rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 8 jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan padatanggal 16 Agustus 2017, agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55ayal ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP ;Oleh karena itu mohon Pengadilan Tinggi menerima Permohon bandingJaksa Penuntut Umum serta memutus perkara a quo sesuai denganTuntutan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya mengajukankontra memori banding yang pada pokoknya menolak memori banding yangdiajukan Penuntut Umum serta meminta agar Putusan Majelis Hakim tingkatpertama agar supaya dikuatkan ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor

Sesuai dengan dakwaan yang berbentukalternatif subsidaritas Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama telah memilihdakwaan kesatu primair sebagai dakwaan yang didahulukan untuk dibuktikan.Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama juga telah membuktikan dengan benar,telah mempertimbangkan dan menilai Tuntutan Jaksa Penuntut Umummaupun pembelaan / Pledoi dari Penesehat hukum Terdakwa secara rinci dansesusai dengan fakta persidangan dan hukum yang berlaku dengan tepat danbenar, oleh karena itu diambil alin

dan dijadikan pertimbangan hukum sendirioleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.Berdasar pertimbangan ini keberatan dari pemohon banding/JaksaPenuntut Umum harus ditolak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tangga 7 September2017 Nomor: 12/Pid.SusTPK/20176/PN,Yyk, dapat dipertahankan dandikuatkan ditingkat banding ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahananmenurut ketentuan pasal

Menerima permintaan banding dari: Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari tersebut ;- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor: 55/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 10 Februari 2014, sekedar mengenai lamanya pemidanaan tersebut pada amar No. 4 putusan a quo, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa: ROBERT MELIANUS NAUW tersebut dengan pidana penjara

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor15/Pen.Pid.SusTPK/2014/PT JAP. tanggal 22 April 2014, tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Penetapan Hari Sidang pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 Nomor :15/Pen.Pid.SusTPK/Hari Sidang/2014/PT JAPBerkas perkara dan Suratsurat lain yang berkaitan dalam perkara ini, sertaturunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kelas A Jayapura Nomor: 55/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal10 Februari

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II ARIEF KUSNANDAR, SE bin MASENO tersebut ;- Mengubah amar putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 September 2013 Nomor 48 / Pid.Sus / 2013 / PN. Tpk. Smg., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara sehingga amar selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut : 1.

Tipikor, sejak tanggal 19 Oktober 2013sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 ;Terdakwa II didampingi Penasihat Hukumnya, yang bernama BAMBANG SRIWAHONO, SH Sp.N, MH. dan RIZKY FEBRIAN KRISNAWATI, SH, Advokat padaKantor Advokat KANTOR ADVOKAT BAMBANG SRI WAHONO, SH, Sp.N, MH.& ASSOCIATES, yang berkantor di Jalan Gatot Subroto No. 112 Cilacap, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2013 ;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Tipikor Pengadilan Tinggi Semarangtanggal 1 Nopember 2013 Nomor : 83 / Pend.

Smg., tentangPenunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya serta turunanresmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 September2013 Nomor 48/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Tipikor.Smg.dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31Januari 2013 No Reg. Pkr : PDS 04/ 03.10 / Ft.

Panitera Muda Tipikor PengadilanTipikor Semarang masingmasing pada tanggal 19 dan 20 September 2013 sebagaimanaternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 109 dan 112 / Banding / Akta. Pid.Sus / 2013 / PN. Tipikor. Smg. Jo Nomor 48 / Pid. Sus / 2013 / PN. Tipikor.

Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ABDUL ROCHIM, SH...Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang dan DERMAWAN SDJAMIAN, SH,CN. sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang masingmasing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari SELASAtanggal 26 NOPEMBER 2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh HakimKetua Majelis tersebut beserta Para Hakim Anggota dan dibantu P.

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampaidengan tanggal 19 September 2017 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 20September 2017 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2017;Perpanjangan Kesatu Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 19 Nopember 2017 sampaidengan tanggal 18 Desember 2017;Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 19 Desember

Banding terhadap memoribanding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Kidul atasPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada PengadilanNegeri Yogyakarta No.15/Pid.SusTPK/2017/PN.Yyk tanggal 10 Januari 2018,Terdakwa menyampaikan halhal sebagai berikut :Mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk memberikankeputusan yang seringanringannya dengan mempertimbangkan bahwaTerdakwa telah mengembalikan kerugian negara sesuai dengan putusan tingkatpertama di Pengadilan Tipikor

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Semarang ; Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Semarang tanggal tanggal 25 April 2011 Nomor : 06/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan pidana denda sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini. 1.

Tipikor. Smg : Sejak tanggal : 25 Januari 2011 s/d 23 Februari201;5. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSemarang : sejak tanggal 24 Februari 2011 sampaidengan 24 April 201 16. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggak 25 April 2011 s/d 24 Mei 2011 ; 7. Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 2 Mei 2011 s/d31 Mei 2011 ; Hal.1 dari 29 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg. 8.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 1 Juni 2011 s/d 30 Juli 2011 ; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor PengadilanNegeri Semarang tanggal 25 April 2011 Nomor : 06/Pid.Sus/2011/PN TipikorSmg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh JaksaPenuntut Umum berdasarkan dakwaan Nomor Reg.

Menimbang, bahwa setelah mem pelajari berkas perkara, turunanresmi putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang tanggal9 Pebruari 2011 Nomor.06 / Pid.Sus / 2011 / PN.

) Pengadilan Negeri Semarang ;e Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)Pengadilan Negeri Semarang tanggal tanggal 25 April 2011 Nomor :06/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. yang dimintakan banding sekedarmengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan pidana denda sehinggaamar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini.1.

,Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan TinggiSemarang sebagai Ketua Majelis, H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH. danHj.

Menyatakan menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Banyumas dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ; --------------------------------------------------------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 22 April 2013 Nomor 12/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg., yang dimintakan banding tersebut :--- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;--

Hakim Pengadilan Tipikor Semarang, sejak tanggal 30 Januari2013 s/d 28 Pebruari 201 3;5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, sejaktanggal 1 Maret 2013 s/d 29 April 2013;6. Perpanjangan (Il) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor PengadilanTinggi Semarang, sejak tanggal 30 April 2013 s/d 29 Mei7. Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejaktanggal 25 April 2013 s/d 24 Mei 2013 ;8.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, sejaktanggal 25 Mei 2013 s/d 23 Juli 2013 ;PENGADILAN TINGGI TIPIKOR TERSEBUT :Telah Me@MbaGa 2 =ss929rnsnescesens rane ssenee nee semi nninssmemenesnenemeenmnen1.Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Pebruari 2013 NomorRegister Perkara: PDS01/BANYU/01/2013, yang menyebutkan bahwaTerdakwa didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : PRIMAIR:wn Bahwa Terdakwa TOMAD SUJATMO Bin WIRYAMIJAYAadalah Kepala Desa Kalisube berdasarkan Surat Keputusan

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 19/Tipikor/2012/PN.Jpr., tanggal 16 Desember 2013, yang dimintakan banding tersebut;- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

PUTUSANNOMOR: 8/TIPIKOR BANDING/2014/PT.JPRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkatbanding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama Lengkap : DANIEL REMI ANALINARTA ;Tempat Lahir : Makasar ;Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun / 30 Oktober 1958 ;Jenis Kelamin : LakiLaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal : Jl.Sumber

Oktober 2012, dengan Jenis Penahanan pada Rumah TahananNegara Abepura di Kota Jayapura ;7 Perpanjangan Kedua oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengantanggal 23 November 2012, dengan Jenis Penahanan pada Rumah TahananNegara Abepura di Kota Jayapura ;8 Selanjutnya terhadap diri Terdakwa tidak lagi dilakukan Penahanan, karenatelah Bebas Demi Hukum ;@ Dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa tidak ditahan;Pengadilan Tipikor

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima riburupiah) ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura telahmenjatuhkan putusan Nomor: 19/Tipikor/2012/PN.JPR tanggal 16 Desember 2013 yangamarnya berbunyi sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa DANIEL REMI ANALINARTA telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yangdidakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor 33/Akta.Tipikor/2013/PN Jpr padatanggal 20 Desember 2013 yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukanPermintaan Banding terhadap perkara No. 19/Tipikor/2012/PN.

/II/2014 pada tanggal 17 Pebruari 2014 yang menerangkan bahwaTerdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaraselama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 17 Februari 2014 s/d tanggal 24 Februari2014 di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura sebelum berkasdikirim ke Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura;Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Terdakwa tersebut diajukan dalamtenggang waktu dan menurut tata

TPK/2017/PT.BBLMenimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam koniramemori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa mohon dibebaskandari semua dakwaan atau mohon putusan seadiladilnya;Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan baik olehTerdakwa maupun oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktudan dengan cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh undangundang,maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa setelah Pengadilan TIPIKOR

tingkat baningmempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusanPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang No.33/PID.SUS/TPK/2016/PN.PGP tanggal 9 Maret 2016 serta memori bandingdan kontra memori banding dari Terdakwa maupun dari Penuntut Umum,Pengadilan TIPIKOR tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbanganhakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakankepadanya dalam

dakwaan primair;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim TIPIKOR tingkat bandingmemeriksa dan membaca secara cermat serta seksama berkas dalam perkaraini, baik Berita Acara Penyidikan, Surat Dakwaan, eksepsi Penasihat HukumTerdakwa berikut putusan sela Majelis Hakim tingkat pertama, keterangansaksisaksi, ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, bukti suratsurat yangdiajukan dipersidangan, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pledoi atau suratpembelaan, surat putusan akhir Majelis Hakim tingkat pertama

kami Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsitingkat banding Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidak sependapat denganMajelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertama Pengadilan NegeriPangkalpinang, yang dalam pendapat dan kesimpulannya menyatakan bahwaTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi secara bersamasama sebagimana dalam dakwaan primairpenuntut umum;Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 4/PID/TPK/2017/PT.BBLMenimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim TIPIKOR

oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi dalampasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidanakorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaanprimair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaanprimair maka Majelis Hakim TIPIKOR

TOBING,SH.MT dan DENNY ISKANDAR, SH.MH masingmasing Hakim AdHoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yangterbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal : 7 Desember 2015, oleh KetuaMajelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota yang sama, dengandibantu oleh VERANITA PURBA, SH Panitera Pengganti Pengadilan TindakPidana Korupsi tersebut, dengan dihadiri oleh MUHAMMAD HAYKAL, SH,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri RANTAU PRAPAT dan Terdakwa yangdidampingi Penasihat

PERK: PDS05/TLMT/07/2015, menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR Gorontalo yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1. Menyatakan Terdakwa Drs. ABD. AZIS BADJODA, MM.Pub selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang UndangRepuplik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo.

., para advokat pada kantor "Joko Nurwanto &Associates yang beralamat di Raya Pondok Gede Nomor 28 RT 005 RW 07,Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Adminitrasi Jakarta Timur(13810) berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 29 Mei 2018;Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri SerangBanten tanggal 23 Mei 2018 Nomor: 22/Pid.Sus/TPK/2018/PNSrg tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

ini ;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Serang Banten tanggal 24 # Mei 2018 Nomor:22/Pid.Sus/TPK/2018/PNSrg tentang Penetapan Hari Sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Setelah mendengar keterangan SaksiSaksi, keterangan Para Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;Halaman 2 dari 97 Putusan Pidana Nomor 22/Pid.SusTPkK/2018/PNSetelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut

(Hakim Ad Hoc Tipikor) pada Pengadilan Tindakpidana korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, masingmasing selakuHakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari : Kamis, tanggal 30 Agustus 2012, oleh Majelis Hakim315tersebut, dibantu oleh : NONTJE OPIT selaku Panitera PenggantiPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado,dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum IWAN CAUNANG, SH.PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Amurang, serta terdakwa tanpa didampingiPenasihat

Hukum ;HAKIMHAKIM ANGGOTA KETUA MAJELISVERRA LINDA LIHAWA, SH,MH NOVRI T.OROH, SHWENNY NANDA, SH (Ad Hoc Tipikor)PANITERA PENGANTINONTJE OPIT316Menimbang, bahwa dari jumlah uang yang diterima Terdakwa yangtidak bisa dipertanggungjawabkannya yaitu sebesar Rp. 845.376.364.

(Hakim Ad Hoc Tipikor) pada Pengadilan Tindakpidana korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, masingmasing selaku412Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari : Kamis, tanggal 30 Agustus 2012, oleh Majelis Hakimtersebut, dibantu oleh : NONTJE OPIT selaku Panitera PenggantiPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado,dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum WAN CAUNANG, SH.PenuntutUumum pada Kejaksaan Negeri Amurang, serta terdakwa tanpa didampingiPenasihat

Hukum ;HAKIMHAKIM ANGGOTA KETUA MAJELISVERRA LINDA LIHAWA, SH,MH NOVRI T.OROH, SHWENNY NANDA, SH (Ad Hoc Tipikor)PANITERA PENGANTINONTJE OPIT413

Ketua Pengadilan Tipikor, sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengantanggal 29 Januari 2018 ;4. Perpanjangan Kesatu Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampaidengan tanggal 28 Februari 2018 ;5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengantanggal 30 Maret 2018 ;6.

(Pembahasan UU Tipikor, edisi kedua, sinar grafika, Jakarta, 2009. hal 5152).Page 91 of 107Menimbang, bahwa dalam literatur umum yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan adalah tidak melakukan kewenangan atau melakukan tanpa kewenangan atau jugamelakukan tidak sesuai dengan kewenangan.