Ditemukan 253 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : negeriâ negeriã negeri negaracq negeriku negeri2 negerii negeri.ã negerier negeri12 negerian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-03-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2329 K/Pdt/2011
Tanggal 19 Maret 2012 — PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ GUBERNUR JAWA BARAT CQ. BUPATI CIANJUR VS Ir. FAJRAA OEMAR
35 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI DALAM NEGERICQ GUBERNUR JAWA BARAT CQ. BUPATI CIANJUR, yangberkedudukan di Jalan Siti Jenab Nomor 31 Kecamatan Cianjur,Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaRICKY SIPAYUNG, SH., MH., dan Rekan, para JaksaPengacara Negara yang berkedudukan pada Kejaksaan NegeriCinajur di Jalan Muwardi Nomor 161 Cianjur,, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 12 April 2011 ;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;Melawan:Ir.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 16-02-2017 — Putus : 16-05-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 40/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 16 Mei 2017 — WONG IVONNE EMMY ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
107 — 52
  • Menyatakan bahwa SK.Menteri Pertanian Hak Milik No. 210/Kebon Jeruk 1965 adalahtidak sah diterbitkan oleh Menteri Agraria sekarang Menteri dalamNegeri Cq Dirjen Agraris maka bersama ini diberitahukan agarsaudara sebaiknya menyelesaikan melalui Menteri dalam NegeriCq. Direktorat Jendral Agraria. ( Fotocopy terlampir ) ;b. Berdasarkan Surat keputusan Kepala Kantor Agraria JakartaBarat tanggal 3 Maret 1987 No. 129/IV/U/B/2/87 Permohonanmeninjau kembali SK.
Pengadilan PT MATARAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-12-2016 — Upload : 03-04-2017
Putusan PT MATARAM Nomor 150 / PDT / 2016 / PT.MTR
Tanggal 14 Desember 2016 — LALU WIRANTAKE, sebagai PEMBANDING M E L A W A N HAJJAH BAIQ PURIATI, sebagai TERBANDING
47 — 28
  • Bapak ketua Pengadilan NegeriCq. Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa, mengadili dan memutuskanperkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (CB) yang telah diletakkan diatastanah obyek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum;.
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 06-03-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 45/PDT/2019/PT PBR
Tanggal 29 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat I : H. UMAR USMAN
Terbanding/Tergugat XII : SITI SULATIFAH
Terbanding/Tergugat X : INDRA SYAHRIL
Terbanding/Tergugat VIII : SITI HERLINA
Terbanding/Tergugat VI : EKA DWI WAHYUNI
Terbanding/Tergugat IV : NANA MULYANA S
Terbanding/Tergugat II : MULIANI
Terbanding/Tergugat XV : YUSRHEL
Terbanding/Tergugat XIII : EDI SARWANTO
Terbanding/Tergugat XI : ISMIYATI
Terbanding/Tergugat IX : SULYANI
Terbanding/Tergugat VII : SYAHRON NASUTION
Terbanding/Tergugat V : BAMBANG PRAYETNO
Terbanding/Tergugat III : HAMZAH MARWIYAH
Terbanding/Tergugat I : HADI ISMANTO
Terbanding/Tergugat XVI : MOHD YUSUF
Terbanding/Tergugat XIV : BOBY HERTANTO
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kelurahan Pelintung
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kecamatan Medang Kampai
Turut Terbanding/Penggugat IV : MERY AFRITA
Turut Terbanding/Penggugat II : JULISA SARI DEWI
Turut Terbanding/Penggugat V : DIAN MUSTIKA SARI
Turut Terbanding/Penggugat III : UUN SISKA DA
34 — 12
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERICq GUBERNUR RIAU Cq WALI KOTA DUMAI Cq KEPALAKECAMATAN MEDANG KAMPAI Cq KEPALA KELURAHANPELINTUNG, di Pelintung Kota Dumai, semula sebagai TURUTTERGUGAT II sekarang sebagai TURUT TERBANDING II;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Maret 2019Nomor 45/Pen.Pdt/2019/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihaktersebut diatas;2.
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 20-07-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PT AMBON Nomor 43/PDT/2020/PT AMB
Tanggal 31 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat : Ahmad Nafulery
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah RI Cq. MENDAGRI Cq. PEMDA Kep. Aru
Terbanding/Tergugat II : Jhon Harman
Terbanding/Tergugat III : Dominggus Lengam
Terbanding/Tergugat IV : Fres Selitanini
Terbanding/Tergugat V : Rajab Nafulery
98 — 53
  • Menteri dalam NegeriCq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, berkedudukandi Jl. Pemda, Kelurahan Siwalima, Kecamatan PulauPulau Aru,Kabupaten Kepulauan Aru, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaNOVY E.M. SOLISSA, SH jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAMSetda Kab. Kep. Aru, FRICE A. RENGIL, SH jabatan Kepala SubBagian Perlindungan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan HAMSetda Kab. Kep. Aru, LIDYA M.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 09-09-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 513/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 3 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : TING, AURELIA YUWITA ELIKA, dahulu bernama TING, TSUEN PU Diwakili Oleh : TING, AURELIA YUWITA ELIKA, dahulu bernama TING, TSUEN PU
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,
Terbanding/Turut Tergugat II : DIREKTORAT JENDRAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI
Terbanding/Turut Tergugat III : PANITIA PENGADAAN TANAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
Terbanding/Turut Tergugat IV : DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
53 — 41
  • MENTERI DALAM NEGERICQ. PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTACQ. PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,berkedudukan di Jakarta, beralamat di JI. Raya Kembangan No. 2,RT.02/RW.02, Kembangan Selatan, Jakarta Barat, yang selanjutnya disebutsebaga Terbanding semula Tergugat 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERICQ. PEMERINTAH PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,berkedudukan di Jakarta, beralamat di JI.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 31-03-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2176 K/Pdt/2010
Tanggal 31 Maret 2011 — Ny. GUSMAWATI (TJIAW GUSMAWATI), ;AGUS BUDI RAHARDJO,dkk
33 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugatmohon kepada Turut Tergugat (Pemerintah RI Cq Departemen Dalam NegeriCq Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang)untuk tidak melakukan tindakan proses peralihan hak (balik nama) atas rumahdi Jalan Sutera Gardenia 15 SerpongTangerang kepada Tergugat Il atausiapapun yang mendapatkan hal berdasarkan Akta No. 9 dan Akta No. 10tersebut ;bahwa berikut ini adalah perincian kesalahankesalahan dari Tergugat Ildan Tergugat Ill:1. Tergugat IlDrs.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 26-01-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2813 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Januari 2016 — PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR PROVINSI ACEH cq. KEPALA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN ACEH TIMUR DI IDI, DKK VS MOCHAMAD THAHIR TEUKU ABUBAKAR, DK
82 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI DALAM NEGERIcq. GUBERNUR PROVINSI ACEH cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-09-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2799 K/Pdt/2015
Tanggal 15 September 2016 — NINING IRIANI, dk vs FARIDA HANUM, dkk
80 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Chik Ditunong Nomor 87, Gp.Jawa, Langsa Kota, Kota Langsa, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 17 Juni 2015;Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat , Il, IIl/Terbanding , Il, III;1.DanAL MAHDI, bertempat tinggal di Dusun Persatuan DesaBaroh, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa;Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam NegeriCq Gubernur Provinsi Aceh Cq Walikota Langsa Cq CamatKecamatan Langsa Lama, berkedudukan di Jalan BaruGampong Sidodadi Nomor 1 Kecamatan Langsa Lama, KotaLangsa, dalam hal
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 09-08-2004 — Upload : 03-10-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 108/Pdt.G/2003/PN.Cbn
Tanggal 9 Agustus 2004 — * PERDATA SUHELI X TEDDY SUPRIATNA, Dkk
109 — 66
  • Sk. 278 / HM / 68 tertanggal 1221968, Menteri Dalam NegeriCq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 03-07-2008 — Upload : 24-02-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64PK/PDT/2007
Tanggal 3 Juli 2008 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DE-PARTEMEN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, dkk. ; Ahli Waris Kelompok HJ. MANI binti TAPA ; Ahli Waris Kelompok H. DJABUN dari H. MOHD. TOHIR, dkk.
681 — 1022 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa atas kebijakan Pemerintah selanjutnya Menteri Dalam NegeriCq. Dirjen Agraria menerbitkan Surat Keputusan Direktorat JenderalAgraria tanggal 17 September 1982 No. SK.158/DJA/1982, di manapemerintah bersedia memberikan dengan cumacuma pada ahiwaris tanah bekas Hak Eigendom Verponding No. 7267 seluas + 3Ha dengan Hak Guna Bangunan, dengan perincian sebagai berikut:1. Kepada Hj.
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 28-02-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 11-07-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 36/Pdt.G/2018/PN DPK
Tanggal 10 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
42 — 28
  • Tidak jelasnya obyek sengketa dalam Perlawanan.(1) Pada pokoknya dalam Perlawanan ditempatkan Kejaksaan NegeriCq.
    Terlawan yaitu Kejaksaan NegeriCq Jaksa Penuntut Umum hanya bertindak dalam kapasitasnya yaitumelaksanakan ketentuan UndangUndang tepatnya KUHAP dan UU No. 16Tahun 2014 Tentang Kejaksaan RI;Oleh karena itu, meskipun Pelawan tidak ikut bertanggung jawab atasperbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr. RONNY SANTOSO (pada saat iniberstatus terpidana) terkait sebagai hasil dari perbuatan pidana yang antaralain dilakukan oleh sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 10-07-2014 — Upload : 27-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 416 K/Pdt/2013
Tanggal 10 Juli 2014 — NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR Cq. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TUBAN Cq. KEPALA DESA CEPOKOREJO, dkk melawan Sutiklan
31 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI DALAM NEGERICq. GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR Cq. BUPATIKEPALA DAERAH KABUPATEN TUBAN Cq. KEPALADESA CEPOKOREJO, Kecamatan Palang, KabupatenTuban, berkedudukan di Desa Cepokorejo, KecamatanPalang, Kabupaten Tuban;2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESACEPOKOREJO, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;3.
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Perjudian
Register : 23-06-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN PATI Nomor - 106/Pid.B/2016/PN Pti
Tanggal 23 Juni 2016 — - BUDI UTOMO BIN SARJAN
20 — 4
  • Penyelenggaraan permainan judi tanpa ijin Menteri Dalam Negericq Gubernur adalah penyelengaraan permainan judi yang tidak sahHalaman 21 dari31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PN Pti(Brig.Jend.Pol, Drs HAK Moch.
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 19-08-2014 — Upload : 31-03-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 315/Pdt.G/2013/PN.Mks.
Tanggal 19 Agustus 2014 —
71 — 11
  • PEMERINTAH REPOBLIK INDONESI, Cq Menteri Dalam NegeriCq Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulewesi Selatan Cq.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-06-2016 — Upload : 24-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 167/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 29 Juni 2016 — KASBOLAH dkk melawan TRI WIRATMO dkk
42 — 23
  • Kementerian Dalam Negericq. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah cq. PemerintahDaerah Kabupaten Batang cq. Pemerintah Daerah KabupatenBatang Kecamatan Kandeman cq. Kepala Desa KandemanKecamatan Kandeman Kabupaten Batang yang dalam hal inidiwakili oleh KepalaPemerintah Daerah Kabupaten Batangsebagai TURUT TERGUGAT ; Presiden Republik Indonesia cq. Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia cq. Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Tengah cq.
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Perjudian
Register : 31-05-2017 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan PN PATI Nomor - 106/Pid.B/2017/PN Pti
Tanggal 25 Juli 2017 — - SARDI Alias PAK WARNADI BIN SAKIMAN
25 — 9
  • Penyelenggaraan permainan judi tanpa ijin Menteri Dalam Negericq Gubernur adalah penyelengaraan permainan judi yang tidak sah(Brig.Jend.Pol, Drs HAK Moch.
Pengadilan PN JEMBER Perdata
Register : 14-11-2013 — Putus : 19-06-2013 — Upload : 25-05-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 142/Pdt.G/2013/PN.Jr
Tanggal 19 Juni 2013 — ABDUL HAMID ISBAD M e l a w a n 1. RAHMAD 2. MAIMUNA alias B.DAVID USTA alias B. MACHMUD 4. RODIYAH 5. SUNARTO alias P. MACHMUD 6. SUTI alias B. EKSAN 7. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR JAWA TIMUR Cq. BUPATI KEPALA DAERAH TK. II JEMBER, Cq. CAMAT MAYANG, selaku PPAT KECAMATAN MAYANG, KABUPATEN JEMBER
26 — 2
  • MENTERI DALAM NEGERICq. GUBERNUR JAWA TIMUR Cq. BUPATI KEPALA DAERAH TK. IIJEMBER, Cq. CAMAT MAYANG, selaku PPAT KECAMATAN MAYANG,KABUPATEN JEMBER, beralamat Kantor di Jalan Raung No.48 KecamatanMayang, Kabupaten Jember.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-12-2013 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1109 K/Pdt/2013
Tanggal 12 Desember 2013 — JASMAR MALIN SAIDI >< PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT, Cq. PUSDIKLAT REGIONAL BUKITTINGGI
32 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • atas nama Departemen Dalam NegeriCq.
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 16-09-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PT MANADO Nomor 106/PDT/2019/PT MND
Tanggal 23 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat I : JOSEPH LUNTUNGAN
Terbanding/Tergugat I : HANNI WOWOR
Terbanding/Tergugat II : ANITA LUSJE WOWOR
Terbanding/Tergugat III : MELI WOWOR
Terbanding/Tergugat IV : BILLI WOWOR
Terbanding/Tergugat V : RIANI WOWOR
Terbanding/Tergugat VI : EMILIA WOWOR
Terbanding/Tergugat VII : AYUB YUDIE SENGKE
Terbanding/Turut Tergugat I : INDRI FRANGKI LUNTUNGAN
Terbanding/Turut Tergugat II : CQ. LURAH PINASUNGKULAN
Turut Terbanding/Penggugat II : ANNE JOSEFIEN NANGKA
84 — 39
  • MENTERI DALAM NEGERICQ. GUBERNUR PROVINSI SULUT CQ.WALIKOTA BITUNG CQ. KEPALA KECAMATANRANOWULUCQ.