bahwa Saksi tahu adaisu dari temanteman akan ada PHK;Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019 Saksi terima SK Pengangkatan dariPT.Bakti Mandiri Sejahtera tidak ada masa kerja tidak ada penjelasan apaapa,yang lainnya dipanggil satusatu, selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2019 diPHk;Bahwa dalam surat Pengangkatan Saksi tahu PT.Bakti Mandiri Sejahteraberdiri tahun 2015, tapi pengangkatan tanggal 1 Oktober 2019, dalam SK tidakterdapat masa kerja;Bahwa gaji Saksi terima dari Koperasi yang dibayarkan bagian manjemen

Sementara pada tahappersiapan dan mobilisasi peralatan belum membutuhkanKonsultan Pengawasan sebagaimana Angka 21 Syarat SyaratUmum Kontrak (SSUK) yang menyatakan bahwa : Selamaberlangsung pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perludapat mengangkat pengawas pekerjaan yang berasal dari personilPPK atau manjemen konstruksi/konsultan pengawas. Pengawaspekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaanpekerjaan.5.

Biro DireksiRp.25.000.000.260. 1 (satu) bundel BK 1199/2010 Biaya Manajemen PerusahaanRp.20.000.000.261. 1 (satu) bundel BK 1303/2010 Pengisian Kas Biro DireksiRp.25.000.000.262. 1 (satu) bundel BK 1304/2010 Pengisian Kas Kecil Biro DireksiRp.15.000.000.263. 1 (satu) bundel BK 1203/2010 Operasional Operasi Pasar 2010Rp.100.000.000.264. 1 (satu) bundel BK 00608/2010 Pembinaan Manajemen BUMDRp.8.750.000.Halaman 18 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Jkt.Pst.265. 1 (satu) bundel BK 327/2010 Biaya Manjemen

Pengisian Kas Biro DireksiRp.25.000.000.1 (satu) bundel BK 1183/2010 Pengisian Kas Kecil Biro DireksiRp.25.000.000.1 (satu) bundel BK 1199/2010 Biaya Manajemen PerusahaanRp.20.000.000.1 (satu) bundel BK 1303/2010 Pengisian Kas Biro DireksiRp.25.000.000.1 (satu) bundel BK 1304/2010 Pengisian Kas Kecil Biro DireksiRp.15.000.000.1 (satu) bundel BK 1203/2010 Operasional Operasi Pasar 2010Rp.100.000.000.1 (satu) bundel BK 00608/2010 Pembinaan Manajemen BUMDRp.8.750.000.1 (satu) bundel BK 327/2010 Biaya Manjemen

Jkt.Pst.261.262.263.264.265.266.267.268.269.270.271.272.273.274.275.276.277.278.Rp.20.000.000.1 (satu) bundel BK 1303/2010 Pengisian Kas Biro DireksiRp.25.000.000.1 (satu) bundel BK 1304/2010 Pengisian Kas Kecil Biro DireksiRp.15.000.000.1 (satu) bundel BK 1203/2010 Operasional Operasi Pasar 2010Rp.100.000.000.1 (satu) bundel BK 00608/2010 Pembinaan Manajemen BUMDRp.8.750.000.1 (satu) bundel BK 327/2010 Biaya Manjemen PerusahaanRp.10.000.000.1 (satu) bundel BK 666/2010 Pengisian Kas Biro DireksiRp

bahwa Saksi tahu adaisu dari temanteman akan ada PHK;Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019 Saksi terima SK Pengangkatan dariPT.Bakti Mandiri Sejahtera tidak ada masa kerja tidak ada penjelasan apaapa,yang lainnya dipanggil satusatu, selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2019 diPHk;Bahwa dalam surat Pengangkatan Saksi tahu PT.Bakti Mandiri Sejahteraberdiri tahun 2015, tapi pengangkatan tanggal 1 Oktober 2019, dalam SK tidakterdapat masa kerja;Bahwa gaji Saksi terima dari Koperasi yang dibayarkan bagian manjemen

YAN APRIADI, saksi HENDRA HADI, saksi DASMAN (PPK) dan saksiWAHYU dari pihak Manjemen Konstruksi (MK). Dilokasi tersebut terjadipercakapan antara saksi JOHAN ARIFIN MUBA dengan saksi DASMANyang disaksikan oleh TERDAKWA, saksi EKO DIAN IING SOLIHIN, saksiMUHAMMAD SAID, saksi BENNY YUSDIANSYAH, saksi H. YANAPRIADI, saksi HENDRA HADI dan saksi TENDRISYAH, dimana saat ituSaksi JOHAN ARIFIN MUBA bertanya kepada saksi DASMAN, berapalama pekerjaan dikerjakan?

sedangkan 5,448% adalah progress yang dihitung darimaterial on site diantaranya pengadaan Lift, Air Condition ( AC ) danSanitair, surat pernyataan tersebut ditembuskan kepada Penggugat danPenggugat menerima surat tersebut pada tanggal 22 Februari 2019.Dengan surat pernyataan tersebut sama artinya bahwa Tergugat menganulirpembayaran progress pekerjaan senilai 98,590% yang telah dibayar kepadaPenggugat.Halaman 16 dari 134 Halaman, Putusan Perkara Nomor 14/G/2019/PTUN.PDG11.12.13.Bahwa alasan Konsultan Manjemen

Bahwa menurut Saksi manjemen pembangunan KPRtersebut semerawut dan tidak jelas administrasinya,misalnya Saksi pernah dititipi cek oleh Terdakwauntuk membayar bahan bangunan ke Toko AbadiMulya,ada dua kali disuruh Terdakwa dan gaji paratukang, selain itu) bahan bangunan kosong sehinggapara tukang banyak yang komplin.5. Bahwa sejak bulan Nopember 2008 atau Desember 2008pembangunan ~ diambi!

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kantor Cabang Liwa DalamHalaman 35 dari halaman 114 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Liwjabatan tersebut tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan pembinaan,pengelolaan Logistik dan Manjemen SDM di Lingkungan PT. Bri CabangLiwa dan tanggung jawab secara garis besar tugas dan tanggung jawabsaksi adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja bawahan;Bahwa saksi telah melakukan audit knusus / pemeriksaan khusus di PT.PT.

pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaranpendapatan belanja dan pembiayaan pemerintah daerah yang sesuai denganperaturan perundangundangan yang ada dan/atau perjanjian dengan pihakketiga menjadi tugas/tanggung jawab dinas pendapatan, pengelolaankeuangan dan asset daerah.Menyelenggarakan fungsi pengelolaan asset daerah maupun kekayaanpihak lain yang dikuasakan kepada daerah yang mencakup kegiatanperencanaan pelaksanaan/pengadaan, optimalisasi, pelaporan danpertanggungjawaban.Menyelenggarakan fungsi manjemen

DISIPLAN CONSULT membaca pengumumandi LPSE KEMENPERA tentang adanya paket Pekerjaan Jasa KonsultasiKonsultan Manjemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KMTPM)Halaman 81 dari 226 Putusan 133/Pid.SusTPK/2015/PN.

Saharjo 105 F Tebet Jakarta Selatan.Dalam bekerja FLYAING CAMP tersebut bertanggung jawab pada PPK, dansetiap minggunya melaporkan pada saksi, melalui email.Bahwa berdasarkan kontrak paket Konsultasi Konsultan Manjemen TenagaPendamping Masyarakat (KMTPM) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya(BSPS) Tahun 2014 Propinsi Jawa Tengah sekitar Rp. 5.800.000.000.

Kaltara Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 900/002/DLH/I/2021, tanggal 04 Januari 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Operator Sistem Informasi Manjemen Daerah Keuangan (Simdakeu) Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup sdr. Ir. SYARIFUDDIN, M,M.A;

Kaltara Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 900/014/DLH/VII/2021, tanggal 02 Juli 2021 Tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Operator Sistem Informasi Manjemen Daerah Keuangan (Simdakeu) Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup sdr. OBED DANIEL, LT., S.Hut., M.M.

Kaltara Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 900/022/DLH/VIII (romawi VIII dicoret diganti romawi IX)/2021, tanggal 01 September 2021 Tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Operator Sistem Informasi Manjemen Daerah Keuangan (Simdakeu) Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup sdr. Drs. HAMSI, S.Sos., M.T.

Kaltara Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 900/026/DLH/X/2021, tanggal 29 Oktober 2021 Tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Operator Sistem Informasi Manjemen Daerah Keuangan (Simdakeu) Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sdr. Drs. HAMSI, S.Sos., M.T.

Indofood Cbp siap membuka aksesmasuk ke perusahaan dan Manjemen PT. Indofood Cbpsiap melakukan perundingan setelah pekerja yangmelakukan mogok kerja membuka akses masuk keperusahaan.Bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan, maka hariSenin tanggal 07 April 2014 semua pekerja yang melakukanmogok kerja beritikad untuk kembali bekerja karena PUKSPAI FSPMI PT.

pekerja425FKI yang ada di perusahaan Tergugat, yaitu membahas tentangkenaikan upah di tahun 2014, tepatnya tanggal 20 januari tahun2014;Bahwa dalam perundingan tersebut ditentukan 3 orang perwakilandari SPSI, 2 orang dari FKI, 5 orang dari FSPMI, dari manajemen10 orang;Bahwa kemudian serikat pekerja FKI dan SPSI menyerahkanmandatnya kepada SPMI, karena jumlah anggota SPMI lebihbesar;Bahwa selanjutnya dilakukan lagi pertemuan bipartit kedua ditanggal 19 Pebruari 2014, dalam pertemuan itu kita sampaikanbahwa manjemen

memberikan bantuan kepada masyarakat;Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Yayasan di Sekolah SMA PlusProvinsi Riau;Bahwa PT Dutapalma Nusantara pernah memberikan bantuak kepadakorban banjir dan bencana alam;Bahwa setahu saksi setiap organisasi yang meminta bantuan kepadaperusahaan harus mengajukan permohonan terlebin dahulu kepadaPerusahaan, namun bantuan tersebut sepengetahuan saksi seringdiberikan kepada masyarakat;Bahwa sehubungan bantuan kepada Yayasan atau organisasi selalu adapembahasan di tingkat manjemen

Pelaksanaan manjemen PD. Waluya berdasarkan kebijakanumum yang ditetapkan oleh kepala Daerah;b. Penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan danpengelolaan PD. Waluya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkanoleh Kepala Daerah;c.

Pelaksanaan manjemen PD. Waluya berdasarkan kebijakan umumyang ditetapkan oleh kepala Daerah;b. Penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan danpengelolaan PD. Waluya berdasarkan kebijakan umum yangditetapkan oleh Kepala Daerah;c.

ijazah Keahlian dibidang TehnologiInformatika yaitu ljazah Sekolah Tinggi Management Informatika dan KomputerAMIKOM Yokyakarta.Latar belakang pendidikan dan riwayat pekerjaan ahli yaitu:Sekolah Dasar tamat tahun 1990, SLTP tamat tahun 1993, SMA tamat tahun1996, Diploma Tiga Tekhnik Informatika pada Sekolah Tinggi ManajemenInformatika dan Komputer tamat tahun 1999, Pendidikan dan pelatihan Local AreaNetwork pada Bina Cendekia tahun 2000, Sarjana Strata 1 (S1) TekhnikInformatika pada Sekolah Tinggi Manjemen

program strategis dan merupakan prioritasNasional maka Dinas Kab / Kota yang membidangi Koperasi dan UKMuntuk melaksanakan kegiatan perencanaan, pembinaan danPengawasan yang merupakan tanggung jawab SKPD terkait ;BahwaKementerian Koperasi pernah melaksanakan sosialisasi maupunbimbingan teknis terhadap Koperasi penerima bantuan keuangan yangdilaksanakan di Bandung yang mana sosialisasi dan bimbingan teknistersebut mengenai petunjuk teknis pelaksana program dan tanggungjawab masingmasing pihak dan manjemen

kunjungan Menteri ke KabupatenPurwakarta ;Bahwa benar sesuai dengan proposal yang diajukan oleh Koperasi PedagangPasar Palumbon Jaya tersebut adalah murni untuk pembangunan fisik bangunanpasar tradisional ;21 Bahwa benar Kementerian Koperasi pernah melaksanakan sosialisasi maupunbimbingan teknis terhadap Koperasi penerima bantuan keuangan yangdilaksanakan di Bandung yang mana sosialisasi dan bimbingan teknis tersebutmengenai petunjuk teknis pelaksana program dan tanggung jawab masing masing pihak dan manjemen

Kaltara Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 900/002/DLH/I/2021, tanggal 04 Januari 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Operator Sistem Informasi Manjemen Daerah Keuangan (Simdakeu) Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup sdr. Ir. SYARIFUDDIN, M,M.A;

Kaltara Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 900/014/DLH/VII/2021, tanggal 02 Juli 2021 Tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Operator Sistem Informasi Manjemen Daerah Keuangan (Simdakeu) Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup sdr. OBED DANIEL, LT., S.Hut., M.M.

Kaltara Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 900/022/DLH/VIII (romawi VIII dicoret diganti romawi IX)/2021, tanggal 01 September 2021 Tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Operator Sistem Informasi Manjemen Daerah Keuangan (Simdakeu) Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup sdr. Drs. HAMSI, S.Sos., M.T.

Kaltara Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 900/026/DLH/X/2021, tanggal 29 Oktober 2021 Tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Operator Sistem Informasi Manjemen Daerah Keuangan (Simdakeu) Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sdr. Drs. HAMSI, S.Sos., M.T.

Waluya.e Pasal 33. mengenai fungsi Direksi yaitu :a Pelaksanaan manjemen PD. Waluya berdasarkan kebijakan umum yangditetapkan oleh kepala Daerah.b Penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan danpengelolaan PD. Waluya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkanoleh Kepala Daerah.c Penyusunan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan anggaran PD.