Ditemukan 155 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : vee vera verena view valen veren vien veem veep veven vgen vern
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-08-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 08-11-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 377/Pid.Sus/2020/PN Bgl
Tanggal 5 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
WENHARNOL SH MH
Terdakwa:
1.JOKO SUSILO Als JOKO Bin SUKAMTO
2.JAKA PERMANA Als JAKA Bin SOBIRIN
48 — 16
  • Dalam pembagian makna tersebut, makaunsur tanpa hak (zonder eigen recht) sebenarnya merupakan salah satu darimakna melawan hukum itu sendiri;Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut Majelis Hakimsependapat dengan Noyon, van Veen, dan Jan Remmelink yang pada intinyamenyatakan penetapan makna melawan hukum haruslah disesuaikan dengankonteks setiap delik dengan merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan terkait,sejarah pembentukannya, dan lainlain;Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia
Pengadilan PN CURUP Pidana Umum Penipuan
Putus : 25-03-2015 — Upload : 20-06-2015
Putusan PN CURUP Nomor 11/Pid.B/2015/PN.Crp.
Tanggal 25 Maret 2015 — INARDI MALIKRAM Alias NARDI Bin MALIKRAM
57 — 20
  • Hal ini berbanding lurus denganteori prevensi general yang dikemukakan oleh VAN VEEN bahwa pidanauntuk menegakkan kewibawaan, menegakkan norma dan membentuknorma. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana hendak menegakkankewibawaan dan norma kalau ternyata hukum pidana ditegakkanberdasarkan laporan yang tidak benar dari korban?
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-08-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 08-11-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN Bgl
Tanggal 5 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
DEWI YULIANA
Terdakwa:
1.ZULNARDI als ZUL Bin SUDIRMAN ADENAN
2.RUSLIANTO Als RUSLI Bin RUSLAN NAIM
52 — 17
  • Dalam pembagian makna tersebut, makaunsur tanpa hak (zonder eigen recht) sebenarnya merupakan salah satu darimakna melawan hukum itu sendiri;Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut Majelis Hakimsependapat dengan Noyon, van Veen, dan Jan Remmelink yang pada intinyamenyatakan penetapan makna melawan hukum haruslah disesuaikan dengankonteks setiap delik dengan merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan terkait,sejarah pembentukannya, dan lainlain;Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 17-10-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1538 K/PID.SUS/2017
Tanggal 17 Oktober 2017 — XAVERIANDY SUTANTO panggilan TANTO
193 — 624 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Van Veen dalam Hetgezag van het Openbaar Ministerie, halaman 10: Apakah hukumpidana kita suatu hukum pidana berdasarkan kesalahan ataukahsuatu hukum pidana berdasarkan kesialan? PUK/Pembanding/Terdakwa memang sedang sial karena terhadap pelaksanaan pasalyang didakwakan kepada Terdakwa, baru kali ini dilimpahkan kePengadilan dan baru pertama kali untuk masalah gula tanpa labelSNI di Indonesia, dengan kata lain akan menjadikankelincipercobaan.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 31-08-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 23-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 9/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2016/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 2 Nopember 2016 — PT. TELSATINDO MANDIRI, DKK >< PT. CITRA SARI MAKMUR
1007 — 492
  • Menyatakan Penundaan Kevajiban Pembayaran Utang(PKPU) PT Citra Sari Makmur demi Hukum berakhir.TW WF A ceed Tae VOD veee be cb ce Veen on ee cee cet eee ee eee ee NOID AS Cece DEDTT/IAI LDN Tee Dae3. Menghukum Termohon PKPU dan seluruh kreditorkreditomya untuk tunduk dan mematuhi sertamelaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut.4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.3.560.000, (tigajuta lima ratus enam puluh nbu Rupiah) kepada Termohon.C. TERMOHON TERBUKTI TELAH LALA!
Pengadilan PN AIRMADIDI Pidana Umum Penipuan
Register : 20-04-2016 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 30/Pid.B/2016/PN Arm
Tanggal 30 Mei 2018 — - JPU : FRANSISCA RIA, SH - Terdakwa : MAGDALENA STEFI BERNADUS
123 — 32
  • Demikian jugamenurut Hoge Raad melalui arrest 31 Januari 1919 yang menyatakanperbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuatyang bertentangan dengan atau melanggar hak subjektif orang lain, kKewajibanhukum pelaku, kaidah kesusilaan, dan kepatutan dalam masyarakat;Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut Majelis Hakimsependapat dengan Noyon, van Veen, dan Jan Remmelink yang pada intinyamenyatakan penetapan makna melawan hukum haruslah disesuaikan dengankonteks setiap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-05-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 919 K/PID.SUS/2013
Tanggal 28 Mei 2013 — Drs. GATHOT PURWANTO, M.Si.
80 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kontrak kerja, Surat Keputusan merupakankorespondensi belaka yang bersifat fakultatif dan tidak bersifat imperatif;Bahwa fakta sebagaimana tersebut di atas apabila dihnubungkan Pasal 7 Ayat(1) Undangundang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturanPerundangan;Bahwa apabila wederrechtelijk atau melawan hukum diartikan zonder verlof(tanpa izin) diartikan zonder eigenrecht (tanpa hak sendiri) dan diartikan juga instriid met het recht (bertentangan dengan hukum) sebagaimana dikemukakanoleh Van Veen
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 Tahun 2015
1329 — 618
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
  • Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id ar ~ BSask= 35 Z SS eeFoo Aye rN ayo Rr ORD seen oem Veen Cette< tote Ae ete Gest Lene son Bn 1 CBteoee)D rate = Bsronnie we.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 26-05-2011 — Upload : 05-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 3/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 26 Mei 2011 —
36 — 10
  • hierarki peraturan perundangundangan; Menimbang, bahwa dengan demikian tidak dapat dibenarkan menurut hukummenggunakan Surat Edaran dan menggunakan Surat Keputusan tersebut di atas sebagai dasarhukum untuk menghitung kerugian negara dan menuntut Terdakwa ; Menimbang, bahwa apabila wederrechtelyk atau melawan hukum diartikan zonderverlof (tanpa izin), diartikan zonder eigenrecht (tanpa hak sendiri), dan diartikan juga in stryjdmet het recht (bertentangan dengan hukum) sebagaimana dikemukakan oleh Van Veen
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 16-01-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 03-08-2018
Putusan PN MAKALE Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak
Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat:
1.DAUD MUSU
2.BERTHA BANNE
3.DAMARIS BANNE
4.YAKOB BANNE
5.MUSA BANNE
6.YUSUF BANNE
Tergugat:
1.YUSRIL
2.ADOLFINA DENGEN
3.MARTHA DENGEN
4.DJONI DENGEN
5.CHARLES DENGEN
6.LUSIA PANGALINAN
7.FRANSISKUS PANGALINAN
119 — 76
  • H. van der Veen, him. 457, Diterbitkanoleh PT. Sulo 2016, Yayasan Penguruan Kristen Toraja Badan Pekerja SinodeGereja Toraja) adalah sebagai berikut :1. Hilang, terhapus mati (tt sesuatu hal), tidak berlaku lagi, buntu; putta api apian : hilang lenyap seperti api padam;2.
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Kepegawaian
Register : 23-04-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 13-08-2019
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 24/G/2018/PTUN.PTK
Tanggal 13 September 2018 — Dr. Heri Yulistio. M.Kes MELAWAN BUPATI KETAPANG
420 — 285
  • Vander Veen).Sementara itu, aSas kecermatan materiil berhubungandengan (aspek materiil atau substansi dari) pertimbangan suatu badanpemerintah atas keputusan yang diambilnya.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 30-01-2018 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 03-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 19/PID.TPK/2018/PT MKS
Tanggal 8 Maret 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : HIDAR, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : H.HAMKA,SH Diwakili Oleh : RAHMAT KURNIAWAN SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : HARTAWAN TAHIR,SH Diwakili Oleh : MUHAMMAD HAMKA HAMZAH SH MH
73 — 47
  • W. van Veen dalambukunya Facetwederrechttelijkheid menyatakan : Secaramelawan hukum itu akan dapat dihapus dengan berbagai dasarpembenaran, antara lain karena keadaan terpaksa (DjokoPrakoso, SH, Pemecahan Perkara Pidana).Lagi pula telah jelas dan nyatanyata dari buktibukti danketerangan'saksisaksi, bahwa tandatangan TerdakwaHartawan Tahir bukanlah merupakan final dari di bayartidaknya calon penerima ganti rugi atas pengadaan tanahperluasan Bandara Internasional Sultan HasanuddinMakassar a quo melainkan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-06-2011 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 11/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 16 Juni 2011 — BUDININGSIH
77 — 22
  • Sri... cee ceeceeeeeeeeceeeee eee eeeeeeeeeeseaeeeeeeeeeeees Rp. 22.881.066,19) 2 AGUS PLY Ghee we eres eres eas cee ewe oes ove ves ewe owe one exe oe ove Rp. 21.040.580,2, VEEN sesso ce ne sen so se a a cemrrercarnceremmemnaena Rp. 22.881.066,21). Maman SUparMan ............seccseeeeeeeeeeneeeaeeees Rp. 19.660.221,22). WALMAN........ccceeceecceeeeeeeceeeneeeeueeeeeaeeeaeeenees Rp. 21.960.823,23). SAMIAN........cccceccseeeeeeceeceeeeeeeeeeeeeeeneeesaeeneees Rp. 12.720.203,24).
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-01-2018 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 29-03-2018
Putusan PT MAKASSAR Nomor 19/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS
Tanggal 8 Maret 2018 — 1.H. HAMKA,SH. 2.HARTAWAN TAHIR, SH.
100 — 73
  • W. van Veen dalambukunya Facetwederrechitelijkheid menyatakan : Secaramelawan hukum itu akan dapat dihapus dengan berbagai dasarpembenaran, antara lain karena keadaan terpaksa (DjokoPrakoso, SH, Pemecahan Perkara Pidana).Lagi pula telah jelas dan nyatanyata dari buktibukti danketerangan' saksisaksi, bahwa tandatangan' TerdakwaHartawan Tahir bukanlah merupakan final dari di bayartidaknya calon penerima ganti rugi atas pengadaan tanahperluasan Bandara Internasional Sultan HasanuddinMakassar a quo melainkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 10-05-2012 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 713 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 10 Mei 2012 — SJAHMAULA MANAF
127 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bertentangan dengan hukum obyektif (tegen het objectieverecht), tanpa memiliki haklkewenangan (zonder daartoe gerechtig te Zijn);Bahwa Jan Remmelink, mantan Jaksa Agung Belanda dan Guru BesarHukum Pidana di beberapa Universitas ternama di Belanda, dalam Bukunyayang berjudul "Hukum Pidana, Komentar Atas PasalPasal Terpenting dariKitab Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab UndangHukum Pidana Indonesia", mengatakan bahwa beliau menghimbau memilihsolusi yang ditawarkan oleh Profesor Van Veen