Ditemukan 1646 data
72 — 41
Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikanalasan sendiri halhal yang dikemukakan oleh pembanding dalam memoribandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusanPengadilan Negeri adalah tidak cukup, karena sampai sekarang belum adasuatuputusanHakimpidanayang berkekuatan hukumyang tetap(inkrachtvangewisjsde) yang menyatakan Para Terqugat telahHal 8 dari 47 Hal Putusan No.757/Pdt.G/2015/PN.JktSel10.melakukantindakpidanaPencemarannamabaikPenggugat ataumelakukan tindak pidana
penghinaan..
44 — 11
Binjai Selatan tepatnya di rumah terdakwaJuliatik, terdakwa telah melakuakn tindak pidana penghinaan terhadap saksi korbanRifa Aneta, sehingga saksi korban merasa keberatan dengan perkataan terdakwaJuliantik dan saksi korban merasa harga dirinya telah terhina.Dengan demikian unsurini telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harusdijatuhi pidana dan dibebani membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa kesalahan tersebut dapat dibebani kepada terdakwakarena selama
251 — 467
Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah danmeyakinkanmelakukan tindak pidana Penghinaan terhadap LambangNegara sebagaimana diatur dalam pasal 68 Undangundang nomor24tahun 2009 tentang BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA,SERTA LAGU KEBANGSAAN atau pasal 154a Kitab UndangundangHukum Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa PenuntutUmum;2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hokum;3. Mengembalikan barang bukti berupa flashdisk berwarna merah kepadaTerdakwa;4.
63 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan perdata mengenai tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawanhukum / penghinaan, dapat langsung diajukan ke Pengadilan, tanpamenunggu adanya putusan pidana penghinaan tersebut, seperti dalamcontoh yang tersebut pada sub 12 diatas ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut :a.b.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;Menyatakan Tergugat Il telah melakukan perbuatan melawan hukum /penghinaan;Menghukum
310 — 122
Pada saat itu Tergugat I pernah membuat laporanpolisi kepada Penggugat dengan mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukandugaan tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik kepada Tergugat Iyang kemudian atas laporan polisi tersebut ditangani oleh Unit Reknata di PoldaMetro Jaya. Perselisihan tersebut bermula dari adanya hukuman kode etik yangdijatuhkan kepada Todung Mulya Lubis (pemecatan secara tetap) yang diadili olehTergugat I.
111 — 54
objek sengketa.Tergugat I tetap pada pendirian bahwa katakata JURUSAN ITU BELUMTERAKREDITASI incasu Program Studi $1 Ilmu Keperawatan STIKESHalmahera adalah benar adanya, sehingga Para Penggugat wajib membuktikankebenaran dalil gugatan sebagaimana tertera pada point 5 terutama untukSTIKES Jurusan S1 IImu Keperawatan;Bahwa point 9 dalil gugatan Para Penggugat, menurut hukum harus dibuktikanmelalui proses peradilan pidana, oleh karena perbuatan pencemaran nama baikadalah merupakan bentuk dari tindak pidana
penghinaan, sehingga diperlukanadanya proses peradilan pidana untuk membuktikan kebenaran materil dariUcapan Tergugat I dimaksud, hal ini wajib dilakukan agar supaya perbuatanmelanggar hukum yang didalilkan Para Penggugat dapat dibuktikankebenarannya dalam persidangan kasus a quo;1810 Bahwa tuntutan pembayaran kerugian immateril sebesar Rp. 10.000.000.000,11(sepuluh milyar rupiah) yang didalilkan Para Penggugat pada point 10 dalilgugatan, merupakan tuntutan yang mengadaada dan irrasional, oleh karenaPenggugat
REZZA F. A, S.H.
Terdakwa:
MARIA NENO ELU ALIAS MERRY
298 — 297
Saksi Junita Auria De Jesus Fernandes alias Nita, dibawah janjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi tahu saksi dihadapkan dipersidangan ini karena masalahtindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik lewat mediasosial; Bahwa saksi tahu siapa pemilik akun Oecuse Ambeno yang saksi kenalakrab saksi panggil bernama Tanta Agus Oki;Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kfm Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan ldalinaMaria Tavares yang mana yang
170 — 71
Pribadi Bangun, M.Hum, yangberpendapat bahwa postingan atau status di media social yang dilakukan olehTerdakwa mengandung unsur tindak pidana penghinaan atau pencemaran namabaik dengan menggunakan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) denganadanya bahasa atau tulisan tukang selingkuh dan dalam percakapan Terdakwadengan temannya yang menyangkut nama seseorang yang isinya iyalah dakmmh jeremi seharusnya ga boleh ngata2in orangtua dan sesuai dengan faktabahwa jeremi merupakan anak dari saksi korban
83 — 37
Sidoarjo yang menyimpulkan bahwa perbuatan terlapor DIPOSUKAMTO, dkk yang diduga melakukan tindak pidana serikat pekerja/serikatburuh dan ketenagakerjaan bukan merupakan tindak pidana; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tandaP54.b yakni Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/822.c/V1I/2014/Reskrim tanggal 11 Juni2014 tentang Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan Kepolisian Resort Sidoarjo108109atas nama Suku Musiono yakni laporan hasil gelar perkara menerangkan sebagaiTindak pidana
penghinaan terhadap pemerintah Indonesia atau penghinaanterhadap golongan rakyat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 154KUHP atau pasal 156 KUHP yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2014 diruang Rupatama Bhara Daksa Polres Sidoarjo yang menyimpulkan bahwaperbuatan terlapor Ivan Wisnu Prabowo, S.H., M.H. yang diduga melakukantindak pidana penghinaan terhadap pemerintah Indonesia atau penghinaanterhadap golongan rakyat Indonesia tidak terdapat cukup bukti;Surat pencabutan perkara dari Sdr.Suku
35 — 8
PerkaraPDM143/SIDOA/EP04/2012 secara keseluruhan;e Menyatakan Terdakwa (Klien Kami) bernama AGUS SUPRIYANTO terbuktisecara sah dan meyakinkan TIDAK BERSALAH melakukan TINDAKPIDANA DENGAN LISAN MENGHASUT DIMUKA UMUM, SUPAYAORANG ORANG MELAKUKAN MELAKUKAN SUATU TINDAK PIDANAdan TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PEGAWAI NEGERIYANG SEDANG MENJALANKAN TUGAS JABATANNYA;e Menyatakan Terdakwa bebas dan/atau Lepas dari segala tuntutan yang diajukanoleh Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan
187 — 465 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun tindak pidana penghinaan terhadap penguasa umumdiatur tersendiri di dalam Pasal 207 KUHP.c.Pasal 317 ayat (1) KUHP: Barang siapa dengan sesuatu perbuatansengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorangbahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karenamenimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana paling lama empattahun.d.Pasal 311 ayat (2) KUHP: Jika yang melakukan kejahatan pencemaranatau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yangdituduhkan itu benar, tidak
Namun tindak pidana penghinaan terhadap penguasaumum diatur tersendiri di dalam Pasal 207 KUHP. Ketentuan dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP, Pasal 311 ayat (1)KUHP dan Pasal 310 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaanPenuntut Umum, adalah merupakan ketentuan yang pasti dantidak dapat ditafsirkan lagi, oleh karena hal yang sedemikianadalah merupakan asas hukum. Ketentuan pasalpasal yang didakwakan oleh Penuntut Umumfokusnya adalah obyeknya, yaitu seseorang.
153 — 50
STPL/384/XI/2015/NS tertanggal 28 November 2015, makagugatan ini harus ditangguhkan terlebin dahulu sampai menunggu hasilkeputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yangmenyatakan bahwa Para Tergugat telah terbuki secara sah danmenyakinkan telah melakukan tindak pidana penghinaan, pencemarannama baik dan tidak berprikemanusiaan serta melanggar hak asasiPenggugat terhadap Penggugat.
baik dan tidakberprikemanusiaan serta melanggar hak asasi Penggugat yang diduga telahdilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat telah melaporkan Para Tergugat kePolres Nias berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.STPL/384/XV2015/NS tertanggal 28 November 2015, maka gugatan ini harusditangguhkan terlebin dahulu sampai menunggu hasil keputusan Pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Para Tergugat telahterbuki secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana
penghinaan,pencemaran nama baik dan tidak berprikemanusiaan serta melanggar hak asasiPenggugat terhadap Penggugat.
1075 — 935 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 300 K/Pat/2010pencemaran nama baik maupun tindak pidana penghinaan terhadap paraPenggugat, berdasarkan pada ketentuan Pasal 29 AB (AlgemeneBepalingen vanwetgeving voor Indonesia) ;Pasal 29 AB : Selama dalam proses tuntutan pidana ditundalah tututanperdata mengenai ganti rugi yang sedang ditangani oleh Hakim perdata,dengan tidak mengurangi caracara pencegahan yang diperkenankan olehundangundang ;2.
404 — 428
berhenti artinya subyektif bisa diobyektifkan;Bahwa menurut ahli Pasal 28 ayat (2) disebutkan dengan sengajatanopa hak menyebarkan informasi untuk membuka rasa kebencian,permusuhan atau kelompok masyarakat tertentudan antar suku dangolongan, maksudnya untuk memancing permusuhan, sedangkanpasal 156 KUHP. ditujukan pada kelompok dan seterusnya;Bahwa Pasal 27 ayat (8) Jo Pasal 45 ayat (1) sepanjang mengenaipengertian memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran namabaik berarti memasukkan semua tindak pidana
penghinaan dalamKUHP, baik delik aduan maupun delik biasa;Bahwa dalam delik aduan, kalau korban sudah memaafkan, sifatmelawan hukum bisa hilang, dengan diikuti pencabutan pengaduan.Tetapi dalam delik biasa maka wilayah bijaksana adalah aparatpenegak hukum.
156 — 172
berhenti artinya subyektif bisa diobyektifkan;Bahwa menurut ahli Pasal 28 ayat (2) disebutkan dengan sengajatanopa hak menyebarkan informasi untuk membuka rasa kebencian,permusuhan atau kelompok masyarakat tertentudan antar suku dangolongan, maksudnya untuk memancing permusuhan, sedangkanpasal 156 KUHP. ditujukan pada kelompok dan seterusnya;Bahwa Pasal 27 ayat (8) Jo Pasal 45 ayat (1) sepanjang mengenaipengertian memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran namabaik berarti memasukkan semua tindak pidana
penghinaan dalamKUHP, baik delik aduan maupun delik biasa;Bahwa dalam delik aduan, kalau korban sudah memaafkan, sifatmelawan hukum bisa hilang, dengan diikuti pencabutan pengaduan.Tetapi dalam delik biasa maka wilayah bijaksana adalah aparatpenegak hukum.
139 — 36
adalahsebagai Peneliti Bidang Bahasa di Balai Bahasa Propinsi KalimantanBarat dan ahli menjabat sebagai peneliti Bahasa di Balai Bahasa PropinsiKalimantan Barat;Bahwa Ahli menjabat sebagai Peneliti Bahasa di Balai Bahasa PropinsiKalimantan Barat sejak Bulan April 2012;Bahwa Ahli dimintai pendapat di persidangan sehubungan adanya surattugas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai BahasaPropinsi Kalimantan Barat untuk memberikan pendapat sebagai ahlidalam bidang bahasa dalam perkara tindak pidana
Penghinaan melaluisurat kabar Pilar Khatulistiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310ayat (2 ) KUH.
32 — 11
Menyatakan terdakwa MUHAMAD ANAP Bin WASTA terbukti secarasyah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENGHINAAN yangdiatur dan diancam pada Pasal 310 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP.2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMAD ANAP BinWASTA selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu)tahun.3. Barang bukti :1 (satu) lembar foto copy surat yang ditujukan kepada ENDANGSUHENDAR, SH.
109 — 80
sertapemulihan kehormatan dan nama baik, maka dugaan adanya tindak pidanaterkait penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat, harus diselesaikan dandiputuskan dalam peradilan pidana dan bukan dalam peradilan perdatakarena perkara pidana belum pernah dieksekusi.Tentang Dugaan Adanya Tindak Pidana Terkait Dugaan PenghinaanTerhadap Penggugat.Bahwa dalam gugatannya mengenai perbuatan melawan hukum, padahalaman 8 sampai dengan 12, posita angka 1 sampai dengan 8,Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi tindak pidana
penghinaan yakniTergugat telah melakukan kejahatan menista dengan tulisan atau gambarmenyebarkan buku dengan judul "Menjawab Tuduhan Bohong TuanAbdussalam" dengan gambar sampul depan tokoh dongeng Pinokio,sebagai tokoh yang memiliki ciri knas hidung bertambah panjang jika diaberbohong terus menerus dan sampul belakang bergambar seorang lakilaki berhidung panjang yang digunting dst.
SIGIT SAMBODO, S.H, M.Hum.
Terdakwa:
SEPTY IDRIS SESE, S.KMM
133 — 64
Tahun 2018 memberikan keterangan ahli pada pemeriksaan perkaratindak pidana penghinaan (Pasal 311 ayat (1) KUHP jo Pasal 310 ayat(1) KUHP pada Polres Maluku Tenggarav. Tahun 2019 memberikan keterangan ahli pada pemeriksaan perkaratindak pidana pornografi dan atau tindak pidana kesusilaan (vide Pasal10 UU No. 44 Tahun 2008 jo Pasal 281 Ke1 dan Ke2 KUHPw.
Terbanding/Tergugat : PT MULTI NABATI SULAWESI
147 — 97
Semula, pada waktu pembentukan pikiranpembuat undangundang hanya tertuju pada apa yang menurut CodePenal dianggap sebagai penghinaan.Ternyata kemudian adalah menjadi maksud dari pembuat undangundanguntuk menyelaraskan perumusan tindak pidana berdasarkan Pasal 1372KUHPerdata dengan perumusan tindak pidana penghinaan dalamKUHPidana.Jadi, dengan berbuat begitu pembuat undangundang memang tidakbermaksud untuk memberikan pengertian tersendiri tentang penghinaanyang berbeda dengan pengertian penghinaan