Ditemukan 1753 data
311 — 146
Duta Besar Jerman untuk Indonesia, (iv) Sekretaris Kedutaan Besar Repubik Federal Jerman untuk Indonesia; dan (v)Pemerintah Republik Indonesia cq.
AJI RAHMADI, SH.MH
Terdakwa:
1.IRWIN alias VIRGA
2.TOMY NOFRIANSAH, S.Pi
183 — 84
Mahkamah KonstitusiNomor 25/PUUXIV/2016 yang menyatakan kata dapat dalam pasal 2 ayat(1) dan pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Repubik
OE MIAUW LING
Tergugat:
LURAH LONTAR, KECAMATAN SAMBIKEREP, KOTA SURABAYA
Intervensi:
1.PT. INTILAND GRANDE
2.Drs. BAMBANG SURYANTO, MM. Msi
3.TRI MULYO
4.H. SLAMET MOENADI
113 — 68
Padapasal 2 (UUPA) Undangundang Pokok Agraria mengharuskan pemerintahuntuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Repubik Indonesia;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan adalah pemilik objeksebidang tanah bekas hak yasan yang terletak di Kelurahan Lontar, KecamatanSambikerep, Kota Surabaya sesuai Petok D / Buku Letter C Nomor : 774 Persil37,Kelas S.I luas 640M2 dan Persil 49 Kelas D.II luas 10.390 keduanya tercatatatas nama Saleh, dimana Penggugat memperoleh objek tanah tersebut dengancara
560 — 198
Surat kepada Penggugat tertanggal 24 Maret 2015pada pokoknya menyebutkan agar tidak menimbulkanmulti tafsir (penafsiran yang berbedabeda) bagi parapihak yang berperkara, anggota, pengurus, kader partaiGolkar, maupun pemerintah dalam hal ini KementerianHukum dan HAM Repubik Indonesia, bahwa pendapatyang berbeda diantara anggota Majelis Mahkamahyaitu Muladi dan H.A.S Natabaya dengan Djasri Marindan Andi Mattalatta yang dituangkan secara tertulisdidalam putusan Mahkamah Partai bukan merupakanisi amar
91 — 49
Perkara No.71/Pid.Sus.TPK/2016/PN.BglMenimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair, makaselanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo.Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Repubik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
167 — 137
Berdasarkan uraian hukum butir 3 a b, c di atas, gugatan Para Penggugatmohon dinyatakan Niet Ontvankeljik Verklaard ;Berdasarkan uraian dalildalil eksepsi Tergugat diatas, Tergugat mohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa danmengadili perkara ini agar mempertimbangkan dalildalil eksepsi Tergugatdiatas, khususnya dengan memperhatikan Yurisprudensi Tetap MahkamahAgung Repubik Indonesia No. 217.K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970yang menyatakan : e Apabila dalam suatu gugatan
183 — 84
Embong Kaliasin atas nama KotamadyaSurabaya ;Bahwa mencermati pokok permasalahan gugatan PENGGUGAT, sertamemperhatikan Ketentuan Paal 53 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 junctoUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan SEMA Repubik Indonesia Nomor 2Tahun 1999, ditegaskan dan diatur bahwasanya terhadap suatu Beschiking yangditerbitkan suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, apabila ada pihak yangmerasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya suatu Beschiking tersebut, yangbersangkutan dapat mengajukan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : S.ARNOLD SIAHAAN, SH
250 — 89
Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS ) Nomor 22 Tanggal 15 Juni 2010;
- 1 (satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS Luar Biasa ) Nomor 127 Tanggal 27 Mei 2013;
- 1 (satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS Luar Biasa ) Nomor 98 Tanggal 13 Oktober 2014;
- 1 (satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS Luar Biasa ) Nomor 50 Tanggal 27 Augustus 2015;
- 1 (satu) Set Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman Repubik
DEDDI DILIYANTO, SH
Terdakwa:
AMIRULLAH
147 — 87
dapat dalampasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahHalaman 273 dari 324 halaman Putusan No. 10/Pid.SusTPK/2018/PN Mtrdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2001 Nomor 134 , Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Repubik
Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 25/PUUXIV/2016 yang menyatakan kata dapat dalampasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2001 Nomor 134 , Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Repubik
Terbanding/Penuntut Umum I : HADEMAN, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : SYAFRUDDIN, SH
190 — 94
Mahkamah Konstitusi Nomor25/PUUXIV/2016 yang menyatakan kata dapat* dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan denganUndangUndang Dasar Negara Repubik
DR. Drs. HR. Prabowo Surjono SH.MH
Tergugat:
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Intervensi:
PT. MAKAELSA. Diwakili oleh IR. YOYONG HARTONO dan NONO SAMPONO
346 — 203
Tanggal 14Desember 2010 No. 00214/2010, Luas 210.184 M2, atasnama Yayasan Fatmawati; (fotokopi dari fotokopi);Sertipikat Hak Pakai Nomor 198/Cilandak Barat, 27 Mei2011, Surat Ukur Tanggal 19 Mei 2011 No.00122/Cilandak Barat/2011, Luas 135.574 M2 atas namaPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q.KEMENTERIAN KESEHATAN; (fotokopi dari fotokopi);Sertipikat Hak Pakai Nomor 82 sisa/Cilandak Barat, 19September 1990, Surat Ukur Tanggal 14 Desember 2010No. 00214/2010, Luas 210.184 M2, atas namaDEPARTEMEN KESEHATAN REPUBIK
221 — 99
Nomor 1/Mangunjaya dan HGU Nomor 20/Bantargadungharuslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dengan demikian Tergugat Vberkewajiban untuk menyerahkan kembali dua bidang tanah tersebut kepadaPenggugat dalam keadaan baik dan kosong; Menimbang, bahwa oleh karena semua rangkaian proses yang dilakukan olehTergugat dan Tergugat Il untuk memperoleh perpanjangan HGU Nomor1/Mangunjaya dan HGU Nomor 2/Bantargadung telah dinyatakan melawan hukummaka Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Repubik
475 — 518
Marga Setipuritama, Akta No. 22, tanggal 21Juli 2016, yang dibuat di hadapan Wiwik Condro, SH, Notaris di Jakarta, P16.Fotocopi Lampiran Notulensi Rapat Pembahasan Anggaran Ruas Jalan TolBatang Semarang, tertanggal 14 Februari 2013, dengan biaya pengeluarandari PEMOHON adalah Rp. 18.237.729.206, (delapan belas milyar dua ratustiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enamrupiah) Dan Peraturan Menteri Keuangan Repubik Indonesia Nomor58/PMK.02/2008, P17.1.Fotocopi Audit Independen
RUMONDANG MANURUNG,SH
Terdakwa:
1.JONY Alias ALONG
2.RIDOWAN SALEH NASUTION Alias TOMMY WIGUNA
190 — 1387
Membawa keluar negeri adalah kegiatan pembawaan uangsecara fisik melewati wilayah kepabean Repubik Indonesia ;j. Mengubah bentuk adalah perbuatan yang mengakibakanterjasinya perubahan suatu benda seperti perubahan struktur ,volume, Massa, unsur, pola suatu benda ;k. Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga adalahTransaksi yang menghasilkan terjadinya perbuatan suatu hartakekayaan termsuk uang atau surat berharga tertentu menjadi matauang atau surat berharga lainnya ;I.
S.ARNOLD SIAHAAN, SH
Terdakwa:
DADANG TAHYA, Ir.
393 — 92
Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS ) Nomor 22 Tanggal 15 Juni 2010;
- 1 (satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS Luar Biasa ) Nomor 127 Tanggal 27 Mei 2013;
- 1 (satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS Luar Biasa ) Nomor 98 Tanggal 13 Oktober 2014;
- 1 (satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS Luar Biasa ) Nomor 50 Tanggal 27 Augustus 2015;
- 1 (satu) Set Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman Repubik
PT. Perkebunan Nusantara III Persero
Tergugat:
PT. Bumi Madu Mandiri
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Kab Way Kanan.
2.PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
255 — 179
A;26.Fotokopi Print out Putusan Mahkamah Konstitusi Repubik Indonesia Nomor48/PUUX1/2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP.16.B;27.Fotokopi sesuai dengan aslinya Kajian Potensi Kehilangan Pendapatan yangdisusun KJPP Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan RekanKJPP MBPRU pada tahun 2014 sampai dengan 2021, selanjutnya padafotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda P.17.
A;Fotokopi Print out Putusan Mahkamah Konstitusi Repubik IndonesiaNomor 48/PUUXI/2013, selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberitanda TT.Il. 8. B atau P.16. B;Fotokopi sesuai dengan aslinya Kajian Potensi Kehilangan Pendapatanyang disusun KJPP Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun danRekan KJPP MBPRU pada tahun 2014 sampai dengan 2021, selanjutnyapada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.II. 9. A atau P.17.
736 — 392
Putusan Mahkamah Agung Repubik Indonesia, No. 231 K/Pdt.Sus/2011, tertanggal 12 Januari 2012 yang kaidah hukumnyamenyatakan sebagai berikut :Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 70 UndangUndang No. 30 Tahun 1999 ditegaskan bahwa ketentuana s/d c harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan;Oleh karena alasan pembatalan Pasal 70 UndangUndangNo. 30 Tahun 1999 tidak dibuktikan dengan putusanPengadilan, maka permohonan pembatalan/gugatan tidakterbuktiC.
213 — 98
.;13.Bahwa ketentuan pasal 139 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 ,tentangKepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang : piutangyang nilainya tidak ditetapkan, tidak pasti, tidak dinyatakan dalammata uang Repubik Indonesia atau sama sekali tidak ditetapkandalam uang, wajib dicocokan sesuai dengan nilai taksirannya dalammata uang Republik Indonesia14.Bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas No. 11/GugatanHalaman 115 dari 221 Putusan Nomor 08/G.lain lain/2016/PN.
149 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundangundangan; (Bukti P5);15.Fotokopi Surat Nomor 252/DPAPHI/III/2015, tertanggal 18 Maret 2015Permohonan Peninjauan Kembai Peraturan Bersama Tentang Tata CaraPenyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan;(Bukti P6);16.Fotokopi UndangUndang Repubik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentangKementerian Negara; (Bukti P7);17.Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomro 23 Tahun 2014 tentangPemerintah
HARIS WIDIASMORO ATMOJO, S
Terdakwa:
JIM HERMAN BIN HERMAN
223 — 313
(KamusBesar Bahasa Indonesia, edisi kedua, cet , Balai Pustaka Jakarta, 1991, hal391);Halaman 116 dari 153 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN SitMenimbang, bahwa dalam ketentuan Undangundang Repubik IndonesiaNomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 7 tahun1992 tentang Perbankan, Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan Bank Umum adalahbank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional dan atau berdasarkanprinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintaspembayaran dan