Ditemukan 1646 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagaimana sebagainana sebagaimnana sebagairnanaã sebagaiinana sebagaiamana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 04-04-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 634 PK/Pdt/2015
Tanggal 4 April 2016 — MARIA MAGDALENA ANDRIATI HARTONO VS LIM KWANG YAUW, dkk Dan NOTARIS HILDA SARI GUNAWAN, S.H., dkk
104 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Denianto Wirawardhana dengan bukti akta perkawinan (vide Bukti P 2);Dan sebagairnana telah diuraikan dalam Butir 3, 4, 5 dan Butir 7, bahwaperikawinan Tergugat tersebut palsu adanya dan yang anehnya oleh TurutTergugat diterima begitu saja tanpa diteliti terlebih dahulu. Barangkalidalam perkara ini bukan hanya palsu tapi tidak ada yang aspalnya (asli tapipalsu) karena surat itu dibuat sedemikian rupa guna mengelabui aparatpenegak hukum saja, ironis ??
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-09-2016 — Upload : 19-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2668 K/Pdt/2015
Tanggal 7 September 2016 — TEGOEH AGOES JATONO SELAMET (TJAN KHWAN YANG) VS TSANG FA TAI, DKK
103 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., hanya menggunakan Bahasa Indonesia,padahal Penggugat , Penggugat Il, Penggugat IV danPenggugat V berkewarganegaraan Republik Rakyat China,sebagairnana ditegaskan oleh Para Penggugat di halaman 1gugatan dan dikuatkan dengan lampiran paspor milikPenggugat , Penggugat Il, Penggugat IV dan Penggugat Vyang terbitkan oleh Hongkong Special Administrative RegionHalaman 31 dari 82 hal. Put.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Perijinan
Register : 09-09-2015 — Putus : 28-12-2015 — Upload : 03-02-2016
Putusan PTUN MEDAN Nomor 69/G/2015/PTUN-MDN
Tanggal 28 Desember 2015 — KOPERASI PENGEMBANGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA VS BUPATI MANDAILING NATAL
218 — 81
  • .357/20021.Bahwa Tergugat dalam penerbitan KTUN ObyekSengketa merujuk pada ketentuan Pasal 25 UU No.18/2004 dan Pasal 10 huruf k KepmentanNo.357/2002, sebagaimana dapat dilihat dalambagian Menimbang, yang kami kutip berikut ini:a) bahwa dalam rangka menindaklanjuti UndangUndang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunanpada pasal 25 antara lain:(1) Setiap pelaku usaha perkebunan wajibmemelihara kelestarian fungsi lingkungan danmencegah kerusakaannya.(2) Untuk mencegah kerusakan fungsi lingkunganhidup sebagairnana
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 04-11-2010 — Putus : 19-04-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 38/G/2010/PTUN-SMD
Tanggal 19 April 2011 — -PT. SAWIT MURNI SEJAHTERA -BUPATI KUTAI BARAT
94 — 46
  • Tergugat menerbitkan Surat KeputusanNo.525.26/K.529al2010 tanggal 7 Juni 2010 tentangPencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai BaratNo.525.26/K.213/2008 tentang Ijin Lokasi UsahaPerkebunan Kelapa Sawit PT.Sawit Murni Sejahtera,telah sesuai prosedur dan tidak bertentangan denganketentuan perundang undangan yang berlaku,sebagairnana telah diuraikan di atas, serta tidakbertentangan dengan Azas Azas Umum Pemerintahan yangbaik;Bahwa jika dikatakan bertentangan dengan AzasKepastian Hukum, berakibat buruk
Pengadilan PA SITUBONDO Perdata Agama
Register : 01-11-2016 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 03-04-2019
Putusan PA SITUBONDO Nomor 1731/Pdt.G/2016/PA.SIT
Tanggal 18 Mei 2017 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 3
  • Bahwa Dalam hal ini Majelis Hakim perlu menilai gugatanPenggugat Rekonvensi yang telah memenuhi syarat sebagai gugatanrekonvensi sebagairnana diatur dalam pasal 158 Rbg, dan mempunyaiketerkaitan dengan materi pokok dalam perkara aquo sehingga patutdipertimbangkan lebih lanjut dengan mendudukkan Pemohon sebagaiTergugat rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat RekonvensiHim. 65 dari 98 hlm. Putusan. No. 1731/Pdt.G/2016/PA.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 30-01-2012 — Putus : 12-12-2012 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 12 Desember 2012 — DJONI MALAKA, M E L A W A N LAURENSIA SITI NYOMAN, SH LANIWATI, LIANA WATI MALAKA, TONNY MALAKA NA, HERLINA, KELVIN MALAKA CYNTIA ALFINA, EVELYN DIAMANTA, LINAWATI, BUDIYANTO MALAKA, DEDY MALAKA, SHIERLY HERAWATI, SELVYNA HERAWATI, DONNY MALAKA, DEVIP MALAKA, AGUS RAHMAT DANNY, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM CQ DIREKTUR PERDATA,
435 — 341
  • selanjutnya terhadap bukti T 4, T 5 dan T 6 yaitu AktaPerjanjian No. 12 tanggal 3 September 1979 , dan Akta Kuasa No. 13 tanggal 03September 2009 yang masing masing dibuat dihadapan Raden Santoso Notaris diJakarta, bukti mana hanyalah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan TanMalaka telah mengadakan perjanjian berkenaan dengan tanah yang bersertipikat hakpakai no 41 dan bukan tentang tanah dengan sertipikat Hak Guna Bangunan NomorHal 89 dari 99 Putusan No. 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.3180 milik Penggugat sebagairnana
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 16-08-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 22-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 155/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg
Tanggal 6 Nopember 2017 — Penggugat:
1.E. KOESNADI
2.ISKANDAR
3.KARTANA
4.ADANG
5.PAHRUDIN WIATNA MEGANTARA
Tergugat:
1.PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT BANTEN
2.PERUM PERHUTANI
61 — 13
  • Bahwa tuntutan PARA PENGGUGAT dalam mediasi yang dilakukan padaKementerian Ketenagakerjaan adalah menuntut diberlakukannyaKeputusan Direksi Nomor 325/Kpts/Dir/2012 tentang Penetapan Pesangondan/atau Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pengganti Hak bagiKaryawan Perum Perhutani yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerjatanggal 13 Juli 2012 surut/mundur sejak tahun 2003 sebagairnana tuntutan4P yang terdapat pada halaman 2 Poin 3 pada Anjuran Mediator sebagaiberikut:Terhadap penerapan Keputusan Direksi
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 10-03-2011 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 366/Pdt.G/2010/PN.SBY
Tanggal 10 Maret 2011 —
67 — 32
  • Bahwa keinginan Turut Tergugat HI sebagairnana tersebut dalam eksepsi Penggugatmenyerahkan kepada Majelis ;DALAM POKOK PERKARA ;1. Jawaban No.2 Penggugat menyatakan gugatan Penggugat tidak error in persona sehinggagugatan ini tidak tidak kabur, Penggugat hanya menghendaki fatwa dari Turut Tergugat IIkenapa panitia A tidak didasarkan data dilapangan di mana pihak Turut Tergugat III dari tingkatpusat sampai tingkat di aparat BPN TK.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 20-11-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 K/Pdt.Sus-KPPU/2013
Tanggal 20 Nopember 2013 — PT. PRIMA PERSADA NUSANTARA. DKK ; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA
139 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PLN (Persero) Distribusi Jawa Timursehingga harga yang didapat dari pemasok atau vendor relative sama;Bahwa, alasan tersebut tidak serta merta dapat dijadikan alasan adanyapersekongkolan horizontal, apalagi kemiripan harga penawaran tersebut hanyaterjadi pada sebagian kecil macam barang;Bahwa, pengertian kesamaan harga sebagairnana dimaksud TermohonKeberatan juga sama sekali tidak benar, karena secara jelas dan nyata masingHal. 6 dari 95 hal Put.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum Penipuan
Register : 12-12-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 883/Pid.B/2018/PN Smg
Tanggal 28 Februari 2019 — JOHANES CHRISTIANTO MULYONO Bin ISWANTO
137 — 59
  • Menerima bentuk penyelesaian perdamaian sebagairnana Pasal 1 tersebutdiatas.B. Mengakhiri sengketa perkara Perdata Kasasi terhadap Putusan PengadilanTinggiJawa Tengah di Semarang No.425/PDT/2018/PT.SMG tanggal 21 Desember2018 Junto Putusan Pengadilan Negeri Sragen No.l Pdt.G/2018/PN.Sgntanggal 30 Juli 2018 yang sedang berjalan di Mahkamah Agung RI dan tidakakan menuntut kembali dikemudian hari.C.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-05-2013 — Putus : 10-09-2013 — Upload : 13-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 51/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 10 September 2013 — Ir. H. DARADJAT HADIANA
63 — 19
  • Pasat 18 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun1999 tentang Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagairnana tetahdiubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pernberantasan Tindak PidanaKorupsi; atau Ketiga, rnetanggar Pasat 11 Jo.
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-12-2017 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 20-02-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 175/PDT/2017/PT KPG
Tanggal 12 Februari 2018 — -. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA STAF TNI AD cq. PANGDAM IX UDAYANA cq. DANREM 161 WIRASAKTI KUPANG cq. KOMANDAN DETASEMEN POM IX/1 KUPANG vs -. ALFRED PATTIWAELLAPIA, S.H., dkk
139 — 55
  • vide: butir 5 KasusPosisi.e Perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian sesuai denganamar putusan MARI a quo dan kehilangan kesempatan untukmemperoleh manfaat ekonomi dan uang ganti kerugian tersebut.14.Selanjutnya, dalam Petitum Penggugat, antara lain, menuntut:e Tergugat VI s/d Tergugat IX membayar Ganti Rugi sesuai PutusanMARI a quo.e Tergugat s/d Tergugat IX agar membayar tunai kerugian, berupakesempatan untuk memperoleh maanfaat ekonomi, atas keterlambatanpembayaran uang ganti kerugian sebagairnana
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 13-12-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 664/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 20 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat I : Ahmad Zarkasih Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Pembanding/Penggugat II : H. Maskur Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Pembanding/Penggugat III : Hj. Soliha Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Pembanding/Penggugat IV : Al Jufri Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Pembanding/Penggugat V : Ahmad Juanda Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Pembanding/Penggugat VI : Siti Nurhabibah Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Terbanding/Tergugat I : P.T. Buana Media Nusantara
Terbanding/Tergugat II : P.T. Mutiara Auction
Terbanding/Tergugat III : Ahli Waris Alm Nissan
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pejabat Lelang Kelas II F.X. Tri Sumaryanto SH., MH., Wilayah Jabatan Bekasi, Karawang, Purwakarta dan Subang
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Badan Pertanahan Negara Kabupaten Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat IV : Dinas Tata Kota Kabupaten Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat V : Kecamatan Taruma Jaya
Terbanding/Turut Tergugat VI : Desa Pahlawan Setia
Terbanding/Turut Tergugat VII : Bank Tabungan Negara BTN Pusat
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi
122 — 140
  • tanggal lelangdan Turut Tergugat selaku Pejabat Lelang Kelas II, maka TergugatTl selaku penjual telah melakukan PengumumanLelangNoneksekusi Sukarela pada tanggal 3 Desember 2013 melalui suratkabar harian "SINAR HARAPAN";e) Bahwa dalam pelaksanaan Lelang Noneksekusi Sukarelatersebut, diperoleh harga penawaran tertinggi sebesar Rp506.250.000, (lima ratus enarn juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)yang diajukan oleh NISAN, dan karenanya NISAN disahkan sebagaipembeli dalam pelaksanaan lelang a quo, sebagairnana
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 25-08-2015 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 19-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 382/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 3 Mei 2016 — SUSI SURYANI SANTOSO,Cs >< PT. INTAN PLAZA ADIKA (“PT.IPA”)
211 — 73
  • Bahwa,sebagai pengakuan Benar dalil Para Penggugat pada nalaman 7(tujuh) Point 1, sebagairnana telah diuraikan pada bagian sub A point 3(tiga).;2. Bahwa,sebagai pengakuan Benar dalil Para Penggugat pada lalaman 8(delapan) Point 2 terkait Tergugat II/Koko Purnomo Santoso telahmelakukan caracara melawan hukum untuk menguasai girik tanahtersebut untuk di buat sertipikat tanpa sepengetahuan dan seijin dari Alm.Alie Santoso.3.
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 21-05-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 69/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 10 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : MARIANA MAAKH NDUN
Terbanding/Tergugat I : ANGKE ERMINA NDUN RASSA
Terbanding/Tergugat II : SINORITHA DETHAN NDUN
Terbanding/Tergugat III : YANCE N. NDUN
Terbanding/Tergugat IV : ALFRED A. NDUN
Terbanding/Tergugat V : ANTONIUS A. NDUN
Terbanding/Tergugat VI : ADNAN A. NDUN
Terbanding/Tergugat VII : LEDI D. L. NDUN
Terbanding/Tergugat VIII : SANTI SAKARIAS NDUN
Terbanding/Tergugat IX : ANDRI NDUN
Terbanding/Tergugat X : KONSTANTINUS NDUN
Terbanding/Tergugat XI : SITI HAWA
Terbanding/Tergugat XII : HAJI MUHAMAD KILAD
Terbanding/Tergugat XIII : SILVIA YONG
Terbanding/Tergugat XIV : Direktur POLITEKNIK PERTANIAN KUPANG
Terbanding/Tergugat XV : WILFRIDUS BITIN BEREK
Terbanding/Tergugat XVI : Direktur POLITEKNIK NEGERI KUPANG
Terbanding/Tergugat XVII : MARCEL FANGGIDAE
Terbanding/Tergugat XVIII : dr. SIENTJE SAUDALE MOKOGINTA, Sp.B.
Terbanding/Tergugat XIX : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG
57 — 24
  • XVIDALAM EKSEPSI:Tergugat menyampaikan keberatan atas gugatan penggugat dengan alasansebagai berikut:1.Bahwa Tergugat XVI dengan tegas menolak dalildalil yang diajukanpenggugat kecuali dalildalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat;Bahwa tidak benar telah terjadi perjanjian jual beli yang dilakukan oleh HendrikImanuel Ndun (Alm) kepada Tergugat XVI, baik secara langsung atau tidaklangsung, sebagaimana disebutkan dalam Posita Poin 25 atas obyek yangdipecahpecahkan menjadi 4 bidang sertifikat sebagairnana
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-03-2011 — Putus : 22-02-2012 — Upload : 23-05-2013
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 29 / Pdt.G. / 2011 / PN.YK
Tanggal 22 Februari 2012 — BONTJE ANDRIAN JOHAN Tuan DIKKI AKHMAR, S.Si.; M.M NY. NUGRAHANI TJAHYANINGTYAS HJ. CARLINA LIESTYANI, S.H
119 — 80
  • SETIADEWI BONAGRAHA,sampai dengan saat ini tidakpernah lagi melakukan perubahan Anggaran Dasarnya ; Berdasarkan fakta hukurn sebagairnana diuraikan di atas, tidak terbukti benar bahwa Penggugat adalahsebagai kornisaris dari PT. Setiadewi Bonagraha, akan tetapiPenggugat sernula pernah menjabat Direktur dari PT.SETIADEW!I BONAGRAHA. Akan tetapi berdasarkan akte nomor25 tanggal 13112003, PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 09-06-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2496 K/Pdt/2015
Tanggal 9 Juni 2016 — PT. DUTA PERTIWI Tbk vs FIFI TANANG
148 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada akta Jual Beli milik Pemohon Kasasi dan Para Pemilik lainnya(bukti P.1 s/d P.5), bukti yang dibuat pada tahun 1997 menyatakan bahwaapa yang dijual dalam akta jual beli adalah miliknya Termohon Kasasi danIl, sebagairnana lengkapnya berbunyi:Bahwa jual beli meliputi : "bagian bersama, benda bersama, dan tanahbersama";Bahwa kemudian pada Pasal 1 Aktaakta Jual Beli a quo berbunyi:"Mulai hari ini objek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadimilik pihak kedua (Pemohon Kasasi) dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-03-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 217 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 31 Maret 2015 — H. MURMAN EFFENDI, S.H., M.H
188 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MURMANEFFENDI mohon untuk dibebaskan setidaktidaknya lepas dan semuadakwaan dan tuntutan hukum ;17.Sebagairnana diuraikan dan dijelaskan dalam pertimbangan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa H.
    dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1)KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) Ke1 KUHPidana, tidaklah tepat,keliru terhadap orangnya (eror in persona), dan peristiwa hukum tersebuttidak terdapat menimbulkan kerugian keuangan Negara fakta hukummembuktikan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum pasal 5 ayat (1)huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagairnana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-08-2011 — Upload : 10-12-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1838 K/Pdt/2010
Tanggal 22 Agustus 2011 — PRAWITO TIEN VS.CONOCO PHILIPS (dahulu Gulf Resources (Ramba) Ltd,
449 — 1389 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dilakukansepihak karena terbukti telah disetujui bersama oleh Penggugat tanpaadanya unsur keterpaksaan dan tekanan karena perubahan tersebutjustru membantu Termohon Kasasi dengan wakiu yang lebih panjanguntuk mempersiapkan pengiriman rig dari Houston, Amerika Serikat kelokasi Sumur minyak di Sumatera Selatan.Namun demikian justru sangat disayangkan itikad baik Pemohon Kasasitersebut malah disalahartikan oleh Termohon Kasasi denganmenyatakan perubahan waktu commencement date dan waktuberlakunya kontrak sebagairnana
    Bahwa selain itu teroukti bukti P38 yang dijadikan dasar pertimbanganJudex Facti Pengadilan Negeri untuk menghitung ganti kerugian sangattidak ada relevansinya dengan pekerjaan Pemohon Kasasi dalamwilayah Ramba sebagairnana diatur dalam Kontrak No. TE 10707/RDakan tetapi untuk pekerjaan Penggugat diwilayah lain dengan Koniraktorlain (biaya asuransi untuk proyek Termohon Kasasi dengan koniraktorlain di daerah Luwuk Sulawesi Tengah).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 07-11-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 26-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 P/HUM/2019
Tanggal 11 Desember 2019 — 1. PT. MADA WIKRI TUNGGAL., 2. PT. FUTABA INDUSTRIAL INDONESIA., 3. PT. KYODO YUSHI LUBRICANTS TP INDONESIA., 4. PT. JX NIPPON OIL & ENERGY LUBRICANTS INDONESIA., 5. PT. MMC METAL FABRICATION., 6. PT. SARNAGRIYA LESTARI KERAMIK., 7. PT. SHEI TAI INDONESIA., 8. PT. KAWASHIMA ENGINEERING PLASTIC INDONESIA VS BUPATI BEKASI;
334 — 2332 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kesemuanya itu memerlukan kehadiran penguasayaitu negara, berikut sarana untuk menjamin ketertiban yaitu hukum;Bahwa memaknai "Asas Keterbukaan" dalam Pembentukan Perda.Kabupaten Bekasi Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan,sebagairnana dikemukakan oleh Termohon melalui proses yangpanjang, dari dimulainya pembentukan pansus sehingga pendapatpublik (public hearing) kKepada masayarakat telah dilakukan, danHalaman 103 dari 110 halaman.