Ditemukan 1720 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : therik tomori thibri tenri theon thori teori theri thoriq therry theory theora theoria thepri thenri
Pengadilan PN BENGKULU Perdata
Register : 30-01-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Bgl
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat:
AGUS BUDI UTOMO
Tergugat:
1.PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk CABANG BENGKULU
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu
3.ERLANGGA WIJAYA
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma
2.Notaris JULIWATI SIAGIAN
86 — 39
  • diwujudkan di dalam putusan Hoge Raadtanggal 31 januari 1919 yang dikenal dengan Arrest Lindenbaumversus Cohen;Dalam putusan Hoge Raad yang dikenal dengan Arrest Dokter Gigi(Hoge Raad 17 Januari 1958) dimana dipertimbangkan, bahwa suatuperbuatan melawan hukum apabila norma yang dilanggar oleh sipelakutersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum dari orangyang melanggar tersebut, serta tidak ada alasan perbuatan melawanhukum, paham tersebut dikenal dengan teori Relativitas atauschulznorm Theori
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 13-02-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 26 Juni 2018 — Penuntut Umum:
JOHANSEN S. PARLINDUNGAN, SH.
Terdakwa:
MARKUS HURANG, ST
102 — 22
  • Vorstellings theori (teori membayangkan).
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 22-02-2021 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 21-06-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 15/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 18 Juni 2021 — Penggugat:
1.DAVID DINAMIANTO
2.THESIA YOMALITA
3.MOH.ILHAM EL SUTHONUGRAHA
4.TEREY NATA
5.BARNITA
6.FANESCA DEVITA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN
212 — 145
  • Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 1991, Angka V Poin 3serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui PutusanNomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor : 41K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994, dan Putusan Nomor : 270 K/TUN/2001tanggal 4 Maret 2002 yang pada pokoknya memuat mengenai penghitunganbatasan tenggang waktu pengajuan gugatan menggunakan teori pengetahuan(Vernemings theori) yaitu bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung (nonadressat
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 08-06-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penggugat:
PT ANGKASA PURA diwakilli Muhammad Awaluddin
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
351 — 194
  • Surat Edaran MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 1991, Angka V Point 3 sertaYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor : 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10Nopember 1994, dan Putusan Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 yangpada pokoknya memuat mengenai penghitungan batasan tenggang waktupengajuan gugatan menggunakan teori pengetahuan (Vernemings theori) yaitu bagipihak ketiga yang tidak dituju langsung (non adressat
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 10-03-2015 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 05/G/2015/PTUN-SMD
Tanggal 13 Agustus 2015 — PT BUMI ENERGY KALTIM; melawan - BUPATI PENAJAM PASER UTARA; - PENAJAM PRIMA COAL (Tergugat II Intervensi 1); - PT ENERGY PENAJAM MANDIRI (Tergugat II Intervensi 2);
121 — 37
  • Dengan demikian teori yang digunakan dalampenghitungan tenggang waktu dalam sengketa a quo berdasarkan teori pengetahuan(Vernemings Theori) dan kepentingannya dirugikan.Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi dan 2 mendalilkanbahwa gugatan telah lewat waktu karena Penggugat telah mengetahui objek sengketaa quo pada tanggal 9 Desember 2014 sejak surat keputusan a quo tersebut diterbitkantertanggal 9 Desember 2014 (vide Bukti P41=T.10=T.IL.Inv113=T.IL.Inv213b);Menimbang, bahwa setelah Majelis
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Umum Penganiayaan
Register : 14-09-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PN GIANYAR Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin
Tanggal 9 Januari 2017 — Penuntut Umum : 1.I WAYAN GENIP,SH. 2.I KETUT SUDIARTA,SH 3.I NYOMAN SUGIARTHA,SH. 4.I NENGAH ASTAWA,SH 5.I GUSTI NGURAH ANOM SUKAWINATA,SH. Terdakwa : I DEWA PUTU NGURAH,S.E., Alias DEWA SARAF
138 — 301
  • dan antara paraterdakwa terdapat adanya kesadaran untuk bekerja sama sebagaimanaditentukan menurut pandangan DOKTRIN, HOGE RAAD BELANDA danPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, danyang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dalam perbuatanterdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdan bertitik tolak dari asas Negatif Wetlijke Theori
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 03-05-2018 — Putus : 05-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 5 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. BRIAN ANJAT SENTOSA, diwakili ZENI HANDAYANINGRUM
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
328 — 371
  • mengetahui kepentingan yangHalaman 165 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/ PTUN.SVUDdirugikan berdasarkan surat dari kepolisian, dikarenakan dalam pertimbangan iniMajelis Hakim menilai rangkaian pemanggilan di Kapolda Kalimantan Timur adalahsuatu upaya hukum tanpa mengetahui kepentingan penggugat akan dirugikan,dikarenakan terlihat dari faktafakta hukum diatas ada upaya penggugat agarberkoordinasi dengan para pemegang Izin namun terjadi deadlock danberdasarkan teori pengetahuan (Vernemings Theori
Pengadilan PN SEKAYU Perdata Tanah
Register : 13-12-2012 — Putus : 03-12-2013 — Upload : 30-06-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.Sky
Tanggal 3 Desember 2013 — PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN -lawan- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
56 — 24
  • maka sebagai rujukan utamanya adalahperjanjian perbatasan atau dokumen hukum yang dibuat oleh para pihak ketikadulu bersamasama melakukan survei dan pemetaan batasbatas wilayah; dandalam perkara ini telah ada dokumen kesefakatan ditandatangani antara PihakPenggugat dengan Pihak Tergugat V dan ada Peta Topografi tahun 1926 sebagaiacuan / rujukan kedua belah pihak yang bersengketa untuk menentukan BatasWilayah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan PemerintahKabupaten Musi Banyuasin;Bahwa Theori
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Umum Pembunuhan
Register : 11-04-2016 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 73/Pid. B/2016/PN. Pbm
Tanggal 20 Juni 2016 — ABU SALIM bin MANADI
144 — 38
  • Teori kehendak (wills theori) dari Von Hippel mengatakan bahwa opset itusebagai de will atau kehendak dengan alasan karena tingkah laku(handeling) itu. merupakan suatu pernyataan kehendak yang manakehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formaleopset) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana olehundangundang;2.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-06-2014 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 13/Pid.TPK/2014/PN.TK
Tanggal 11 Juni 2014 — - Berti Astuti, S.H., M.M. Binti Ibrahim
124 — 36
  • Teori Kehendak (Wills theori), dan b. Teori Pengetahuan(voorstellingstheori);Menimbang, bahwa Teori Kehendak mengajarkan kesengajaan adalah kehendakyang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, sedangkan Teori Pengetahuanmengajarkan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsurunsur yang diperlukan menurut rumusan undangundang;Dalam teori kesengajaan dikenal pula sebagai Opzet (kesengajaan) dalam tiga bentukyaitu : a. Opzet sebagai tujuan (doel) ; b.
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Khusus
Register : 02-02-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 18-04-2021
Putusan PN UNAAHA Nomor 25/Pid.B/LH/2021/PN Unh
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
1.GIDEON GULTOM, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.Aguslan, S.H.
4.Marwan Arifin, S.H.
5.FITRIANI HASAN, SH.
6.Syahrianto Subuki, SH
7.Putri Dewinta Yusuf, S.H.
8.ARBIN NU'MAN, SH
9.ANDI HERNAWATI, S.H.
10.IRWAN BAHARUDDIN, SH
11.Nuria Mentari Idris, S.H.
Terdakwa:
Andi Uci Abdul Hakim
444 — 223
  • Secara teoritis kesengajaan tidak hanya merupakan kehendak(willens theorl) namun juga dapat berarti mengetahui (Voor stelling theori). Jadikesengajaan terkait dengan kehendak atau pengetahuan pelaku akanperbuatan yang dilakukan;Menimbang, bahwa dalam teori yang jamak diikuti ahli hukum, ada 3(tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:1. Kesengajaan dengan tujuan (opzet als oogmerk) adalah perbuatan yangdilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan sipelaku;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 02-08-2017 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 2 Agustus 2017 — IKE WIJAYANTO
203 — 218 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelis Peninjauan Kembali sebagaipengemban kedaulatan hukum harus dapat melakukan fungsi pengawasan yuridis.Disamping itu pula Hakim/Mahkamah Agung wajib mencari, menemukan danmenerapkan perundangundangan yang tepat berdasarkan kebenaran dan rasakeadilan, in heren, tidak terpisahkan dan melekat pada fungsinya serta sesuaidengan theori dan praktek Pengadilan, bahwa hakim harus melakukan hakmenguji formil maupun materiil terhadap hukum dan perundangundangan yangakan diterapkannnya, demi tegaknya hukum
Pengadilan PN MAJALENGKA Pidana Umum Pemerasan dan Pengancaman
Register : 10-12-2013 — Putus : 15-04-2014 — Upload : 02-04-2015
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 297/Pid.B/2013/PN.Mjl
Tanggal 15 April 2014 — 1.H.ENTIS SUTISNA bin KAYAN 2.GUGUN GUNARI, ST bin IHIN SOLIHIN
94 — 12
  • bersamasama dengan pertimbangan dalam pembuktian unsurunsur hukumdalam pasal yang didakwakan, maka Majelis Hakim memandang pembelaan Penasihat Hukumpara Terdakwa tersebut semuanya harus dinyatakan ditolak.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum semuanyatelah terpenuhi menurut hukum sebagaimana diuraikan di atas, dengan bertitik tolak dariketerangan para saksi, dan keterangan para Terdakwa serta sejalan dengan ketentuan Pasal 183KUHAP dan telah memenuhi asas Negative Wetlijk Theori
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 13-02-2018 — Putus : 02-07-2018 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 2 Juli 2018 — Penuntut Umum:
JOHANSEN S. PARLINDUNGAN, SH.
Terdakwa:
A. BAMBANG EKO P, S.Sos
96 — 19
  • Si.A mengarahkan pistol kepada B,kemudian menembak B. maka disini dapat dikatakan bahwa Asengaja menembak B, apabila A benarbenar menghendaki kematianB.Vorstellings theori (teori membayangkan).Menurut Frank bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendakisuatu. suatu akibat; manusia hanya dapat menginginkan,mengharapkan atau membayangkan (voorstellen) kemungkinanadanya suatu akibat;Adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatutindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan oleh
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-06-2010 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN SERANG Nomor 70 / Pid.B / 2010 / PN.Srg
Tanggal 17 Juni 2010 — Ir. SUTRISNO
139 — 43
  • Krakatau Steel3Bahwa dalam theori ilmu ekonomi maka nilai sisa yang telahditetapkan dari awal dalam kontrak disebut nilai sisakini, sedang apabila disebut pada akhir kontrak adalahnilai sisa kini ;Bahwa apabila nilai sisa sudah ditetapkan sebesar 15 % padaawal kontrak tahun 2000, maka berdasarkan theori atauhukum ekonomi pada akhir kontrak tahun 2005 otomatismenjadi 35 %;Bahwa pada oprinsipnya sesuai dengan ketentuan PrinsipStandart Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 30 butir amenyatakan bahwa apabila
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 30-01-2020 — Putus : 04-05-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 4 Mei 2020 — Penuntut Umum:
AMRIZAL R. RIZA, S.H.
Terdakwa:
AKTUR Bin ARIFIN S.
118 — 58
  • Moelyatno, SHdalam bukunya Azasazas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta tahun 2000,menyatakan bahwa dalam teori tentang kesengajaan dikenal dua aliran yaitu :a) Teori Kehendak (Willtheor);b) Teori Pengetahuan (Voorstellingstheor);Menimbang, bahwa menurut Wil/theori, kesengajaan adalah kehendak yangdiarahkan pada terwujudnya perbuatan sedangkan menurut teori pengetahuan,kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsurunsur yangdiperlukan menurut rumusan wet.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-02-2012 — Putus : 11-05-2012 — Upload : 18-06-2012
Putusan PN PADANG Nomor 4/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 11 Mei 2012 — Ir. A F R I Z A L
103 — 21
  • AFRIZAL,sebagaimana hakikat teori rehabilitasi, teori detterence, dan doel theori.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 12-12-2019 — Putus : 21-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 21 April 2020 — Penuntut Umum:
FRANGKY TICOALU, S.H.
Terdakwa:
LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN
153 — 77
  • Moelyatno, SHdalam bukunya Azasazas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta tahun 2000,menyatakan bahwa dalam teori tentang kesengajaan dikenal dua aliran yaitu :a) Teori Kehendak (Willtheon);b) Teori Pengetahuan (Voorstellingstheon);Menimbang, bahwa menurut Wil/theori, kesengajaan adalah kehendak yangdiarahkan pada terwujudnya perbuatan sedangkan menurut teori pengetahuan,kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsurunsur yangdiperlukan menurut rumusan wet.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 17-12-2013 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 448/Pid.Sus/2013/PN.PL.R
Tanggal 3 Juli 2014 — GELORA SINURAYA
177 — 38
  • mengetahui, setelah dapatdibuktikan adanya unsur kesengajaan, dalam Ilmu Hukum Pidana mengenal 3(tiga) corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau derajat bentukkesengajaan sebagai berikut:Kesengajaan sebagai maksud (oopzet als oogmerk) untuk mencapai suatautujuan (dolus directus);Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzin ataunoodzakelijkheidbewustziijn);Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwardelijkopzet).617Bahwa sehubungan dengan penerapan theori
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 14-08-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 14 Agustus 2017 — H.M. RUSLI ZAINAL
365 — 319 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hakim Anggota berpendapatpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umumpada Komisi Pemberantasan Korupsi ditolak.Bahwa pendapat tersebut telah sesuai dengan teori Reintegrasisosial atau pemulihan hubungan dengan = masyarakat(mengintegrasikan kembali pelanggar hukum dengan masyarakat)dan penegakan hukum merupakan suatu sistem bertujuan untukrehabilitasi ataupun resosialisasi (utilitarian theori) Dalam konteks diIndonesia teori reintegrasi sosial merupakan perkembangan yangmenggambarkan peradaban