Ditemukan 577 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-05-2015 — Putus : 21-09-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 21 September 2015 — AGNES IRMANATALYA, SE. Br HUTABARAT
4912
  • dan pada saat itu disaksikan olehCamat Setu, PJOK (sdri. Erniati), Tim Faskab (sdri.
    (PJOK)tahun 2011;Bahwa benar sebagai PJOK saksi mempunyai tugas pokok danfungsi sebagai berikut :e Memantau pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaandi wilayah kerjanya sesuai dengan tahapan yangsudah ditentukan;e Melaksanakan administrasi program;e Membuat laporan bulanan kepada Bupati Bekasidengan tembusan Camat dan Kepala Desa;e Membuat laporan pertanggung jawaban pada masaakhir jabatannya dan menyerahkan kepada BupatiBekasi paling lambat satu bulan setelah masatugasnya sebagai PUOK Kecamatan berakhir
    Melayani urusan administratife, antaralain : menanda tangani suratPenetapan Tim verifikasi, pengurusUPK, Usulan Kegiatan, SuratPenjanjian Pemberian Bantuan(SPPB), Surat Penetapan Camat(SPC), dan Surat PernyataanPenyelesaian Kegiatan (SP3K) yangdibuat oleh Ketua TPK ~= danPenganggung Jawab OperasionalKegiatan (PjOk), dll;.
    SedangkanSurat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K) dibuat oleh TPKdan PJOK dan kemudian nantinya akan diketahui oleh PJOK,Kepala Desa dan Camat;Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.17.SAKSI BETTY KUSUMAWARDHANY, S.STP, MM, di depan sidang dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :Benar saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungankeluarga dengan terdakwa;Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dansaksi membenarkan semua keterangan yang
    Erni(PJOK), dan saksi.
Putus : 30-04-2014 — Upload : 26-05-2014
Putusan PN GORONTALO Nomor 27/PID.SUS.TIPIKOR/2013/PN.GTLO
Tanggal 30 April 2014 — -SUPANDI
6956
  • PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN (PJOK)KECAMATAN PATILANGGIO5. FASILITATOR PEMBERDAYAAN & TEKNIK KECAMATANPATILANGGIO6.
    Pohuwato, PJOK Kec. Patilanggio, Badan Pengawas UPKKec. Patilanggio, Unsur Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) danFasilitator Kec.
    Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan(ROMI USMAN)3. Fasilitator Pemberdayaan (IKRAM MAHABU) dan TeknikKecamatan Potilanggio (HUMRAWATI DOLA)4. Pendamping Lokal (SELVI LASIMPALA)e Bahwa hasil Tim Investigasi ditemukan fakta sebagai berikut :1.
Putus : 23-02-2015 — Upload : 03-08-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tjk
Tanggal 23 Februari 2015 — - Drs. WALUYO, MM bin KARTOREDJO
4514
  • Perempuan (SPP) Bantuan Langsung Mandiri yaituterlebin dahulu ada DIPA Anggaran untuk masing masing Kecamatan,kemudian masyarakat desa setempat melalui Tim Pengola Kegiatan (TPK)mengajukan proposal pengajuan dana ke Penanggung Jawab OperasionalKegiatan (PUOK) lalu PUOK bersama masyarakat , aparat desa dan TPKmelakukan Musyawarah antar desa untuk menetapkan usulan yang akan didanai , lalu hasilnya di tetapbkan dengan terbitnya surat penetapan camatuntuk usulan yang di danai oleh PNPM setelah itu PJOK
    Sejumlah Rp.28.750.000Kelompok SPP Manggis 1, Sejumlah Rp.28.750.000Kelompok SPP Manggis 2, Sejumlah Rp.28.750.000Kelompok SPP Pelangi 3, Sejumlah Rp.25.875.000Bahwa benar, Saksi menerangkan Prosedur untuk mendapatkan dana PNPMMP Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Bantuan Langsung Mandiri yaitu terlebihdahulu ada DIPA Anggaran untuk masing masing Kecamatan, kemudianmasyarakat desa setempat melalui Tim Pengelola Kegiatan (TPK) mengajukanproposal pengajuan dana ke Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK
    )lalu PJOK bersama masyarakat , aparat desa dan TPK melakukanMusyawarah antar desa untuk menetapkan usulan yang akan di danai, laluhasilnya di tetapkan dengan terbitnya surat penetapan camat untuk usulanyang di danai oleh PNPM setelah itu PJOK mengajukan dana ke Kepala BadanPemberdayaan Masyarakat Desa ( Kepala BPMD Pemda Lampung Utara ) ,lalu dana masuk ke Rekening UPK Kecamatan Bunga Mayang setelah disalurkan kepada yang berhak menerima melalui TPK di Desa Masing masing,Untuk SPP Perguliran tidak
    Kecamatan membuat SP2 ( Suratperjanjian Pendanaan) mengenai jumlah dana yang akan di cairkan.e PJOK Kecamatan menyampaikan kepada KPA (Kuasa Penggunaanggaran) Satker BPMPD untuk permintaan pencairan pendanaanPNPM MP.e Satker BPMPD melalui Bidang Sosbud memproses ke KPPN laluKPPN mencairkan dana ke Rekening UPK.
    Bahwa benar, Prosedur proses pencairan dana PNPM MP adalah :e UPK bersama dengan PJOK Kecamatan membuat SP2 ( Suratperjanjian Pendanaan).e PJOK Kecamatan mengajukan Surat Permintaan pendanaan (SPP) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Yaitu Kepala BPMPDPemda Lampung Utara.e BPMPD melalui Bidang Sosial Budaya melakukan proses BerkasAdministrasi pengajuan dalam bentuk ringkasan berkas.e Bidang Sosbud mengajukan berkas ke KPPN Kotabumii.e Setelah berkas di proses oleh KPPN lalu KPPN mencairkan danake
Putus : 18-07-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1361 K / Pid.Sus / 2011
Tanggal 18 Juli 2011 — ACHMAD MUJIYANTO Bin ABDUL JAMIL; DK
3222 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Garung), saksi PURNAMA, SE Bin SOBITUN (Badan Pengawas UPKKec.Garung), saksi SUYATI B,Sc Binti ADI SASMITO (selaku PenanggungJawab Organisasi Kegiatan/ PJOK dan TPM / Tim Penanganan Masalah), saksiSUNARTI S.lp. Binti SUTARNO JOYO (selaku Fasilitator Program PNPMKec.Garung), Ahli FX EDDI HARJANTA Bin SUROTO yang terungkap dipersidangan dan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Perhitungan KerugianHal. 18 dari 41 hal. Put.
    Binti ADI SASMITO (selaku PenanggungJawab Organisasi Kegiatan/ PJOK dan TPM / Tim Penanganan Masalah)yaitu :Bahwa dalam BAP No.9 tanggal 20 Oktober 2009 prosedur ini tidakbenar, karena disini UPK menyerahkan dana kepada Kepala Desa danKepala Desa yang menyerahkan kepada Kelompok / pemanfaat, tetapiseharusnya yang menyerahkan langsung dana pinjaman tersebut adalahUPK kepada kelompok / pemanfaat bukan Kepala Desa (vide putusanaquo hal 34)." Keterangan saksi SUNARTI S.lp.
    persidanganyang terkait dengan kesalahan Para Terdakwa dalam menetapkan faktafaktahukum yang berasal dari keterangan saksi Ny.HERNAENI Binti SUYITNO(ketua kelompok Harum Mewangi), saksi SIT ZUBAEDAH Binti KHOLIK (ketuakelompok Melati), saksi SOMARI Bin SIKRON (Badan Kerja Sama Antar Desa /BKAD), saksi NGABIDIN Bin MUCHLIS (Badan Pengawas UPK Kec.Garung),saksi PURNAMA, SE Bin SOBITUN (Badan pengawas UPK Kec.Garung), saksiSUYATI B.Sc Binti ADI SASMITO (selaku Penanggung Jawab OrganisasiKegiatan/ PJOK
    Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.Judex facti tidak mempertimbangkan persesuaian dan yang salingberkesinambungan antara keterangan saksi SITl ZUBAEDAH BintiKHOLIK (ketua kelompok Melati), saksi SOMARI Bin SIKRON (BadanKerja Sama Antar Desa IBKAD), saksi NGABIDIN Bin MUCHLIS (BadanPengawas UPK Kec.Garung), saksi PURNAMA, SE Bin SOBITUN(Badan Pengawas UPK Kec.Garung), saksi SUYATI B.Sc Binti ADISASMITO (selaku Penanggung Jawab Organisasi Kegiatan/PJOK danTPM/ Tim Penanganan
    HERNAENI Binti SUYITNO (ketua kelompok HarumMewangi), saksi SIT ZUBAEDAH Binti KHOLIK (ketua kelompok Melati),saksi SOMARI Bin SIKRON (Badan Kerja Sama Antar Desa IBKAD), saksiNGABIDIN Bin MUCHLIS (Badan Pengawas UPK Kec.Garung), saksiPURNAMA, SE Bin SOBITUN (Badan Pengawas UPK Kec.Garung), saksiSUYATI B.Sc Binti ADI SASMITO (selaku Penanggung Jawab OrganisasiKegiatan/PJOK dan TPM/ Tim Penanganan Masalah), saksi SUNARTI S.Ip.Binti SUTARNO JOYO (selaku Fasilitator Program PNPM Kec.Garung), AhliFX
Putus : 26-06-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 26 Juni 2013 — ABDUL MUCHID bin ACHMAD JAMALUDDIN
4818
  • SK BUPATI Tentang Pengangkatan UPK dan PJOK.j. Resume Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Jawa Tengah.Tetap terlampir dalam berkas perkara.Serifikat tanah sebanyak 2 (dua) buah dan 1 (satu) letter D yang dijaminkan oleh ABDUL MUCHID BIN ACHMAD JAMALUDDIN dikembalikan kepada UPK Kec. Jepon.;9. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
    HarusnyaTerdakwa mengarahkan pada masyarakat untuk langsung ke UPK ;Bahwa setahu saksi jabatan saksi dalam kegiatan PNPM selaku PJOK.
    Dan dalam 1desa hanya ada 1 orang PJOK saja ;Bahwa setahu saksi tanggung jawab PJOK adalah bertanggung jawab atas kegiatanPNPM namun sifatnya saksi hanya menerima laporan;Bahwa setahu saksi, yang seharusnya bertugas menerima secara langsung uangangsuran dari kelompok/ peminjam dana PNPM adalah UPK ;Bahwa saksi tidak tahu apakah sebenarnya Terdakwa bisa menerima uang angsuranpinjaaman PNPM dari para peminjam/ kelompok ;Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah ada aturan yang melarang Terdakwa menerimauang
    Saat itu saksi jugahadirBahwa setahu saksi, Terdakwa membuat surat pernyataan ;Bahwa setahu saksi, ada sanksi bagi peminjam kalau mereka menunggakmengangsur, yaitu tidak bisa mengakses pinjaman dan bantuan fisik ;Bahwa sebelum menjadi PJOK, saksi bekerja di kantor Kecamatan dengan jabatanKasie SDM ;Bahwa setahu saksi, seorang peminjam tidak boleh pinjam uang secara double yaitumeminjam dana dari UEP dan SPP.
    Terdakwa terdaftar dalamKelompok Barokah 6 ;Bahwa setahu saksi yang menjadi team investigasi (TPM) ; PJOK, Anggota PKAD,unsureunsur lain yaitu tokohtokoh masyarakat ;22Bahwa setahu saksi hasil temuan tim investigasi ; ada temuan senilai kurang lebihRp. 387.550.000, yang diselewengkan oleh Terdakwa ;Bahwa setahu saksi, Terdakwa punya itikad baik untuk mengembalikan uangtersebut.
    SKBUPATI Tentang Pengangkatan UPK dan PJOK.10.
Putus : 03-07-2013 — Upload : 12-11-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 16 / Pid. / TPK / 2013 / PN.TK.
Tanggal 3 Juli 2013 — HASBULLAH, S.Pd Bin MUHAMMAD HASAN
10523
  • Lampung Tengah dan sebagai PenanggungjawabOperasional kegiatan (PJOK) pengelolaan Alokasi Dana Kampung pada kampungMataram Udik Tahun Anggaran 2011, dengan HATRUL ANWAR MAJID AlsMAJID Bin M. SAID (DPO) selaku Pjs. Kepala Kampung Mataram Udik Kec.Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah berdasarkan Surat Keputusan BupatiLampung Tengah Nomor: 053/KPTS/LTD.6/2010 tanggal 08 Maret 2010 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Kampung MataramUdik Kec. Bandar Mataram Kab.
    LamgOperasional kegiatan (PJOK) pengelolaan AJMataram Udik Tahun AnggaranMAJID Bin M. SAID (DPO) spgaimana dijU RI No. 3iT No. 20 Tahberantasana HASBUIipung MataySurat Keteyral 04 Febrtbh Plt. Sekung Teng2011, denselaku Pjs. Katur danl Tahunhun 200TindakLLAH,lam Udikangan ddhari 20143ertaris K3th =danban HATlepala Kokasi Dana Kampdiancam1999 tenttentangPidana KiS.Pd BiKec. Bairi Camdhmpung sebagaiRUL ANmpung J Bandar Mataram Kab.
    Lampung Tengah dan sebagai PenanggungjawabOperasional kegiatan (PJOK) pengelolaan Alokasi Dana Kampung padaKampung Mataram Udik Tahun Anggaran 2011, dengan HAIRULANWAR MAJID Als MAJID Bin M. SAID (DPO) selaku Pjs. KepalaKampung Mataram Udik Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengahberdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 053/KPTS/LTD.6/2010 tanggal 08 Maret 2010;Bahwa pada tanggal 15 April 2011 Bupati Lampung Tengah A.
    ) pengelolaanAlokasi Dana Kampung pada Kampung Mataram Udik Tahun Anggaran 2011, olehkarena telah melaksanakan kewenangan selaku Penanggungjawab Operasionalkegiatan (PJOK) telah membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan denganmelampirkan buktibukti yang tidak bisa dipertanggungjawabkan bahkan terdapatbeberapa kegiatan yang belum selesai dilaksanakan;Menimbang, bahwa oleh karena Penanggungjawab Operasional kegiatan(PJOK) pengelolaan Alokasi Dana Kampung pada Kampung Mataram Udik TahunAnggaran 2011
Putus : 15-01-2013 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2327 K / Pid.Sus / 2012
Tanggal 15 Januari 2013 — Drs. PRIYANTONO JAROT NUGROHO;
6838 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank Jateng Cabang KoordinatorSemarang, padahal Terdakwa mengetahui bahwa proyekproyek tersebutoperasionalnya tidak melalui satker BPBD Propinsi Jawa Tengah melainkanditransfer langsung ke 10 (sepuluh) Penanggung Jawab Operasional Kegiatan(PJOK) Kabupaten Magelang, dan 9 (sembilan) PJOK Klaten;Pada bulan Februari 2011 ZAMRONI dan FARID selaku petugas analis PT.
    SPMK tidak benar mengatasnamakan satuanKerja BPBD Provinsi Jawa Tengah dengan seolaholah pada anggaranBPBD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 terdapat proyekpasca bencana gunung merapi tahun 2011 senilai Rp.11.000.000.000,(sebelas milyar rupiah) yang dananya berasal dari APBN TahunAnggaran 2011 meskipun Terdakwa mengetahui bahwa proyekproyektersebut operasionalnya tidak melalui satker BPBD Provinsi JawaTengah melainkan ditransfer langsung ke 10 (sepuluh) PenanggungJawab Operasional Kegiatan (PJOK
    ) Kabupaten Magelang, dan 9(sembilan) PJOK Klaten.Untuk membuat SPP dan SPMK tersebut konsep pembuatannyadilakukan YANUELVA ETLIANA dengan diberi contoh SPP danSPMK yang asli oleh Terdakwa berikut daftar namanama proyekyang akan dimasukkan dalam SPP dan SPMK tersebut, kemudian SPPdan SPMK tersebut dibuat oleh YANUELVA ETLIANA denganmeniru format dan isinya, sedangkan untuk pengetikannyaYANUELVA ETLIANA meminta stafnya bernama IRENE INDRICH.
    Bank Jateng Cabang KoordinatorSemarang, padahal Terdakwa mengetahui bahwa proyekproyek tersebutoperasionalnya tidak melalui satker BPBD Propinsi Jawa Tengah melainkanditransfer langsung ke 10 (sepuluh) Penanggung Jawab Operasional Kegiatan(PJOK) Kabupaten Magelang, dan 9 (sembilan) PJOK Klaten;7 Pada bulan Februari 2011 ZAMRONI dan FARID selaku petugas analis PT.
    tidak benar mengatasnamakan satuan Kerja BPBD Provinsi JawaTengah dengan seolaholah pada anggaran BPBD Provinsi Jawa TengahTahun Anggaran 2011 terdapat proyek pasca bencana gunung merapi tahun2011 senilai Rp. 11.000.000.000, (sebelas milyar rupiah) yang dananyaberasal dart APBN Tahun Anggaran 2011, meskipun Terdakwa mengetahuibahwa proyekproyek tersebut operasionalnya tidak melalui satker BPBDPropinsi Jawa Tengah melainkan ditransfer langsung ke 10 (sepuluh)Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK
Putus : 15-01-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 29/PID-TIPIKOR/2015/PT BNA
Tanggal 15 Januari 2016 — 1. LUTHFI MIRWAN. IB, S.E. Bin ISMAIL BRAHI. 2. AZHAR EFENDI Bin ISMAIL.
3520
  • PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) adalah Sdra. ELMUNAWAR SYAHDI, S.T.;9. Konsultan pengawas adalah PT. KARYA CIPTA MARGA CONSULTANyang mengawasi pekerjaan tersebut adalah Sdra. M. FARID IQBAL, S.T(Chip Inspector) dan THISNA SETIAWAN, S.T.;10. Kontraktor pelaksana adalah CV. Pante Raya dengan Kuasa DirekturSdr.
    ,PJOK Saksi EL MUNAWAR SAHDI, S.T. serta perwakilan dari CV. PANTERAYA melakukan rekayasa lapangan, setelah melakukan rekayasalapangan Chief inspector Saksi MUHAMMAD FARID IQBAL menungguKuasa Direktur CV. PANTE RAYA Terdakwa III AZHAR EFENDI Bin ISMAILmenyerahkan MC0 dan job mix namun hingga tanggal 26 September 2012Terdakwa III AZHAR EFENDI Bin ISMAIL selaku Kuasa Direktur CV.
Register : 31-03-2021 — Putus : 23-04-2021 — Upload : 23-04-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 211/PID.SUS/2021/PT MKS
Tanggal 23 April 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : LUKMAN, S.Pd BIN M.SALEH ABBAS Diwakili Oleh : LUKMAN, S.Pd BIN M.SALEH ABBAS
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : HASMIA,SH
7327
  • atau membujuk anak untukmelakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana yangdilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 211/PID.SUS/2021/PT MKSBerawal ketika anak korban AMIRNAWATI alias MINNA binti AMIR MAHMUDsedang melakukan pengajian di tempat mengajinya, Kemudian saksi FATMAWATIyakni ibu anak korban AMIRNAWATI datang ke tempat tersebut dan memanggIlanak korban agar anak korban pulang ke rumah karena Terdakwa yangmerupakan guru PJOK
    disangkanya bahwa umur orang itu belum 15 (lima belas) tahunatau kalau tidak nyata berapa umurnya bahwa orang itu belum masanya buat kawin,perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Berawal ketika anak korban AMIRNAWATI alias MINNA binti AMIR MAHMUDsedang melakukan pengajian di tempat mengajinya, Kemudian saksi FATMAWATIyakni ibu anak korban AMIRNAWATI datang ke tempat tersebut dan memanggilanak korban agar anak korban pulang ke rumah karena Terdakwa yangmerupakan guru PJOK
Register : 26-01-2016 — Putus : 11-04-2016 — Upload : 03-01-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg
Tanggal 11 April 2016 — RODIAWATI, Spd Binti IBNU HAJAR
568
  • terhitung sejakJanuari 2015 berdasarkan surat nomor : 414.2/167/BPMPDIII/2015perihal pengendalian penyelesaian kegiatan PNPM MPD TA.2014.Bahwa selama saksi menjabat sebagai PJOK tidak ada kegiatan SPPyang dilaksanakan dikarenakan tidak ada perintah dari SatkerKabupaten ataupun Kepala Daerah Kab.
    Bahwa Saksi menerima honor selaku PJOK yakni sekira sebesar Rp.500.000. ( lima ratus ribu rupiah) perbulan.Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.14. Saksi GUNADI S.SOS., BIN H.
    PJOK yakni Sdr. Sukril Jamil.Bahwa saksi menjelaskan Pergantian Specimen Fasilitator tersebutterjadi karena habisnya masa tugas fasilitator PNPM MandiriPerdesaan (PNPM.
    BANIARA dan PJOK(penanggung jawab operasional kegiatan) Bpk.
    BANIARA dan PJOK (penanggung jawab operasional kegiatan)Bpk.
Register : 02-06-2021 — Putus : 02-07-2021 — Upload : 08-07-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 227/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 2 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat : NANANG MUHTARUDIN Diwakili Oleh : H Bambang Tutuka,SH,MH
Terbanding/Tergugat I : BRI Kantor Cabang SRAGEN
Terbanding/Tergugat II : ATR/BPN Sragen
Terbanding/Tergugat III : KPKNL Surakarta
7260
  • akan melakukan penjualan / lelang atas obyek sengketatersebut dengan bantuan Tergugat III, oleh karena itu Penggugat dalam halini menyatakan keberatan penjualan lelang obyek sengketa oleh Tegugat tersebut, karena kondisi saat ini usaha Penggugat kena musibah kandangayam roboh terkena puting beliung dan saat ini usaha Penggugat terkenadampak dari penyebaran pandemic covid19, sebagaimana PeraturanOtoritas Jasa Keuangan No.11/PJOK.03/2020 tentang StimulusPerekonomian Nasional sebagai kebijakan kontraksiklus
    demikian Tergugat diharapbkan memberikankelonggaran/ relaksasi kepada Penggugat untuk menyelesaikan hutangtersebut ;.Bahwa usaha Penggugat saat ini dalam kesulitan keuangan karenadampak cocid19 akan tetapi usaha Penggugat tersebut masih berjalanwalaupun terseokseok serta prospek kedepan masih bisa diharapkansehingga Penggugat mengharapkan dari Tergugat dapat memberikan/kelonggaran relaksasi untuk penyelesaian pinjaman Penggugat kepadaTergugat dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNo.11/PJOK
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kelonggaran /relaksasikepada Penggugat dalam menyelesaikan pinjamannya kepadaTergugat sebagaimana peraturan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK )No.11/PJOK.03/2020tersebut ;6. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk tidak melakukan penjualan lelangatas obyek sengketa dengan menunggu putusan perkara ini Ssudah mempunyalkekuatan hukum pasti/tetap (in kracht ) ;7.Menyatakan pinjaman Penggugat kepada Tergugat!
Putus : 05-10-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG
Tanggal 5 Oktober 2017 — LATIF SUNARIFIN Bin ATMO KASIDIN
12038
  • 16 April 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Kab.Blora;2) Surat Keputusan Camat Jati Nomor:11/2013 tentang Penetapan UPK Jati Tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013 dan Surat Keputusan Camat Jati Nomor: 05/2014 tanggal 17 Pebruari 2014 tentang Penetapan UPK Jati; 3) Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kab.Blora Nomor: 900/06/02/I/2012 dan Nomor: 900/06/02/2013 tentang Penunjukan Pejabat PenanggungJawab Operasional Kab.Blora (PJOK
    Surat pengantar.Surat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengelola Kegiatan(TPK) dan Kepala Desa Bangkleyan ditujukan kepada Penanggungjawabhal 4 dari 31 hal Put.No.18/Pid SusTPK/2017/PTSMGOperasional Kegiatan (PjOK) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Jatidengan keterangan untuk segera dilakukan verifikasi..
    Surat pengantar.hal 12 dari 31 hal Put.No.18/Pid SusTPK/2017/PTSMGSurat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengelola Kegiatan(TPK) dan Kepala Desa Bangkleyan ditujukan kepada PenanggungjawabOperasional Kegiatan (PjOK) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Jatidengan keterangan untuk segera dilakukan verifikasi..
    SusTPK/2017/PTSMG8)9)16 April 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan PNPM MandiriKab.Blora;Surat Keputusan CamatJati Nomor:11/2013 tentang Penetapan UPK JatiTahun 2013 tanggal 28 Januari 2013 dan Surat Keputusan Camat JatiNomor: 05/2014 tanggal 17 Pebruari 2014 tentang Penetapan UPK Jati;Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan danKeluarga Berencana Kab.Blora Nomor: 900/06/02/I/2012 dan Nomor:900/06/02/2013 tentang Penunjukan Pejabat PenanggungJawabOperasional Kab.Blora (PJOK
    /2013tanggal 16 April 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola KegiatanPNPM Mandiri Kab.Blora;2) Surat Keputusan CamatJati Nomor:1 1/2013 tentang Penetapan UPKJati Tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013 dan Surat KeputusanCamat Jati Nomor: 05/2014 tanggal 17 Pebruari 2014 tentangPenetapan UPK Jati;3) Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuandan Keluarga Berencana Kab.Blora Nomor: 900/06/02/I/2012 danNomor: 900/06/02/2013 tentang Penunjukan PejabatPenanggungJawab Operasional Kab.Blora) (PJOK
Putus : 16-07-2013 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 18/PID.SUS/TPK/2013/PN-BNA
Tanggal 16 Juli 2013 — SYAIFUL ANWAR Bin Alm. MUHAMMAD UZIR
3917
  • Asli Laporan Pertanggung Jawaban Pemberdayaan EkonomiMasyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu (PEMMPMT) Tahun 2011;1 (satu) Eks. asli Laporan PJOK Pelaksanaan Kegiatan Program Mandiri TerpaduJenis Usaha Penggemukan Sapi;1 (satu) Eks. asli Laporan Asisten Fasilitator Pelaksanaan Kegiatan ProgramMandiri Terpadu Jenis Usaha Penggemukan Sapi (otsus);1 (satu) Eks.
    ADMINISTRASI KELOMPOK.e Bahwa terhadap ADM Kelompok dimana dana tersebut dikelola oleh Kelompoksebesar yaitu Rp. 155.000, (seratus lima puluh lima ribu rupiah) x 10 (sepuluh)orang anggota kelompok/penerima manfaat sehingga berjumlah Rp. 1.550.000,(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam pelaksanaannya dana tersebutdikelola sendiri oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.e Bahwa terhadap kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya terdakwa tidak pernahmelaporkannya kepada PJOK
    Asli Laporan Pertanggung Jawaban Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat MelaluiProgram Mandiri Terpadu (PEMMPMT) Tahun 2011;1 (satu) Eks. asli Laporan PJOK Pelaksanaan Kegiatan Program Mandiri Terpadu Jenis UsahaPenggemukan Sapi;1 (satu) Eks. asli Laporan Asisten Fasilitator Pelaksanaan Kegiatan Program Mandiri TerpaduJenis Usaha Penggemukan Sapi (otsus);1 (satu) Eks.
    Asli Laporan Pertanggung Jawaban Pemberdayaan Ekonomi MasyarakatMelalui Program Mandiri Terpadu (PEMMPMT) Tahun 20111 (satu) Eks. asli Laporan PJOK Pelaksanaan Kegiatan Program Mandiri Terpadu JenisUsaha Penggemukan Sapi1 (satu) Eks. asli Laporan Asisten Fasilitator Pelaksanaan Kegiatan Program MandiriTerpadu Jenis Usaha Penggemukan Sapi (otsus)1 (satu) Eks.
    Asli Laporan Pertanggung Jawaban Pemberdayaan Ekonomi MasyarakatMelalui Program Mandiri Terpadu (PEMMPMT) Tahun 2011;1349101112131415161718191 (satu) Eks. asli Laporan PJOK Pelaksanaan Kegiatan Program Mandiri Terpadu JenisUsaha Penggemukan Sapi;1 (satu) Eks. asli Laporan Asisten Fasilitator Pelaksanaan Kegiatan Program MandiriTerpadu Jenis Usaha Penggemukan Sapi (otsus);1 (satu) Eks.
Register : 02-07-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 25-09-2019
Putusan PT PADANG Nomor 17/PID.TPK/2015/PT PDG
Tanggal 29 Juli 2015 — Pembanding/Terdakwa : TARMIZI Pgl TAR Diwakili Oleh : MEVRIZAL, S.H. Dkk.
Terbanding/Jaksa Penuntut : RAHMADANI, SH.MH
Terbanding/Jaksa Penuntut : OKTA ZULFITRI, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : ARIDONA BUSTARI, SH
8941
  • dibuatdan ditandatangani sendiri oleh saksi Sumiati Akib,sedangkan orangorangyang dibuatkan Surat Keterangan Domisili tersebut tidak pernahmengajukan diri untuk tergabung dalam BKM Bahagia, bahkan mereka tidakmengetahui dengan kegiatan bantuan ternak sapi P2KP ini, dimana haltersebut diketahui dan disetujui oleh terdakwa selaku koordinator BKMBahagia, dan namanama penerima manfaat tersebut tetap dicantumkanterdakwa di dalam proposal tersebut untuk diajukan ke Penanggung JawabOperasional Kegiatan (PJOK
    ) dan selanjutnya diteruskan ke DirektoratJenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaaan Umum ; Bahwa setelah proposal PAKEM Danau Tuo ini dinyatakan layak olehpemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen PekerjaaanUmum, maka PAKEM Danau Tuo mengajukan pencairan dana kegiatan P2KPini kepada Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) lalu PJOKHalaman 3 dari 26 halaman Putusan No.17/TIPIKOR/2015/PT.PDGmeneruskan pengajuan pencairan dana ini kepada Pemerintah DaerahKabupaten Solok melalui
    sedangkan orangorangHalaman 9 dari 26 halaman Putusan No.17/TIPIKOR/2015/PT.PDGyang dibuatkan Surat Keterangan Domisili tersebut tidak pernahmengajukan diri untuk tergabung dalam BKM Bahagia, bahkan mereka tidakmengetahui dengan kegiatan bantuan ternak sapi P2KP ini, dimana haltersebut diketahui dan disetujui oleh terdakwa selaku koordinator BKMBahagia, dan namanama penerima manfaat tersebut tetap dicantumkanterdakwa di dalam proposal tersebut untuk diajukan ke Penanggung JawabOperasional Kegiatan (PJOK
    ) dan selanjutnya diteruskan ke DirektoratJenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaaan Umum ;Bahwa setelah proposal PAKEM Danau Tuo ini dinyatakan layak olehpemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen PekerjaaanUmum, maka PAKEM Danau Tuo mengajukan pencairan dana kegiatan P2KPini kepada Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) lalu PJOKmeneruskan pengajuan pencairan dana ini kepada Pemerintah DaerahKabupaten Solok melalui SKPD Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman(Prasjal Tarkim
Register : 02-08-2013 — Putus : 18-09-2013 — Upload : 21-07-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 62/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg
Tanggal 18 September 2013 — ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDIN (Alm)
3423
  • SK BUPATI Tentang Pengangkatan UPK dan PJOK ; ----------------------------j. Resume Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Jawa Tengah ; ------------ Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -------------------------------------------------- Serifikat tanah sebanyak 2 (dua) buah dan 1 (satu) letter D yang dijaminkan oleh ABDUL MUCHID BIN ACHMAD JAMALUDDIN dikembalikan kepada UPK Kec.
    Tempellemahbang, Kecamatan Jepon,Kab.Blora ;f Rekap sementara Penyimpangan Dana PNPM Mandiri,Kecamatan Jepon ;g Surat Pernyataan ABDUL MUCHID BIN ACHMAD JAMALUDDINYang dibuat tanggal 26 Juli 2012 yang akan melunasi tanggungan DanaSPKP dan UEP setelah dikurangi dengan nilai tanah yang dijaminkansebesar Rp. 133.507.600, (Seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuhribu enam ratus rupiah ) ;h Draf Aturan dan Sanksi Lokal MAD Prioritas usulan 2012 KecamatanJeponi SK BUPATI Tentang Pengangkatan UPK dan PJOK
    di DesaTempellemahbang, KecamatanJepon, Kab.Blora ;Rekap sementara PenyimpanganDana PNPM Mandiri,KecamatanJepon.Surat Pernyataan ABDUL MUCHIDBIN ACHMAD JAMALUDDINYang dibuat tanggal 26 Juli 2012yang akan melunasi tanggunganDana SPKP dan UEP setelahdikurangi dengan nilai tanah yangdijaminkan sebesar Rp.133.507.600, (Seratus tiga puluhtiga juta lima ratus tujuh ribu enamratus rupiah ) :h Draf Aturan dan Sanksi Lokal MADPrioritas usulan 2012 KecamatanJepon ;i SK BUPATI Tentang PengangkatanUPK dan PJOK
    di DesaTempellemahbang, KecamatanJepon, Kab.Blora ;Rekap sementara PenyimpanganDana PNPM Mandiri,KecamatanJepon.Surat Pernyataan ABDUL MUCHIDBIN ACHMAD JAMALUDDINYang dibuat tanggal 26 Juli 2012yang akan melunasi tanggunganDana SPKP dan UEP setelahdikurangi dengan nilai tanah yangdijaminkan sebesar Rp.133.507.600, (Seratus tiga puluhtiga juta lima ratus tujuh ribu enamratus rupiah ) :h Draf Aturan dan Sanksi Lokal MADPrioritas usulan 2012 KecamatanJepon :i SK BUPATI Tentang PengangkatanUPK dan PJOK
Register : 02-08-2013 — Putus : 18-09-2013 — Upload : 06-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 62/PID.TPK/2013/PT SMG
Tanggal 18 September 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : BAMBANG PUTRA SANTOSO, SH
Terbanding/Terdakwa : ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDIN
4633
  • melunasi tanggungan Dana SPKP dan UEP setelah dikurangi dengan nilai tanah yang dijaminkan sebesar Rp. 133.507.600,- (Seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu enam ratus rupiah ) ; ------------------------------------------------------------------------------
  • Draf Aturan dan Sanksi Lokal MAD Prioritas usulan 2012 Kecamatan Jepon ; -----------------------------------------------------------------------------------------
  • SK BUPATI Tentang Pengangkatan UPK dan PJOK
    SK BUPATI Tentang Pengangkatan UPK dan PJOK ; j. Resume Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Jawa Tengah ; Tetap terlampir dalam berkas perkara ; Serifikat tanah sebanyak 2 (dua) buah dan 1 (satu) letter D yang dijaminkanoleh ABDUL MUCHID BIN ACHMAD JAMALUDDIN dikembalikankepada UPK Kec. Jepon ; 5.
    SK BUPATI Tentang Pengangkatan UPK dan PJOK ; j. Resume Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Jawa Tengah ; Tetap terlampir dalam berkas perkara ; Serifikat tanah sebanyak 2 (dua) buah dan 1 (satu) letter D yang dijaminkanoleh ABDUL MUCHID BIN ACHMAD JAMALUDDIN dikembalikankepada UPK Kec. Jepon ; 9.
    Draf Aturan dan Sanksi Lokal MAD Prioritas usulan 2012 Kecamatan Jepon ;SK BUPATI Tentang Pengangkatan UPK dan PJOK ; Resume Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Jawa Tengah ; Serifikat tanah sebanyak 2 (dua) buah dan 1 (satu) letter D yang dijaminkanoleh ABDUL MUCHID BIN ACHMAD JAMALUDDIN dikembalikankepada UPK Kec.
Register : 05-10-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 13-03-2017
Putusan PT JAYAPURA Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP
Tanggal 25 Oktober 2016 — YAFET YIKWA
136200
  • Surat Pernyaaan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP)yang ditanda tangani oleh Pendamping Distrik, Ketua TPKD/TPKDS,wakil masyarakat dan PjOK;c. Copy Rekening Kolektif TPKD/TPKDS dan surat pernyataan dariPendamping Distrik dan Pendamping Kabupaten; Lampiran II.15 Romawi VII Ketentuan Penggunaan BLM Dana Kegiatanpoin 5 Penggunaan BLM Dana Kegiatan harus disusun denganmempertimbangkan :a.
    TPKD, PD dan PjOK memeriksa berkas pengajuan, apabila pengajuandianggap memenuhi syarat maka TPKD menyiapkan slip penarikan darirekening kolektif untuk dilakukan pencairan;c. TPKD bersama TPKK mencairkan dana untuk disimpan dan dikelola olehbendahara TPKK;.
    Apabila saldo di kas bendahara TPKK kurang dari 10% dari dana yangditerima dari tahap I, ketua TPKK harus segera mengajukan dana tahapIl (45%) kepada TPKD dengan diverifikasi TPKD, PD dan PjOK;b. Apabila telah dilakukan pemeriksaan oleh pendamping distrik, TPKD danPjOK atas kemajuan seluruh kegiatan di kampung dan dana yangHal. 30 dari 94 hal. Put.
    Ketua TPKK mengajukan penarikan dana ke TPKD dan diverifikasi olehTPKD, PD dan PjOK dengan menyerahkan RPD diketahui olehPendamping Kampung dan Kepala Kampung, dilampiri oleh SKMP, LPDdan foto copy buku kas harian;d. TPKD, PD dan PJOK memeriksa semua dokumen pengajuan denganmelakukan pemeriksaan buku kas serta kwitansi sebelum menyiapkanpenarikan dari Bank;Hal. 62 dari 94 hal. Put. No. 43/Pid.SusTPK/2016/PT JAPe.
Putus : 30-08-2012 — Upload : 25-08-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 42/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg
Tanggal 30 Agustus 2012 — Drs. PRIYANTONO JAROT NUGROHO
7676
  • benar akan adaproyek penanganan pasca bencana Gunung Merapi tahun 2011 senilaiRp.11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) dan Terdakwamenyanggupi akan memindahkan rekening BPBD Provinsi Jawa Tengahyang semula di BRI Cabang Pandanaran Semarang ke rekening PT BankJateng Cabang Koordinator Semarang, padahal Terdakwa mengetahuibahwa proyekproyek tersebut operasionalnya tidak melalui satkerBPBD Propinsi Jawa Tengah melainkan ditransfer langsung ke 10(sepuluh) Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK
    ) KabupatenMagelang, dan 9 (sembilan) PJOK Klaten ;Pada bulan Pebruari 2011 ZAMRONI dan FARID = selaku petugasanalis PT.
    ) Kabupaten Magelang, dan 9 (sembilan) PJOK Klaten.c.
    ) KabupatenMagelang, dan 9 (sembilan) PJOK Klaten ;7 Pada bulan Pebruari 2011 ZAMRONI dan FARID selaku petugasanalis PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang mendatangiTerdakwa di Kantornya untuk melakukan konfirmasi mengenai SPP danSPMK yang dibuat oleh Terdakwa selaku Kepala BPBD Propinsi JawaTengah terkait proyek pasca bencana gunung merapi tahun 2011, padawaktu itu di tempat tersebut juga hadir YANUELVA ETLIANA danatas pertanyaan ZAMRONI dan FARID, Terdakwa membenarkanadanya proyekproyek di
    ) KabupatenMagelang, dan 9 (sembilan) PJOK Klaten; 4.8.
Putus : 30-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 30 September 2015 — VERAWATI MANTU Alias VERA
8523 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan tanpa dasar Terdakwa Verawati Mantu memberikan uangtersebut kepada saksi Andi Matalata Masullili;Bahwa Atas masalah ini BKAD Kecamatan Lemito (Badan Koordinasi AntarDesa) dan BPUPK Kecamatan Lemito (Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan)bersama PJOK Kecamatan Lemito (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) danpelaku Kecamatan Lemito seperti camat Lemito dan staf PMD (pemberdayaanmasyarakat Desa) bermusyawarah dan menyepakati agar dilakukan pergantianpengurus UPK Kecamatan Lemito dan perlu dilakukan
    No.126 K/Pid.Sus/20151) Bersama dengan Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK),Fasilitator Kecamatan (FK), Ketua dan Sekretaris, memfasilitasi tahapanpelaksanaan kegiatan PNPMMP di wilayahnya.2) Menerima, menyimpan, mencatat, menyalurkan dan melaporkan DanaBantuan Langsung Masyarakat (BLM).3) Mengikuti pelatinanpelatinan yang berkaitan dengan tugasnya.Dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar tugas dantanggungjawab sebagai bendahara UPK yakni tidak menerima, menyimpan,mencatat,
    Tugas dan tanggungawab Terdakwa Verawati Mantuselaku Bendahara UPK, yakni :1) Bersama dengan Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK),Fasilitator Kecamatan (FK), Ketua dan Sekretaris, memfasilitasitahapan pelaksanaan kegiatan PNPMMP di wilayahnya.2) Menerima, menyimpan, mencatat, menyalurkan dan melaporkan DanaBantuan Langsung Masyarakat (BLM)3) Mengikuti pelatinanpelatinan yang berkaitan dengan tugasnya.Bahwa selanjutnya Kecamatan Lemito adalah salah satu Kecamatan yangmenjadi sasaran Program
    No.126 K/Pid.Sus/2015tanpa dasar Terdakwa Verawati Mantu memberikan uang tersebut kepada saksiAndi Matalata Masulili;Bahwa Atas masalah ini BKAD Kecamatan Lemito (Badan Koordinasi AntarDesa) dan BPUPK Kecamatan Lemito (Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan)bersama PJOK Kecamatan Lemito (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan)dan pelaku Kecamatan Lemito seperti Camat Lemito dan staf PMD(pemberdayaan masyarakat Desa) bermusyawarah dan menyepakati agardilakukan pergantian pengurus UPK Kecamatan Lemito
    No.126 K/Pid.Sus/20151) Bersama dengan Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK),Fasilitator Kecamatan (FK), Ketua dan Sekretaris, memfasilitasitahapan pelaksanaan kegiatan PNPMMP di wilayahnya.2) Menerima, menyimpan, mencatat, menyalurkan dan melaporkan DanaBantuan Langsung Masyarakat (BLM).3) Mengikuti pelatinanpelatinan yang berkaitan dengan tugasnya.Dimana Terdakwa Verawati Mantu tidak melakukan tugas dantanggungjawab sebagai bendahara UPK atau melakukan tugas dantanggungjawabnya tetapi tidak
Putus : 06-04-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 191/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 6 April 2015 — DITA SURYATI HASANAH, S.Paud ; KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO
4510
  • KASWAN).Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku PJOK adalah membantu prosespencairan dana PNPMMP yang bersumber dari dana APBN disamping itu bersamadengan FK dan FT serta BKAD memfasilitasi pertemuanpertemuan berkaitan denganprogram PNPMMPd baik di Kecamatan maupun di desadesa dalam wilayah Kec.Baureno. Disamping itu. bersama BKAD setiap bulan melakukan evaluasikelembagaan PNPMMPad di Kec. Baureno.Bahwa saksi menjadi PJOK PNPMMP Kec.
    Bojonegoro, Camat Baureno, PJOK, Tim Faskab danTim Penanganan Masalah namun saya tidak ikut karena suami saya sedang sakit,namun berdasarkan laporana yang ada pada tanggal 27 Desember 2013 dilakukanklarifikasi kepada pengurus UPK Kec.
    Bojonegoro, Camat Baureno, PJOK, Tim Faskab dan TimPenanganan masalah dengan urutan klarifikasi yang dilakukan secara terpisah yangpertama Bendahara, Ketua, Kasir dan Sekretaris UPK.
    Bojonegoro, Camat Baureno, PJOK,Tim Faskab dan TPM (Tim Penanganan Masalah), pada saat terdakwa bersama pengurus UPKHal. 357 dari 458 Putusan No. 191/Pid.Sus/TPK/2014/PN.
    Bojonegoro, Camat Baureno, PJOK, Tim Faskab dan Tim Penanganan masalah denganurutan klarifikasi yang dilakukan secara terpisah yang pertama Bendahara, Ketua, Kasir danSekretaris UPK.