Ditemukan 205 data
326 — 5
HARMADI yang menerang kanbahwa mengangkut kayu jati dari kawasan hutan tanpa dilengkapi secara bersamasurat keterangan sahnya hasil hutan merupakan perbuatan pidana sebagaimanatertuang dalam UndangUndang Republik Indonesia Niomor 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan Pembrantasan Perusakan Hutan Perbuatan Terdakwa KATENUN Alias PENTHOL Bin SOIMIN tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1)huruf b UURI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan
28 — 3
Foto copy Perjanjian Kredit Nama Debitur EndangSupraptini Niomor PK13/786/08/07 tanggal 24 Agustus2007, diberi tanda T1;2. Foto copy Surat Perjanjian Perubahan Terhadap PerjanjianKredit Nama Debitur Endang Supraptini Nomor ADD02/2779/0409 tanggal O7 April 2009, diberi tanda T2;3. Foto copy Bukti Serah Terima Jaminan Tanah/ Tanah &Bangunan Nomor TTJ13/786/08/07 tanggal 24 Agustus 2007,diberi tanda T3;4. Foto copy Peringatan Nomor SP42/1/2779/06/10 tanggal16 Juni 2010, diberi tanda T4;5.
Awan Prastyo Luhur, S.H.,M.H.
Terdakwa:
JUNAIDI alias UNAI Bin SAKRUN .alm.
323 — 48
Dalam Putusan Niomor 2634K/Pid.Sus/LH/2016 tanggal 20 November 2017 yang menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;Menimbang, bahwa disisi lain ketentuan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupapabila dibandingkan dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 39 tahun2014 tentang Perkebunan terdapat perbedaan penjatuhan pidana, dimana untukpelaku pembakaran lahan perkebunan tidak ada batasan minimal
87 — 43
Telekomukasi Indonesia KabupatenMempawah ilir, Mempawah Kalimantan Barat, berdasarkan SuratKuasa Khusus Niomor Nomor C.TEL.19/HK510/COP10000000/2017tertanggal 17 Mei 2017 yang telah didaftarkan pada KepaniteraanPengadilan Negeri Mempawah tertanggal 6 Juni 2017 dibawah RegisterNomor 137/SK/LEG.PDT/2017/PN MPW dan Surat Tugas NomorC.TEL.70/HK000/COPM4000000/2016 ;Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuatoleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah dan Juru Sita PengadilanNegeri Jakarta
18 — 3
Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Niomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868Kitab UndangUndang Hukum Perdata, telah bermeterai cukup dan cocokdengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) UndangUndangHalalaman 22 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo.
Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Niomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868Kitab UndangUndang Hukum Perdata, telah bermeterai cukup dan cocokdengan aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) UndangUndangNomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif BeaMeterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan BeaMeterai jo.
34 — 10
Unsur melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tanggamengakibatkan luka berat :+ 20200 20200 200 one con nen nnn ene nen ene ene nen as11Menimbang, bahwa Pasal 2 pada ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Niomor 23 Tahun2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mengatur lngkup rumahtangga sebagai berikut : (1) Lingkup rumah tangga dalam UndangUndang ini meliputi:a. suami, isterl, dan anak;b. orangorang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksudpada
42 — 14
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan pemohon telahmemenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Niomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, maka pemohon memohon kepada Yth. Ketua PengadilanAgama Tasikmalaya, Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara iniagar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan pemohon2.
18 — 8
(Hakim Pengadilan Agama Watampone) sebagai Mediator.Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal23 September 2021, Pemohon dan Termohon telah menempuh prosesmediasi dari tanggal 02 23 September 2021, namun tetap tidak berhasil.Dengan demikian, pemeriksaan perkara ini telan memenuhi ketentuanPasal 154 RBg juncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama juncto Pasal 4 dan 7 Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Niomor 1 Tahun 2016 tentang ProsedurMediasi
35 — 16
BTA sudah sepatutnya menyatakan gugatan yang diajukan Termohon Banding tersebut tidak dapat diterima ;Bahwa Point.7 Petitum Penggugat yang mohon agar Surat KeteranganTanah (SKT) Niomor : 001/SKT/LGL/1999 s/d Nomor : O0O6/SKT/LGL/1999 dinyatakan batal, tanpa menyebutkan secara tegas dan satupersatu Surat Keterangan Tanah mana yang dimaksud adalah bersifatkabur (obscuur libel) dalam hal objeknya. Seharusnya, PN.
46 — 4
DJAMHARI, kami berjanji tidak melakukan halhalyang serupa pada suatu saat mendatang, dan mari kita bangun bersamakeluarga yang Sakinah, mawadah dan makromah sebagaimanadikehendaki oleh Undangundang Niomor 1 Tahun 1974 AmienMajelis Hakim yang terhormat, kami mohon dengan sangat bahwa kami DIAZ,MBC,SH, BIN SUPARDI, bersama ini kami menyatakan bahwa kami, tidak akanmencerikan isteri kami yang bernama SARI MURNI ATIE BINTI M.DJAMHARI, karena kami sangat necintai dan menyayangi bersama, beserta anakanak
36 — 25
Dengan demikian, pemeriksaan perkaraini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg juncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 4 dan 7Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Niomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.Halaman 21 dari 33 halamaan.
Yayuk Wijayanti
Termohon:
Kepala Desa, Desa Tluwah, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati
226 — 72
namun bukan berarti PTUNmenjadi berwenang, SE Dirjenmiltun Nomor 2 Tahun 2021 hanya memberikantatalaksana penanganan pendaftaran, terlebin menurut ketentuan Pasal 185UU Cipta Kerja, Peraturan Pelaksana Undangundang yang telah diubah(UUAP) dengan Undangundang ini (UU Cipta Kerja) dinyatakan tetap berlakusepanjang tidak bertentangan dengan Undangundang ini (UU Cipta Kerja);Him 25 dari 30 Halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.SMGMenimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud oleh SE DirjenMiltun Niomor
ALDI DEMAS AKIRA
Terdakwa:
CANDRA DIANTO Als DAMEN
38 — 7
Desa Banjaragung Kecamatan bareng Kabupaten Jombang,Terdakwa telah diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Jombang atasdugaan telah terlibat dalam peredaran Narkotika jenis shabu, dimana pada saatdiamankan tersebut Terdakwa sedang berada di tempat parkir Wisata Baletanidan bermaksud hendak pulang ke rumah;Menimbang, bahwa setelah diamankan, terhadap Terdakwa tersebutdilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti apapun kecuall1 (Satu) buah Handphone merek Lenovo warna casing Silver Niomor
Awan Prastyo Luhur, S.H.,M.H.
Terdakwa:
AHMAD QUSAIRI alias ISAI Bin SARLAN .alm.
411 — 105
DalamPutusan Niomor 2634 K/Pid.Sus/LH/2016 tanggal 20 November 2017 yang menjatuhkanpidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;Menimbang, bahwa disisi lain ketentuan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup apabiladibandingkan dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentangPerkebunan terdapat perbedaan penjatuhan pidana dimana untuk pelaku pembakaranlanan perkebunan tidak ada batasan minimal
53 — 24
lunas padatanggal 30 Desember 2008 dengan nomor kwitansi 218/XII/PR/2008, SUTILAN , desaCandirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar ada kekurangan Rp. 3.000.000, sudahdibayar lunas pada tanggal 7 Januari 2009 dengan nomor kwitansi 43/I/PR/2009,MULYANI, desa Ringinrejo Kecamatan Udanawu kekurangan Rp. 4.550.000, sudahdibayar pada tanggal 9 Januari 2009 dengan nomor kwitansi 52/I/PR/2009, SEGER, desaNgoran Kecamatan Nglegok kekurangan Rp. 3.300.000, sudah dibayar pada tanggal 22Januari 2009 dengan niomor
22 — 1
lunas padatanggal 30 Desember 2008 dengan nomor kwitansi 218/XII/PR/2008, SUTILAN , desaCandirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar ada kekurangan Rp. 3.000.000, sudahdibayar lunas pada tanggal 7 Januari 2009 dengan nomor kwitansi 43/I/PR/2009,MULYANI, desa Ringinrejo Kecamatan Udanawu kekurangan Rp. 4.550.000, sudahdibayar pada tanggal 9 Januari 2009 dengan nomor kwitansi 52/I/PR/2009, SEGER, desaNgoran Kecamatan Nglegok kekurangan Rp. 3.300.000, sudah dibayar pada tanggal 22Januari 2009 dengan niomor
Awan Prastyo Luhur, S.H.,M.H.
Terdakwa:
ABDUL GANI alias GANI Bin AKHMAD .alm.
350 — 51
biayabesar untuk membuka lahan;Menimbang, bahwa secara yuridis dalam praktek peradilan, terhadapperkara yang sama (pembakaran lahan) Mahkamah Agung pernahmemutuskan dibawah minimal dari Ketentuan UndangUndang yaitu dalamperkara Nomor 1809 K /Pid.Sus/2014 tanggal 19 November 2014 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan pertimbanganputusan PT Pekanbaru yang menjatuhkan putusan 2 (dua) tahun terhadapTerdakwa adalah sudah tepat karena setimpal dengan perbuatan Terdakwa.Dalam Putusan Niomor
80 — 36
saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.1 (Fotokopi Kartu TandaPenduduk), yang merupakan akta otentik telah bermaterai cukup dan cocokdengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggalTermohon di Kota Batam, permohonan ini diajukan oleh Pemohon di temapttinggal Termohon, maka perkara ini merupakan kewenangan relatifPengadilan Agama Batam sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) dan (2)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaima diubah kedua kalinyadengan Undang Undang Niomor
Terbanding/Penggugat : JONNY HERRY LONGDONG
92 — 64
SHMNomor 04/Titiwungen cacat hukum, dan perlu dipertanyakan dasarpenerbitan produk hukumnya, dikarenakan:1.1 SHMNomor 04/Titiwungen, bila kitaa perhatikan SHMNomor04/Titiwungen yakni tidak terdaftar dalam Buku Tanah berikut tidakpunya warkah.1.2 SHM Niomor 04/Titiwungen diterbitkan pada sekitar tahun 1950andan diterbitkan berdasarkan Surat Ukur Nomor 58 tanggal 21 Juni1911, hal ini patut menurut hukum dipertanyakan sebab didugaHal. 21 dari 84 hal.
Bahwa SHM Niomor 4 Titiwungen atas nama Poppy Tilaar yang dibeliTergugat Rekonvensi, oleh Tergugat Rekonvensi kepada orang (PoppyTilaar) yang jauh sudah meninggal saat AJBNomor34/6/JB/Sario/V1/2007 tanggal 27 Juni 2007 dilakukan adalah perbuatanmelanggar hukum, dan oleh karenanya batal demi hukum;.
88 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 23 P/HUM/201228Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang PendidikanTahun Anggara 2012 untuk Sekolah MenengahPertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (VideBukti T.4.b);8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :209/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum DanaAlokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 (Vide Bukti T.5.a);9 Peraturan Menteri Keuangan Niomor 86/PMK.02/2009tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi PendidikanDalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (VideBukti T. 5.b);10 Peraturan