Ditemukan 1744 data
202 — 131
WENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;(1)Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 UndangUndang RI No 5 Tahun 1986tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 UndangUndang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UndangUndangNo 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefenisikanKeputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisitindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku, yang
Arifin Widjaja
Termohon:
Kapolda Metro Jaya Cq Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya
265 — 724
Pasal 25 Perkap Kapolri No.14 Tahun 2012malah dijawab oleh Termohon (Kompol Ghulam NabhiSIK selaku Kanit V Subdit Umum/Jatanras Polda MetroJaya) ini sudah sesuai prosedur dan pokoknyamerupakan kewenangan saya untuk melakukanpenangkapan;Bahwaketidakprofesionalan dan kesewenang wenangan Termohon' tersebut merupakan bentukarogansi oknum aparat penegak hukum karena Pemohonhanya menanyakan keabsahan dan legal standingpenetapan Tersangka sehingga proses penyidikan yangdilakukan Termohon dengan logo Pro
35 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
., yang dibuat pada hari minggu tanggal25 Maret 2012 oleh saya MUNIR HAMID, SH Panitera Pengadilan Negeritanjung Redeb ini, telah memperlihatkan kKesewenang wenangan yangdilakukan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan tidakmengindahkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2010 Tentang PembuatanS.O.P.
233 — 59
saksisaksi Andria Hendraningrat danSulyanti Tayfik, ME , dikantor tidak ada dokumen yang memberitahukan kepadaTerdakwa, bahwa kewenangan memberi ijin mendirikan jembatan ada padaDerpartemen Pekerjaan Umum.Bahwa dengan keadaan dari tahun 2006 sampai tahun 2011, disatusisi PSDA, melalui petugas peninjau lapangan telah merekomendasi untukmengeluarkan ijin membangun jembatan pada sisi pejabat pembuat jijinberpendapat tidak wenang mengeluarkan ijin yang diminta akan tetapi tidakmemberi tahu tentang ketidak wenangan
PETRUS SABUNGAN HIRAS FREDY ARITONANG RADJAGUKGUK
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HUMBANG HASUNDUTAN
60 — 12
Jikakesalahan/kekeliruan pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadikesewenang wenangan yang Jelasjelas akan mengusik rasa keadilan.12) Bahwa berdasarkan dalildalil di atas maka PEMOHONmenjelaskan sebagai berikut:Halaman 5 dari 108 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Trta) Bahwa penetapan tersangka dalam Praperadilan tidak termasuksebagaimana yang tercantum dalam KUHAP, akan tetapi telahdilakukan penemuan hukum baru oleh Hakim yang menyangkutpelaksanaan wewenang Penyidik maupun Penuntut Umumdiantaranya
435 — 1401
Karena itu menjadikan PEMOHON selakuTersangka tanpa dibuktikan unsur kesalahan bagi dirinya, merupakankesewenang wenangan yang telah dilakukan oleh TERMOHON;Bahwa sesuai amar Putusan Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia Nomor 21/PUU XII/2014 tanggal 28 April 2015, makafrasa bukti permulaan dalam Pasal 1 angka 14 yang dijadikandasar patut diduga PEMOHON karena perbuatannya sebagai pelakutindak pidana adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalamPasal 184 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
1.RUSLIN
2.RISMAN
3.RAHMANSYAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU
Intervensi:
PT. SINAR PUTRA MURNI
231 — 145
;Menimbang, bahwa secara teoritis yang dimaksud dengan aspekkewenangan dalam hukum administrasi adalah kekuasaan terhadap segolonganorang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahan yang berdasarkanpada Peraturan Perundang Undangan atau dengan kata lain bahwa kewenanganadalah kekuasaan yang mempunyai landasan hukum agar tidak menimbulkankesewenang wenangan sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannyakewenangan tersebut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal. 5 Peraturan Pemerintah No. 24tahun
72 — 35
akan kami buktikan dalam persidangannantinya.34 Perkara No. 05/G/2013/P.TUN.MksBahwa oleh karena eksepsi atau tangkisan yang Tergugat II IntervensiIajukan adalah mengenai kompetensi absolute, maka sangat beralasan danberdasar hukum bagi Tergugat II IntervensiI untuk memohon agar MajelisHakim terlebih dahulu dengan putusan sela mengenai Eksepsi ini sebagaiketentuan didalam Pasal 162 Rbg yang mengatakan tangkisantangkisan(Eksepsi) yang ingin Tergugat II IntervensiI kemukakan, kecualimengenai ketidak wenangan
82 — 11
Pemeriksa Barang yang saksi periksa adalahhasil yang dikerjakan oleh pelaksana proyek ; Bahwa untuk pengerjaan proyek ada pengawasnya tersendiri sedan gkanPanitia Pemeriksa Barang hanya memeriksa setelah pekerjaan selesat ; Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan Barang ditanda tangani kemudiankita laporkan kepada Pimpinan ; Bahwa degan adanya proyek yang sudah selesai tetapi kemudian rusakbukan merupakan tanggung jawab Panitia Pemeriksa Barang oleh karenaPanitia Pemeriksa Barang tidak mempunyai ke wenangan
199 — 243
Rekonpensi;Bahwa kemudian akibat kelalaian dan kesewenang wenangan TergugatRekonpensi TIDAK melantik PUK SP KEP SPSI PT FI hasil Musnik VIII(Tergugat Il konvensi) bahwa secara melawan hukum Tergugat RekonpensiJUSTRU menerbitkan suratkeputusan yaitu:a. Surat Nomor KEP.270/PC.SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017 tertanggal14 September 2017 Tentang Keabsahan penyelenggaraan Musnik VIIIPUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia;b.
1220 — 1158
akanhentikan penyidikan itu oleh karena itu apa yang disodorkankepada ahli yang terkait hal hal yang sesuai dengan bidangnyamisalnya kata kata penghinaan itu bagaimana ahli itumenentukan, jadi tidak bisa juga kemudian seorang ahli bahasamenilai secara keseluruhan unsur delik itu, kembali juga dalamhal ini dimungkinkan didalam proses penyidikan itu ada gelarperkara , bisa dimohonkan itu justru satu hal yang salingmengontrol sebenarnya, pada akhirnya kemudian kita bisamenghindari adanya kesewenang wenangan
43 — 10
14 November 2011, Komisioner Komnas Ham RItelah datang ke Medan (Lokasi Jalan Jati Medan) sebagai tindakkankonkrit atas pengaduan Penggugat dan warga lainnya, untuk melihatdan mendengarkan/ berdialog secara langsung pokok permasalahanyang sedang di hadapi Penggugat dan Warga Lainnya yang menjadikorban kesewenang wenangan Para Penegak Hukum di KotaMedan dan Komisioner Ham RI menemukan adanya kejanggalan kejanggalan terkait Eksekusi yang telah dilakukan pada tanggal 27Juni 2011 dan sebahagian rumah
421 — 2175
., Bahwa kewenangan Praperadilan sebagaimana diatur dialam KUHAP yakniketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP, dimana terhadapobjeknya telah ada perluasan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi,dengan dasar sepanjang menyangkut pengurangan hak asasi dapatdiajukan sebagai objek Praperadilan untuk menjaga supaya tidak terjadipelanggaran dan kesewenang wenangan terhadap hak azasi manusia yangharus dijunjung tinggi oleh suatu suatu bangsa yang bermartabat;Bahwa Tertangkap Tangan merupakan pengecualian
3146 — 8050
PN.Jkt.SelHal ini sebagaimana diakui oleh Pemohon dalam permohoannya padaBagian Dasar Hukum Permohonan Praperadilan halaman 1 sebagaiberikut:Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan sesuai dengan ketentuanPasal 77 huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (KUHAP'), yang mana obyek praperadilan telah diperluasberdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor21/PUUXII/2014 tanggal 28 Oktober 2014Berdasarkanan hal tersebut, maka oleh karena Pemohon telah mengakuibahwa wenangan
penyitaan.Hal ini sebagaimana diakui oleh Pemohon dalam permohoannya padaBagian Dasar Hukum Permohonan Praperadilan halaman 1 sebagaiberikut:Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan sesuai dengan ketentuanPasal 77 huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (KUHAP'), yang mana obyek praperadilan telah diperluasberdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor21/PUUXII/2014 tanggal 28 Oktober 2014Berdasarkanan hal tersebut, maka oleh karena Pemohon telah mengakuibahwa wenangan
SAUT TARULITUA SIMAMORA,
Termohon:
1.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
2.KEJAGUNG R.I. Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA,
121 — 21
Bahwa tindakan yang lain atau salah dan keliru atau bertentangandengan ketentuan peraturan dan atau perundangan yang berlaku yangdilakukan oleh penyidik dan/atau penuntut umum tidak dapat dibiarkantanpa adanya suatu koreksi dan atau pengujian terhadap suatukeabsahan, jika kesalahan atau kekeliruan atau pelanggaran tersebutdibiarkan, maka akan terjadi kKesewenang wenangan yang jelasjelasakan mengusik rasa keadilan secara berkelanjutan;22. Bahwa penetapan status seseorang sebagai Tersangka (Ic.
Terbanding/Tergugat I : Pokja Pemilihan LI Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh
Terbanding/Tergugat II : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Aceh
Terbanding/Tergugat III : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Aceh
Terbanding/Tergugat IV : Pengguna Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Aceh
Terbanding/Tergugat V : Inspektorat Aceh sebagai APIP pada Tender Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Sumber Dana APBD
Terbanding/Tergugat VI : Gubernur Aceh
Terbanding/Turut Tergugat : PT Putra Ananda
134 — 108
2019 yang pada pokoknyamenyatakan persyaratan kualifikasi penyedia untuk pekerjaan konstruksisebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertuang dalam standar dokumenpemilihan yang tercantum didalam lampiran IIl yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini , yang dalam hal iniTindakan Tergugat dengan jelas Melampaui Wewenang,mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenangwenang dalammengevaluasi kualifikasi laporan keuangan perusahaan Penggugat(PT.HARUM JAYA) ;Bahwa kesewenang wenangan
143 — 53
Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan olehpara Terdakwa telah merugikan Bank Permata .Bahwa didalam memeriksa dan mengadiliperkara ini, secara umum tujuan Majelis adalahuntuk menjaga keseimbangan antara kepentinganhukum, kepentingan umum dan kepentingan wmiliter .Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetaptegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungiwarga masyarakat dari kesewenang wenangan terdakwa.Sedangkan menjaga kepentingan militer dalam artimendukung
107 — 42
Unsur Dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri, orang lainatau suatukorporasi,menyalahgunaka nke wenangan,kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukanMenimbang, bahwa kata dengan tujuan dalam perumusan Pasal 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsimengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehngga makna dari unsurim adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendin, menguntungkan orang lain, ataumenguntungkan korporasi, dan
Terbanding/Penggugat : PT Lippo Karawaci Tbk
174 — 133
Hakim Pengadilan Tingkat Bandingmenyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan KesimpulanMejelis Hakim tingkat pertama tersebut dengan alasan dan pertimbanganhukum sebagaimana pertimbangan dibawah ini :Menimbang, yang menjadi obyek gugatan adalah tentang perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding/semula Tergugat dengan dalilpokok menurut Penggugat/ Terbanding selaku pembeli energy listrik daritergugat atau Pembanding telah mengalami kerugian yang besar atas tindakankesewenang wenangan
84 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 91PK/Pid.Sus/2009(quod non), ada kerugian negara Pemkot Tarakan,Orang orang yang memberi' perintah tersebut yangharus DIHUKUM" dan menanggung kalaupun (quod non)ada kerugian negara dimaksud, bukan hanya PemohonPK yang menjadi KORBAN" kesewenang wenangan dan"PENDZOLIMAN" oleh aparat penegak hukum sendiri;2.2x1;2.2.Berdasarkan pertimbangan dan putusan JudexFacti pada halaman 456 Nomor405/Pid.B/2004/PN.Tarakan antara lainmenyebutkan: Menimbang, bahwa dari keterangansaksi saksi dan keterangan Terdakwa