Tergugat Illmerupakan gugatan yang salah alamat karena antara Tergugat III dengan ParaPenggugat sama sekali tidak terdapat hubungan hukum (rechts betrekking);Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ketiga Tergugat III ini Majelis berpendapatberdasarkan surat gugatan Tergugat Ill sebagai instansi yang melakukan prosespelelangan objek lelang berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang dimilikioleh para Penggugat, sehingga ada hubungan hukum antara Tergugat III dan paraPenggugat dalam hal ini yaitu pelelang

Tergugat Illmerupakan gugatan yang salah alamat karena antara Tergugat III dengan ParaPenggugat sama sekali tidak terdapat hubungan hukum (rechts betrekking);Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ketiga Tergugat III ini Majelis berpendapatberdasarkan surat gugatan Tergugat Ill sebagai instansi yang melakukan prosespelelangan objek lelang berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang dimilikioleh para Penggugat, sehingga ada hubungan hukum antara Tergugat III dan paraPenggugat dalam hal ini yaitu pelelang

putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap sehingga merupakan fakta hukum yangtidak dapat dipungkiri yang menyatakan Permohonan EksekusiGrosse Sertfikat Hak Tanggungan No. 01/Pdt.Eks.HT/2015/PNTgl adalah cacat hukum karenanya batal demi hukum, tidak sahdan tidak mempunyai kekuatan hukum serta jumlah kreditsebagian telah dilunasi, hanya tinggal sebesar Rp4.233.000.000,(pembulatan), bahwa akan tetapi justru Para Penggugat tidakberkenan membayar sampai dengan sekarang dan ketika akandilakukan pelelang

menjadi pihak penjual dalam lelang tersebut adalah PT.Permodalan Nasioanal Madani ( Persero ).Bahwa terlawan ( Nelson Renoto Siahaan ) melalui kuasanya tatangmulyadi membeli tanah dan bangunan tersebut setelah melakukanpenawaran tertinggi sebesar RP 75.000.000 ( tujuh puluh lima juta rupiah)dari 3 kompititor yang lainnya.Bahwa atas penawaran tertinggi tersebut terlawan terlawan ( NelsonRenato Siahaan, S.H ) melalui kuasanya tatang mulyadi dinyatakansebagai pemenang atas lelang tersebut.Bahwa proses pelelang

lelang kepada TerlawanIII pada tanggal 23 Oktober2014 (Risalah Lelang No.998/2014) secara nyata sengaja melakukanpelaksanaan jual lelang yang merugikan Pelawan ;Bahwa disamping itu Penetapan Eksekusi Pengosongan yang dikeluarkanPengadilan Negeri Sidoarjo No.23/Eks/2015/Pn.Sda. tidak perlu ada, dan tidakdapat dilaksanakan sebab bertentangan dengan hasil rapat Kamar PerdataMahkamah Agung RI pada tanggal 14 Maret s/d tanggal 16 Maret 2012, yangisinya telah jelas tertuang dalam angka Romawi XIII Bahwa pelelang

Bahwa disamping itu pelelang yang telah dilakukan oleh Tergugat II padatanggal 21 Maret 2019 adalah lelang Eksekusi atas barang barangjaminan hutang Penggugat kepada Tergugat melalui Perangkat lelangyang disebut dengan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkanPasal 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggunganatas tanah berserta bangunan diatas tanah tersebut ;9.

oleh UndangUndang ;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1230K/Sip/1980 menyatakan bahwa pembeli beritikad baik harus dilindungi, danoleh karena Pembanding/Tergugat III dalam melakukan Pembelian terhadapobjek perkara berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, makasecara hukum Pembanding/Tergugat Ill wajib dinyatakan sebagai PembeliLelang yang beritikat Baik yang hurus di lingdungi oleh UndangUndang ;Bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Idi telahmengesampingkan proses pelelang

Bahwa seharusnya TERGUGAT sebelum melakukan Pelelangan tanggal,27 Maret 2017 memberi kesempatan pada penggugat untuk melakukanRestructuring, dan Take Over, atau Penjualan bersama ASSET rumah 3tingkat milik Penggugat sebab sudah ada yang menawar diatas 2 M waktuitu daRI Pihak bank ULAM namun TERGUGAT I, namun TERGUGAT langsung mengadakan Pelelang terhadap Jaminan Millik PARAPENGGUGAT, tidak memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT.L.II.untuk Take Over antar Bank dan juga tidak memberikan kesempatan

Bank Bukopin Tbk in casu Tergugat, yangditerbitkan untuk keperluan lelang.Bahwa pelelang atas objek sengketa tersebut juga telah diberitahukankepada pihak Debitur oleh PT.

Bahwa disamping itu pelelang yang telah dilakukan oleh KementrianKeuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraKantor Wilayah DJKN Aceh KPKNL Lhokseumawe pada tanggal 28Februari 2017 adalah lelang Eksekusi atas barang barang jaminanhutang Pelawan kepada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok melaluiPerangkat lelang yang disebut dengan Lelang Eksekusi Hak Tanggunganberdasarkan Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan atas tanah berserta bangunan diatas tanah tersebut

Yang mana pelelang tersebutdiadakan di Balai Desa Glagahwangi kec Sugihwaras kab Bojonegoro.b. Pelelangan tersebut dilakukan secara terbuka atau warga DesaGlagahwangi boleh ikut untuk melakukan pelelangan terhadap tanahkas desa yang kosong (Eks bengkok)c. Tanah yang akan dilakukan pelelangan oleh Pemerintah Desa tersebutseluas + 18 sampai dengan 19 HA.d. Ketua panitia lelang tanah Kas desa TA 2018 yaitu saksi GUNAWANdan Bendahara lelang yaitu saksi NGASPIONO.e.

Yang mana pelelang tersebutdiadakan di Balai Desa Glagahwangi kec Sugihwaras kabBojonegoro.b. Pelelangan tersebut dilakukan secara terbuka atau warga DesaGlagahwangi boleh ikut untuk melakukan pelelangan terhadap tanahkas desa yang kosong (Eks bengkok)c. Tanah yang akan dilakukan pelelangan oleh Pemerintah Desatersebut seluas + 18 sampai dengan 19 HA.d. Ketua panitia lelang tanah Kas desa TA 2018 yaitu saksi GUNAWANdan Bendahara lelang yaitu saksi NGASPIONO.e.

tersebut mempunyai nilai ekonomis ; Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan terhadap barang buktitersebut merupakan pertimbangan yang sangat sempit tanpamemahami lebih luas dari tindak pidana informasi dan transaksielektronik, yang bila dicermati kejahatan dalam informasi dan transaksielektronik objek dari tindak pidana ini salah satunya adalah dataelektronik, dan faktanya barang bukti tersebut merupakan barang atausarana yang digunakan untuk menyimpan data elektronik hasilkejahatan dan bila dilakukan pelelang

Titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggunganyang memuat irahirah dengan katakata Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, obyek Hak Tanggungandijual melalui pelelang umum menurut tata cara yang ditentukandalam peraturan Perundangundangan untuk pelunasan piutangpemegang hak tanggungan dengan hak mendahulu dari kreditorkreditor lainnya;10. Bahwa terkait Penetapan Limit Lelang sebesar Rp55.000.000.

(Terlawan II);Oleh karena Hak Tanggungan menurut sifatnya merupakan ikutan atau accesoirepada suatu piutang tertentu yang didasarkan pada suatu perjanjian hutang piutang atauperjanjian lain, maka kelahiran dan keberadaannya ditentukan oleh adanya piutangyang dijamin pelunasannya.17 Bahwa apabila terjadi wanprestasi atas perjanjian kredit yangdibuat Terlawan II dan Pelawan dengan Terlawan III sebagaipihak bank maka peralihan objek sengketa yang dibebani HakTanggungan seharusnya dilakukan melalui pelelang

H. lbrahin Yusuf atau apakah hak bagian Penggugat atau Penggugat III s/d VI, untuk itu perbuatan Para Tergugat Tergolongperbuatan melawan hukum, sehingga cukup beralasan bukum bagi ParaTergugat untuk menghentikan pelelang tersebut sampai adanya putusanberkekuatan hukum tetap dalan perkara a quo ;11. Bahwa penetapan harga limit lelang oleh Tergugat dan Tergugat IIatas :a.

Negara dan LelangSurabaya sebelum melakukan pelelangan juga pasti telah melakukan tahapantahapan danprosedur pelelangan seperti teguran pada terlelang serta akan diadakan pelaksanaan lelangatas obyek sengketa melalui massmedia sebagaimana yang telah ditentukan dalamketentuan perundangundangan, maka dalil posita gugatan penggugat No. ke 7 adalah halyang tidak berdasar oleh karena itu haruslah ditolak.Bahwa tergugat III sebagai peserta lelang pada tanggal 14 Desember 2007 dihadapantergugat II selaku pelelang

Undangundang HakTanggungan Sebagi Pasal Pelaksananya danoleh karena pelaksanaan atau hukum acaranyadari pasal 26 Undangundang Hak Tanggunganadalaj merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg,Maka Pelaksanaan Eksekusinya maupunLelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melaluiPengadilan Negeri, Bukan Melalui PerantaraanKantor Pelayanan dan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL).Bahwa menurut jurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1948 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelang

;Bahwa Apabila Tergugat II tetap melakukan pelelang atas Sertifikat HakMilik No 78/ Wijaya Pura , SHM.

MASRINIsementara TERGUGAT I masih tetap menerima pembayaran angsuranpinjaman dari PENGGUGAT I meskipun tidak sesuai jadwal angsuran adalahperbuatan melanggar2 Bahwa oleh karena pelelangan yang dimohonkan kepada TERGUGAT Ikepada TERGUGAT II didasari dari perbuatan melanggar hukum, makaperbuatan TERGUGAT II yang telah melakukan pelelang terhadap objek haktanggungan tersebut atas permintaan TERGUGAT I, dan perbuatanTERGUGAT III yang telah membeli objek lelang, serta perbuatanTERGUGAT IV yang telah membaliknamakan

Cantigi KulonKecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu atas nama Debitur RONI( Penggugat principal) dan harga Limitpun ditentukan sebesarRp.225.000.000, (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) denganmenyetorkan uang jaminan sebesar : Rp.110.000.000, (seratus sepuluhjuta rupiah) dan selanjutnya Tergugat II Principal mengetahui adanyapengumuman lelang tersebut lalu Tergugat II mengikuti prosedur akanadanya lelang tersebut yang dilaksanak pada KPKNL Cirebon ( TurutTergugat ) setelah prosedurnya ditempuh pelelang

sekarang ini; Bahwa Tergugat telan memberi surat peringatan kepada Penggugatsebanyak 3 (tiga) kali agar memenuhi kewajibannya namun hingga sekarangPenggugat tidak memenuhi kewajibanya sebagaimana ditentukan; Bahwa perbuatan Penggugat tersebut telah mengakibatkan kerugian bagiTergugat, untuk itu dalam hal mengembalikan kerugian yang ditimbulkanmaka Penggugat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara(KPKNL) melakukan pelelangan terhadap anggunan kredit milik Penggugat; Bahwa sebelum melakukan pelelang