Untuk itu agar gugatan ParaPenggugat dalam perkara a quo tidak menjadi cacat formil, namun dalamgugatan a quo, Para Penggugat justru menggugat Tergugat II danTergugat Ill yang berkedudukan selaku Komisaris PT Putra Pangestu.Para Penggugat tidak menujukan gugatan kepada PT Putra Pangestu.Hal ini dapat dilihat dari gugatan yang juga ditujukan kepada Tergugat Il,dan Tergugat III selaku Dewan Komisaris PT Putra Pangestu;Bahwa Pasal 98 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT

Penggugat Il Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan GugatanKepada Para Tergugat (Persona Standi In Judicio)Bahwa dalam gugatan Para Penggugat, salah satu dari Para Penggugatyaitu Lukman Santosa Hartono bertindak selaku Wakil Presiden KomisarisPT Putra Doi Anugerah;Bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat (1) UUPT, yang menyatakan:Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan,jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupunusaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada

Direksi;Serta Pasal 98 ayat (1) UUPT, yang menyatakan:Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;Terbukti, bahwa Lukman Santosa Hartono dalam jabatannya selaku WakilPresiden Komisaris PT Putra Doi Anugerah tidak memiliki kapasitas//egalstanding mewakili PT Putra Doi Anugerah untuk mengajukan gugatan;Dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak memilikiLegal Standing tersebut sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;4.

UUPT tidak pernahmengatur bahwa pemilik modal perseroan merupakan pihak yang dapatmewakili suatu perseroan dalam mengajukan gugatan. Melainkan UndangUndang telah mengatur siapasiapa saja yang dapat mewakili perseroan,yang telah jelas sekali diatur dalam UUPT, yaitu persis pada Pasal 98 ayat(1) yang berbunyi:Halaman 19 dari 25 hal. Put. Nomor 2782 K/Pdt/2017"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan."

Selanjutnya Pasal 99 UUPT yaitu ayat 2 huruf b mengatur terkait dalam halDewan Direksi tidak dapat menjadi perwakilan perseroan:"Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturankepentingan dengan Perseroan."

Tergugat;Oleh karena itu, RUPSLB tersebut telah memenuhi ketentuan kuorumyang diatur dalam Pasal 88 ayat (8) UUPT karena telah dihadiri olehseluruh pemegang saham dalam perseroan (100%);Halaman 6 dari 121 hal.

Hal mana telah melanggar Kode EtikPerseroan serta kewajiban yang diatur di dalam Pasal 92 Ayat (1) danPasal 97 Ayat (1) dan (2) UUPT; dan.

Melanggar kewajiban, tugas serta tanggung jawabnya sebagaimanadiatur di dalam Pasal 92 ayat (1) serta Pasal 97 ayat (1) dan (2) UUPT;Sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PT.

), Ssesuai undangundang yang bersangkutan,selanjutnya diberi tanda P21;Fotokopi Pasal 97 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), Sesuai undangundang yang bersangkutan,selanjutnya diberi tanda P22;Fotokopi Pasal 97 ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), Sesuai undangundang yang bersangkutan,selanjutnya diberi tanda P23;Halaman 92 dari 121 hal.

Setiawan, S.H., PokokPokok Hukum Perikatan, halaman84, Binacipta, Bandung, cetakan kelima, 1994, sesuai dengan buku aslinya,selanjutnya diberi tanda P31;Fotokopi Pasal 97 ayat (8) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), Sesuai undangundang yang bersangkutan,selanjutnya diberi tanda P32;Fotokopi Pasal 99 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), Ssesuai undangundang yang bersangkutan,selanjutnya diberi tanda P34;Fotokopi Pasal 180 ayat (

PatraPower Nusantara.Oleh karena Direksi maupun Dewan Komisaris dari Termohon tidakmelakukan pemanggilan dan menyelenggarakan RUPSLB sebagaimanapermintaan dari Pemohon selaku pemegang saham dari Termohonsampai dengan lewatnya jangka waktu yang dimaksud dalam Pasal 79ayat (5) dan (7) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT), maka sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) UUPT,Pemohon berhak untuk mengajukan dan meminta kepada KetuaPengadilan Negeri ditempat kedudukan Perseroan untuk diberikan

Hal ini bahkan telah diatur dalam UUPT itu sendiri sebagaimanatercantum dalam ketentuan Pasal 79 ayat (10) jo.

DENGAN KETENTUAN PASAL 94 AYAT (6) JO.PASAL 111 AYAT (6) UUPT DIREKSI DAN KOMISARIS PEMOHON ASAL TERMOHON INTERVENSI RESMI MENJABAT TERHITUNG SEJAKTANGGAL RUPSLB DITUTUP.

Pasal 111 ayat (6) UUPT bahwa Direksi dan Komisaris Pemohon Asal /Termohon Intervensi telah resmi menjabat terhitung sejak tanggalditutupnya RUPSLB PT.

Pasal 111 ayat (1) UUPT.Berikut kami kutipkan ketentuan dalam UUPT dimaksud :Pasal 94 ayat (1) UUPT :Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.Pasal 111 ayat (1) UUPT:Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.Pemohon Asal / Termohon Intervensi merupakan pemegang sahammayoritas sebesar 99,9% dari Termohon Asal / Termohon IntervensiIl.

) dan peraturan pelaksanaanyadengan penjelasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;Bahwa prosedur dan tata cara pemindahan hak atas saham diatur dalamPasal 56 ayat (1), (2) dan (8) UUPT sebagai aturan pokok mengenaipemindahan hak atas saham atau perubahan pemegang saham dalamsuatu perseroan terbatas;Pasal 56(1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak;(2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atausalinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan;(3) Direksi

Bahwa berdasarkan Pasal 56 UUPT tersebut, untuk pemindahan hak atassaham terdapat 3 (tiga) langkah yang harus dipenuhi yaitu:(a)(b)Pertama: Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan aktapemindahan hak. Menurut penjelasan Pasal 56 ayat (1) UUPT, yangdimaksud dengan akta adalah baik akta yang dibuat di hadapannotaris maupun akta bawah tangan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (3) UUPT tentangpemberitahuan perubahan pemegang saham, Tergugat telah menerbitkan: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNo. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan PermohonanPengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan AnggaranDasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasardan Perubahan Data Perseroan Terbatas yang diundangkan padatanggal 26 Maret 2014 (untuk selanjutnya disebut Permenkumham No.4/2014

Sumber Kencana Indo Palmayaitu berupa:(1) Pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumenperubahan data Perseroan yang telah lengkap;(2) Akta perubahan data perseroan; dan(3) Neraca serta laporan laba rugi tahun buku yang bersangkutan bagiPerseroan yang wajib diaudit;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UUPT, PT.

Pelanggaranatas AUPB tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci di bawah ini.Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, dengan Tergugat tidakmemperhatikan tata cara perubahan pemegang saham sebagaimana diaturdalam Pasal 56 ayat (1), (2) dan (8) UUPT juncto Pasal 27 s/d Pasal 30Permenkumham No. 4/2015 sebagaimana diubah dengan PermenkumhamNo. 1/2016 maka jelas bahwa Tergugat telah tidak cermat dan melanggarasas profesionalitas serta asas kepastian hukum.

Dengan memperhatikan Pasal 78 ayat 4 UUno 40 tahun 2007 UUPT Jo pasal 9 ayat (6). Anggaran DasarPerseroan Akte No.11, tanggal Enam Februari Seribu SembilanRatus Delapan Puluh Enam (06021986), serta jo.

terjadi kekosonganKomisaris Utama dan Direktur pada Perseroan ini ;Seharusnya dalam keadaan seperti ini Direktur Utama harusmenyelenggarakan RUPSLB, namun ini tidak puladilakukannya ; Keadaan seperti ini telah melanggar pasal 10 ayat (5) AnggaranDasar No.16 tanggal 17 Juli 1998 Jo Pasal 78 ayat 4 ;Bahwa Pemohon secara lisan telah berulang kali mengingatkanDirektur Utama maupun Komisaris supaya menyelenggarakanRUPSLB, namun tidak pernah dilaksanakan ;Bahwa mengigat Pasal 79 ayat 2a, ayat 3 dan ayat 4 UUPT

Akan tetapi tidak adatanggapan dari kedua Pengurus Perseroan ini ; Dengan demikian Direksi telah melanggar UUPT No.40 tahun2007 Pasal 79 ayat 5 yang berbunyi : Direksi wajibmelakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;Akhirnya Pemohon menuliskan surat tercatat kepada Komisaristanggal 4 Mei 2009 yang isinya meminta kepada Komisaris (IMADE SADU YULIADI) untuk mengundang para pemegangsaham untuk melaksanakan

Pxqp) yang telah Pemohon kirimkan dengan itikadBahwa dengan demikian terbukti secara nyata bahwaDirektur Utama dan Komisaris tidak beritikad baik padaperseroan sehingga menempatkan perseroan dalam keadaanmelanggar hukum dan menyebabkan kerugian padaperseroan maupun pada Pemohon sebagai ahli waris daripemegang saham mayoritas ; Sebagaimana telah diuraikan di atas, penyelenggaraan RUPSLBPerseroan wajib untuk segera dilakukan berdasarkan ketentuandalam UUPT No.40 tahun 2007 maupun Anggaran DasarPerseroan

Ketua Pengadilan NegeriJakarta Pusat bahwa, apabila keadaan Perseroan saat ini tetap dibiarkanbegitu saja maka Perseroan maupun Pemohon sebagai ahli waris pemegangsaham mayoritas akan semakin dirugikan karena Perseroan tidakdiselenggarakan dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (GoodCorporate Governance) karena telah mengabaikan aturanaturan hukum yangberlaku di negeri ini dan terlihat adanya indikasi bahwa manajemenperseroan tidak dikelola dengan baik :Bahwa pasal 80 ayat (1), (2) dan (3) UUPT

Kewenangan Direksi untuk mewakiliPerseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukanlain dalam UUPT, anggaran dasar, atau keputusan RUPS. KeputusanRUPS tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UUPT dan/atauanggaran dasar Perseroan;Bahwa Dewan komisaris memiliki fungsi pengawasan sebagaimanaditentukan dalam Pasal 108 UUPT.

Direksi danDewan Komisaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secarapribadi sesuai Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 114 Ayat (5) UUPT.

Dalam UUPT Pasal 53 ditentukan bahwa,saham dapat diklasifikasikan dan dapat menambah/ mengurangi hakyang umumnya diatur menurut Pasal 52.

Hak lain yang diperolehpemegang saham dari UUPT antara lain dapat pula ditemukan dalamPasal 58, Pasal 61 dan 62.

Dalam penjelasan Pasal 78 ayat (1)UUPT RUPS lainnya yang dimaksud adalah Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB).

Sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa Perseroanyang telah memperoleh status badan hukum dalam jangka waktu satu tahunsetelah berlakunya UndangUndang ini wajib menyesuaikan anggaran dasar.Faktanya pada tahun 2007, Tergugat tidak pernah melaksanakan RapatUmum Pemegang Saham Tergugat guna melakukan penyesuaian anggarandasar sesuai dengan ketentuan di dalam UUPT.Selain itu sampai dengan tahun 2011, Tergugat juga tidak pernahmelaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tergugat untuk melakukanpemberhentian

Perbuatan Tergugat tersebut telahmelanggar hukum karena tidak sesuai dengan anggaran dasar dariTergugat maupun ketentuan di dalam UUPT.b) Adanya KesalahanHal5 Putusan perkara Nomor :393/PDT/2020/PT.DKI.Unsur kesalahan Tergugat terbukti berdasarkan fakta bahwa Tergugattelah mencantumkan nama Penggugat ke dalam SPT Tahunan Tergugatyang telah dibuat oleh Tergugat merupakan suatu perbuatan melawanhukum karena tidak sesuai dengan ketentuan UUPT maupun anggarandasar dari Tergugat.

dari Tergugat.c) Adanya KerugianPerbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat membuatPenggugat menderita kerugian material sebesar Rp100.000.000,(seratus juta Rupiah) berupa dana yang telah dikeluarkan untukmembayar konsultan hukum guna mengurus permasalahan ini sertakerugian immaterial berupa kekecewaan Penggugat atas pencantumannama Penggugat sebagai Direksi Tergugat ke dalam SPT TahunanTergugat yang dilakukan oleh Tergugat dengan melanggar hukum karenatidak sesuai dengan ketentuan UUPT

Sinar Jaya Wijaya terbaru, yaituDeny sebagai Direktur dan Edison sebagai Komisaris.Dimana pengangkatan ini sudah dilaksanakan sesuaidengan Pasal 94 ayat (1) UUPT dan Pasal 111 ayat(1) UUPT. Yang selanjutnya perubahan pengurus initelah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia cq. Direktorat Jenderal Administrasi HukumHal. 47 dari 91 hal. Put.

Sinar Jaya Wijaya, sehingga tidak dapatdimintakan pertanggungjawaban sebagai pengurus PT.Sinar Jaya Wijaya, Pengalihan saham telah dilaksanakansesuai dengan ketentuan Pasal 12/7 ayat (2) UUPT,dimana Direksi PT.

Dimana pengangkatan ini sudah dilaksanakansesuai dengan Pasal 94 ayat (1) UUPT dan Pasal 111ayat (1) UUPT. Yang selanjutnya perubahan pengurus initelah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia cq. Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum sebagaimana dinyatakan dalam SuratKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI DirektoratHal. 57 dari 91 hal. Put.

Sinar Jaya Wijaya (vide Bukti T33), sehingga telahmemenuhi Pasal 94 ayat (7) UUPT dan Pasal 111 ayat (7)UUPT,Kemudian Para Pemohon Kasasi tidak lagi menjabatsebagai pemegang saham PT.

Sinar Jaya Wijaya terbaru, yaituDeny sebagai Direktur dan Edison sebagai Komisaris.Dimana pengangkatan ini sudah dilaksanakan sesuaidengan Pasal 94 ayat (1) UUPT dan Pasal 111 ayat (1)UUPT.

2011sebagai berikut : Bahwa setelah tidak disetujui oleh Komisaris Penggugat dan Direktur Penggugatyang lain karena sibuknya Tergugat III pada saat itu Tergugat III melakukan kelalaian,yaitu lalai menarik perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 15 September 1999 danSurat Pernyataan tanggal 15 September 1999 sehingga PPJB dan Surat Pernyataantersebut tetap tersimpan di Tergugat I Catatan : Tulisan tabal dari Tergugat IMenunjuk 88 ayat (1) Undangundang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas( UUPT

Untuk lebih jelasnya, Tergugat I akanmengutip bunyi Pasal 88 ayat (2) UUPT sebagai berikut : Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh merugikanpihak ketiga yang beritikad baik 7 Berdasarkan uraian diatas jelas ssekali terbukti bahwa PPJB SHGB No.845 telahdibuat secara sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, tidak dapat merugikanTergugat I sebagai pihak ketiga yang beritikad baik .Berdasarkan dalildalil tersebut diatas, terbukti secara sah dan mmeyakinkan bahwa jikaperbuatan

saham dengan hak suara yang sah dapatmengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap an ggota Direksi yang kerenakesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan 4 Berdasaarkan uraian pasal 85 ayat (3) UUPT diatas, jelas terbukti bahwa Tergugat IIIlah yang harusnya digugat oleh para pemegang saham Penggugat jika ternyataPEnggugat merasa dirugikan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III ;Berdasarkan dalildalil tersebut diatas, terbukti secara sah dan mmeyakinkan bahwa

jikaperbuatan Tergugat III sebagai wakil Penggugat telah merugikan Penggugat, makaberdasarkan Pasal 85 ayat (3) UUPT, Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada TergugatIl dan bukan malah menggugat kepada Tergugat I.

Sehingga bila adasesuatu yang ternyata dirasa ada yang merugikan oleh Penggugat pada bulanSeptember 1999, quod non, maka RUPS dapat meminta pertanggungjawaban Direksipada tahun tersebut sebagaimana diatur didalam pasal 63 ayat (2) Pasal 65 ayat ( 4)UUPT yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 63 ayat (2) UUPT ;RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentinganperseroan dari Direksi dan atau Komisaris Pasal 65 ayat (4) UUPT :RUPS lainnya dapat diadakan sewaktuwakt berdasarkan

RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas)hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS, ayat (2) Pemanggilan RUPS dilakukan denganSurat Tercatat dan/atau dengan Iklan dalam Surat Kabar;Bahwa Penggugat juga tidak pernah diundang untuk Rapat Direksi mengenaiPerubahan Pengurus Perseroan PT.De Petroleum International, padahal Direksimerupakan satu kesatuan kolegial dalam menjalankan Perseroan sebagaimanayang diamanatkan dalam UUPT

No.40 Tahun 2007 serta belum pernah mendapatteguran atau peringatan tentang kesalahan yang diperbuat selama bertindak selakuDirektur PT.De Petroleum International;Hal 3 dari 52 Hal Putusan No. 231/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel121314151617Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 105 ayat (1) dan (2) UUPT No.40 Tahun2007 telah diatur secara rinci mengenai pemberhentian anggota Direksi dalamPerseroan yaitu :ayat (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkanKeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya

sekali tidak pernah diberi kesempatan untuk membela diri dalamRUPS Perseroan yang didasarkan atas Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT De Petroleum International tertanggal 30 Juni 2011 yang tertuangdalam Akta No.24 yang dibuat dihadapan Yurisa Martanti, S.H., Notaris diJakarta;Bahwa pemberhentian dari jabatan sebagai anggota Direksi Perseroan terhadapPenggugat, juga tidak disertakan alasan yang patut dan berdasar hukum,sebagaimana yang disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 105 ayat (1) UUPT

menyampaikan Surat ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI(Kemenakertrans) dan telah dihimbau melalui Undangan Klarifikasi secara tertulis2 (dua) kali berturutturut dan 1 (satu) panggilan lisan melalui telefon olehKemenakertrans kepada Tergugat, namun tidak ada itikad baik dari Tergugatuntuk menyelesaikan masalah ini;Bahwa tindakan memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai anggotaDireksi Perseroan secara sepihak melalui Keputusan RUPS tertanggal 30 Juni2011 yang bertentangan dengan UUPT

Penggugat tidak pernah menjalankan/melaksanakan tugas secara professional, tidak hadir selama 3 bulan berturutturut1819tanpa memberikan alasan yang jelas, tidak memiliki dedikasi, menggunakan uangperusahaan tidak sesuai realisasi anggaran Perusahaan adalah suatu pernyataanyang tidak berdasar hukum yang mengarah pada fitnah, menyesatkan sertamenyudutkan Penggugat;Bahwa Tergugat telah melakukan KESALAHAN (schuld) dengan melakukanPemberhentian Penggugat yang bertentangan serta mengabaikan Ketentuan UUPT

Anggota direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai sahamyang dimiliki Anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganyadalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalamdaftar khusus (Pasal 101 ayat (1) UUPT); dengan sanksi bahwaAnggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut danmenimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung juwab secarapribadi atas kerugian Perseroan tersebut (Pasal 101 ayat (2) UUPT);.

(Pasal 37 ayat (2) UUPT). Dalam hal terjadi pertentangan yangmembatalkan transaksi pembelian tersebut, maka direksi secaratanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang dideritapemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembeliankembali yang batal karena hukum tersebut (Pasal 37 ayat (3) UUPT);.

Nomor 15 K/Pdt.SusPHI/2015e.dividen interim yang telah dibagi tersebut kepada perseroan(Pasal 72 ayat (1) sampai dengan (5) UUPT).

(Pasal 68 ayat (1)UUPT);Dalam hal kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka laporan keuangantidak disahkan oleh RUPS (Pasal 68 ayat (1) UUPT);Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya dengandidahului pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebelum RUPSdiselenggarakan (Pasal 79 ayat (1) jo.

(Pasal 102 ayat (2) jo Pasal 102 ayat (4) UUPT);Kewajiban untuk meminta persetujuan RUPS tidak berlaku terhadaptindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yangdilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroansesuai dengan anggaran dasarnya. (Pasal 102 ayat (3) UUPT);.

Bahwa Penggugat dalam kapasitasnya sebagai KomisarisPerseroan sekaligus sebagai Pemegang Saham Perseoran,berdasarkan Pasal 97 UUPT, berhak mengajukan gugatan terhadapDirektur yang tidak bertanggung jawab dan merugikan Perseroan.Pasal 97 ayat (6) dan (7) UUPT (kutipan) :Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Btm(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili palingsedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham denganhak suara dapat mengajukan gugatan

Itikad Buruk Tergugat Sebagai Direktur Perseroan.re Bahwa menurut hukum, Tergugat sebagai DirekturPerseroan seharusnya menjalankan Perseroan dengan itikad baik.Pasal 97 UUPT (kutipan) :(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajibdilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuhtanggung jawab.8.

Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak beritikad baikmenjalankan Perseroan yang melanggar Pasal 97 UUPT danmenimbulkan kerugian ditubuh Perseroan, adalah suatu perbuatanmelawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata.Pasal 1365 KUHPerdata (kutipan):Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaseseorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebut29.

Bahwa telah Penggugat jelaskan secara rinci pada poin 7sampai dengan poin 17 diatas, mengenai perbuatanperbuatanTergugat yang menunjukan adanya itikad buruk Tergugat dalammenjalankan Perseroan.Hal mana perbuatan Tergugat tersebut jelas bertentangan dengan Pasal97 UUPT, sehingga jelas dan tidak terbantahkan unsur adanya perbuatandan perbuatan tersebut harus melanggar hukum telah terpenuhi denganmutlak.Adanya Kerugian, Disebabkan Dari Perbuatan Tergugat.31.

Bahwa dengan adanya itikad buruk Tergugat tersebut,maka sesuai dengan Pasal 97 ayat (3) UUPT, sepatutnya Tergugatdibebankan untuk menanggung kewajiban Perseroan tersebutsampai kepada harta pribadinya.Pasal 97 ayat (3) UU Perseroan Terbatas (kutipan):(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secarapribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalahHalaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Btmatau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud

Sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut UUPT, UndangUndang Perseroan Terbatas yang berlaku saat itu), Direksi melakukanpengurusan Perseroan seharihari. Kekosongan jabatan DireksiPerseroan selama 1 (Satu) tahun menyebabkan Perseroan dalam kondisiHal. 4 dari 13 hal. Put.

kewajibankewajiban Perseroan yang bersifat rutinseperti pembayaran gaji karyawan dan kegiatankegiatan operasionalperusahaan lainnya yang tidak ditunda dan tetap berjalan ;Mengingat jabatan Direksi telah berjalan selama 1 (satu) tahun danTermohon tidak juga menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa Perseroan sebagaimana diamanatkan oleh Anggaran DasarPerseroan, maka demi kelangsungan usaha Perseroan Pemohon,berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan danPasal 66 ayat (2) dan (3) UUPT

lama, Pemohon mengajukan permintaankepada Termohon melalui Surat tercatat tertanggal 5 April 2006 untukmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ;Sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (3) UUPT lama, dalam Suratpermohonan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah menguraikanalasan diajukan permintaan untuk diselenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa yaitu bahwa permintaan tersebut terkaitdengan kepentingan dan kelangsungan usaha Perseroan yang tidakmemiliki Direksi sejak meninggalnya

Pokok Prasetyo ;Menanggapi permintaan Surat Pemohon tersebut, Termohon melaluiSurat tertanggal 2 Mei 2006 secara terangterangan menyatakanmenolak untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa ;Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan danPasal 67 ayat (1) huruf b UUPT lama, Ketua Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan dapatmemberikan izin Kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas

dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

1. Menetapkan pelaksanaan RUPS-LB PT Karya Bukit Utama dilaksanakan di Jakarta;
2. Menetapkan Pemohon dan/atau kuasanya sebagai ketua atau pimpinan RUPS-LB PT Karya Bukit Utama;
3. Menetapkan kuorum kehadiran dalam RUPS-LB PT Karya Bukit Utama sesuai dengan yang disyaratkan dalam UUPT

yakni apabila 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;

Bahwa setelah perubahan nama perseroan tersebut, TERGUGATjuga melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya sesuai denganUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT), sebagaimana dituangkan di dalam Akta Pernyataan TentangKeputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT CAL DIVE OFFSHORE INDONESIANomor 4 tertanggal 15 Juli 2009 yang dibuat di hadapan Notaris SRIIRMIATI, S.H., yang telah mendapatkan persetujuan dari MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia

Pasal 15 ayat (2) Anggaran DasarTERGUGAT, dalam hal terjadi kekosongan Direksi TERGUGAT,TERGUGATharus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) untuk mengangkat Direktur barudalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak lowongnya Direksi tersebut, Selama belum adaDirektur baru yang diangkat, maka kepengurusan TERGUGAT menjaditanggung jawab dari Komisaris, dan dalam kondisi seperti ituseharusnya Komisaris dapat meminta untuk diselenggarakan RUPSberdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf b UUPT

HEBERT dan JHONROGER ABADIE Jr., semestinya dapat meminta dilakukanpenyelenggaraan RUPS dalam kapasitasnya sebagai Dewan Komisarisberdasarkan Pasal 79 ayat (2) huruf b UUPT, serta faktanya QUINN J.HEBERT dan JHON ROGER ABADIE Jr. juga masingmasingmerupakan wakilwakil dari Pemegang Saham TERGUGAT yakni: (i)Halaman 6 dari 30 hal.

Hal mana dapatdiuraikan sebagai berikut: Bahwa Ketentuan Pasal 94 ayat (5) dan (6) UUPT padapokoknya mengatur bahwa Keputusan RUPS mengenaipengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggotaDireksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian Direksi, dimana dalam halRUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi,pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggotaDireksi mulai berlaku sejak ditutupnya

Oleh karena itu, mengingat (i) masajabatan anggota direksi TERGUGAT adalah 5 (lima tahun) (videPasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar TERGUGAT), dan (ii) Secarahukum proses mekanisme pemberhentian JOHN ROGER ABADIEJr. sebagai anggota direksi TERGUGAT tidak pernah ada atausetidaknya tidak pernah dijalankan menurut prosedur yang diaturdalam Pasal 94 ayat (5) (6) dan (7) UUPT, maka JOHN ROGERABADIE Jr. secara hukum adalah tetap menjabat sebagai DirekturUtama TERGUGAT dengan masa jabatan sampai tanggal 01Oktober

Rapattersebut hanya dilaksanakan secara sepihak oleh KOMISARIS(TERGUGAT Il).Halaman 4 Putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT SMGBahwa berdasarkan ketentuan UUPT, RUPS yangdiselengggarakan oleh Dewan Komisaris. Hal ini sebagaimanadi atas dalam Pasal 79 Ayat (2), (3), (6), (7), dan (9) UUPT,yaitu sebagai berikut :Pasal 79 Ayat (2), (3), (6), (7), dan (9) UUPT, (Kutipan)(1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dilakukan atas permintaan :a.

Kepada Direksi (PENGGUGAT).Hal ini karena Surat Undangan RUPSLB tertanggal 10JANUARI 2017 tidak memenuhi unsurunsur yang disyaratkanoleh UndangUndang, sebagaimana yang tercantum dalamPasal 82 UUPT, yaitu sebagai berikut : Pasal 82 UUPT(kutipan) :(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggalRUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkantanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatatdan / atau dengan iklan

Agenda dalam undangan RUPSLB tentang Hal lainlain.Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 75 ayat (8)dan ayat (4) UUPT, bahwa dalam mata acara rapat lainlaintidak dapat diambil keputusan apabila selurun pemegangsaham tidak hadir dan menyetujui adanya mata acara rapattersebut;Pasal 75 ayat (3) dan (4) UUPT (Kutipan)(3) RUPS dalam; mata acara lainlain tidak berhakmengambil keputusan, kecuali semua pemegangsaham hadir dan atau diwakili dalam RUPS danmenyetujui penambahan mata acara rapat;(4)

ASMORO JATI SUBURuntuk menyelenggarakan RUPSLB tertanggal 10 JANUARI 2017;Berdasarkan pasal 79 ayat (2) dan (3) UUPT, sebelumdiselenggarakan RUPS untuk pertama kalinya permintaan ataspenyelenggaraan RUPS harus disampaikan kepada Direksi secararesmi dan sah.Pasal 79 ayat (2) dan (3) UUPT (Kutipan)(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan atas permintaan :a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yangbersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh) ataulebih dari jumlah

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 79ayat (5) dan (6) UUPT, yaitu sebagai berikut :Pasal 79 ayat (5) dan (6) UUPT (Kutipan)(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejaktanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;(6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud padan ayat (5)a.

Direksi memiliki fungsi pengurusan perseroan untukkepentingan perseroan sesuai dengan dengan maksud dan tujuanPerseroan (Pasal 92 UUPT). Dalam kegiatan pengurusan ini Direksiberwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yangdipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atauanggaran dasar. Direksi merupakan mandat dari Anggaran Dasar.Sebagai mandat dari anggaran dasar, Direksi mewakili Perseroan baikdi dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 98 UUPT).

Kewenangan Direksi untuk mewakiliPerseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukanlain dalam UUPT, anggaran dasar, atau keputusan RUPS. KeputusanRUPS tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UUPT dan/atauanggaran dasar Perseroan;Bahwa Dewan komisaris memiliki fungsi pengawasan sebagaimanaditentukan dalam Pasal 108 UUPT.

Sehingga dengandemikian, menurut UUPT, seseorang dapat menjadi pemegang sahamdan mendapatkan haknya sesuai dengan saham yang dimilikinyasetelah nama yang bersangkutan dicatat dalam daftar pemegangsaham perseroan yang bersangkutan;Bahwa menurut Pasal 53 UUPT Pemegang Saham diberikan hak untukmenghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; menerimapembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan menjalankanhak lainnya berdasarkan undangundang (Pasal 52 ayat (1) UUPT).Pemegang saham mendapatkan

Direksi danDewan Komisaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secarapribadi sesuai Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 114 Ayat (5) UUPT.

Angka Unggul Borneo dapat dimintakanpertanggungjawaban secara hukum berdasarkan UUPT, khususnyaberdasarkan Pasal 97 Ayat (3);2. Ahli Prof. Dr.

2007 berbeda dengan ketentuan dalam UndangUndangNomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 1995) yangberlaku sebelum tahun 2007.b.

Hal ini sesuai dengan ketentuandalam UUPT 1995 dan UUPT 2007 yang berlaku ketika Penggugat menjadipemegang saham Tergugat sebagai berikut:Pasal 60 (1) UUPT 1995:Halaman 66 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.

Padahal, tidak adasatupunketentuan di dalam UUPT 1995, UUPT 2007, maupun Anggaran Dasar Tergugat yang menyatakan bahwa dalam setiap keadaan dan tanpa syarat Tergugat wajib memberikan dividen kepada para pemegang sahamnya.71.

Berdasarkan Pasal 62 ayat (2) UUPT 1995 dan Pasal 71 ayat (2) dan (3) UUPT2007, pembagian suatudividen hanyalah dapat dilakukanapabilasuatuperseroan memiliki laba bersih dan setelah laba bersih tersebut dikurangi danacadangan maka perlu dahulu disepakati di dalam RUPS untuk dibagikan sebagaidividen.Berikut kutipan pasalpasal di dalam UUPT 1995 dan UUPT 2007 yang jelasmenyatakan hal tersebut di atas.Pasal 62 ayat (2) UUPT 1995:(2) Dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersih setelahdikurangi

Dengan demikian unsurperbuatan yang melawan hukum tidak terpenuhi.2) Unsur Kesalahan3)4)Dari keseluruhan rujukan peraturan perundangundangan yang ada di atas,khususnya UUPT 1995 dan UUPT 2007, tidak ada kesengajaanmaupunkelalaian dari Tergugat Il, Tergugat Ill, dan Tergugat IV untuk melakukanperbuatan yang merugikan Penggugat.

H PurnomoPrawiro selaku Direktur Utama Turut Tergugat I), Tergugat Ill, dan TergugatVI dinyatakan melakukan perobuatan melawan hukum dan mengajukantuntutan ganti rugi, antara lain karena menunda penyesuaian denganUndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo.UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(selanjutnya disebut UUPT ), yang dikutip sebagai berikut:Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat Ill dan Tergugat VI yang telahtidak mendaftarkan merek blue bird dari

danmerupakan kewenangan Peradilan Umum (bukan pengadilan khususdalam hal ini Pengadilan Niaga) sebagai berikut:Pasal 92 UUPT:(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud10.2pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalambatas yang ditentukan dalam UndangUndang ini dan/atau anggarandasar;Pasal 97 UUPT:Direksi bertanggung jawab atas pengurusan

Putusan Nomor 560 K/Pdt.SusHKI/201511.12.13.14.(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakanpengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenaiPerseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepadaDireksi;(2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksuddan tujuan Perseroan;Pasal 114 UUPT:(1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat

UUPT (butir V petitum);Para Tergugat menolak dengan tegas dalildalil Penggugat;Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 677/K/Sip/1972,tertanggal 20 Desember 1972, Mahkamah Agung telah memberikanHal. 28 dari 59 Hal.

Hal ini telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 1 angka 5dan Pasal 98 khususnya ayat (1) UUPT , yang dikutip sebagai berikut:Pasal 1 angka 5 UUPT:Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan,sesuail dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan,baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuananggaran dasar;Pasal 98 UUPT:(1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan

Perjanjian Jual Beli Batubara jelas dapat diterapkandoktrin Piercing the corporate veil yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2)UUPT. Terbukti Tergugat 2 melakukan kerjasama dengan Penggugatdengan itikad buruk dan tidak memenuhi kewajibannya dalampemenuhan tanggung jawab kepada Penggugat.b.

Dengandemikian dapat terbukti dengan jelas dan terang jika Tergugat 2 selakupemegang saham Tergugat 1 baik langsung maupun tidak langsungdengan itikad buruk memanfaatkan Tergugat 1 untuk kepentinganpribadi, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b UUPT Olehkarenanya, sangat layak jika Tergugat 2 dapat dimintakan pertanggungjawaban sampai harta kekayaan pribadinya karena telah menyebabkanTergugat 1 tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat..

merupakan bentuk alter egonya.Dengan Tergugat 2 selaku Direktur yang telah lalai dalam menjalankantugasnya dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalamPerjanjian Jual Beli Batubara dan dengan tidak beritikad baik yaitudengan menipu Penggugat selaku kreditor (defrauding creditor) dengantidak mampu menyerahkan batubara sebagaimana diperjanjian kepadaPenggugat dimaksud maupun mengembalikan uang muka yang telahditerima dari Penggugat, maka hal tersebut telah melanggar Pasal 97ayat (2) dan (3) UUPT

Dengan demikian maka sangat layak dan sudah sepantasnyadapat dibuktikan dengan jelas dan terang jika terdapat indikasi yangsangat kuat telah terjadi pencampuran harta kekayaan diantara Tergugat1 dengan Tergugat 2 sehingga Tergugat 1 tidak dapat melaksanakankewajibannya kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat(2) huruf d UUPT, dan oleh karenanya sudah selayaknya dapatdimintakan pertanggung jawaban hingga harta pribadi kepada Tergugat2.Halaman 7 Putusan No. 179/PDT/2018/PT. DKIe.

Oleh karena itu perbuatanTergugat 2 selaku pemegang saham dan pengurus dari Tergugat 1 yangmerupakan alter egonya telah terbukti menyalahi ketentuan Pasal 3 ayat(2) huruf c UUPT sehingga layak dimintakan pertanggung jawabanhingga kepada harta pribadinya.Bahwa, berdasarkan uraian fakta di atas maka sudah sangat tepat apabilaTergugat 2 didudukkan sebagai pihak tergugat dalam perkara inisehubungan peranan dan kedudukannya dalam perseroan.13.Prof.