Menyatakan menurut Hukum membatalkan Penyarahan tanah tanggal 18Agustus 1995 dari Fungsionaris Adat Nggorang Haji Ishaka dan HakuMustafa Kepada Penggugat.3. Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo berpendapat lain mohonPutusan yang seadiladilnya.DALAM REKONVENSL:1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Il dalamKonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.2.

Penggugat, kecualiterhadap hal hal yang secara tegas diakui.Bahwa halhal yang terurai diadalam eksepsi ditarik menjadi bahagianyang tidak terpisah didalam jawaban pada pokok perkara.Bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum kepada Penggugat dengan cara tidak menyerahkan seluruh hasilpenjualan tanah milik Penggugat kepada Penggugat.Bahwa Tergugat telah menyerahkan uang hasil penjualan tanah milikPenggugat kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000.000, (tiga milyarrupiah), bahwa penyarahan

Bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum kepada Penggugat dengan cara tidak menyerahkan seluruh hasilpenjualan tanah milik Penggugat kepada Penggugat.Bahwa Tergugat telah menyerahkan uang hasil penjualan tanah milikPenggugat kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000.000, (tiga milyarrupiah), bahwa penyarahan uang sebesar Rp.3.000.000.000, tersebutsesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara Penggugat sebagaiPemberi Kuasa dengan Tergugat sebagai Penerima Kuasasebagaimana tercatat

dititipokan sementarahingga Tergugat melunasi pembayarannya, yang mana bilanantinya telah dilakukan pelunasan oleh Tergugat makan akandiberikan kembali kepada Tergugat , sehingga atas dasarkesepakatan tersebut diatas maka asli sertifikat obyek sengketadiserahkan kembali kepada Tergugat Il sebagaimana suratpernyataan Tergugat Il dan tanda terima penyerahan asli sertifikatkepada Tergugat Il, yang mana dalam surat tersebut dinyatakanjuga bahwa Tergugat Ill dibebaskan dari segala masalah hukumterkait dengan penyarahan

TAMBIRU masa pajak Januari s/d Desember 2008 nihil dan CV.TAMBIRUmelakukan penyarahan jasa terutang PPN yaitu jasa konstruksi, jasapengangkutan dan jasa lainnya kepada PTPN WV melanggar pasal 39 ayat (1)huruf i dan d UU Kententuan Umum Perpajakan; Bahwa dari Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Dokumen olehPemeriksa Pajak ahli berpendapat melanggar pasal 39 ayat (1) huruf gUUKententuan Umum Perpajakan;2.

.: 774 K/Pdt/2017/MARI tanggal 16 Mei 2017 tersebut diatas, sehingga seluruh dalildalil gugatan Para Penggugat dalamperkara ini tetap harus dikesampingkan;Bahwa Pelaksanaan Eksekusi Penyerahan Tanah obyek sengketadalam gugatan Para Penggugat Posita 3 sub 3.1 tersebut telahdilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2015 yang tertuang dalam BeritaAcara Pelaksanaan Eksekusdi Penyarahan Tanah Nomor7/Eks/2013/PN Malang, Nomor : 54/Pdt.G/2010/PN Malang, dan dalamPelaksanaan Eksekusi ini Pengadilan Negeri Malang

Bahwa benar, tidak ada kwitansi atau bukti penyarahan uangRp 50.000.00 dari terdakwa ke pada juru bayar pada tiapjuru bayar sekolah ;9.

Rt.05 Kecamatan TulangBawang Tengah, memberitahukan bahwa ada uang Rp 50.000,00123yang dikurangkan dari uang Tunjangan Fungsional tiap orangguru dan kepala sekolah tersebut untuk istilahnya uanglembur, uang pengertian atau uang transpot yang di serahkanpara juru bayar sebagai tanda terimakasih kepada terdakwa ;Bahwa, penyerahan uang Rp 50.000, tersebut diberikan olehpara juru bayar setelah diterima utuh dari Terdakwasebagaimana tercantum jumlah yang dibagi ;Bahwa, tidak ada kwitansi atau bukti penyarahan

Bahwa benar, tidak ada kwitansi atau bukti penyarahan uangRp 50.000.00 dari terdakwa ke pada juru bayar pada tiapjuru bayar sekolah ;9.

Rt.05 Kecamatan TulangBawang Tengah, memberitahukan bahwa ada uang Rp 50.000,00123yang dikurangkan dari uang Tunjangan Fungsional tiap orangguru dan kepala sekolah tersebut untuk istilahnya uanglembur, uang pengertian atau uang transpot yang di serahkanpara juru bayar sebagai tanda terimakasih kepada terdakwa ;Bahwa, penyerahan uang Rp 50.000, tersebut diberikan olehpara juru bayar setelah diterima utuh dari Terdakwasebagaimana tercantum jumlah yang dibagi ;Bahwa, tidak ada kwitansi atau bukti penyarahan

Bahwa semua pengakuan yang Terdakwa sampaikan pada saat di stafintel Kodim 0318/ Natuna maupun ketika diperiksa oleh Kapten CpmYunasril selaku Dansubdenpom I/36 Natuna maupun oleh anggotanyaberkaitan dengan penyampaian Saksi6 maupun Saksi7 karena Terdakwadipaksa dan tidak dilakukan sesuai prosedur yang sebenarnya baik tentangbarang bukti maupun saat penyarahan Terdakwa dari staf intel keSubdenpom I/36 Natuna.15.

sesuaiBukti Kepemilikan Tanah Surat Penyarahan Kutipan Surat KeputusanWalikotamadya Palangka Raya, terletak dahulu di Jalan Yos Sudarso,Kelurahan Palangka , Kecamatan Pahandut, Kotamadya PalangkaRaya (sebelum Pemekaran Wilayah Kecamatan Kecamatan Pahandut)dan sekarang di Jalan Yos Sudarso XVIII, RT.0O7/RW.025, KelurahanPalangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, ProvinsiKalimantan Tengah, yakni :a.

IMRON ROSYADI disaksikan oleh saya,dan dibuatkan kwitansi penyarahan uang, tanggal 06 Desember 2013;Bahwa berdasarkan Juknis, yang seharusnya mengelola dan menyalurkandana Rutilanu tersebut adalah Pokmas dana Rutilahu, yaitu PokmasHARAPAN SEJAHTERA Desa Astanajapura;Bahwa saksi tidak mengetahui uang Rutilahu sebesar Rp 190.000.000,(seratus sembilan puluh juta rupiah) dikemanakan oleh kuwu MISJABUDIN,adapun sisanya sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dipegang34oleh Ketua Pokmas Sdr.

kewenangan Pengadilan Negeri Papua dalambidang hukum perdata, sehubungan dengan tempus danlocus delikti, serta kewenangan relatif dan kewenanganabsolut sehingga salah dalam merumuskan Suratdakwaan.Sekali lagi bahwa permasalahan ini terjadi di BintuniPapua Barat sesuai surat kuitansi pengembalian uang DPpembelian Exkavator sebesar 486.000.000, (empat ratusdelapan puluh enam juta rupiah) pada tanggal 23 April2014, dan Surat perjanjian serah terima alat berat tanggal24 April 2014 atas kesepakatan penyarahan

kepadakelompok SPP yang mengajukan pinjaman kepada UPK; Bahwa honor dari UPK diambil dari keuntungan dana bergulir ini; Bahwa saksi tidak tahu, apakah terdakwa selalu ketua kelompok SPP adamenerima honor, hal itu termasuk intern kelompok; Bahwa saksi selaku Ketua BKAD sejak tahun 2009 dan ditunjuk atas kesepakatanantar desa sebanyak 7 Desa di Kecamatan Kapuas Timur; Bahwa saksi tidak ada melakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukankelompok SPP, akan tetapi ikut menyaksikan pencairan dan penyarahan

MOHAMAD SYAMSULARIFIN, dimana untuk menjadi pedoman dalam penyarahan karcisporporasi ke juru parkirBahwa saksi tidak ada menerima insentif atau biaya operasional dariDinas Perhubungan Kota Malang untuk melakukan penarikanHalaman ke 36 Putusan Perkara No. :158/Pid.Sus/TPK/2018/PN.SBYretribusi parkir di wilayah Rayon , saksi hanya menerima upahpungut dari penarikan retribusi parkir, akan tetapi lupa besarannyaSaksi TAUFIQ HIDAYAT, ibawah sumpah didepan persidangan padapokoknya memberikan keterangan

dilakukan penarikan sekaligus dalam jumlah besar sesuaiperintah Terdakwa selaku Kepala Desa, kemudian atas permintaanTerdakwa dana tersebut dikelolanya sendiri sehingga yang mengatur untukanggaran pada tujuh kegiatan tersebut diatas Terdakwa dan saksi hanyamelakukan penarikan dana dari rekening Kas Desa secara gelondonganpada saat Dana Desa masuk melalui transfer dari Badan Kuangan Daerahke rekening Kas Desa Lelewawo.Saksi tidak pernah dilibatkan untuk 7 kegiatan tersebut.Saksi tidak memiliki bukti penyarahan

menjual tanah sawah dantanah miring (tanah kering) yang terletak di Kondo Tarru di RanteRante kepadaorang lain atau pihakpihak lain adalah merupakan pihakpihak yang tidakmemiliki hak atas tanah obyek sengketa tersebut sehingga bertentanganHalaman 102 dari 132 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Poldengan azas nemo plus juris dimana seseorang bertindak melakukan perbuatanhukum melebihi dari pada hak yang dimilikinya, hal ini dikarenakan OnesiusTangkelangi sebelum meninggal dunia telah menuliskan surat penyarahan

memberi nomordan mengagenda dan saksi masukan dalam bundel dan masuk dalamlemari;Halaman 63 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN Bkt11.Bahwa setahu saksi Polisi datang ke kantor Terdakwa ada sebanyak 2(dua) kali dengan keperluan untuk meminta sertifikat ini;Bahwa saksi tidak tahu isi tanda terima sertifikat tersebut dan setahusaksi sertifikat itu yang menerima adalah Terdakwa;Bahwa setahu saksi AJB tersebut tidak terlaksana apa sebab tidakterlaksananya saksi juga tidak tahu penyebabnya;Bahwa penyarahan

dengan ketentuananggaran dasar.Halaman 100 dari 198 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN ClpPegawai Bank adalah pejabat bank yang diberi wewenang dantanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank, dankaryawan yang mempunyai akses terhadap informasi mengenaikeadaan bank.Pembukuan atau proses laporan adalah suatu proses pencatatan yangdilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data daninformasikeuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan danbiaya, serta jumlah harga perolehan dan penyarahan

Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyarahan hak atas tanah;i. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah danmenyerahkan kepada pihak yang berkompeten;j.

Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyarahan hak atas tanah;i. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaantanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten;j.