ke 4 yang menyebutkan: Menimbang, bahwa dari alatalatbukti yang diajukan para pihak, tidak ditemukan adanya unsure dwang,dwaling

(Halaman 12 alinea 3);Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan para pihak,tidak ditemukan adanya unsure Qwang, dwaling ataupun bedrog dalamjual beli tanah sebagaimana dalam surat bukti P4 atau P2 dan tidakternyata pula bertentangan dengan azaz kepatutan, ketelitian dan kehatihatian dalam jual beli tanah antara PelawanPembanding denganTerlawan XlTerbanding.

Tidak merupakan sebab yang dilarang;Bahwa syarat pertama dan kedua pada Pasal 1820 KUHPerdata adalahmerupakan syarat subjektif karena menyangkut subjek yang mengadakanperjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah merupakansyarat objektif;Bahwa berdasarkan Pasal 1821 KUHPerdata diatur suatu perjanjian dapatdibatalkan bila sepakat (syarat pertama tentang syarat sahnya perjanjiandalam Pasal 1320 KUHPerdata) yang diberikan karena dwaling (kekhilafan),dwang (paksaan), ataupun bedrog (penipuan

tentang adanya perbuatan penyalahgunaankeadaan yang dilakukan oleh Tergugat;Bahwa perbuatan penyalahgunaan keadaan atau misbruk vanomstandigheden atau di dalam Bahasa Inggris disebut juga undueinfluence tidaklah diatur di dalam KUHPerdata akan tetapi merupakansuatu ajaran alasan pembatalan perjanjian yang dikenal di dalam BurgeriijkWetboek Belanda;Bahwa di dalam Burgerliik Wetboek Belanda, penyalahgunaan keadaanatau Misbruik Van Omstandigheden adalah merupakan alasanpembatalan perjanjian selain dwaling

Syamsiah Lubisdijual kepada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara;Bahwa dengan demikian jual beli antara Pemohon Peninjauan Kembalidengan Termohon Peninjauan Kembali telah sesuai dengan ketentuan hukumbaik Pasal 1320 BW dan 1321 BW karena dilakukan oleh pihak yang berhak,adanya kesepakatan, ada kecakapan, ada pokok persoalan (mengenai suatuhal tertentu), dan tidak merupakan sebab yang dilarang, tidak adanya dwaling(kekhilafan), tidak adanya dwang (paksaan), ataupun tidak adanya bedrog(penipuan),

GOLDEN METEOR selaku Turut Tergugat adalah Gugatanyang keliru/salah sasaran (Dwaling van persoonlijkheid van derpersoon/Error in persona), karena ditujukan kepada Badan Hukum PT.GOLDEN METEOR yang tidak mempunyai hubungan hukum apapun jugadengan Penggugat, lagipula Turut Tergugat tidak ikut serta sebagai Pihakdalam Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Arjuno Surabaya No. 034SJ.U.0702 tanggal 25 Juli 2002 (25072002) dan tidak ikut pula, dalamAddendum Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Arjuno Surabaya No.0412

Menurut hukum dan praktek peradilan, menarik lagi Tuan Nio BuyungSoetanio dalam Perkara No. 347/Pdt.G/2009/PN.Sby sebagai TurutTergugat ll adalah Gugatan yang salah sasaran orangnya (Error inPersonafkeliru tentang orang atau dwaling van persoonlijkheid van derpersoon) dan harus ditolak setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Oleh karena :1.1.

Asuransi Jiwasraya (Persero) sudahmelakukan salah/keliru menggugat terhadap Turut Tergugat Il (kiniPemohon Kasasi) yang sama sekali tidak terikat Perjanjian menurut Pasal1320 KUHPerdata jo Pasal 1338, Pasal 1340 KUHPerdata; jadi SuratGugatan diajukan oleh Pengacara Negara terdiri dari 6 (enam) orang pakarhukum yang sarat pengalaman dilapangan sebagai Pengacara Negara;sudah terjadi Error in Persona atau sudah terjadi Dwaling vanpersoonlijkheid van der persoon.Gugatan yang bermuatan Error in persona

/Dwaling van persoonlijkheid vander persoon adalah suatu vordering yang melanggar hidup dan kepastianhukum yang berlaku (melanggar recht zekerheid en rechtsleven) yangdengan meminjam perkataan Prof.

Abimanyu) sebagai pembeli;Dan demikian pula di dalam Tentang Pertimbangan Hukumnya PutusanPengadilan Tinggi Jawa Timur, Nomor 104/PDT/2012/PT.SBY, tanggal 30April 2012, halaman: 12 baris terakhir tmpai dengan halaman: 13 baris ke 4yang menyebutkan:Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan para pihak, tidakditemukan adanya unsure dwang, dwaling ataupun bedrog dalam jual belitanah sebagaimana dalam surat bukti P4 atau P2 dan tidak ternyata pulabertentangan dengan azaz kepatutan, ketelitian

hal ini adalah Putusan PengadilanTinggi Jawa Timur, Nomor 104/PDT/2012/PT.SBY, tanggal 30 April2012 adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;Bahwa hal ini Nampak jelas dan tegas di dalam Tentang PertimbanganHukumnya Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Nomor 104/PDT/ 2012/PT.SBY, tanggal 30 April 2012, halaman 12 baris terakhir sampai denganhalaman 13 baris ke 4 yang menyebutkan: Menimbang, bahwa dari alatalatbukti yang diajukan para pihak, tidak ditemukan adanya unsure dwang,dwaling

(Halaman 12 alinea 3);Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan para pihak,tidak ditemukan adanya unsure Qwang, dwaling ataupun bedrog dalamjual beli tanah sebagaimana dalam surat bukti P4 atau P2 dan tidakternyata pula bertentangan dengan azaz kepatutan, ketelitian dan kehatihatian dalam jual beli tanah antara PelawanPembanding denganTerlawan XlTerbanding.

Karena pertimbangan Hukum Majelis Hakim telah kelirumempertimbangkan hukum karena atas surat yang diajukan dalam perkaraini terdapat unsur Dwang, Dwaling, Bedrog; Berdasarkan seluruh alasan tersebut diatas, Pembanding semula TergugatKonvensi / Pengugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakimmemutuskan menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi / Pengugat Rekonvensi; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih perkara No. 06/ Pdt.G/2011/PN.GS tanggal 26 Oktober 2011

., M.Kn.dan tidak ditemukan adanya dwang, dwaling, bedrog dalam transaksitersebut:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan judex facti/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara initidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: TuanPRIYATIN dan kawan tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari ParaPemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah

keluarkannya keputusanPemberhentian Sementara tersebut adalah ; menimbangan, pada bagianHurup Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 April2011 Register Perkara Nomor : PDM20/BTH/04/2011 yang dibacakanpada persidangan tanggal 03 Mei 2011yang bersangkutan didakwamelanggar pasal 112 (1) Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009Tentang narkotika Jo Pasal 55 (1) kel KUHP dengan tuntutan pidanapenjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan ;Bahwa Tergugat telah melakukan kesesatan (dwaling

2011 register perkara Nomor : PDM21/BTH/04/2011yang dibacakan pada persidangan tanggal 3 Mei2011 yang bersangkutan didakwa melanggar pasal 112 (1)Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jopasal 55 (1) Ke1 KUHP dengan Tuntutan Pidana penjara 6(enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan ;D.3 Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor :06/kpts/KPUProv007/2011, tentang Pemebrhentian Sementarasebagaimana yang dimaksud pada poin D.2.1 telah memuat kesesatan(dwaling

(3) dan (4) dilakukan rehabilitasinama Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutanD.8 Bahwa ternyata Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Komisi PemilihanUmum Provinsi Bengkulu Nomor : 06/kpts/KPUProv007/2011, tentangPemebrhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum KabupatenKaur untuk masa bhakti 20082013 atas nama Arjus Purnama.T/Penggugattanggal 9 April 2012 ;D.9 Bahwa Surat Keputusan a gqou sama halnya dengan surat KEPUTUSANPEMBERHENTIAN SEMENTARA, memuat KESESATAN (DWALING

Bahwa Tergugat telah menerbitkan surat Keputusan Komisi PemilihanUmum Propinsi Bengkulu No: 06/Kpts/KPUProv007/2011 tentangPemberhentian sementara anggota Komisi Pemilihan UmumKabupaten Kaur atas nama Arjus Purnama, T pada tanggal 11 Oktober2011 yang memuat kesesatan (dwaling) atau kekeliruan dan dasarpemberhentian sementara tersebut tidak jelas dan tidak lengkap sertabertentangan dengan fakta yang ada;2.

Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi BengkuluNo. 06/kpts/KPUProv007/2012 tentang Pemberhentian AnggotaKomisi Pemilihnan Umum Kabupaten Kaur untuk masa bakti 20082013atas nama Arjus Purnama, T tanggal 9 April 2012 mengandungkesesatan (dwaling) atau kekeliruan yang nyata, paksaan (dwang)dimana isi dan tujuannya tidak sesuai dengan peraturan dasarnya,juga tidak cermat serta tidak terarah, memuat kekurangankekuranganyuridis;3.

didalilkan sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut;Tergugat hanyalah disuruh oleh Bambang Budiyono lewat Ignasius RiaIndriyanto (anak menantu Tergugat) untuk menandatangani sesuatu suratdan kuitansi dan ternyata belakangan Tergugat ketahui adalah SuratPerjanjian JualBeli mobil milik Tergugat tersebut beserta kwitansinya;Jelas Tergugat tidak mempunyai kehendak yang bebas dalammenyepakati Surat Perjanjian JualBeli termaksud dengan Penggugat,lagi pula telah terdapat adanya Qwang, dwaling

Terlebin sebuah mobil tersebut adalah masih dalammasa kredit;Bahwa lagi pula telah terjadi adanya paksaan (dwang), kekilafan (dwaling)dan penipuan (bedrog) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugatkonpensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalahbertentangan dengan Pasal 1321 KUH Perdata atau terdapat adanyapenyalahgunaan keadaan (undue influence) yang dilakukan oleh TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi;.

posita poin 10 s/d 12 penggugatmenguraikan tentang peristiwa hukum = atas pengalihan objeksengketa yang dilakukan Paulus Demon Larantukan' secaramelawan hukum sedangkan pada bagian lain yaitu posita angka 13dan 17, penggugat menguraikan tentang adanya peristiwa jual bellitanah sengketa antara Siprianus Markus Suban Larantukan selakupenjual dengan tergugat Agusti Bin Murad selaku pembeli yangoleh penggugat peristiwa jual beli tersebut sebagai bentukpenipuan ( bedrog ) dan kekilafan, kesalahan ( dwaling

gugatan a quo posita poin 10 s/d 12 penggugat menguraikan tentang peristiwa hukum = atas pengalihan objeksengketa yang dilakukan Paulus Demon Larantukan' secaramelawan hukum sedangkan pada bagian lain yaitu posita angka 13dan 17 penggugat menguraikan tentang peristiwa jual beli tanahsengketa antara Siprianus Markus Suban Larantukan selaku penjualdengan tergugat Agusti Bin Murad selaku pembeli yang olehpenggugat peristiwa jual beli tersebut sebagai bentuk penipuan (bedrog ) dan kekilafan, kesalahan ( dwaling

Turut Tergugat Il dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugatyang menyatakan bahwa penerbitan Akta Pembagian Harta WarisanNomor: 12/PPAT/KEC.LTK/VII/1990, tanggal 11 Agustus 1990mengandung unsur bedrog dan dwaling sehingga harus dinyatakanbatal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karenapenerbitan Akta Pembagian Harta Warisan Nomor:12/PPAT/KEC.LTK/VII/1990, tanggal 11 Agustus 1990 telah dibuatberdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon yang tidak lainadalah anak dari Paulus

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwaproses jual beli obyek sengketa antara Siprianus Markus SubanLarantukan dengan Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor:17/PPATS/KEC.LRTK/X/1990 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat IImengandung unsur bedrog dan dwaling........ dst, dengan demikian jualbeli tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum.Bahwa Tugas pokok PPAT sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan adalah melaksanakan sebagian kegiatan

posita poin10 s/d 12, Penggugat menguraikantentang peristiwa hukum atas pengalihan objek sengketa yangdilakukan oleh Paulus Demon Larantukan secara melawan hukum,sedangkan pada bagian lain yaitu posita angka 13 dan 17, Penggugatmenguraikan tentang adanya peristiwa jualbeli tanah sengketa antaraSiprianus Markus Suban Larantukan selaku penjual dengan Tergugat Agusti Bin Murad selaku pembeli yang oleh Penggugat peristiwa jualbeli tersebut sebagai bentuk penipuan (bedrog) dan kekhilafan,kesalahan (dwaling

Bahwa apabila dilihat secara seksama terbitnya Surat KeteranganTanah (SKT) Nomor 590/VII/O02 tanggal O2 Juli 1997 LEBIHDAHULU/LEBIH TUA sehingga Surat Keterangan Tanah baru yang terbitsetelahnya adalah dilandasi itikat tidak baik (Kwade trouw), Cacat YuridisHalaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pbudengan mengandung unsur unsur kekhilafan (dwaling), kecurangan(bedrog), tipnu daya dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sertasangat merugikan Penggugat dalam Kedudukannya Sebagai

Bahwa pendaftaran atas Tanah Objek Sengketa yang dilakukan olehTergugat berdasarkan Surat Keterangan tanah baru yang tumpang tindihyang dikeluarkan oleh pemerintah desa pudu dilandasi itikat tidak baik(Kwade trouw), Cacat Yuridis dengan mengandung unsur unsur kekhilafan(dwaling), kecurangan (bedrog), tipu daya dan merupakan PerbuatanMelawan Hukum serta sangat merugikan Penggugat dalam KedudukannyaSebagai Pemilik yang sah dan berhak atas Obyek sengketa sehingga layakbagi majelis Hakim menyatakan batal

* (dua ribu lima ratusmeter persegi) atas nama Suwarni (Tergugat) yang terletak di Jalan KasibaLasiba Desa Pudu, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara dilandasiitikat tidak baik (Kwade trouw), Cacat Yuridis dengan mengandung unsurunsur kekhilafan (dwaling), kKecurangan (bedrog), tipu daya dan merupakanPerbuatan Melawan Hukum serta sangat merugikan Penggugat dalamKedudukannya Sebagai Pemilik yang sah dan berhak atas Obyek sengketasehingga layak bagi majelis Hakim menyatakan batal demi hukum atausetidaktidaknya

memori kasasi tanggal 9 Januari 2019dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam hal ini PengadilanTinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tidakterdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat sebagaimanatercantum dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 092189 tanggal 14Desember 2009 dan Surat Adendum Pertama Perjanjian Kredit NomorPU.002/092189 tanggal 7 Juni 2010 tidak terdapat dwang, dwaling

terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Bajawatersebut, yang didasarkan atas pertimbanganpertimbangan paling utamasebagaimana tercantum pada halaman 26 alinea kedua dan ketiga dilanjutkanke halaman 27 dengan konsekuensi semua pertimbangan tercantum padahalaman 27 s/d 41 supaya dinyatakan batal demi hukum (nihil ab ovo, vanrechtswege nietig, null and void) adalah karena Hakim Pengadilan NegeriBajawa telah melakukan Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan Yang Nyata yangsangat besar dan fatal (grote en fatale dwaling

Karena itu kami Para Pemohon PK mengajukan keberatanini sebagai dalih / dalil utama (Summa Propotitionis), yang akan diuraikan lebihlanjut kelak.Bahwa dengan dasar dalih / dalil utama Banding kami Para Pemohon PK,mengharapkan supaya Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berkenan tidak akanterjerumus pada Kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yang sangatbesar dan fatal (grote en fatale dwaling), jika tidak dikatakan Sesat dan TipuDaya (Bedrog) yang sama.Bahwa akan tetapi seperti sudah diketahui bersama

Dan dasar serta alasan utama kasasi sekaligus merupakandalih / dalil utama (Summa Propotitionis) dari Para Pemohon PK : adalahkarena telah terjadi Kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yang sangatbesar dan fatal (grote en fatale dwaling), jika tidak dikatakan Sesat dan TipuDaya (Bedrog) yang sama.Bahwa dengan dasar / alasan sebagaimana juga dasar / alasan ketikamenyatakan banding, Para Pemohon PK bukan hanya berharap, melainkansangat yakin seyakinyakinnya (yaqin haqul yaqin) Majelis Hakim AgungHal

Sekali lagi,harapan Para Pemohon PK adalah supaya Majelis Hakim Pengadilan TinggiKupang tidak terjerumus lagi pada Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yangnyata yang sangat besar dan fatal (grote en fatale dwaling), jika tidak dikatakanSesat dan Tipu Daya (Bedrog) yang sama. Namun kenyataannya terbuktiHakim Pengadilan Tinggi Kupang terjerumus pada Kekhilafan Hakim atauKekeliruan yang nyata yang sangat besar dan fatal (grote en fatale dwaling),jika tidak dikatakan Sesat dan Tipu Daya (Bedrog).

Karena itu, meskipunada didepan mata dan nampak secara transparan dan terang benderang bahwatelah terjadi Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang nyata yang sangat besardan fatal (grote en fatale dwaling), jika tidak dikatakan Sesat dan Tipu Daya(Bedrog), en toch Majelis Hakim Agung seperti tidak melihat apaapa, kecualiseperti dikatakannya yaitu Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tidak salahmenerapkan hukum.Bahwa oleh karena itu, maka sekali lagi secara keras / tegas kami untuk danatas nama serta mewakili

Jadipenandatanganan Akta Hibah tersebut mengandung unsur kekeliruan(dwaling), oleh karena itu Penggugat menuntut pembatalan akta hibahtersebut, atau minimal akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukumBahwa oleh karena harta kekayaan yang telah dihibahkan kepada anakmenjadi batal atau minimal akte tersebut tidak mempunyai kekuatanhukum, maka harta tersebut menjadi harta bersama antara Penggugat danTergugat dan akan dibagi menurut peraturan hukum yang berlaku melaluipengadilan agama;Berdasarkan alasan

.1 sampai dengan P.6 dan saksisaksi yangbernama MADI dan KUSNANI, sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannyaTergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat diberi tanda TI &II.1 sampaidengan TI &II.4 dan saksi yang bernama DIAN RONY, Tergugat III mengajukanbukti surat diberi tanda T.III1 sampai dengan T.III.6 dan Tergugat IV mengajukansurat bukti diberi tanda T.IV1 sampai dengan T.IV9; Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang menjadi masalah pokokdari gugatan Penggugat adalah apakah ada dwaling

(kekhilafan), dwang (paksaan)dan bedrog (penipuan) ketika Penggugat menandatangani dokumen/ suratsurat padasaat di kantor Tergugat III sehingga dokumen/ suratsurat tersebut dapat dibatalkan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud suratsurat/ dokumen yang ditandatanganioleh Penggugat di Kantor Tergugat III adalah berupa Borgtoch dan Kuasa Menjual dan Akte Pemberian Hak Tanggungan ;Menimbang, bahwa dwaling (kekhilafan) tidak mengakibatkan batalnya suatuperjanjian selain apabila kekhilafan itu terjadi mengenai

Sarana KaltengVentura; Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tersebut sudah ditunjukkan aslinyadan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang serta tidak melanggar aturan yangberlaku maka sesuai dengan pasal 1868 KUHPerdata merupakan akte otentik danmerupakan bukti yang sempurna, sehingga dalil Penggugat bahwa akta Bortocg danKuasa Menjual dan akta Pemberian Hak Tanggungan dibuat karena adanya dwaling(kekhilafan), dwang (paksaan) dan bedrog (penipuan) dwaling (kekhilafan), dwang (paksaan) dan bedrog

Bahwa gugatan Penggugat yang menarik Tergugat baik sebagai pribadi maupunsebagai Direktur adalah Gugatan yang salah sasaran orangnya (Error inPersona/keliru tentang orang atau dwaling van persoonliykheid van der persoon);sehingga gugatan versi Penggugat aquo adalah gugatan yang tidak jelas alurOleh karena itu berdasarkan tangkisan diatas; maka secara yuridis GugatanPenggugat adalah Gugatan yang Obscuur Libel dan menurut hukum haruslahditolak, setidaktidaknya tidak dapat diterima; sehingga dengan

Bahwa gugatan Penggugat yang menarik Tergugat baik sebagai pribadi maupun sebagaiDirektur adalah Gugatan yang salah sasaran orangnya (Error in Persona/keliru tentangorang atau dwaling van persoonljkheid van der persoon) ; sehingga gugatan versiPenggugat aquo adalah gugatan yang tidak jelas alur hukumnya ; Oleh karena itu berdasarkan tangkisan diatas, maka secara yuridis Gugatan Penggugatadalah Gugatan yang Obscuur Libel dan menurut hokum haruslah ditolak, setidaktidaknya............15tidaknya tidak

Kesalahan dalam pembuatan Sertifikatbisa saja karena adanya unsure penipuan (bedrog), kesesatan (dwaling)dan atau paksaan (dwang), dalam pembuatan data fisik maupun data yuridisyang dibukukan dalam buku tanah karena Turut Tergugat bukanlah suatuLembaga yang dapat menguji materi terhadap keabsahan suatu alas hakkarena sifat pasif dari Pejabat pendaftaran tanah artinya bahwa pejabatpendaftaran tanah tidak melakukan pengujian kebenaran data (akta) yangdisampaikan oleh Pemohon ;.

Turut Tergugat dalammenerbitkan Sertipikat bisa saja terjadi kesalahan karena adanya unsur penipuan(bedrog), kesesatan (dwaling) dan atau paksaan (dwang). Dalam pembuatansertifikat, turut tergugat bukanlah lembaga yang dapat menguji kKeabsahan data fisikmaupun data yuridis, karena sifat pasif dari turut Tergugat.

melunasi hutang pinjamannyaberikut bunganya 1,75% perbulan paling lambat 1 (satu) bulan terhitungsejak diterimanya uang dari Penggugat (linat gugatan pada Point.4);Dan hanya bermodalkan kwitansi pada tanggal 15 Juli 2009 (dalamtanda tangan siapa pihaknya tidak jelas karena tidak ada nama, danDewi Nia Kurniatin tidak tanda tangan dan tidak ada saksi yangmenyaksikan kesepakatan dimaksud, tidak ada subyek dan obyeksebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata/tidak boleh adapaksaan/dwang, kehilafan/dwaling

KUHPerdata, dan bagaimanaJudex Facti dapat mengabulkan bahwa Tergugat , II, Ill dan IV telahmelakukan wanprestasi sedangkan tidak ada kelalai yang dilakukan olehBenny Suryo, karena tidak ada perjanjian/persetujuan/perikatan hutangpiutang antara Benny Suryo dengan Dewi Nia Kurniatin/Penggugat(Pasal 1320 KUHPerdata/subyek dan objek perjanjian tidak ada, yangada hanya kwitansi yang tidak jelas isi dan maksudnya dan lihat Pasal1335 KUHPerdata, dan dalam hal ini tidak boleh ada paksaan (dwang),kekhilafan (dwaling

Namun justru sebaliknya, Surat Keputusan Pembebasantersebut mengalami kekurangan yuridis, dalam hal ini salah kira (dwaling).Juga, kedua Surat Keputusan Pembebasan, baik Nomor 125 dan 242,bentuk dan prosedur tidak sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarkeputusan Tata Usaha Negara. Serta, Isi dan tujuan kedua Surat KeputusanPembebasan, baik Nomor 125 dan 242, tidak sesuai dengan isi dan tujuanyang ditentukan oleh peraturan dasarnya.

2017Artinya sudah definitif, tidak lagi memerlukan persetujuan atasandan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;Hal ini berarti ada syarat materiil dalam suatu keputusan, yaitu:1) Pejabat pembuat Tata Usaha Negara yang membuat penetapan ituharuslah mendapat wewenang dari UndangUndang yang berlaku, baiksecara atribusi, delegasi, maupun mandat;2) Pembentukan kehendak dari alat negara yang mengeluarkanKeputusan Tata Usaha Negara tidak mengalami kekurangan yuridis,artinya tidak mengalami salah kira (dwaling

Namun, kedua SuratKeputusan Pembebasan, baik Nomor 125 dan 242, mengalami kekuranganyuridis, dalam hal ini salah kira (dwaling). Juga, kedua Surat KeputusanPembebasan, baik Nomor 125 dan 242, bentuk dan prosedur tidak sesuaidengan peraturan yang menjadi dasar keputusan Tata Usaha Negara.Serta, Isi dan tujuan kedua Surat Keputusan Pembebasan, baik Nomor 125dan 242, tidak sesuai dengan isi dan tujuan yang ditentukan oleh peraturandasarnya.Halaman 23 dari 38 halaman.

Selainitu suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak boleh mengalami kekuranganyuridis (salah kira/dwaling), bentuk dan prosedurnya harus sesuai denganperaturan yang menjadi dasar Keputusan Tata Usaha Negara, serta isi dantujuan harus sesuai dengan isi dan tujuan yang ditentukan oleh peraturandasarnya.

Putusan tingkat pertama dan tingkat banding mengandungkekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena memuat kesesatanfakta (feitelijike dwaling) dan kesesatan hukum (dwaling omtrenthet recht).Putusan tingkat pertama dan tingkat banding juga mengandungkekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena :o Putusan majelis hakim tidak sesuai dengan fakta dankenyataan materiil yang terjadi.o Majelis hakim telah melakukan kesalahan dalam menilaihasil pembuktian.o Terdakwa tidak memenuhi unsurunsur dari pasal yangdidakwakan

Putusan tingkat pertama dan tingkat banding mengandung kekhilafanatau kekeliruan yang nyata karena memuat kesesatan fakta (feitelijkedwaling) dan kesesatan hukum (dwaling omtrent het recht).Putusan tingkat pertama dan tingkat banding juga mengandungkekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena : Putusan majelis hakim tidak sesuai dengan fakta dan kenyataanmateriil yang terjadi. Majelis hakim telah melakukan kesalahan dalam menilai hasilpembuktian.Hal. 32 dari 78 hal. Put.

. 110 PK/Pid.Sus/2016 Terdakwa tidak memenuhi unsurunsur dari pasal yangdidakwakan oleh penuntut umum.Dengan demikian, Putusan Judex Juris (putusan kasasi a quo) punmengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telahmengukuhkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada PutusanJudex Facti (tingkat pertama dan tingkat banding).Pertimbangan putusan yang dijatunkan Pengadilan (tingkat pertama)"mengandung saling pertentangan" atau "kontradiktif', sehingga memuatkesesatan fakta (feiteliike dwaling

Terdakwa tidak memenuhi unsurunsur dari pasal yangdidakwakan oleh penuntut umum.PUTUSAN tingkat pertama (yang dikuatkan oleh Putusan tingkatbanding) juga mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata,yaitu memuat kesesatan fakta (feitelijke dwaling) dan kesesatanhukum dwaling omtrent het recht), yang tergambar dengan adanyabegitu banyak pertentangan (kontradiksi), yaitu :Hal. 44 dari 78 hal. Put. No. 110 PK/Pid.Sus/2016.

Putusan tingkat pertama dan tingkat banding mengandung kekhilafanatau kekeliruan yang nyata karena memuat kesesatan fakta (feitelijkedwaling) dan kesesatan hukum (dwaling omtrent het recht).Putusan tingkat pertama dan tingkat banding juga mengandungkekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena : Putusan majelis hakim tidak sesuai dengan fakta dan kenyataanmateriil yang terjadi. Majelis hakim telah melakukan kesalahan dalam menilai hasilpembuktian.

Harus ada Pokok Persoalan ( mengenai suatu hal tertentu) ;Tidak merupakan sebab yang dilarang ;e Bahwa syarat Pertama dan Kedua pada Pasal 1320 KUHPerdataadalah merupakan syarat subjektif karena menyangkut subjek yangmengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempatadalah merupakan syarat objektif ;e Bahwa berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata diatur suatu perjanjiandapat dibatalkan bila sepakat (Syarat pertama tentang syarat sahnyaperjanjian dalam pasal 1320 KHUPerdata) yang diberikan karena"dwaling

adanya perbuatan penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh Tergugat ;e Bahwa perbuatan penyalahgunaan keadaan atau "Misbruk vanOmstandigheden" atau didalam Bahasa Inggris disebut juga "UndueInfluence" tidaklah diatur didalam KUHPerdata akan tetapimerupakan suatu ajaran alasan pembatalan perjanjian yang dikenaldi dalam Burgerlijk Wetboek Belanda ;e Bahwa didalam Burgerlijkk Wetboek Belanda, penyalahgunaankeadaan atau "Misbruik Van Omstandigheden adalah merupakanalasan pembatalan perjanjian selain "dwaling

Syamsiah Lubisdijual kepada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara ;Dengan demikian jual beli antara Pemohon Kasasi dengan TermohonKasasi telah sesuai dengan ketentuan hukum baik Pasal 1320 BW dan1321 BW karena dilakukan oleh Pihak yang berhak, adanyakesepakatan, ada kecakapan, ada pokok persoalan (mengenai suatu haltertentu), dan tidak merupakan sebab yang dilarang, tidak adanya"dwaling" (kekhilafan), tidak adanya "dwang" (paksaan), ataupun tidakadanya "bedrog" (penipuan), dan juga dilakukan secara