• Bengkayang/ LPSE Kab.Bengkayang kemudian berhenti didepan ruang ULP Bengkayang dan padasaat tiba di depan ruang Pokja saksi korban HENDRY YUSRI, SH ditanya olehanggota sat Pol PP yaitu saksi HENDRYKO INDRA darimana, ada keperluanapa dan apa yang bisa di bantu ? kemudian saksi korban HENDRY YUSRI,SH jawab dari CV PUTRA KHATULISTIWA dan akan mengikuti lelang*kemudian saksi korban HENDRY YUSRI, SH ditanya lagi oleh saksiHENDRYKO INDRA apakah ada undangannya ?

  berjalan menuju ruangPOKJA, saat itu saksi melihat didepan ruang POKJA tersebut ramai danCHRISTIAN alias BOIM datang menghadang saksi dan temantemansaksi tanpa berbicara kemudian saksi langsung tetap jalan sambilmenghindar dari CHRISTIAN alias BOIM tersebut kemudian setelahsampai didepan ruang POKJA Anggota POL PP menghampiri saksi danbertanya dari mana, ada undangannya?

  dijawabnya tidak ada hanya mainmain jak; Bahwa setelah kejadian saksia ada melihat rekaman CCTV tanggal 15Agustus 2017 diruang kantor ULP POKJA (Unit pelayanan pengadaanBarang dan Jasa); yang saksi lihat didepan ruang kantor ULP POKJA adaTerdakwa kemudian di susul saksi CHRISTIAN alias BOIM, setelahkedatangan 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal dengan membawakardus ketika saksi menanyakan undangannya kemudian orang yang dariCV Khatulistiwa tersebut meletakkan kardus di atas meja yang terletakdidepan

  saksi kemudian orang tersebut menyerahkan undangan danteman saksi langsung mengambil undangan tersebut dan membawakedalam ruang kantor ULP POKJA kemudian ada Terdakwa menghampiriorang yang dari CV Khatulistiwa kemudian kardus yang diletakkan di atasmeja tersebut Terdakwa dorong ke arah saksi CHRISTIAN alias BOIMdiambil oleh saksi CHRISTIAN alias BOIM;Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya;5.

  Bengkayang); Bahwa setahu saksi berkas tersebut milik 2 (dua) orang lakilaki dariPontianak yang memenuhi undangan dari POKJA II Bengkayang, yangterakhir saksi kenal namanya KUSUMA NEGARA dan HENDRY YUSRI; Bahwa pada saat kejadian saksi berada di depan ruangan ULP,kemudian datang saksi KUSUMA NEGARA dan saksi HENDRY YUSRIyang mengatakan mendapat undangan lelang dari ULP POKJA Ilkemudian saksi menanyakan undangannya setelah itu saksi KUSUMANEGARA meletakkan kardus yang ia bawa diatas meja yang berada

• RUSLI EFENDI VS MANAGER PT PLN (Persero) ULP KLUNGKUNG

• UM.01.03/SNVT PJPA-Sul II/K-PABPAT/210 tanggal 15 Januari 2015;23)1 (satu) eksemplar Fotocopy SK Kepala SNVT Tertentu PJPA Balai Wilayah Sungai Sulawesi II No. 08/KPTS/SNVT PJPA-Sul.II/2015 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak pada SNVT PJPA Sulawesi II TA. 2015;24)1 (satu) eksemplar Fotocopy SK Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi II No. 84/KPTS/BWS-Sul.II/2014 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) ULP Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi di Lingkungan

  Balai Wilayah Sungai Sulawesi II TA. 2015;25)1 (satu) eksemplar Fotocopy SK Kepala ULP Pengadaan Gorontalo No. 04/KPTS/ULP-Gtlo/2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) ULP Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di SNVT PJPA Sulawesi II TA. 2015;26)1 (satu) eksemplar Fotocopy SK Menteri PU No. 187/KPTS/M/2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharan dan Pejabat Perbendaharaan Satker di Lingkungan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat;27)1 (satu) eksemplar Fotocopy SK Menteri PU No. 350/

  (ULP)Kepala ULP : FALIANSYAH,ST, M.Dev.Plg (Saksi sendiri)Sekretaris ULP : ARSINMOKOAGOW Kelompok Kerja (Pokja) ULPKetua : YOHANNES SIAHAYA, MESekretaris : MOH.

  /PN Gto Kelompok Kerja (Pokja) ULP :Ketua > YOHANNES SIAHAYA, MESekretaris : MOH.

  tersebut kepadaPokja ULP untuk dilakukan pelelangan, tahap pelelangan dilakukansepenuhnya oleh Kelompok Kerja (Pokja) ULP secara independent yangpada akhirnya setelah dilakukan evaluasi Pokja ULP menetapkan PT.SINAR BINTANG SURYA ADHITYA sebagai pemenang;Bahwa saksi selaku Sekretaris ULP tidak pernah menerima dokumenapapun terkait lelang Pekerjaan Rehabilitasi Bendung Dan JaringanTransmisi Air Baku Longalo (0,02 m?

  Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk dibedakan dengan Pokja ULPyaitu, ULP dipimpin oleh seorang Kepala yang tugasnya adalahmenyusun program kerja dan anggaran ULP, memimpin danmengkoordinasi seluruh kegiatan ULP, menugaskan, menempatkan danmemindahkan anggota Pokja ULP sesuai dengan beban tugas,Halaman 219 dari 285 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2018/PN Gtomemfasilitasi untuk meningkatkan kemampuan SDM Pokja ULPsedangkan Pokja ULP memproses pelaksanaan pemilihan penyediaJasa, mengevaluasi penawaran, mengevaluasi

  Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasadilingkungan Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Gorontalo TA 2015, dengansusunan Pokja ULP barang dan jasa dilingkungan Balai Wilayah SungaiSulawesi II Gorontalo TA 2015 terdiri dari :Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kepala ULP : FALIANSYAH,ST, M.Dev.PlgSekretaris ULP : ARSIN MOKOAGOWKelompok Kerja (Pokja) ULPKetua > YOHANNES SIAHAYA, MESekretaris : MOH.

• Menyatakan bahwa Pokja ULP melakukan penetapan pemenangmelalui aplikasi SPSE 32. Tentang Pengumuman Pokja ULP mengumumkanpemenang dan Pemenang cadangan dan 2 (apabila ada) melalui aplikasi SPSE,di website sebagaimana tercantum dalam LDP dan papan pengumuman resmiuntuk masyarakat.

  )Jalan Cindua Mato, Simpang AmpekTelp. 0753 466170 dan Fax. 0753 466170PENGUMUMAN PEMENANGNomor :173/PB I/ULP/VII/2013Dinas PendidikanKabupaten Pasaman Barat.2013DAKDinasPendidikanKabupatenPasaman BaratTahunAnggaran 2013PengadaanAlatPeraga/PraktikSekolah SMP.SimpangAmpek,Kab.Pasaman BaratRp. 1.103.759.580,/PB II/ULP/VI/2013, tanggal 29Oktober 2013 dengan ini Pokja Barang If ULP Kab.

  Mugen Perkasa mengajukanSanggahan kepada POKJA 26 ULP Kabupaten Lima Puluh Kota melaluisuratnya Nomor: 19Sanggahan/MPKIX/2013 tertanggal 12 September 2013(vide bukti P8) yang diupload melalui aplikasi SPSE pada tanggal 13September 2013 (vide bukti T9);Bahwa terhadap sanggahan CV. Mugen Perkasa tersebut, POKJA 26 ULPKabupaten Lima Puluh Kota telah menjawab melalui aplikasi SPSE padatanggal 16 September 2013 (vide buktiBahwa terhadap jawaban sanggahan tersebut, CV.

  Mugen Perkasa tersebuttelah dijawab oleh Pokja 26 ULP Kabupaten Lima Puluh Kota melalui aplikasi SPSEpada tanggal 16 September 2013 (vide bukti T9); Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merasa tidak puas dengan jawabansanggahan dari Pokja 26 ULP Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian Penggugatmengajukan Sanggahan Banding kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui SuratnyaNomor : 21SANGGAHAN BANDING/MPKIX/2013 tertanggal 18 September 2013(witli ict") poser eee eee rere eeeMenimbang, bahwa terhadap Sangahan

  Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Pokja ULP,dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Menteri/PimpinanLembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Instusi/Pejabat yang menerima penugasanmenjawab sanggahan banding sebagaimana tercantun dalam LDP, palinglambat 5 (ima) hari kalender untuk pelelangan umum/3 (tiga) hari kalenderuntuk pelelangan sederhana setelah menerima jawaban sanggahan, dengantembusan kepada PPK, Pokja ULP, dan APIP sebagaimana tercantum dalamPoint 34.3.

• Abstrak : Putusan ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, judex factie beralasan bahwa ... [Selengkapnya]

• BPRODUCTION, tanpa tanggal Desember 2015 yangditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotokopi legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi PenawaranNomor : 18.919401/Pokja IV.Barang/IX/2015, tanggal 01Desember 2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.OKU;Fotokopi legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 19.919401/Pokja IV.Barang/XI/2015, tanggal 01 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Hal. 13 dari 27 hal.

  Putusan Nomor 803 kK/Pid.Sus/201837.Fotokopi legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab. OKU Nomor :20.919401/Pokja IV.Barang/Xl/2015, tanggal 05 Desember2015. Perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi;Fotokopi legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor :20.919401/Pokja IV.Barang/Xl/2015, tanggal 07 Desember2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

  OKU;Fotokopi legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor :20.919401/Pokja IV.Barang/XII/2015, tanggal 07 Desember2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

  Tembulun SSJunyor, tanpa tanggal Desember 2015 yang ditandatanganioleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotokopi legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi PenawaranNomor : 18.919401/Pokja IV.Barang/XII/2015, tanggal 14Desember 2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.OKU;Fotokopi legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 19.919401/Pokja IV.Barang/XII/2015, tanggal 14 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotokopi legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab.

  OKU Nomor :20.919401/Pokja IV.Barang/Xl/2015, tanggal 12 Desember2015. Perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi;Fotokopi legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor :20.919401/Pokja IV.Barang/Xl/2015, tanggal 14 Desember2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU danZULFIKRI/CV Tembulun SS Junyor;Fotokopi legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor :20.919401/Pokja IV.Barang/XII/2015, tanggal 14 Desember2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

• Kabupaten Bengkayang yang ditujukan kepada CV.Makmur dengan nomor : 01/SGHPokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 21 Oktober 2016(oukti T1,T25) (Penggugat juga mengajukan bukti surat jawaban sanggahan namunbukan atas nama CV.

  Makmur dengan nomor :04/SGHPokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 28 Oktober 2016 (bukti P6 dan bukti T1,T26) yang pada pokoknya menyatakan mencabut jawaban sanggahan Pokja Konstruksi 1Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bengkayang nomor : 01/SGHPokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 21 Oktober 2016 dan proses lelang tidak gagal dantetap bisa dilanjutkan pada tahapan berikutnya, kKemudian Penggugat meminta kepadatergugat untuk menerbitkan SPPBJ dan dokumen kontrak lainnya sebagaimana buktiP7 mengenai permohonan penerbitan

  Makmur berhak mengajukan sanggahan yang ditujukan kepadaPokja Pelelangan Konsitruksi 1 ULP Kabupaten Bengkayang ;Menimbang bahwa, selanjutnya pada pasal 81 ayat (2) mengatakan Suratsanggahan disampaikan kepada Kelompok Kerja ULP dan ditembuskan kepada PPK,PA/KPA dan APIP Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yangbersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/seleksi sederhana danpemilihan langsung, sedangkan Pelelangan/seleksi umum paling lambat 5 (lima) harikerja setelah

  Makmur pada tanggal 19Oktober 2016 yang ditujukan kepada Pokja Konstruksi 1 ULP Kabupaten Bengkayang(bukti T1,T24) adalah telah sesuai dengan pasal 81 ayat (2) Perpres nomor 70 tahun2012 perubahan kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaanbarang/jasa Pemerintah tersebut, kemudian atas sanggahan tersebut telah ditanggapisecara tertulis Pokja Konstruksi 1 ULP Kabupaten Bengkayang berupa jawabansanggahan nomor : 01/SGHPokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 21 Oktober 2016 (buktiT1,125) yang ditujukan

  namun, kemudian selanjutnya Pokja Konstruksi 1 ULP KabupatenBengkayang menerbitkan revisi jawaban sanggahan yang ditujukan kepada CV.Makmur nomor : 04/SGHPokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 28 Oktober 2016 (bukti P6dan bukti 11,1T26), yang pada pokoknya menyatakan mencabut jawaban sanggahansebelumnya dan proses lelang tidak gagal serta tetap bisa dilanjutkan pada tahapanberikutnya hal mana terhadap revisi jawaban sanggahan tersebut adalah bertentangandengan pasal 81 ayat (83) Perpres nomor 70 tahun 2012

• No kode lelang (693502 7);2.Bahwa pada tanggal 31 Juli 2017, Unit Layanan Pengadaan (ULP)Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memberikanpenjelasan Dokumen Pengadaan Nomor; 01/PATDTAPUT1/POKJA 054PK/ULP/2017 perihal Apabila Pokja Konstruksi (Pokja) ULP pada DinasEnergi Sumber Daya Mineral menemukan ketidak sesuaian antara dokumenisian kualifikasi dengan pembuktian kualifikasi terhadap Dokumen yangdisampaikan oleh peserta lelang, maka pokja ULP dapat meminjam Dokumenaslinya pada saat

  (LPJK) Sumatera Utara, Sertifikat Badan Usaha (SBU) kode Sp 008 yangmenjadi dasar/syarat mutlak dalam mengikuti tender pada paket pekerjaanpada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utarasebagai pedoman dasar dalam melaksanakan proses pengadaan bagipekerjaan konstruksi pembuatan sumur bor sesuai dengan dokumenpengadaan Nomor; 01/PATDTAPUT1/POKJA 054PK/ULP/2017;Bahwa sehingga secara hukum perbuatan Kelompok Kerja (POKJA) UnitLayanan Pengadaan (ULP) Dinas Energi Sumber Daya Mineral

  No kode lelang (6935027) telah batal demi hukum;Bahwa Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) telahbertindak semenamena, tidak patut (Uunpropotional), tidak berkeadilan(unjustice), dengan melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(good governace), dengan tanpa mempertimbangkan kerugian Penggugat,baik material maupun immaterial atas terbitnya keputusan Nomor: 12/PATDTAPUT1/POKJA 054PK/ULP/2017 tertanggal 21 Agustus 2017;Bahwa hal ini dapat dilakukan oleh Pokja ULP 054PK karena pada

  MITRA TEHNIK dinyatakan sebagai pemenang lelangdengan Surat Keputusan Pokja ULP pada Unit Kerja Dinas Energi danSumber Daya Mineral pada tanggal 21 Agustus 2017 dengan Nomor.12/PATDTAPUT1/POKJA 054PK/ULP/2017 tentang Penetapan PemenangPenyedia Barang/Jasa Sistem ELelang Pemilihnan Langsung denganPancakualifikasi untuk Pengadaan Pada Dinas Energi dan Sumber DayaMineral Provinsi Sumatera utara Tahun Anggaran 2017 oleh Kelompok Kerja(Pokja ULP 054PK); Provinsi Sumatera Utara;Bahwa pada tanggal 15 Agustus

  ULP 054PK pada dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara untukMenggugurkan Penggugat;2cennnn ccc nnne ccc ceeneccccenneBahwa dengan demikian perbuatan POKJA ULP 054PK tersebut bisadikategorikan sebagai tindakan kesewenangwenangan (abuse of power)karena telah tidak cermat atau tidak hatihati menerapkan peraturanperundangundangan sehingga merugikan Penggugat;Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan POKJA ULP 054PK kemudiandijadikan dasar oleh Tergugat untuk menerbitkan Surat Penunjukan

• Kabupaten Belitung Timur ;

(Dikembalikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur) ;

• 1 (satu) bundel dokumen pemilihan penyedia barang / jasa Pekerjaan Pengadaan Laptop ;
• 1 (satu) bundel dokumen pengadaan Nomor : 013/ DPPKAD.168/ POKJA.II/X/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 untuk Pengadaan Laptop ;
• 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor : 09/ DPPKAD.168/ ULP

  / XI/2015 Tanggal 13 Nopember 2015 perihal Jawaban Sanggah ;

• 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor : 10/ DPPKAD.168/ ULP/XI/2015 Tanggal 12 Nopember 2015 perihal Jawaban Sanggah ;
• 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Belitung Timur No.900/168/SP/ULP/X/2015 Tanggal 22 Oktober 2015 ;

(Dikembalikan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat DaerahKabupaten Belitung Timur)

) yang diketuai oleh Saksi FERI BOEDI ARTOMOdan Saksi SONNY PRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan(ULP) yang merangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA), padasore hari tanggal 27 Oktober 2015 pada saat berlangsung acara kaji ulang,kemudian surat tersebut yang dijadikan dasar olen Kelompok Kerja (POKJA)yang diketuai oleh Saksi FERI BOEDI ARTOMO dan Saksi SONNYPRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yangmerangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) untuk melaksanakanlelang

Kurnia Jaya Persada tersebut Saksi FERIBOEDI ARTOMO selaku Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi SONNYPRAYOGO, S.E. selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) yangmerangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) tidak pernahmelakukan klarifikasi dengan alasan tidak cukup waktu, sehingga SaksiFERI BOEDI ARTOMO selaku Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi SONNYPRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yangHalaman 20 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBLmerangkap sebagai anggota Kelompok Kerja

sebagai anggota dalam strukturKelompok Kerja (POKJA) guna melaksanakan Proses PelelanganBarang/Jasa Pemerintah pada Paket Pekerjaan Pengadaan Laptop denganmenerbitkan Surat Perintah Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Belitung Timur Nomor : 900/168/SP/ULP/X/2015 tanggal 22Oktober 2015 dengan susunan sebagai berikut :1.

Kurnia Jaya Persada tersebut Saksi FERIBOEDI ARTOMO selaku Ketua Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi SONNYPRAYOGO, S.E. selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) yangmerangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) tidak pernahmelakukan klarifikasi dengan alasan tidak cukup waktu, sehingga SaksiFERI BOEDI ARTOMO selaku Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi SONNYPRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yangmerangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) hanya menjawabmelalui surat Nomor :

ULP dan PPK untuk memenangkan perusahaansaya.

50. 2 lembar SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU Nomor : 143/ UN 19 / LK / 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012;

51. 3 lembar SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU Nomor : 84/ UN 19 / TU / 2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Pengangkatan anggota kelompok kerja (POKJA) pengadaan pekerjaan konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012;<

Surat Nomor : 306.a/UN19/ULP/POKJAB/2012 tanggal 22 Oktober 2012kepada PT. Waskita Karya tentang Penunjukan Langsung Penyedia JasaKonstruksi oleh Pokja Jasa Konstruksi ULP Universitas Riau yangditandatangani oleh Ketua POKJA UNRI ISKANDAR ROMEYSITOMPUL, ST, M.Sc.b. Surat Nomor : 304/UN19/ULP/POKJAB/2012 tanggal 22 Oktober 2012kepada PT.

Total Bangun Persada tentang Penunjukan LangsungPenyedia Jasa Konsitruksi oleh Pokja Jasa Konstruksi ULP UniversitasRiau yang ditandatangani oleh Ketua POKJA UNRI ISKANDAR ROMEYSITOMPUL, ST, M.Sc.c. Surat Nomor : 305/UN19/ULP/POKJAB/2012 tanggal 22 Oktober 2012kepada PT. PP Cabang Riau tentang Penunjukan Langsung PenyediaJasa Konstruksi oleh Pokja Jasa Konstruksi ULP Universitas Riau yangditandatangani oleh Ketua POKJA UNRI ISKANDAR ROMEYSITOMPUL, ST, M.Sc.d.

Total Bangun Persada tentang Penunjukan LangsungPenyedia Jasa Konstruksi oleh Pokja Jasa Konstruksi ULP UniversitasRiau yang ditandatangani oleh Ketua Pokja Unri Iskandar RomeySitompul, ST, M.Sc.c. Surat Nomor : 305/UN19/ULP/POKJAB/2012 tanggal 22 Oktober 2012kepada PT. PP Cabang Riau tentang Penunjukan Langsung PenyediaJasa Konstruksi oleh Pokja Jasa Konstruksi ULP Universitas Riau yangditandatangani oleh Ketua Pokja Unri Iskandar Romey Sitompul, ST,M.Sc.d.

UKA dilakukan pada tanggal 22Oktober 2012 sesuia dengan Surat Nomor : 306.a/UN19/ULP/POKJAB/2012, tanggal 22 Oktober 2012 perihal Penujukan Langsung PenyediaJas Kontruksi oleh POKJA Jasa Kontruksi ULP UNRI yang diterbitkan olehKetua POKJA Saksi.

PP Cabang Riau tentang Penunjukan Langsung PenyediaJasa Konstruksi oleh Pokja Jasa Konstruksi ULP Universitas Riau yangditandatangani oleh Ketua POKJA UNRI ISKANDAR ROMEYSITOMPUL, ST, M.Sc.d. Surat Nomor : 306.a/UN19/ULP/POKJAB/2012 tanggal 22 Oktober 2012kepada PT.

• yang membuat sanggahan dan Pokja ULPPengadaan Kabupaten Maluku Tenggara, namun salinannyadalam bentuk manual harus disampaikan ke Penggugat.Ternyata sampai batas waktu 5 hari sesuai ketentuan, tak ada10.11.LZ.tembusan dari surat sanggahan CV Kharisma Imanuel yang ditujukan ke Penggugat ;Bahwa setelah dua pekan Penggugat kembali lagi bertemuKetua Pokja ULP menanyakan soal sanggahan, namunjawaban ketua Pokja ULP bahwa soal sanggahan Pokja ULPsudah menjawab kepada CV.Kharisma Imanuel sehinggasudah selesai

  Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara Ambon tidak bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Nomor02/G/2016/PTUN.ABN, karena Surat Tergugat masih memerlukanpersetujuan Pokja ULP Kabupaten Maluku Tenggara, selainitu SuratHal. 21 dari 65 Hal.

  Pelelangan tersebut gagal yang disampaikan secarahirarki kepada Pokja ULP Kabupaten Maluku Tenggara.

  harus memberikan tembusan kepada Penggugat karenaPenggugat bukan merupakan Instansi Pemerintah dan pendapattersebut harus mendapat persetujuan Pokja ULP Kabupaten MalukuTenggara sebagai unit yang melaksanakan Lelang ;7.

  Frela (vide buktiT9) Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2015 Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) menerbitkan surat Nomor: 47/PokjaPengad/VIII/2015, perihal Balasan Sanggahan yang ditujukankepada Direktur CV.

• Rancang Adhya Selaras untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi penataan Dataran Engku Putri (1 paket) tanggal 25 Pebruari 2009.11. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor 059/ASET-BTM/XII/2013 perihal Percepatan Pelaksaan Pengadaan barang/ Jasa Tahun Anggaran 2014 beserta lampiran tanggal 30 Desember 2013;12. 1 (satu) bundel fotocopi Surat Nomor 003 /ULP-BTM/1/2014 Perihal Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui ULP Kota Batam TA. 2014 dan Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa tanggal 03 Januari 2014

  1.05.56/ VI/ 14 tanggal 18 Juni 2014;20. 1 (satu) bundel surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor SPM:0633/ SPM/LS/ 1.05.56/XII/13 tanggal 24 Desember 2013;21. 1 (satu) bundle Surat Pengantar Nomor 25 /PROG/DTK/I/2014 perihal lelang Kegiatan Penataan Dataran Engku Putri Tanggal 08 Januari 2014 beserta lampiran ;22. 1(satu)buah buku warna orange berjudul agenda surat keluar 2014;23. 1 (satu) buah buku berwarna Hijau yang berjudul Surat Masuk.24. 1 (satu) buah buku berwarna Hijau dengan tulisan POKJA

  Sinar Baru Batam tersebut dicantumkan nomorpengadaan : 01/DOKLEL/KONTR/POKJA XX/ULP/APBDBTM/2014dimana nomor pengadaan itu adalah untuk pengadaan yang pertama(gagal) dan bukan untuk nomor dokumen pengadaan yang kedua yaituNomor : 01.a/DOKLEL/KONTR/POKJA XX/ULP/APBDBTM/2014 tanggal27 Januari 2014.Bahwa berdasarkan temuan tersebut seharusnya Tim Pokja XXmenyatakan CV.

  Sinar Baru Batam tersebut dicantumkan nomorpengadaan : 01/DOKLEL/KONTR/POKJA XX/ULP/APBDBTM/2014dimana nomor pengadaan itu adalah untuk pengadaan yang pertama(gagal) dan bukan untuk nomor dokumen pengadaan yang kedua yaituNomor : 01.a/DOKLEL/KONTR/POKJA XX/ULP/APBDBTM/2014 tanggal27 Januari 2014.50Bahwa berdasarkan temuan tersebut seharusnya Tim Pokja XXmenyatakan CV.

  (aanwijzing) Nomor: 01.a/BAAan/POKJA XX/ULP/APBDBTMWV2014 Tanggal 21 Januari 2014Fotokopi Surat permohonan uang muka CV.

  Sinar Baru Batam tersebut dicantumkan nomorpengadaan : 01/DOKLEL/KONTR/POKJA XX/ULP/APBDBTM/2014dimana nomor pengadaan itu adalah untuk pengadaan yang pertama(gagal) dan bukan untuk nomor dokumen pengadaan yang kedua yaituNomor : 01.a/DOKLEL/KONTR/POKJA XX/ULP/APBDBTM/2014 tanggal27 Januari 2014.Bahwa berdasarkan temuan tersebut seharusnya Tim Pokja XX menyatakanCV.

• Camat dalam wilayah Kabupaten Merangin Nomor : 330/105/POL.PP-LNMS/2018, April 2018 perihal Permintaan Data Satlinmas TPS Pilkada 2018;

• KELAPA SATANGKAL MAKMUR SEJAHTERA
  Tergugat:
  POKJA PENGADAAN BARANG/JASA-SATUAN KERJA PELAKSANA JALAN NASIONAL WIL. III PROV JABAR

  ;Final artinya putusan bersifat tetap dan mengikat;Bahwa, Surat Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi III Satuan Kerja PekerjaanJalan Nasional Wilayah III Provinsi Jawa Barat Unit Layanan Pengadaan (ULP)Jawa Barat Nomor : POKJA III/PASCA.18/CBPJ/VIII29/45 tanggal 29 Agustus2018 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pemilinan Penyedia PaketPreservasi Rehabilitasi Jalan Ciamis Banjar Pangandaran BTS.JATENGdengan Pemenang PT.

  hasil pemilinan danSalinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK (PejabatPembuat Komitmen) sehingga Dalam hal penetapan pemenang/seleksi tidakdisetujul oleh PPK karena suatu alasan penting, POKJA ULP bersamasamadengan PPK mengajukan masalah perbedaan pendapat tersebut kepadaPengguna Anggaran (PA) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mendapatpertimbangan dan keputusan akhir.

  ;lll. 1.Bahwa, Kelompok Kerja Pekerjaan Ktonstruksi Ill Satuan Kerja PekerjaanJalan Nasional Wilayah III Provinsi Jawa Barat Unit Layanan Pengadaan (ULP)Jawa Barat telah mengeluarkan dan melaksanakan Pengumuman PelelanganPaket Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Ciamis Banjar Pangandaran BTS.JATENG Nomor : POKJA III/PASCA.18/SKSN tanggal 03 Juli 2018 melaluiwebsite LPSE Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. ;2.

  POKJA ULP tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun yang ditanggungOleh PeSerta. j 22 nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nen8. 1.Bahwa Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi Ill Satuan Kerja PekerjaanJalanNasional Wilayah Ill Provinsi Jawa Barat Unit Layanan Pengadaan (ULP)Jawa Barat pada tanggal 29 Agustus 2018 telah mengeluarkan suratPenetapan Pemenang Pelelangan Pemilihan Penyedia Paket PreservasiRehabilitasi Jalan Ciamis Banjar Pangandaran BTS.JATENG Nomor :POKJA III/PASCA.18/CBPJ

  Bahwa, Kelompok Kerja Pekerjaan Ktonstruksi III Satuan Kerja PekerjaanJalan Nasional Wilayah IIl Provinsi Jawa Barat Unit Layanan Pengadaan(ULP) Jawa Barat telah mengeluarkan dan melaksanakan PengumumanPelelangan Paket Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Ciamis Banjar Pangandaran BTS.JATENG Nomor : POKJA III/PASCA.18/SKSN tanggal03 Juli 2018 melalui website LPSE Kementrian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat. ; 222222 nnn nnn nnn nnn nen ne nce nnn cn ncn cn eneBahwa, pada 17 Juli 2018 Kelompok

• Aceh Tenggara dalam kegiatanPengadaan Kecambah Kakao Dana Otsus Propinsi Aceh TA. 2011berdasarkan SK ULP Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Acehtanggal 03 Maret 2011.Susunan POKJA ULP Kab.

  Anggota Pokja (Kelompok Kerja) UnitPelayanan Pengadaan (ULP) Kab.

  ULP Kab.

  PemenangPengadaan Barang/Jasa adalah CV NIKO UTAMA KARYA;Bahwa benar POKJA ULP Kab.

  Aceh Tenggara telah pula meyampaikan ucapanucapan kepada Anggota POKJA bantu saya kali ini; dibantu CV NIKO UTAMAKARYA dimenangkan, kalian tidak capek kerja lagi; dan kali ini sayapemenangnya yang mana dengan ucapanucapan saksi Ir. ISHAK BUKHARI,M.M telah mempengaruhi kinerja anggota POKJA ULP sebagaimana terbuktibahwa meskipun Anggota POKJA ULP Kab.

• 2015yang diterbitkan oleh Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya ULPPemerintah Aceh XIX.

  /Pokja/XIX/2015 tanggal 8 September 2015.Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)untuk mengajukan gugatan (persona standi in judicio) kepada Penggugatkarena Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum keperdataan denganPenggugat, di Samping itu proses lelang dilakukan oleh ULP melalui Pokja,dan jika Penggugat dikalahkan di dalam proses lelang yang disebutkan olehpenggugat, maka kewenangan itu. menyatakan menang atau kalahnyaPenggugat adalah berada pada kebijakan Pokja yang saat

  Adanya pelimpahan kewenangan secaradelegasi memiliki Konsekuensi, sehingga pihak yang melimpahkan kewenangantidaklan dapat menggunakan kewenangannya tersebut kembali sebelumdicabutnya dasar pemberian kewenangan tersebut, dengan demikian segalabentuk tanggungjawab menjadi tanggung jawab pihak yang telah menerimadelegasi kewenangan tersebut yaitu SKPA ULP dan Pokja dan bukan menjaditanggungjawab pemberi delegasi (Gubernur Aceh) sebagai Tergugat.Dengan demikian, dalam hal ini jika terjadi kesalahan

  Poin 4 dan 5 Posita Gugatan Penggugat lagilagi menunjukkan gugatan yangerror in personal dan gugatan yang kabur, karena yang melakukan proseslelang pekerjaan yang dimaksud adalah Pokja yang dibentuk melalui ULP,mungkin dalam hal ini Penggugat kurang atau tidak memahami prosespengadaan barang/pemerintah yang mana kewenangan di dalam melakukanproses pelelangan dan menentukan pemenang adalah merupakankewenangan dari Pokja yang dibentuk melalui ULP, dan tidak tepat gugatanhalaman 14 Perkara Perdata.

  Tentang Kompetensi AbsolutBahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksadan memutus perkara aquo, karena keberatan yang diajukan Penggugatadalah mengenai Penetapan Pemenang Lelang yang dituangkan dalamBerita Acara Hasil Pelelangan Nomor 04/05.06/Pokja XIX/2015 Tanggal 6September 2015, dimana Berita Acara tersebut adalah merupakanKeputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu PokjaPengadaan Barang dan Jasa Lainnya ULP Pemerintah Aceh yang ditandatangani oleh Cut

• Pelelangan Nomor : 005/BAHP/POKJA Il.

  Hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Berita AcaraHasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 005/BAHP/Pokja Ill Tahap Ulang/Konstruksi/ULP/2013 tanggal 08 Maret 2013 ;Bahwa atas pelelangan ulang ini, POKJA III ULP Bangka Barat memberitahukanhasil pelelangan ini kepada Terdakwa selaku KPA. Atas pemberitahuan hasillelang ulang, kKemudian Saksi Ir.

  Hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Berita AcaraHasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 005/BAHP/Pokja Ill Tahap Ulang/Konstruksi/ULP/2013 tanggal 08 Maret 2018 ;Bahwa atas pelelangan ulang ini, POKJA III ULP Bangka Barat memberitahukanhasil pelelangan ini kepada Terdakwa selaku KPA. Atas pemberitahuan hasillelang ulang, kKemudian Saksi Ir.

  ERNAWATI, MM. selakuPPK tersebut, maka untuk penyelesaiannya Saksi SAFRIZAL, SE. selakuKelompok Kerja Ill Konstruksi (POKJA II ULP) menyampaikan surat kepadaTerdakwa selaku KPA Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur TransmigrasiDinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bangka Barat Nomor07/ULP/1.20.03.9/POKJA III/2013 tanggal 12 April 2013 perihal Tindak LanjutPersetujuan Penunjukkan Langsung, dimana pada intinya dalam surat tersebutdijelaskan POKJA Ill ULP menyampaikan 7 (tujuh) perusahaan yang

• Aceh Tenggara dalam kegiatanPengadaan Kecambah Kakao Dana Otsus Propinsi Aceh TA. 2011berdasarkan SK ULP Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Acehtanggal 03 Maret 2011.Susunan POKJA ULP Kab.

  Anggota Pokja (Kelompok Kerja) UnitPelayanan Pengadaan (ULP) Kab.

  ULP Kab.

  PemenangPengadaan Barang/Jasa adalah CV NIKO UTAMA KARYA;Bahwa benar POKJA ULP Kab.

  Aceh Tenggara telah pula meyampaikan ucapanucapan kepada Anggota POKJA bantu saya kali ini; dibantu CV NIKO UTAMAKARYA dimenangkan, kalian tidak capek kerja lagi; dan kali ini sayapemenangnya yang mana dengan ucapanucapan saksi Ir. ISHAK BUKHARI,M.M telah mempengaruhi kinerja anggota POKJA ULP sebagaimana terbuktibahwa meskipun Anggota POKJA ULP Kab.

• PLN UP3 - ULP KENTEN

  Darmadi Djufridan Rekan,beralamat di Jalan Angkatan 66 Nomor 6 (i) Kelurahan Talang AmanKecamatan Kemuning Kota Palembang 30128 Provinsi SumateraSelatan.Telp. (0711) 821832, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tangal30 Juli 2020 dan di daftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembangtanggal 03 Agustus 2020.Selanjutnya diS@DUt: 0... eee etter: PENGGUGAT.MELAWAN :PT.PLN UP3 PALEMBANG ULP KENTEN.yang berkedudukan di Jalan Perumnas Raya Kelurahan SukaMaju Kecamatan Sako Kota Palembang.Dalam perkara ini

  Bahwa tetangga Penggugat yang melihat kejadian tersebut telahmenyarankan agar jika tetap memang akan dibongkar baiknyamenunggu pemilik rumah pulang karena sedang berlibur dan rumahtersebut bukan dalam keadaan rumah kosong namun tetap juga tidakdiindahkan;Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat mendatangi kantor Tergugattertanggal 26 Desember 2019 dan bertemu langsung dengan ManagerPT.PLN ULP Kenten atas nama Bapak EKO SAPUTRA HAYANI danPutusan Perkara No. 158/Pdt.G/2020/PN.Plg Halaman :3 dari 39.Penggugat

  PLN UP3PALEMBANG ULP KENTEN) yang memutuskan aliran listrik sertamembongkar unit meteran listrik di rumah Penggugat merupakan tindakan atauperbuatan yang melawan hukum atau tidak, ini perlu dipertimbangkanselanjutnya.Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumdalam ranah hukum perdata umum ialah : Tiap perbuatan yang melanggarhukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yangmenimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugiantersebut (Pasal 1365

  PLN UP3PALEMBANG ULP KENTEN) tanggal 04122019, bukti ini ternyata samadan serupa dengan bukti surat yang diajukan Tergugat yang bertanda T2.Bahwa lagi, apabila melihat bukti surat lain yang diajukan oleh Tergugat, yaituyang bertanda T1 yang juga merupakan Surat Pemberitahuan PelaksanaanPemutusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik yang dikeluarkan olehManager PT. PLN ULPKenten Sdr.

• Bahwa Tergugat melalui surat tanggal 7 Juni 2010 No.027/3048/Dispenda, perihal Pelelangan Ulang yang ditujukankepada Ketua Pokja Pengadaan Barang pada ULP Barang/JasaPemerintah dilingkungan Pemerintahan Propinsi Bali yang manapada intinya menyatakan bahwa pelelangan SKPDKB dan labeledar mikol sebagai pelelangan gagaldan harus diulang berdasarkan alasan Bahwa terhadap Keputusan tentang Pemenang' PelelanganPengadaan SKPDKB dan label edar mikol terdapat sanggahanbanding dari PT.

  Bahwa surat Tergugat tersebut dalam angkadi atasditanggapi oleh Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Barang/JasaPemerintah Propinsi Bali No. 027/1504/PB/ULP.Aset.tertanggal 23 Juni 2010 yang pada intinya menyebutkan bahwaPokja Pengadaan barang pada ULP Barang/JasaPemerintahPropinsi Bali tidak dapat melaksanakan pelelangan ulangdengan alasan bahwa menurut surat Deputi Bidang Hukum danPenyelesaian Sanggah No. B786/LKPP/Div.2/07/2010menyebutkana.

  Bahwa kemudian Tergugat kembali mengirim surat tertanggal 4Agustus 2010 No. 027/4361/Dispenda yang ditujukan kepadaKetua Pokja Pengadaan Barang pada ULP Barang/JasaPemerintahdilingkungan Pemerintah Propinsi Bali dimana dalam surattersebut pada intinya berisi bahwa sesuai petunjuk BapakGubernur agar pengadaan blangko SKPDKB dan label edar mikolsegera dilaksanakan pelelangan/tender ulang.

  Sos, menerangkan di bawahsumpah pada pokoknya adalah sebagai berikutBahwa saksi adalah sebagai Ketua Pokja pada saatpengadaan barang di Dinas Pendapatan Propinsi Bali ;Bahwa Pokja terdiri dari 7 orang, 1 orang sebagai Ketuamerangkap anggota ;atBahwa semua anggota Pokja bertanggung jawab terhadappengadaan tersebut ;Bahwa Ketua Pokja dapat menunjuk anggotanya untukmelaksanakan pengadaan tersebut ;Bahwa tugas pengadaan tersebut diserahkan kepada BapakKomang Mastika ;Bahwa proses pelaksanaan pelelangan

  adalah penggunaanggaran ;Bahwa saksi pernah menerima surat tertanggal 4 Agustus2010 (obyek sengketa) tentang perintah pelelangan ulang ;Bahwa saksi menjadi Ketua Pokja tahun 2010 ;38 Bahwa pengawasan internal dari Pokja adalah Kepala ULP. ; Bahwa saksi yang mengetik surat bukti T17 berupaPengumuman Pelelangan Umumtertanggal 10 Agustus 2010 ; Bahwa ada yang keberatan setelah ditetapkan pemenangdalam pengadaan tersebut ; Bahwa yang berkeberatan terhadap pemenang tersebut adalahPT.

• .; 2.KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI BALI; 3.KETUA POKJA PENGADAAN BARANG PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP ) BARANG / JASA PEMERINTAH PROVINSI BALI, MELAWAN1.FEBY FAUZAN GINANJAR,

  Tjok Tresna, Denpasar Bali ;3.KETUA POKJA PENGADAAN BARANG PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP ) BARANG / JASA PEMERINTAH PROVINSI BALI,beralamat di Jl. Basuki Rahmat Niti Mandala,Denpasar Bali, dalam hal ini memberikankuasa kepada A. FEROSENODARMAWAN,SH.,MH., Kepala Kejaksaan TinggiBali, alamat di Jalan Tantular No. 5 Renon,Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 5 Januari 2011 dan selanjutnyamemberikan kuasa dengan hak Subsitusikepada : SR. NASUTION,SH.

  hukumtidak dapat diajukan secara bersamaan, akan tetapi harusdiajukan secara sendiri sendiri ;e Bahwa gugatan Penggugat / Terbanding kurang pihak, olehkarena masih ada subyek hukum lain selain Tergugat III /Pembanding Ill yang juga harus digugat oleh Penggugat,yaitu Kepala UPL (Unit Layanan Pengadaan) yang bertugasmemimpin dan mengkoordinasikan semua bentuk kegiatanpengadaan barang / jasSa, mengingat sesuai Pasal 7aPeraturan Gubernur Bali No. 53 Tahun 2009 tentangPembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP

  ) Barang / Jasa,Kepala ULP harus ikut bertanggung jawab dalam kegiatandan pengadaan barang / jasa ;DALAM POKOK PERKARA :e Bahwa Tergugat III / Pembanding III tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak pernahmelakukan pelaksanaan pelelangan ulang terhadap prosespengadaan blangko SKPDKP dan Lebel Edar Mikol denganpagu anggaran Rp. 7.180.000.000, karena Tergugat Ill /Pembanding III telah mengusulkan calon pemenang lelangyaitu PT.

  PERCETAKAN BALIdan yang Tergugat III / Pembanding III lakukan pengadaanBlangko SKPDKP dan Lebel Edar Mikol dengan paguanggaran sebesar Rp.3.279.000.000, ;e Bahwa Tergugat Ill / Pembanding III selaku Ketua Pokja tidakdapat dipersalahkan karena telah adanya kebocoran hasilevaluasi lelang yang telah dapat diakses sebelumwaktunya yang dapat merugikan pihak lain, oleh karenasetiap keputusan yang dikeluarkan oleh pokja bersifatkolektif dan terbukti dalam persidangan tidak dapatdibuktikan siapa diantara

  anggota pokja yang sebenarnya10menguploud via internet tentang usul penetapan calonpemenang lelang yang seharusnya baru bisa diumumkantanggal 29 April 2010, namun PT.