Ditemukan 7074 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 27-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 996 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 27 Juli 2017 — R. IRWAN GUMELAR, S.STP
127187 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai RelokasiPedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat KeputusanNomor : 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentangPembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagaiRelokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasidan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014,dengan susunan :Hal. 21 dari 294 hal. Put. No. 996 K/Pid.Sus/2017.
    IRWAN GUMELAR, S.STP selaku Camat TanahSareal/PPATS/Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil yang diangkatberdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.4582 Tahun 2012tentang Pengangkatan dan Alin Tugas dalam Jabatan Struktural di LingkunganPemerintah Kota Bogor tanggal 13 Juli 2012 bersama sama dengan HIDAYATYUDHA PRIATNA, S.H. selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM KotaBogor/PA/PPK/Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil yang diangkatberdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.454 Tahun
    Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai RelokasiPedagang Kaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat KeputusanNomor : 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentangPembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagaiRelokasi Pedagang Kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasidan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014,dengan susunan :. Ketua : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha MikroKecil Menengah Kota Bogor ;Il.
    No. 996 K/Pid.Sus/2017591.45152 tahun 2014 tentang pembentukan TimPengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagaiRelokasi Pedagang Kaki Lima eks. MA.
    TimPengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagaiRelokasi Pedagang Kaki Lima eks. MA.
Register : 11-05-2016 — Putus : 30-09-2016 — Upload : 23-12-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 30 September 2016 — R. IRWAN GUMELAR, S.STP
15169
  • Lukman Rukmana (Pelaksana pada KantorKoperasi dan Usaha Mikro Kecil MenengahKota Bogor);Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagangkaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan TimPengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang kakiLima Eks M.A.
    IRWAN GUMELAR, SSTP dan seluruhanggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil lainnya seharusnya terlebih dahulumelakukan tugas mereka yaitu mengadakan penelitian dan inventarisasi atastanah, bangunan, tanaman dan bendabenda lain yang ada kaitannya dengantanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
    IRWAN GUMELAR, S.STP selaku Camat TanahSareal/PPATS/Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil yang diangkatberdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.4582 Tahun 2012 tentangPengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan Struktural di Lingkungan PemerintahKota Bogor tanggal 13 Juli 2012 bersamasama dengan HIDAYAT YUDHAPRIATNA, SH. selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM KotaBogor/PA/PPK/Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil yang diangkat berdasarkanKeputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.454 Tahun
    Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagangkaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan TimPengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang kakiLima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro KecilMenengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, dengan susunan :l Ketua : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Mikro KecilMenengah Kota Bogor;ll.
    IRWAN GUMELAR, S.STPselaku Camat tanah Sareal/PPATS/Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil,bersamasama HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Ketua Tim PengadaanTanah Skala Kecil/PA/PPK/Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogordengan, RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D bin BOB ADNANselaku Appraisal dan KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG sertaDR.
Putus : 07-11-2013 — Upload : 17-04-2014
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 28/Pid.TPK/2013/PN.TK
Tanggal 7 Nopember 2013 — AKHADUN SYAHBANIAH ,SE Binti M. BASYUNI
4411
  • Skala persona (Revisi I)8) Dokumen Harga perkiraan sendiri (HPS) revisi I.9) Foto copy dokumen Engginering Estimate (EE) revisi I10) Dokumen DIPA Sp.0323/090-02.4.01/07/201111) Dokumen usul revisi POK DIPA T.a 2011 dan prsetujuannya.12) Dokumen surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : 02.01/KTR/Konst-PRC/D.7/2011 tanggal 25 Mei 2011 untuk pekerjaan perencanaan pasar utama pasar tradisional tejoagung.13) Dokumen surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : 800/01-LU/kontrak/D.7/2011 untuk pekerjaan
    Skala Persona Revisi II.36) Dokumen HPS Revisi II.37) Dokumen EE Revisi II.38) Dokumen pencairan 85 % CV. Skala Persona.39) Dokumen pencairan 15 % CV. Skala Persona.40) Dokumen pencairan 95 % CV. Alexindo.41) Dokumen pencairan 5 % CV. Alexindo.42) Penyerahan Ke dua (FHO) PT.
    Skala Persona Revisi II.Dokumen HPS Revisi II.Dokumen EE Revisi II.Dokumen pencairan 85 % CV. Skala Persona.Dokumen pencairan 15 % CV. Skala Persona.Dokumen pencairan 95 % CV. Alexindo.Dokumen pencairan 5 % CV. Alexindo.Penyerahan Ke dua (FHO) PT. Nuban Karya tanggal 18 September 2012.Foto copy surat dari PPK ke Panitia penerima dan pemeriksa barang tertanggal18 September 2012.(Dipergunakan dalam perkara lain)8.
    Skala Personaselaku Konsultan Perencana yang diserahkan oleh saksi Sus Nugroho dan saksiSurahman, ST kepada terdakwa.
    Skala Pesona selaku Konsultan Perencana.
    Skala Persona Revisi II.36) Dokumen HPS Revisi II.37) Dokumen EE Revisi II.38) Dokumen pencairan 85 % CV. Skala Persona.39) Dokumen pencairan 15 % CV. Skala Persona.40) Dokumen pencairan 95 % CV. Alexindo.41) Dokumen pencairan 5 % CV. Alexindo.42) Penyerahan Ke dua (FHO) PT.
Putus : 29-04-2013 — Upload : 07-05-2013
Putusan PT KUPANG Nomor 43/PID/2013/PTK
Tanggal 29 April 2013 — - LEONARD LIUKAE, S.Pd. - GAYUS LIUKAE
35633
  • ./1983, tanggal 02 Desember1983 terletak di wilayah kecamatan Amanuban Barat danAmanuban Selatan Cabang Dinas Kehutanan Propinsi Dati INusa Tenggara Timur di SoE (skala 1: 20.000, dan luas 1.896Ha) yang telah dilegalisir; Satu lembar foto copian peta penetapan Kelompok HutanBayafa (RTK 34 ) Pulau Timor Kabupaten Dati I TimorTengah Selatan Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur sebagaiKawasan hutan tetap (Dengan fungsi Hutan Lindung Luas1.896 Ha dan skala 1:20.000,) yang telah dilegalisir ; Satu lembar
    Satu lembar foto copian peta tata batas kelompok hutan Bayafa(RTK 34) Pulau Timor sebagaimana ditunjuk dengan SkepMenteri Kehutanan No.89/kpts.1/1983, tanggal 02 Desember1983 terletak di wilayah kecamatan Amanuban Barat danAmanuban Selatan Cabang Dinas Kehutanan Propinsi Dati INusa Tenggara Timur di SoE (skala 1: 20.000, dan luas 1.896Ha) yang telah dilegalisir ; Satu lembar foto copian peta penetapan Kelompok HutanBayafa (RTK 34 ) Pulau Timor Kabupaten Dati II TimorTengah Selatan Propinsi Dati I
    Nusa Tenggara Timur sebagaiKawasan .........Kawasan hutan tetap (Dengan fungsi Hutan Lindung Luas1.896 Ha dan skala 1:20.000,) yang telah dilegalisir ; Satu lembar foto copian Peta zaman Belanda SchetskaartBoschreserve Baijava (scala 1 : 25.000.
Putus : 01-03-2010 — Upload : 02-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 275 K/PID.SUS/2010
Tanggal 1 Maret 2010 — JAKSA / PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU ; DENOK KUSTANTI, AMD ;
4030 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bisnis Logistik skala besar (Bisnis Angkutan / PPPerlaksus) Tahun 2008 posisi Januari sampai dengan April 2008 ;Copy kwitansi CV.
    Wilayah Usaha Pos IXKalimantan ;Copy Evaluasi Bisnis Logistik skala besar (Bisnis Angkutan / PPPerlaksus) Tahun 2008 posisi Januari sampai dengan April 2008 ;Copy kwitansi CV.
    No.275 K /PID.SUS /201092.Surat No. 199 / Komlog2 / 4 /0208 tanggal 25 Pebruari 2008 tentangPotensi Kiriman Produk Regional dalam skala besar ;93.Nota Kesepakatan tanggal 05 Pebruari 2008 tentang PenggarapanPotensi Kiriman Produk Regional dalam skala besar ;94.Daftar Pengantar faksimili dari saudara Putu Karsana tanggal 19 Mei2009 ;95.Surat No. 816 / Dirbiskom / 0507 tanggal 30 Mei 2007 tentangDukungan Pengelolaan Pos Logistik di daerah ;96.Perjanjian Kerjasama antara PT.
    BatumasSejahtera ;129.Copy Surat No. 199 / Komlog2 / 4 /0208 tanggal 25 Pebruari 2008tentang Potensi Bisnis Produk Regional Dalam Skala Besar ;130.Copy Nota Kesepakatan tanggal 05 Pebruari 2008 tentangPenggarapan Potensi kiriman produk regional dalam skala besar diwilayah kerja Wilpos IX ;131.Copy Keputusan Direksi PT. Pos Indonesi (Persero) No. KD 66 / Dirut /1007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT.Pos Indonesia (Persero) ;132.Copy Keputusan Direksi PT.
    di Lingkungan Wilayah Usaha Pos IXKalimantan ;159.Copy Evaluasi Bisnis Logistik skala besar (Bisnis Angkutan / PPPerlaksus) Tahun 2008 posisi Januari sampai dengan April 2008 ;160.Copy kwitansi CV.
Register : 21-09-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Tlg
Tanggal 17 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
DIO SUMANTRI, S.H.
Terdakwa:
WASIS Binti Alm GOTO
8616
  • besar dan PIRT untuk skala kecil dengan tujuan agarproduk tersebut terjamin mutu kKeamanannya;Bahwa yang dimaksud dengan Pangan Olahan sebagaimana dimaksuddalam pasal 1 angka 19 UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangantersebut adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara ataumetode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;Bahwa barang bukti berupa minuman keras jenis CIU tersebutmerupakan jenis pangan, karena berasal dari Sumber hayati dari pertanian,perkebunan yang dilakukan pengolahan dan
    apabila mengedarkan ataumenjual barangbarang tersebut harus ada jin; Bahwa setahu Ahli sampai saat ini di Tulungagung belum pernahmengeluarkan ijin untuk memperdagangkan minuman keras; Bahwa dalam mengedarkan produksi pangan sebelum produk diedarkanharus mendapat jin edar/registrasi yakni berupa nomor MD/ML untuk produkSkala besar/high risk dan PIRT untuk skala kecil/low risk tujuannya agarproduk tersebut terjamin mutu kKeamanan;Bahwa dalam mengedarkan produk pangan terutama yang high risk sepertiminuman
    besar/high risk dan PIRT untuk skala kecil/iowrisk tujuannya agar produk tersebut terjamin mutu keamanan;> Bahwa benar menurut keterangan Ahli minuman keras jenis Ciumengandung alkohol positif, etanol positif kadar 41,02 % seperti barang buktitersebut tidak boleh di konsumsi manusia karena belum adanya jaminan mutukeamanan dari Pemerintah;> Bahwa benar telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebutsebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:11970/KKF/2019 tanggal
    bahwa menurut keterangan Ahli barang bukti berupaminuman keras jenis Ciu tersebut merupakan jenis pangan, karena berasal darisumber hayati dari pertanian, perkebunan yang dilakukan pengolahan dan apabilamengedarkan atau menjual barangbarang tersebut harus ada ijin dan sampai saatini di Tulungagung belum pernah mengeluarkan jjin untuk memperdagangkanminuman keras dan dalam mengedarkan produksi pangan sebelum produkdiedarkan harus mendapat jjin edar/registrasi yakni berupa nomor MD/ML untukproduk skala
    besar/high risk dan PIRT untuk skala kecil/low risk tujuannya agarproduk tersebut terjamin mutu keamanan dimana minuman keras jenis Ciumengandung alkohol positif, etanol positif kadar 41,02 % seperti barang bukti tersebuttidak boleh di konsumsi manusia karena belum adanya jaminan mutu kKeamanan dariPemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut bahwaTerdakwa telah dengan menjual/nemperdagangkan barang berupa minumankeras jenis ciu dan Terdakwa tidak mempunyai ijin edar dan juga
Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2532 K/Pdt/2019
Tanggal 23 Oktober 2019 — FREDERICK RACHMAT VS HASAN, dk.
6233 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membuat pernyataanmaaf dan merehabilitasi nama baik Penggugat selama 7 (tujuh) kaliberturutturut melalui media koran skala nasional yang bunyinya sebagaiberikut:PengumumanSaya Hasan selaku pribadi menyampaikan permohonan maaf kepadasaudara Frederick Rachmat sehubungan dengan pernyataan saya yangmenyesatkan yang dimuat dalam Koran Suara Karya tanggal 6 Juni2015:Seorang pengusaha yang menjadi Terdakwa kasus penggelapan,Frederick Rachmat, tampil beda dengan
    MenghukumTergugatuntukmembuatpernyataanmaaf danmerehabilitasi nama baik Penggugat selama 2 (dua) kali berturutturutmelalui media koran skala nasional yang bunyinya sebagai berikut:PengumumanSaya Hasan selakupribadi menyampaikan permohonan maaf kepadasaudara Frederick Rachmat sehubungan dengan pernyataan saya yangmenyesatkan yang dimuat dalam Koran Suara Karya tanggal 6 Juni2015:Seorang pengusahayang menjadi Terdakwakasuspenggelapan,Frederick Rachmat, tampil beda dengan puluhan Terdakwaberbagaikasus
    Menghukum Tergugat untuk membuat pernyataan maaf danmerehabilitasi nama baik Penggugat selama 2 (dua) kali berturutturut melalui media koran skala nasional yang bunyinya sebagaiberikut:PengumumanSaya Hasan selaku pribadi menyampaikan permohonan maafkepada saudara Frederick Rachmat sehubungan dengan pernyataansaya yang menyesatkan yang dimuat dalam Koran Suara Karyatanggal 6 Juni 2015:"Seorang pengusaha yang menjadi Terdakwa kasus penggelapan,Frederick Rachmat, tampil beda dengan puluhan Terdakwa
Register : 25-10-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PN UNAAHA Nomor 196/Pid.B/2018/PN Unh
Tanggal 14 Maret 2019 — Penuntut Umum:
1.ARIEFULLOH, SH
2.ANDI HERNAWATI, S.H.
Terdakwa:
Djunaid Lahindo Alias Duna Bin Karasai
3411
  • /1986 atas nama TONY HERMANSYAH, SHM No. 123/1986 atas nama BOY IHWANSYAH, SHM No. 132/1998 atas nama YENI RUSBIANTI, SHM No. 133/1998 atas nama ASDI SURIANSYAH dan SHM No. 134/1998 atas nama JONY HERMANSYAH yang ditandatangani oleh ROMADHON MUBAROK dan HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (Petugas yang melaksanakan pengukuran) serta ditandatangani oleh TUTIK NURYATI, SH (Kepala Seksi Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan;
  • 1 (satu) lembar Peta Situasi Sertifikat (Lampiran D.I 201 C) dengan skala
  • 1 (satu) lembar Peta Kondisi Eksisting Dilapangan (Lampiran D.I 201 C) dengan skala 1 : 3000 untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133 dan SHM 134 dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yang ditandatangani oleh HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An. Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah).
  • 1 (satu) lembar peta Lampiran D.I 201 C) dengan skala 1 : 3000 untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133 dan SHM 134 dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yang ditandatangani oleh HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An. Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah
  • Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An.

    1 : 3000 untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132,SHM 133 dan SHM 134 dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAHyang ditandatangani oleh HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An.Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten KonaweKasubsi Tematik dan Potensi Tanah).9. 1 (satu) lembar Peta Kondisi Eksisting Dilapangan (Lampiran D.1201 C) dengan skala 1 : 3000 untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM132, SHM 133 dan SHM 134 dengan nama pemohon TONYHERBIANSYAH yang ditandatangani oleh HENDRAS BUDI PANINGKAT,S.ST
    Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan KabupatenKonawe Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah).10. 1 (Satu) lembar peta Lampiran D.I 201 C) dengan skala 1 : 3000untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133 dan SHM 134dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yang ditandatangani olehHENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An. Kepala Seksi SurveiHalaman 3 dari 41 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN UnhPengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik danPotensi TanahDipergunakan dalam perkara lain An.
    Kepala Seksi SurveiPengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik danPotensi Tanah).9. 1 (Satu) lembar Peta Kondisi Eksisting Dilapangan (Lampiran D. 201 C)dengan skala 1 : 3000 untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM133 dan SHM 134 dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yangditandatangani oleh HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An.
    Kepala SeksiHalaman 29 dari 41 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN UnhSurvei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik danPotensi Tanah);10. 1 (Satu) lembar peta Lampiran D.I 201 C) dengan skala 1 : 3000untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133 dan SHM 134dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yang ditandatangani olehHENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An.
    Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan KabupatenKonawe Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah).10) 1 (Satu) lembar peta Lampiran D.I 201 C) dengan skala 1 : 3000untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133 dan SHM 134dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yang ditandatangani olehHENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An. Kepala Seksi SurveiPengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik danPotensi TanahDkembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalamperkara lain An.
Putus : 30-12-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 718 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 30 Desember 2015 — DANESUVARAN K. R. SINGAM
11274 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ADEI PLANTATION & INDUSTRY KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Tanam skala 1 :25.000 ;1 (satu) lembar asli MAP PT. ADEI PLANTATION & INDUSTRY KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Land ClearingPertahun skala 1 : 25.000 ;1 (satu) lembar fotocopy Peta Lampiran Keputusan Bupati PelalawanNomor : 522.11/PEM/X/13, tanggal 30 Oktober 2003 tentangPencadangan Areal untuk perkebunan kelapa sawit pola KKPAKoperasi Petani Sejahtera Desa Batang Nilo Kecil Kec.
    ADEI PLANTATION & INDUSTRY KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Tanam skala 1 :25.000 ;Hal. 20 dari 61 hal. Put. Nomor 718 K/Pid.Sus/201554.55.56.57.58.59.60.61.1 (satu) lembar asli MAP PT.
    ADEI PLANTATION & INDUSTRY KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Land ClearingPertahun skala 1 : 25.000 ;1 (satu) lembar fotocopy Peta Lampiran Keputusan Bupati PelalawanNomor : 522.11/PEM/X/13, tanggal 30 Oktober 2003 tentangPencadangan Areal untuk perkebunan kelapa sawit pola KKPAKoperasi Petani Sejahtera Desa Batang Nilo Kecil Kec. Pelalawan, Kab.Pelalawan Prov.
    Sementara yang dimaksuddengan Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yangmelakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapaiSkala tertentu dan yang dimaksud dengan PerusahaanPerkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negaraIndonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukumIndonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelolausaha perkebunan dengan skala tertentu. Sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) UndangUndang R.I. Nomor 18Hal. 30 dari 61 hal. Put.
Register : 31-10-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 72/PID.SUS/2018/PT YYK
Tanggal 26 Nopember 2018 — SARYANTO Bin SUGIMIN
7038
  • Ayudya Septarizky, terhadap Yudiana Setyawati, dilakukanpemeriksaan pada tanggal 2 April 2018 dengan hasil pemeriksaanfisik, di antaranya sebagai berikut :1) Skala nyeri : tujun sampai delapan.2) Abdomen : tidak ditemukan jejas diperut, nyeri tekan perut dikiri bawah.Halaman 4 dari 37 Perkara Pidana Nomor 72/PID.SUS/2018/PT YYK3)Pelvis : nyeri tekan di area panggul (selangkangan), tampakkeluar darah dari kemaluan.Ekstemitas atas : tampak kelainan bentuk pada area sikutangan kanan.Ekstemitas bawah
    Ayudya Septarizky, terhadap Radheini Rahmachesa, dilakukanpemeriksaan pada tanggal 2 April 2018 dengan hasil pemeriksaanfisik, di antaranya sebagai berikut :1)2)Skala nyeri : delapan sampai sembilan.Abdomen dan pelvis : jejas positip hematom membentuk garissepanjang kurang lebih sepuluh sampai lima belas centimetersetinggi diafragma, dari mid clavicula dextra hingga midclavicula sinistra.Nyeri tekan seluruh lapang abdomen : perut terasa keras,bising usus terdengar menurun, dari cateter urin terlinat
    Ayudya Septarizky, terhadapRadheana Rahmasari, dilakukan pemeriksaan pada tanggal 2 April2018 dengan hasil pemeriksaan fisik, di antaranya sebagai berikut :1) Skala nyeri : enam sampai tujuh.2) Pelvis(selangkangan) : ditemukan luka di area kemaluan, lukarobek di bibir vagina memanjang hingga sekitar dubur.3) Punggung dan pinggang: nyeri di area punggung.4) Ekstremitas : paha kanan tampak terlihat perubahan bentukabnormal.dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Sardjito No. : 013/V1/2018
    Ayudya Septarizky, terhadapRadheana Rahmasari, dilakukan pemeriksaan pada tanggal 2 April2018 dengan hasil pemeriksaan fisik, di antaranya sebagai berikut :1) Skala nyeri : enam sampai tujuh.2) Pelvis (selangkangan) : ditemukan luka di area kemaluan, lukarobek di bibir vagina memanjang hingga sekitar dubur.3) Punggung dan pinggang: nyeri di area punggung.4) Ekstremitas : paha kanan tampak terlihat perubahan bentukabnormal.dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Sardjito No. : 013/V1/
    Ayudya Septarizky, terhadapRadheana Rahmasari, dilakukan pemeriksaan pada tanggal 2 April 2018dengan hasil pemeriksaan fisik, di antaranya sebagai berikut :1) Skala nyeri : enam sampai tujuh.2) Pelvis(selangkangan) : ditemukan luka di area kemaluan, luka robek dibibir vagina memanjang hingga sekitar dubur.3) Punggung dan pinggang: nyeri di area punggung.4) Ekstremitas : paha kanan tampak terlinat perubahan bentuk abnormal.dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr.
Putus : 10-12-2014 — Upload : 01-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 608 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 10 Desember 2014 — H. UMAR SAID VS PT. HOTEL GRAND KERINCI
4138 Berkekuatan Hukum Tetap
  • onslaagten van rechtvervolging) dan/atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 39/G/2013/ PHI.PBR.tanggal 16 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI : Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterimaDALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Memerintahkan kepada Tergugat untuk membuat struktur dan skala
    Bahwa sesuai dengan pertimbangan Judex Facti sebagaimana tersebut pada angka3.1 di atas, Judex Facti telah salah dalam mempertimbangkan dan menafsirkanketentuan hukum yang berlaku karena apabila didalam suatu perusahaan tidak adastruktur dan skala upah yang berlaku diperusahaan, tidak adanya perjanjian kerja danatau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang mengatur tentang hakdan kewajiban dan syaratsyarat kerja maka seharusnya Judex Facti didalam amarputusannya membuat struktur dan
    skala upah yang berlaku secara umum untukseorang direktur utama dan tidak membuat putusan yang mengambang dan tidakmempunyai kepastian hukum sebagaimana amar putusan dalam perkara a quo;.
Putus : 08-08-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1081 K/Pid. Sus/2012
Tanggal 8 Agustus 2012 — PUJIANTONO ; Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang
10394 Berkekuatan Hukum Tetap
  • "Gaji adalah sebagai balas jasa ataupenghargaan atas hasil kerja seseorang, pada umumnya sistem penggajiandapat digolongkan dalam 2 (dua) sistem, yaitu apa yang disebut sistemskala tunggal dan sistem skala ganda, yang dimaksud dengan sistem skalatunggal adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepadapegawai yang berpangkat sama, dengan tidak atau kurang memperhatikansifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab yang dipikuldalam melaksanakan pekerjaan itu ;Bahwa yang dimaksud
    dengan sistem skala ganda adalah sistem penggajianyang menentukan besarnya gaji yang bukan saja didasarkan pada pangkat,tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerjayang dicapai, dan beratnya tanggung jawab yang dipikul dalammelaksanakan pekerjaan itu.Bahwa selain daripada kedua sistem penggajian yang dimaksud di atas,dikenal pula sistem penggajian ketiga, yang biasa disebut sistem skalaHal. 17 dari 26 hal.
    Sus/201218gabungan, yang merupakan perpaduan antara sistem skala tunggal dansistem skala ganda. Dalam sistem skala gabungan gaji pokok ditentukansama bagi Pegawai Negeri yang berpangkat sama, disamping itu diberikantunjangan kepada pegawai yang memikul tanggung jawab yang berat,mencapai prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaan tertentu yangsifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga secaraterus menerus.
    Sistem skala ganda dan sistem skala gabungan hanyamungkin dapat dilaksanakan dengan memuaskan apabila sudah adaanalisis, klasifikasi, dan evaluasi jabatan/pekerjaan yang lengkap.Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut maka Terdakwa Pujiantono selakuKepala Desa tidak dapat digolongkan sebagai Pegawai Negeri yaitu orangyang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah berupatanah ganjaran atau bengkok, karena tidak terpenuhinya ketentuan sistempengajian, tidak ada gaji pokok, tidak ada pangkat
Putus : 02-04-2015 — Upload : 25-08-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 65/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 2 April 2015 — SUTAN NAHOT SIBURIAN, S.Si. anak dari EFENDI MONANG SIBURIAN
5621
  • Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000 ;n. Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000 ;0. Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala 1 : 5000 ;p. Pencetakan album peta foto dan peta garis ;Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalamdokumen pendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama,yaitu :a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) : PROF. DR.
    Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000 ;35. Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000 ;. Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala 1 : 5000 ;. Pencetakan album peta foto dan peta garis ;Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalamdokumen pendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama,yaitu :a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) : PROF. DR.
    Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000 ;Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000 ;Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala 1 : 5000 ;Pencetakan album peta foto dan peta garis ;Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalamdokumen pendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama,yaitu :a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) i PROF. DR.
    Karena harus rinci, RDTR dituangkan dalam peta skala1:5.000 sehingga memerlukan peta pada skala 1:5.000. Sumber terbaikuntuk pemetaan skala 1:5.000 adalah foto udara ;Bahwa dalam proses penyusunannya, peta RIRW dan RDTR yang dibuatPemerintah Daerah harus dibawa ke BIG untuk diperiksa dan mendapatkanrekomendasi.
    Mozaiking/penggabungan foto yang dikoreksi untuk seluruh Pulau Nunukan ;Penajaman ;m.Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000 ;n. Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000 ;o. Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala 1 : 5000 ;p. Pencetakan album peta foto dan peta garis ;Bahwa pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalamdokumen pendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama,yaitu :Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.
Register : 10-06-2016 — Putus : 30-09-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg.
Tanggal 30 September 2016 — RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D.
19255
  • IRWAN GUMELAR, S.STP selaku Camat tanahSareal/PPATS/Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil, dan KAWIDJAJA HENRICUSANG Alias ANGKAHONG serta DR.
    DENISUSANTO Bin HERMANTOBahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik Kejari Bogor.Halaman 175 dari 419Putusan No. 42/Pis.Sus/TPK/2016/PN.BadgBahwa saksi adalah anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pada KantorKoperasi dan UMKM Kota Bogor tshun 2014; dan tugas Tim PengadaanTanah Skala Kecil adalah salah satunya menetapkan besarnya ganti rugi atasyang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.Bahwa diantara tugas Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil tersebut yangberkaitan langsung dengan tugas saksi
    Selanjutnya Rapat Tim Skala Kecil Pengadaan Lahan untuk Relokasipedagang kaki lima eks.
    M.A.Salmun pada Kantor Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota BogorTahun 2014.Bahwa Tim pengadaan tanah skala kecil pasar umum sebagai relokasipedagang kaki lima eks. M.A. Salmun pada Kantor Koperasi Dan UsahaMikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun 2014 tersebut diketuai oleh KepalaKantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor.Bahwa tugas saksi selaku anggota tim pengadaan tanah skala kecil yaitu :a.
Register : 18-05-2011 — Putus : 16-06-2011 — Upload : 13-09-2011
Putusan PA KEDIRI Nomor 272/Pdt.G/2011/PA.Kdr.
Tanggal 16 Juni 2011 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
83
  • Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugatdengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonishanya sesaat pada awal pernikahan saja, denganberjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugatdan Tergugat mulai goyah, tidak tentram, dan tidakharmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugatsering terjadi perselisihan danpertengkaran/cekcok baik dalam skala kecilmaupundalam skala besar.
Register : 21-11-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 27-05-2020
Putusan PN Kuala Kurun Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Kkn
Tanggal 11 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.JANANG MULA ANDRI RONU, SH
2.GUSTI MURDANI CHAN,S.H.
Terdakwa:
EDI PURNOMO Als EDI Bin WARKIDI
38855
  • IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan,pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;Bahwa menurut Ahli jika prosedur pengurusan perizinan untuk skala rakyat,perizinan skala menengah dan perizinan skala besar sesuai dengan undangundang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara, yaitu :1.
    Prosedur Perizinan Skala Rakyat, Pelaku Usaha Pertambangan(Skala Rakyat) harus menyampaikan surat permohonan IzinPertambangan Rakyat (IPR) kepada Gubernur sesuaikewenangannya apabila lokasi sudah memenuhi persyaratan yangdiatur dalam perundangundangan pertambangan umum yangberlaku.2.
    Prosedur Perizinan Skala Menengah Dan Skala Besar, untukPemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik Mineral Logam danBatubara harus menyampaikan surat permohonan Izin UsahaPertambangan (IUP) kepada Menteri atau Gubernur sesuaikewenangannya, apabila lokasi sudah memenuhi persyaratan yangdiatur dalam perundangundangan pertambangan umum yangberlaku.Bahwa menurut Ahli jika kegiatan pertambangan yang dilakukan Terdakwayang perannya Sebagai Operator alat berat jenis Excavator dan SaksiKasmiran Alias Ikas
Register : 16-01-2012 — Putus : 27-03-2012 — Upload : 29-05-2012
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 19/PID.SUS/2012/PN.PL.R
Tanggal 27 Maret 2012 — NINA YULISA ALS NINA BINTI ELDI
616
  • pertambangan dan Energikabupaten Gunung Mas sampai dengan sekarang.Bahwa pendidikan ahli adalah S1 Pertambangan lulus tahun2004.Bahwa prosedur untuk melakukan kegiatan usahapertambangan adalah setiap pelaksanaan kegiatan usahapertambangan harus memiliki ijin yang diberikan oleh bupatisesuai lingkup kewenangan untuk melaksanakan kegiatanuaha pertambangan sesuai dengan ketentuan yang diaturdalam UU no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineraldan batu bara.Bahwa prosedur pengurusan perijinan untuk skala
    rakyat,perijinan skala menengah dan perijinan skala besar sesuaiUU No.4 tahun 2009 yaitu :16a.
    Prosedur untuk perijinan skala rakyat, pelaku usahapertambangan (skala rakyat) haruS mengajukanpermohonan ijin pertambangan rakyat (IPR) kepadaBupati Kabupaten Gunung Mas apabila lokasi yangdimohon berada dalam wilayah pertambangan rakyat(WPR) yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yangberwenang.b.
    Prosedur pengurusan perijinan skala menengah danperijinan skal besar, untuk pemberian wilayah ijin ushapertambangan (WIUP) baik mineral logam dan batu baradengan cara lelang sesuai dengan PP no 23 tahun 2010tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.Bahwa sesuai data ijin pertambangan rakayat IPR yang adadi Kabupaten Gunung Mas sampai saat ini Terdakwa tidakmemiliki ijin pertambangan rakyat (IPR) yang dikeluarkanoleh Bupati Gunung Mas;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telahmenyuruh
Putus : 14-09-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 410 K/TUN/2017
Tanggal 14 September 2017 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) REPUBLIK INDONESIA vs. PT. MAMBERAMO ALASMANDIRI
215156 Berkekuatan Hukum Tetap
  • perubahanperubahannya;Bukti tertulis bahwa perusahaan telah melunasi kewajibankewajiban finansial dibidang kehutanan yang meliputi ProvisiSumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sertakewajiban finansial lainnya yang diterbitkan oleh Instansi yangberwenang;Laporan keuangan perusahaan pemegang IUPHHKHA untuk 5(lima) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuaidengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 32 tentangAkuntansi Kehutanan;Peta lokasi areal yang dimohon dengan skala
    1:50,000 atau1:100.000; danPeta Mosaic potret udara skala 1:20,000 atau citra satelit resolusiminimal 30 (tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahunterakhir:Bahwa Penggugat sudah memenuhi Persyaratan tersebut diatas sesuaidengan surat permohonan perpanjangan PT.
    1 : 50.000atau 1: 100.000; dan6) Peta mosaic potret udara skala 1 : 20.000 atau citrasatelit resolusi minimal 30 (tiga puluh) meter denganliputan hasil 2 (dua) tahun terakhir;Pasal 5:(1)(2)Penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 dilakukan oleh Direktur Jenderal:Direktur jenderal dalam melakukan penilaian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada unit eselonIl lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanansesuai tupoksi;Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud
    Peta Skala 1 : 50.000; dan2.
    Informasi terkait keberadaan masyarakat setempat dilokasi areal yang dimohon;Copy Akte Pendirian Perusahaan beseerta Perusahaannyayang telah disahkan oleh Mentteri Hukum dan Hak AsasiManusia dan atau surat pemberitahuan pendaftaranperubahan Akta Perusahaan oleh Kemnmterian Hukum danHak Asasi Manusia;Peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1 : 50.000beserta electronic file shp;Peta penafsiran citra satelit resolusi minimal 30 (tiga puluh)meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahun terakhir;Sertifikat
Register : 10-03-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 53/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG
Tanggal 13 Juli 2015 — BUDHI WIBOWO; HERMAN SETIONO; SUPRIYONO; LAWAN; PT. KAWASHIMA ENGINEERING PLASTIC INDONESIA;
140115
  • Kawashima Engineering PlastikIndonesia (KEPI) (selaku pihak Kedua) telah menandatangani PerjanjianBersama (PB) tentang Perubahan Struktur Skala Upah yang mana sudahdilakukan Perundingan Bipartit sebelumnya.Kutipan isi Perjanjian Bersama (PB) sebagai berikut:1) Para Pihak sepakat menjalani UMKS tahun 2014 sesuai dengan suratkeputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.1540Bangsos/2012tentang Upah Minimum Kab.
    SHIN KAWASHIMA selaku Presiden Direktur dan BpkSuranta seklau HRD manager, yang dalam kesepakatannya Tergugat padapoint.4 Sepakatuntuk September 2013 selesaidanadakesepakatanstrukturskala upah tahun 2014.Bahwa pada tanggal 04 Maret 2014 diadakan bipartite antara Tergugat denganPara Penggugat tentang skala Upah 2014 yang ke II (dua), namun dalamperundingan bipartite ini Tergugat, terkait struktur dan skala upah 2014 pihakTergugat hanya mau menggunakan Strukturskalaupah pada tahun 2013.Sehingga perundingan
    (Bukti P7)12.13.1415.Bahwa pada tanggal 27 Maret 2014 perundingan bipartite antara Tergugatdengan Para Penggugat tentang skala Upah 2014 yang ke III (tiga), namun Tidakada kesepakatan.tentang pendapat para pihak dalam Risalah Bipartite:e 6Tergugat :1) Untuk UMSK tahun 2014 kelompok II digunakan sebagai acuanperhitungan struktur skala upah tahun 2014 termasuk juga denganpenilaian masa kerja (sundulan).2) Budget sebesar Rp 76.019.590, Struktur skala upah berlaku untukPekerja PKWTT (saja) baik level
    KarenaTergugat tidak mau merinci budget kenaikan skala upah, sedangkan Para16.17.18.19.20.21.Penggugat memberikan rincian budget kenaikan upah di hitung terhadap semuaPekerja dari level operator sampai Manager.sehingga pertemuan tidak adakesepakatan. (Bukti P11)Bahwa pada tanggal 03 Juni 2014 diadakan meeting lobby yang ke III (tiga) olehPara Pihak, namun tidak ada kesepakatan.
    SHIN KAWASHIMA mengenai Struktur Skala Upah , untuk perubahan skala upah Tahun 2013 dibahas tiapbulan di tahun 2013 dan diberlakukan mulai 1 Januari 2013 (bukti P5) ;Bahwa pada tanggal 04 Maret 2014 diadakan bipartit antara para Penggugatdengan Tergugat membicarakan struktur dan skala upah Tahun 2014 dan tidakdihasilkan kesepakatan, dan tanggal 27 Maret 2014 kembali diadakanperundingan bipartit ke II kembali tidak dihasilkan kesepakatan karena budgetyang diberikan perusahaan sebesar Rp 76.019.590
Register : 19-03-2018 — Putus : 28-05-2018 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 142/Pid.B/2018/PN Sgl
Tanggal 28 Mei 2018 — Penuntut Umum:
Wahyuni, SH
Terdakwa:
AGEL AGUSTA Bin CANTIK
549
  • Bangka Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagaiberikut:Korban datang dengan sadar, mengeluh luka ditusuk;Pada korban dilakukan pemeriksaan:Pemeriksaan fisik: tingkat kesadaran 15, tekanan darah 100/80, Nadi 80x/v,RR:18X/V, Suhu Ketiak 36,5 C skala nyeri 6;Pemeriksaan lukaluka : luka terouka pada perut bagian bawah ukuruan luka 3 x2 cm, tepi luka rata dan terdapat usus keluar dengan ukuran 6 cm;Kesimpulan:Pada korban lakilaki berusia dua puluh tahun ditemukan luka terbuka akibatkekerasan benda tajam
    Bangka Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:Korban datang dengan sadar, mengeluh luka ditusuk;Pada korban dilakukan pemeriksaan:Pemeriksaan fisik: tingkat kesadaran 15, tekanan darah 100/80, Nadi 80x/v,RR:18X/V, Suhu Ketiak 36,5 C skala nyeri 6;Pemeriksaan lukaluka : luka terouka pada perut bagian bawah ukuruan luka 3 x2 cm, tepi luka rata dan terdapat usus keluar dengan ukuran 6 cm;Kesimpulan:Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid/B/2018/PN Sol.Pada korban lakilaki berusia dua puluh
    Bangka Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:Korban datang dengan sadar, mengeluh luka ditusuk;Pada korban dilakukan pemeriksaan:Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid/B/2018/PN Sol.Pemeriksaan fisik: tingkat kesadaran 15, tekanan darah 100/80, Nadi 80x/v,RR:18X/V, Suhu Ketiak 36,5 C skala nyeri 6;Pemeriksaan lukaluka : luka terouka pada perut bagian bawah ukuruan luka 3 x2 cm, tepi luka rata dan terdapat usus keluar dengan ukuran 6 cm;Kesimpulan:Pada korban lakilaki berusia dua puluh
    Bangka Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagaiberikut:Korban datang dengan sadar, mengeluh luka ditusuk;Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid/B/2018/PN Sol.Pada korban dilakukan pemeriksaan:Pemeriksaan fisik: tingkat kesadaran 15, tekanan darah 100/80, Nadi 80x/v, RR:18X/V,Suhu Ketiak 36,5 C skala nyeri 6;Pemeriksaan lukaluka : luka terbuka pada perut bagian bawah ukuruan luka 3 x 2 cm,tepi luka rata dan terdapat usus keluar dengan ukuran 6 cm;Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas