Mandau, Kabupaten Dati Il Bengaklis,Tertanggal 16 Februari 1996.Ditandai dengan T10Surat Nomor B124/Setneg/KDN/11/2004 Oleh Kepala Biro Kajian DalamNegeri Republik Indonesia Kepada Bupati Bengkalis dan Direktur PT.ARARA ABADI Perihal MASALAH ganti rugi Pembakaran Rumah Wargamasyarakat An. Bustamam warga Desa Beringin Kec. Mandau, Kabupaten Bengaklis, Tertanggal 01 November 2004.Ditandai dengan T11Surat Pernyataan KHAIRIZAL SILABAN, yang adalah Sekuriti PT.

Deputi Menteri Sekretaris NegaraBidang Pengawasan Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor : B5272/Setneg/D5/08/2010 yang ditujukan kepada Rektor Universitas MataramProvinsi Nusa tenggara Barat Perihal : Penyampaian Surat Pengaduan Masyarkat ;: (Copy sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris jenderal Kementerian Pendidikanmasional Repulik Indonesia Nomor : 66291/A.A1/LK/2010 tanggal 22September 2010 yang ditujukan kepada Rektor Universitas Mataram Perihal :Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan UniversitasMataram

format dari penyusunan surat keputusan obyek sengketa dalamkonsideran Memperhatikan surat keputusan obyek sengketa dihubungkan dengan Bukti T6, T20dan T8 , dimana Tergugat secara substansi/materi telah mengeluarkan surat Teguran dan Peringatandalam rangka pengosongan dan penyerahan Rumah Dinas yang ditempati akan tetapi ParaPenggugat tidak segera menindak lanjuti surat peringatan tersebut dan pada tanggal19 Agustus 2010 PLH Deputi Menteri Sekretaris Sekretaris Negara Bidang Pengawasan NomorB5272/Setneg

penghuninya ;Bahwa berdasarkan Permenhan No.30 tentang pemberdayaan Rumah Negaraasrama atau rumah dinas hanya ditempati oleh anggota aktif dan berakhir 2 (dua)bulan sejak pension/ tidak aktif ;Bahwa Rumah Dinas terdiri dari 3 (tiga) golongan dimana Gol.1 adalah rumahjabatan, Gol.2 adalah rumah dinas didalam kesatriaan, sedangkan Gol.3 rumahdinas di luar kesatriaan ;Bahwa sebelumnya rumah dinas golongan 1 dan 2 bisa dimiliki melalui perubahangolongan yang diproses melalui Menteri Pertahanan dan Setneg

Bahwa Sekretariat Negara Republik Indonesia mengirimkan suratnomor B 2813/Setneg/D5/06/2008 tanggal 30 Juni 2008 kepadaTergugat Il agar membantu) menangani masalah yang dihadapiPenggugat. (Bukti P10);40. Bahwa Tergugat Ill melalui suratnya yang bernomor B.868/PLKAPA/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008 menyatakan bahwa berdasarkanpenjelasaan Uniplus Electronic Co. Ltd dan agen Taiwan kepadaTergugat yaitu PT. Kosindo Pradipta dan/atau PT.

exarncermsons axes neat exreraeins emeseeneneess Bukti TK.VIII/PR 80 ;Halaman 87Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2015/PN.Mdn81.Foto Copy Soerat Pernyataan atas nama Sabirin Edi Saputra , tahun 2013telah dinazegelen dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tandabe ceeeeececauaaeeeecececeauaeeeeeeceueceeeeeesseeeeaeeeeeeseessneeeeeeenses Bukti TK.VIII/PR 81 ;82.Foto Copy Surat yang dikeluarkan oleh Deputi Menteri Sekretaris NegaraBidang Pengawasan, tertanggal 6 September 2007, Nomor : B2915/Setneg

/D5/09/2007, prihal Penyampaian Surat PengaduanMasyarakat telah dinazegelen dan telah dilegalisir tidak ada aslinyaLST VATE, ra cs cameanmcs came eamaceroreastaean exactness Bukti TK.VII/PR 82 ;83.Foto Copy Surat yang dikeluarkan oleh Deputi Menteri Sekretaris NegaraBidang Pengawasan, tertanggal 5 Oktober 2007, Nomor : B3284/Setneg/10/2007, prinal Pengaduan Masyarakat telah dinazegelen dantelah dilegalisir tidak ada aslinya diberi tanda .........

Bukti TK.VIII/PR 83 ;84.Foto Copy Surat yang dikeluarkan oleh Deputi Menteri Sekretaris NegaraBidang Pengawasan, tertanggal 31 Januari 2008, NomorB2915/Setneg/D5/09/2007, prihal Tanggapan Surat PengaduanMasyarakat telah dinazegelen dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinyaCSE TANI, an cancemerenn cammmmennonmmenns amano am connie Bukti TK.VIII/PR 84 ;85.Foto Copy Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan tertanggal 16September 2013, Nomor : SKTLK/247/2013/Spkt, yang dikeluarkan olehKepala Sentera

penerjemah Bahasa Mandarin dan UndangUndang TenagaKerja Taiwan untuk membantu pembuktian;Bahwa pada tanggal 4 Juni 2008 Penggugat mencabut surat kuasanya dariSerikat Buruh Migran Indonesia/SBMI (Bukti P8);Bahwa pada tanggal 6 Juni 2008 Penggugat mengadukanpermasalahannya kepada Presiden RI, Ketua Komnas HAM, Kepala39404142BNP2TKI (Tergugat IID, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI(Tergugat II) dan Ketua KPK (Bukti P9 dan P17);Bahwa Sekretariat Negara Republik Indonesia mengirimkan SuratNomor: B 2813/Setneg

Departemen Kehutanan untuk pembayaran ganti rugi sesuaiputusan pengadilan sebesar Rp118.153.090.986,00 (seratus delapan belasmiliar seratus lima puluh tiga juta sembilan puluh ribu sembilan ratus delapanpuluh enam rupiah) (Bukti P7);Bahkan Penggugatpun telah menyurat kepada Presiden RI melalui SuratNomorl 720/PBII/2009 tertanggal 9 Februari 2009 demi terlaksananyaPembayaran ganti Rugi oleh Turut Tergugatl dan Turut Tergugatll, dantelah mendapat tanggapan melalui Surat Sekretariat Negara RI Nomor B5310/Setneg

pelayananpublik berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai denganasas penyelenggaraan publik khususnya pada huruf k dan j tentangketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan, dimanamenurut fakta di atas Tergugat telah menghalanghalangi Penggugat untukmemperoleh Putusan Bapek tersebut, sehingga pada tanggal 16 Juni 2013Penggugat mengirimkan surat pengaduan kepada Presiden RepublikIndonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya surat DeputiPengaduan Masyarakat SETNEG

Izin dari Setneg/Setkab ;. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ;. Rincian biaya perjalanan dinas yang terdiri dari biaya tiket dan uangharian dalam melakukan pembayaran untuk biaya perjalanan dinas keluar negeri dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomora. 64/PMK.02/2008 tanggal 24 April 2008 tentang StandardBiaya Umum (SBU) tahun 2009 ;Hal.5 dari 107 hal. Put.

Izin dari Setneg/Setkab ;2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ;3.

Izin dari Setneg/Setkab ;2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ;3. Rincian biaya perjalanan dinas yang terdiri dari biya tiket dan uang hariandalam melakukan pembayaran untuk biaya perjalanan dinas ke luarnegeri dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor :Hal.42 dari 107 hal. Put.

Hamid, bukti PX berupa foto copy dari foto copySurat Deputi Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Bidang Pengawasan yangditujukan kepada Bupati Luwu dan Walikota Palopo tertanggal 20 September 2007Nomor : B3095/Setneg/D5/09/2007, hal : Penyampaian surat pengaduan masyarakat,dengan tembusan kepada Menteri Sekretaris Negara, Menteri Negara PAN danGubemur Provinsi Sulawesi Selatan, bukti PXI berupa foto copy dari foto copy SuratMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang ditujukan kepada Para

aslinya Sertipikat Hak Milik (SHM)Nomor 8007 atas nama Marinem yang terletak di Kelurahan LoktabatKecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan yangditerbitkan tanggal 20 September 2002 dengan Surat Ukur 260/LTB/2001tanggal 30 Oktober 2001 dan luasan tanah 3.196 M2, sebagaimanaterdaftar dan tercatat di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, dan diberitandabukti T1;Fotocopy sesuai aslinya Tanggapan Surat Pengaduan Masyarakat dariDeputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Pengawasan NoB.248/Setneg

B131 /Setneg /2/1996 tanggal 5Februari 1996. Diberitanda bukti P8 ;9.Fotocopy Surat dari KOMNAS HAM No. 143/Rek/SEkosob/II/06 tanggal 23Maret 2006diberi tanda bukti P9 ;10.Fotocopy Surat dari Sekretariat Dewan Perwalikan Rakyat RI No. PW .006 /6113/DPRRV/2006 tanggal 1 Agustus 2006 .diberi tanda bukti P10 ;Hal 19 dari 43 Putusan Perdata No.333/Pdt.G/2013/PN.Jkt Tim11.Fotocopy Surat dari Inspektorat Jenderal Depertemen Pertahanan Keamanan No.

., WargaNegara Indonesia, Pekerjaan Wakil Ketua DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia,beralamat di Komplek Setneg Jalan Kemanggisan,Jakarta Barat, selaku Ketua Umum danSekretaris Jenderal Dewan Pimpinan PusatPartai Amanat Nasional, yang dalam hal initelah memberikan kuasa kepada1. A. MUHAJIR SODRUDDIN, SH.MH ;2. ARIF ABDI HARAHAP,, SH.MH.MM ;3. JURIZAL DWI, SH.MH ;4. SURYA WEDIA RANASTI, SH :Halaman 5 dari 105 halaman, Putusan Nomor 70/G/2010/PTUNJKT5. SULISTYOWATI, SH ;6.

Drenges, Kec.Kertosono Nganjuk sedangkan kenai dengan Sertu Sutoyo anggota SubgarMojokerto pada tahun 2009 di AlunAlun Nganjuk dan kenal dengan Sadr.Yuliantoro yang berdinas di Setneg (Skretaris Negara) di Jakarta pada tahun2013 di rumah Sdr. Yuliantoro alamat Desa Balung Jeruk Kec. Kujang, Kab.Kediri.2 Bahwa Terdakwa kenal dengan Serma Pom Hayat Mashudi tahun2002 yang berdinas di Pomdam V/!!

Dalam kolom Jaringan Dokumentasi danInformasi Hukum (JDIH) pada menpan.go.id tidak dapatditemukan dokumen rancangan peraturan presiden, danpada saat Pemohon meminta langsung kepada stafKemenPANRB tidak diberikan, dan menyampaikan bahwadraf sudah ada di Setneg sehingga diarahkan untuk memintalangsung kepada pihak Setneg;Halaman 44 dari 109 halaman.

Izin dari Setneg/Setkab;Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);Rincian biaya perjalanan dinas yang terdiri dari biaya tiket dan uangharian dalam melakukan pembayaran untuk biaya perjalanan dinas keluar negeri dengan mengacu kepada Peraturan Menteri KeuanganNomor : 96/PMK.02/2006 tanggal 16 Oktober 2006 dan Nomor81/PMK.22/2007 tanggal 27 Juli 2007 tentang Standar Biaya Umum(SBU) tahun 2007.mengenai satuan harga yang tercantum dalam peraturan Menteri Keuangantentang Standar Biaya Umum merupakan satuan

Izin dari Setneg/Setkab;2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);Hal. 26 dari 120 hal. Put. No. 792 K/Pid.Sus/20133.

Izin dari Setneg/Setkab;2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);3.

tanggal 07 Desember 2007, Bupati TTU menerbitkan SuratKeputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : 2117 tentang PenetapanStandarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2008 denganmasa berlaku terhitung sejak tanggal 02 Januari sampai dengan 31Desember 2008.Pada bulan Februari 2008 terjadi krisis ekonomi dunia (tentang krisiskeuangan dunia tersebut dapat diperoleh dari berbagai websiteinternet dalam dan luar negeri, salah satunya dari website resmiKementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia Setneg

Timor Tengah Utara Nomor: 2117 tentang PenetapanStandarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2008 dengan masaberlaku terhitung sejak tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Desember2008 yang manjadi dasar perhitungan kerugian keuangan negara dalamperkara ini.Pada bulan Februari 2008 terjadi krisis ekonomi dunia (tentang krisiskeuangan dunia tersebut dapat diperoleh dari berbagai website internetdalam dan luar negeri, salah satunya dari website resmi KementrianSekretariat Negara Republik Indonesia (Setneg

Semen Padang dan PT.Holcim Indonesia, Tbk. ( Fotocopy dari fotocopy);Bukti P2 Surat keberatan Penggugat tanggal 6 Desember 2012 ( Fotocopy sesuaidengan aslinya);Bukti P3 Surat Tembusan Kementerian Sekretariat Negara RI Nomor : B1175/Kemen Setneg/D3/SR.03/01/2015 tanggal 26 Januari 2015 (Fotocopysesuai dengan aslinya):Bukti P4 Surat Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor:B1790/Dep.

Tirta AmartaKomp Setneg Sunter Rt/Rw 011/010 Kel:SunterAgung Kec:Tg Priuk Jakarta UtaraDedi KustiawanIndonesiaAcconting PT. Tirta AmartaPerum Cibarusah Indah Blok C6 No 1 RT/RW001/008 Kel: Cibarusah Kota Kec: CibarusahKab: BekasiDeady SetyawanIndonesiaCheker PT. Tirta AmartaPerum Aneka Elok Blok A10 No.2 Rt/Rw 017/009Kel:Penggilingan Kec:Cakung Jakarta TimurDidin SaprudinIndonesiaDriver PT. Tirta AmartaKp Tagog Rt. O01 Rw. O83 Kel.

peraturandaerah.Selanjutnya, situs JDIH yang dikelola oleh BPHN menyediakaninformasi peraturan perundangundangan yang meliputi UndangUndang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang,Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden,Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri.268Selain itu, situs JDIHN ini juga menyediakan informasi mengenaiperaturan daerah.Perbedaan jenis peraturan yang disediakan pada masingmasingsitus tersebut adalah: Jenis Peraturan Situs Situs Situs Situs Setkab Setneg

Misakan, KementerianPerumahan Rakyat dalam fitur peraturan perundangundanganmenyediakan data/informasi peraturan perundangundanganyang berkaitan dengan pengaturan sektor perumahan rakyat.Demikian juga dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral,dalam situsnya menyediakan data/informasi bidang energi,sumber daya dan mineral.Jadi untuk pengaturan yang sifatnya umum, akses peraturanperundangundanganya dapat dilakukan melalui situs Setneg,Setkab, Ditjen PP, dan JDIHN.

alternatif pencarian yangdapat dilakukan, yaitu: Apabila peraturan perundangundangan yang dicarimerupakan peraturan yang diundangkan dalam lembarannegara atau berita negara, maka pencari dapat menghungilangsung Ditjen PP yang mempunyai kewenangan untukmelakukan pengundangan untuk meminta naskahperaturan perundangundangan yang dimaksud; atau272 Apabila peraturan perundangundangan yang dicarimerupakan bentuk peraturan perundangundangan yangditetapkan atau disahkan oleh Presiden, pencari dapatmenghubungi Setneg