Ditemukan 10640 data
30 — 0
1919/Pdt.G/2013/PA. Bgl
RAISYA ULLY M.LUBIS, S.H
Terdakwa:
1.SUHERI alias HERI BIN KARTA
2.SUHENDAR alias ENDANG BIN ABANG
3.KARSAN alias OBOY BIN JAMSANI
71 — 2
1919/Pid.B/2022/PN Tng
Terbanding/Penggugat : BUDIANTO S alias LIE, BUDIANTO SOEWANDY
Turut Terbanding/Tergugat II : Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta
330 — 105
menyatakanbahwa pada tanggal 26 Juli telah dilahrkan NAOMI ANGELEESUWANDY anak perempuan dari suami istri LIE BUDIANTO Soewandidan LIM,SURJATI sesuai dengan persyaratan yang diperlukan untuk itusecara Adminisratief. telah dipenuhi olen Penggugat dan Tergugat.Dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengeluarkan PenetapanNo. 132/Pdt.P/2001/PN.Jkt.Ut. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:"Memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil di Jakarta Untukmendaftarkan kelahiran menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo. 1919
sudah memenuhi syaratsecara Administratif.Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah seharusnyamenyatakan telah berkekuatan hukum Penetapan No.132/PDT.P/2001/PN.Jkr.Ut. tanggal 21 Maret tahun 2001 danmemutuskan bahwa NAOMI ANGELEE SUWANDY tersebut adalahbenar anak Penggugat lahir tanggal 26 Juli tahun 2000 adalah anakperempuan dari suami Istri LIEIBUDIANTO SOEWANDY dan LIMSURJATI sesual dengan Akta Kelahiran Nomor28/1st/PN/WNI/2001/2000 tentang kelahiran menurut Stbld 1917 No.130 Jo. 1919
TINA MUHARDI
17 — 1
Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud untukmengesahkan status Pemohon sebagai anak dari ayah bernama SUHANDASUTANDI dan ibu bernama ISAH MUHARDI ;Menimbang, bahwa maksud permohonan dari Pemohon adalah untukpengesahan anak atas nama Pemohon tersebut ;Menimbang, bahwa orang tua Pemohon (SUHANDA SUTANDI dan ISAHMUHARDI) merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secaraadat di pada tahun 1919 dan telah disahkan berdasarkan Akta Perkawinan No.39/KET.PERKAWN.P.N/2019 dan Penetapan
Brt.menurut BW lakilaki tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anakkandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan ;Menimbang, bahwa orang tua Pemohon (SUHANDA SUTANDI dan ISAHMUHARDI) merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secaraadat di pada tahun 1919 dan telah disahkan berdasarkan Akta Perkawinan No :39/KET.PERKWN/P.N/2019 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor783/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Brt Tanggal 24 Juli 2019, dan Pemohon hendak mengajukanpengesahan
BETTY MAESAROH SARONA, SH.
Terdakwa:
MUHAMMAD IQBAL Als ATENG Bin SARKAWI .Alm
62 — 23
Tanpa hakMenimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak danmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perbuatan atau hal tidak berbuat yangbertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan sikap seharihari yangdiperlukan dalam lalu lintas masyarakat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tidakmempunyai atau memiliki Kewenangan untuk itu dimana perbuatan tersebutbertentangan dengan undangundang dan seharusnya
HENING JULIASTUTI, S.H., M.H.
Terdakwa:
WAWAN SETIAWAN BIN ENDANG
37 — 16
- 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih (20 (dua puluh) bungkus plastic klip berat netto seluruhnya 18,2989 (satu delapan koma dua sdelapan sembilan) gram diberi nomor barang bukti 1917/2023/OF, 1 (satu) bungkus plastic klip dengan berat netto 0,0595 (nol koma nol lima sembilan lima) diberi nomor barang bukti 1918/2023/OF, 1 (satu) bungkus plastic klip dengan berat netto 0,7322 (nol koma tujuh tiga dua dua) gram diberi nomor barang bukti 1919
/2023/OF, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories masih bersisa nomor barang bukti 1917/2023/OF berat netto seluruhnya 18,1880 ( satu delapan koma satu delapan delapan nol) gram, nomor barang bukti 1918/2023/OF berat netto 0,0539 (nol koma nol lima tiga Sembilan) gram, nomor barang bukti 1919/2023/OF berat netto 0,7188 (nol koma tujuh satu delapan delapan) gram.
TINI MUHARDI
19 — 1
Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud untukmengesahkan status Pemohon sebagai anak dari ayah bernama SUHANDASUTANDI dan ibu bernama ISAH MUHARDI ;Menimbang, bahwa maksud permohonan dari Pemohon adalah untukpengesahan anak atas nama Pemohon tersebut ;Menimbang, bahwa orang tua Pemohon (SUHANDA SUTANDI dan ISAHMUHARDI) merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secaraadat di pada tahun 1919 dan telah disahkan berdasarkan Akta PerkawinanNo : 39/KET.PERKW/PN/ 2019 dan Penetapan
sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah sertarasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon isteri adalah benaranak biologis dari lakilaki tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anakmenurut BW lakilaki tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anakkandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan ;Menimbang, bahwa orang tua Pemohon (SUHANDA SUTANDI dan ISAHMUHARDI) merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secaraadat di pada tahun 1919
21 — 3
Bahwa, perkawinan PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuaidengan Kutipan Akta Perkawinan No. 4291/1/2001, stbld.". 1917No. 130 Yo. 1919 No. 81 tanggal 27 oktober 2001 (BUKTI PIl).3.
Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGATyang dilakukan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2001, sesuaidengan kutipan Akta Perkawinan No.4291/1/2001, menurut stbld.1917No.130 Yo. 1919 No.81 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan SipilJakarta Barat, putus karena perceraian.3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama ANAK yanglahir di Jakarta pada tanggal 14 #4xApril 2003 berada dalampengasuhan dan dalam kekuasaan PENGGUGAT.4.
17 — 3
Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 6 Maret tahun 2006 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.136/I/PPA/2006, dari daftar perkawinan Stbld.1917 N0.130 Jo.1919 No.81 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, putus karena percerian dengan segala akibat hukumnya ;3.
Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugatyang dilakukan di Jakarta pada tanggal 6 Maret tahun 2006 sesuaiKutipan Akta Perkawinan No.136//VPPA/2006, dari daftar perkawinanStbld.1917 NO.130 Jo.1919 No.81 yang dikeluarkan oleh KantorCatatan Sipil DKI Jakarta, putus karena percerian dengan segala akibathukumnya. ;3.
Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangdilakukan di Jakarta pada tanggal 6 Maret tahun 2006 sesuai KutipanAkta Perkawinan No.136//PPA/2006, dari daftar perkawinan Stbld.1917NO.130 Jo.1919 No.81 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan SipilPropinsi DKI Jakarta, putus karena percerian dengan segala akibathukumnya ;3.
32 — 10
No. 207/Pdt.G/2012/MSLgs.dari atasaannya sebagaimana ternayata dalam Surat Keputusan Pemberian Izin No.Peg.800/1919/2012 yang dikeluarkan oleh An.
Peg. 800/1919/2012 tanggal 07 Juni 2012, dengandemikian secara prosedur administrasi gugatan perceraian yang diajukan Penggugattelah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah NO. 45 tahun 1990.Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugatdi persidangan maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugatmenggugat cerai Tergugat dengan alasan tergugat telah melanggar sighat takliktalaknya
153 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sejak dijatuhkannya Putusan Hoge Raad dalam perkaraLindenbaum vs Cohen pada tahun 1919, terdapat 5 kriteria perbuatanmelawan hukum, yaitu:I. Melanggar undangundang yang berlaku; atauil. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atauill. Melanggar hakhak subyektif orang lain; atauIV. Melanggar kaidah tata susila; atauV.
sebagaipelaku usaha, yaitu: Perbuatan Para Tergugat juga telah melanggar asas kepatutan,asas kehatihatian dan ketelitian untuk memperhatikan kepentinganPenggugat yang dijamin dan dilindungi hukum, asas kesusilaan yangwajib dipatuhi dalam hubungan masyarakat yang baik;Bahwa berdasarkan faktafakta Nhukum tersebut, maka ParaTergugat telah terbukti memenuhi seluruh kriteria atau setidaktidaknya satukriteria secara alternative dari perbuatan melawan hukum sebagaimanadimaksud Putusan Hoge Raad Arrest 1919
Bahwa meskipun melakukan perbuatan (aktif dan pasif) adalahhak dari Para Tergugat, namun karena penggunaan hak tersebutbertentangan dengan tujuan hukum dan tujuan kemasyarakatan sertamelanggar hak orang lain cq Penggugat yang dijamin dan dilindungi hukum,maka Para Tergugat telah terbukti melakukan penyalahgunaan hak(misbruik van recht) yang termasuk perbuatan melawan hukumsebagaimana dimaksud Putusan Hoge Raad Arrest 1919 juncto Pasal 1365KUHPerdata;:69.
Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudPutusan Hoge Raad Arrest 1919 juga diatur dalam ketentuan Pasal 1365KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 1365 KUHPerdata:Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepadaseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu mengganti kerugian tersebut;71.
Menyatakan bahwa Para Tergugat baik secara sendirisendiri maupunbersamasama telah melakukan perbuatan melawan hukum kepadaPenggugat sebagaimana dimaksud Putusan Hoge Raad Arrest 1919 junctoPasal 1365 KUHPerdata:3. Menyatakan bahwa Tergugat III telan melanggar Pasal 49 ayat (2) hurufb Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang Undang Nomor 10Tahun 1998 tentang Perbankan (Undang Undang Perbankan);4.
15 — 5
Putusan Perkara No 0003/Pdt.P/2015/PA UnaFebruari 2015 telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan uraian/alasan sebagaiberikut :1FonW BR WwW WwBahwa Pemohon adalah anak kelima dari Rumba (alm) dan Wirila (alm) sesuaidengan daftar silsilah keluarga ahli waris yang diterbitkan oleh Kepala DesaPuusawah dan diketahui oleh Camat Anggolomoare pada tanggal 06 Januari2015;Bahwa Rumba (alm) dan Wirila (alm) menikah di Desa AnggolomoareKecamatan Sampara Kabupaten Konawe (dahulu Kabupaten Kendari) padatahun 1919
26 — 6
PENETAPANNomor: 203/Pdt.P/2018/PA.SkgQUU000 YO00 OUDD00U00000 OOD00U0000DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara DispensasiKawin yang diajukan oleh :Suriani binti Lanco, tempat tanggal lahir Wajo, 1 Juli 1919, agama islam,pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan tidak ada, bertempatkediaman di Buloe, Kelurahan Dualimpoe, KecamatanManiangpajo, Kabupaten Wajo, sebagai
KARTNI BASUKI
131 — 35
Fotocopy Akta kelahiran atas nama Deni Yunius no. 1917 no. 130 jo.1919.no0.81 tanggal 08 Juli 1988 (P6);7. Fotocopy Akta kelahiran atas nama Rosy no. 3533/1987 tanggal 31Juli 1987 (P 7);8.
atautelah hilang, atau pula akta perkawinanlah yang tak ada didalamnya, makaterserahlah pada pertimbangan Hakim soal cukup atau tidaknya buktibuktitentang adanya perkawinan itu, asal saja hubungan selaku suami istri jelasnampaklah adanya;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Peraturanpenyelenggaraan daftardaftar Catatan Sipil untuk golongan Tionghoa(Reglement of het houden der register Van den Burgerlijhen stand voor dechineezen) S 1917130 jo 191981 (Ordonansi 29 Maret 1917, mulai berlaku1 Mei 1919
88 — 10
Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 (vide Buku Prof.Subekti, SH, PokokPokok Hukum Perdata, Penerbit Intermasa Cetakan XVIIIhalaman 133), yang menyatakan sebagai berikut :11.1. Pasal 1365 KUHPerdata :Tiap perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatige daad) mewajibkanorang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbulkerugian, untuk membayar kerugian itu. ;11.2.
Putusan Hoge Raad tanggal 31 September 1919 :Onrechtmatig, tidak saja perbuatan yang melanggar hukum atau orang lain,tetapi juga tiap perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harusdiindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda oranglain. ;Bahwa kerugian materiil dan immaterial yang diderita Penggugat sebagaimanayang dimaksud pada angka (9) diatas adalah sebagai berikut :12.1.
JOHN CHRISTIAN LUMBAN GAOL
Terdakwa:
MARJIN ALS JONO Bin Alm M. SALEH
41 — 3
(Tegun Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah,Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasai dan Deskriminalisasl,Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal 3132);Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365berpendapat, antara lain sebagai berikut: onrechmatig tidak lagi hanyaberarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangandengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentanganbaik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulanmasyarakat.
64 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perbuatan tersebut melawan hukum.Perbuatan melawan hukum disini haruslah diartikan menurut pengertiansetelah tahun 1919 yaitu dalam arti yang seluasluasnyayang meliputi:i. Perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangan yangberlaku yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;il. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;ill. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;iv.
Perbuatan itu melawan hukum.Bahwa dikaji dari aspek teoritik dan praktik peradilan pada hakikatnyasebelum tahun 1919 Hoge Raad Belanda dalam Arrestnya tanggal 18Febuari 1853, Arrest tanggal 6 Januari 1905 dan Arrestnya tanggal 10Juni 1910 berpendapat dan menafsirkan perbuatan melawan hukumdalam artian sempit, dimana perbuatan melawan hukum dinyatakansebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak oranglain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telahdiatur oleh undangundang
Kemudian pada tahun 1919, Hoge RaadBelanda melalui Arrestnya tanggal 31 Januari 1919 menafsirkanperbuatan melawan hukum dalam artian luas, yang meliputi perbuatanyang melanggar undangundang yang berlaku, melanggar hak oranglain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangandengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangandengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan sikapyang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentinganorang lain.
23 — 2
hari Pemohon dipanggil JEKIEMenimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan halhal lainnya lagidalam permohonan ini selain mohon penetapan, dan selanjutnya untukmempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimanatercantum dalam Berita Acara Persidangan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas :Menimbang, bahwa pada akhimya Pemohon mohon PenetapanMenimbang, bahwa pasal 93 Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919
56 — 8
Bahwa objek perkara dalam perkara dalamperkara in casu diperoleh dari buyut ParaTergugat C yang bernama Midin bie yangberasal dari ibahan deri Zainalabidin (suamiMidin Bie) berdasarkan Surat lbahantertanggal 17 November 1919.b. Pada surat ibahan tertanggal 17 November1919 tersebut dijelaskan, bahwa tanah objekperkara berasal dari persil tanah vervonding;c. Bahwa berdasarkan Surat Keterangantertanggal 17 Maret 1923 firma A.B.
Bahwa penguasa tanah objek perkara dalamperkara in casu, dahulu bermula dari lbah daridari Buyut Tergugat B yang bernama Midin bieyang berasal dari ibahan deri Zainalabidin(suami Midin Bie) berdasarkan Surat lbahantertanggal 17 November 1919, , dimana padawaktu itu kondisi objek perkara penuh dengansemak belukar, bahkan banyak sarang ular,dan dan penuh rawarawa.
Mohamad Hanifah (prang tua lakilakidari pada kakek Tergugat C), dan Nenek ParaTergugat C yang bernama Khairumbi ;Bahwa dari 1919 tersebut tentang penguasaan tanah verponding No.256 semenjak ninik para Tergugat C sampai saat ini tidak ada gangguanmaupun keberatan pihak manapun;14.
SIP) UntukPerumahan Yang Masih di Kuasai oleh Walikotamadya Kepala DaerahTingkat Il Padang Menurut Ketentuan Peraturan Daerah Kotamadya DaerahTingkat Il Padang Nomor 08/PD/1983;Halaman 65 dari77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pat.G/2014/PN.Pdg22.23.Bahwa penguasa tanah objek perkara dalam perkara in casu, dahulubermula dari lbah dari dari ninik Penggugat Rekonvensi yang bernama Midinbie yang berasal dari ibahan deri Zainalabidin (suami Midin Bie) berdasarkanSurat lbahan tertanggal 17 November 1919
Pada tahun 1919 tersebut Nini para PenggugatRekonvensi membersihkan objek perkara dan menimbun rawarawa tersebutdengan tanah dan kemudian di dirikan gubuk sebagai rumah tinggal.Kemudian tanah dilanjutkan pengelolaandan penguasaan tanah tersebut P.A. Mohamad Hanifah (prang tua lakilaki dari pada kakek Penggugat), dan Nenek Para Penggugat Rekonvensiyang bernama Khairumbi (nenek Penggugat Rekonvensi).
Mariyana
19 — 2
Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Untuk melakukan Pencatatan atas kematian Ibu Pemohon tersebut kedalam buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas Nakmah, dicatat dalam daftar kematian tambahan untuk golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl 1917 No. 130 Stbl 1919