Dan atas kejadian tersebut korban merasa dirugikan karena tidak dapatmenggarap lahan yang diakui miliknya.Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.C/2020/PN PyaPasal yang dilanggar : Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 51Prp tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasa yang sah Jo.

Pramo disuruh kerumah Penggugat karena objek sengketatelah digadaikan pada Penggugat sejak tahun 1971 1972;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa SuratPelaporan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Pemilik Atau Kuasanya yangmana dalam surat tersebut sebagai pelapornya adalah P. Pramo yangmengajukan Hak Garap dikarenakan P Pramo sejak tahun 1939 telahmemakai objek sengketa tersebut, sehingga kelurlah SuratKetetapan sebagimana bukti T.3. yang menerangkan P.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Zailani Bin alm Abdul Aziz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zailani Bin alm Abdul Aziz oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 30 (tiga puluh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

ButarButar selaku Kepala Desa menyatakanmencabut tanda tangannya sebagaimana tertuang dalam SuratPernyataan tertanggal 09 September 2013;13Menimbang, bahwa unsur dari pasal yang dikenakan pada Terdakwa,yakni Pasal 6 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 51 Prp 1960 tentangLarangan Pemakaian Tanah Tanpa ijin yang berhak atau kuasanya, ialah:1)Barang siapa,Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalahsubjek hukum, adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukumyang dapat dipertanggungjawabkan

BUSTY AMIN yang memilikitanah yang luas termasuk tanah a quo terletak;Bahwa dengan berjalannya wakitu masih dalam tahun 2017 sekitar 1(satu) bulan yang lalu sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan NegeriMempawah tanpa ada penyerahan atau tanpa seijin dan sepengetahuanPenggugat pemilik sah tanah a quo, Tergugat dengan sengajamembangun pondasi rumah di atas tanah a quo;Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No. 51Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhakatau

KemudianTergugat Dalam Rekonvensi membuat laporan di Kepolisian Resort Serangdengan laporan Polisi Nomor LPB/461/V/2012/SPK, tanggal 9 Mei 2012 atastuduhan dugaan tindak pidana terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi yaitu :Memakai tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah sebagaimanadaiatur dalam Pasal 6 ayat 1a Undang Undang Nomor 51 tahun 1960 tentanglarangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;Bahwa atas laporan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut PenggugatDalam Rekonvensi menjalani

Menyatakan Terdakwa Ilham alias Awang tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 6 ayat (1)huruf a UndangUndang RI Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentangLarangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya ;2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penyidik ;3. Memulihnkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukandan harkat serta martabatnya ;4. Membebankan biaya perkara pada Negara ;Hal. 11 dari 16 hal. Put.

Oleh karena Terbanding telah menguasai dan memanfaatkan tanahsengketa a quo tanpa ijin, maka Terbanding telah melanggar ketentuanPasal 2 Undangundang Nomor 51 PRP Tahun 1960 (vide bukti P7)yang mengatur bahwa pemakaian tanah tanpa ijin adalah perbuatanyang dilarang dan dapat diancam dengan hukuman pidana;Dengan tidak dipertimbangkannya bukti Pembanding yang menentukan (videbukti P1, P2 dan P7), maka Judex Factie telah memberikan pertimbanganhukum yang tidak lengkap (onvoldoende gemotiveerd), sehingga

OlehKarena sudah jelas dan terang in casu penguasaan obyek sengketa yangdilakukan oleh Para Tergugat adalah berasal dari tindak kekerasan/perampasan/penguasaan secara paksa yang diatur dalam Undang UndangNomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa ljinyang berhak atau kuasanya, dalam Pasal 2 UU Nomor 51 Tahun 1960berbunyi : Bahwa semua pemakaian tanah tanpa ijin dari yang berhak ataukuasanya adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidanajuncto ketentuan Pasal 385 Kitab UndangUndang

Nasron dan 2.Istiqomah, maka apabila landasan hak yang dipakai oleh Para Penggugattersebut beralasan secara hukum maka harusnya Para Penggugat menempuhhal 13 dari 25 hal Put.No.554/Pdt/2015/PT.SMGupaya hukum dengan melaporkan hal tersebut kepada Pihak berwayjibberdasar ketentuan Pasal 2 jo Pasal 6 Undangundang No.51 PRP 1960Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin. Sehingga dengan adanyaupaya hukum tersebut akan membuktikan siapakah yang berhak atas Tanahtersebut??!!!...

099/SP.AP/X/2015 Perihal: Somasi tertanggal 22 Oktober 2015 dan SuratNomor: 005/SP.AP/I/2016 Perihal: Somasi II tertanggal 18 Januari 2016;Bahwa oleh karena TERGUGAT II tidak mengindahkan somasi PENGGUGAT,maka PENGGUGAT melaporkan perbuatan TERGUGAT II dan kawankawankepada Kepolisian Daerah Kalimantan Timur sebagai perbuatan pidanasebagaimana dimaksud dan diancam dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 KUHPidana atau Pasal 6 ayat (1) huruf (6) UndangUndang No. 51PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin Yang BerhakAtau.

Memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b UndangUndang No. 51 PRPtahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang BerhakAtau Kuasanya Jo.

oleh karena semua unsur dari Pasal 6 ayat (1) hurufa UndangUndang Nomor 51/PrP/1960 tidak terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kuasa Penuntut umum;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keteranganTerdakwa serta barang bukti, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah nyataterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya yakni Larangan pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhakatau kuasanya sebagimana dalam dakwaan Penyidik yaitu melanggar Pasal 2 jopasal 6 ayat (1) huruf a dari UU RI No.51/PRP Tahun 1960Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan halhal yangdapat menghapus sifat melawan hukum maupun kesalahan pada diri Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaselanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pidana mana yang paling tepatakan diterapkan pada diri Terdakwa;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pidana

Bagiyang memakai tanah selain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20diselesaikan menurut ketentuan Pasal 4 UU Nomor: 52 Prp Tahun 1960Tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanyadengan implikasi khusus dalam Undangundang ini ialah mereka bukannyaharus diganti, tetapi malah dapat di tuntut pidana. Ketentuan ini semuadiabaikan oleh terdakwa H. ABDUL HAFID ACHMAD Bin ACHMAD BupatiNunukan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah maupun saksi H.

Bagi26yang memakai tanah selain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20diselesaikan menurut ketentuan Pasal 4 UU Nomor: 52 Prp Tahun 1960Tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanyadengan implikasi khusus dalam Undangundang ini ialah mereka bukannyaharus diganti, tetapi malah dapat di tuntut pidana. Ketentuan ini semuadiabaikan oleh terdakwa H. ABDUL HAFID ACHMAD Bupati Nunukanselaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah maupun saksi H.

Penggugat sebagai terperiksa dan telah pula padanyaditunjukkan alas hak pelapor berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor1/KP berdasarkan pemberitahuan perkembangan penyidikan tanggal 30Januari 2014 (akan dibuktikan dalam pembuktian tergugat ii intervensi),berdasarkan hal tersebut maka gugatan penggugat telah melampaui waktupengajuan gugatan selama 3 tahun;Selain itu pada tanggal 16 Mei 2013 telah pula dilayangkan surat somasioleh kantor hukum a&r kepada sdr TJANDRA JAYA in casu Penggugatterkait pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya, didalamsurat tersebut telah pula disebutkan alas hak kepemilikan Tergugat IIIntervensi in casu Perum Perumnas atas objek sengketa a quo sehinggaberdasarkan hal tersebut penggugat telah mengetahui adanya produk tatausaha negara berupa sertifikat hak guna bangunan nomor 1/KP, namunbaru pada Desember 2015 penggugat mengajukan gugatan, berdasarkanhal tersebut maka dapat dinyatakan Penggugat telah lampau waktumengajukan gugatan selama 3 tahun;Bahwa didalam

HakhakPenggugat dari Perbuatan dan Tindakan semenamena Tergugat, padatanggal 18 Agustus 2017 Penggugat membuat Laporan adanya dugaanperbuatan Pengrusakan Tanaman Kelapa Sawit yang telah berbuah denganumur tanaman lebih kurang 9 (Sembilan) tahun sebanyak 120 batangsebagaimana ketentuan Kitab Undangundang Hukum Pidana Pasal 406 joPasal 412 tentang Pengrusakan dan juga adanya Perbuatan Tindak Pidanalain sebagaimana ketentuan Pasal 385 dan Pasal 551 KUHPidana sertaadanya Tindak Pidana berupa, Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin yangBerhak, sebagaimana Undangundang No.51 PRP Tahun 1960, atas tanahmilik Pelapor kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah RiauResort Dumai:;Bahwa akibat perbuatan Tergugat, yang Merusak tanaman kelapa sawitmenggunakan Alat Berat (ecskavator) diatas tanah milik Penggugatmengalami kerugian materil dengan perincian sebagai berikut:Bahwa Tanah Penggugat seluas lebih kurang 39.800M2 yang dikuasaiTergugat dengan menggali Parit Batas Baru yang harga permeternyasebasar Rp 10.000

apabiladiterapkan pidana percobaan kepada diri terdakwa, dengan maksud terdakwa dapatmemperbaiki dirinya dikemudian hari sekaligus menjadi sarana pendidikan kepadamasyarakat dalam menghadapi peristiwa hukum yang serupa dikemudian hari;Menimbang, bahwa tentang buktibukti surat haruslah tetap terlampir dalam berkasperkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebani pulauntuk membayar biaya perkara;Mengingat ketentuan Pasal Pasal 6 huruf a UU No. 51 PRP tahun 1960 TentangLarangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin, Pasal 14a ayat (1) KUHP serta ketentuan lainbersangkutan ;1718MENGADILI:Menyatakan Terdakwa SURIATI SARAGIH Als ATIK telah terbuktimelakukan tindak pidana Menguasai tanah tanpa ijin dari yang berhak atauKuasanya ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama1 (satu)bulan ;Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwasebelum lalu masa percobaan selama 2 (dua) bulan melakukan tindak pidana ;Menetapkan bukti surat berupa :Foto

tertanggal 19 Maret 2010 dan diketahui oleh Camat Ngabangmelalui pengesahan Nomor: 593/336/PEM tanggal 8 April 2010.8.3 Bahwa tindakan Para Tergugat menguasai tanah yang bukan miliknyadengan caracara yang tidak pantas dan melanggar norma hukum yanghidup dan ada ditengahtengah masyarakat, dengan cara melakukanmanipulasi data Pemilik tanah yang sah, menjual tanpa persetujuanPenggugat hal tersebut jelas bertentangan pasal 2 PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 51 Tahun 1960tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin yang Berhak AtauKuasanya.

tertanggal 19 Maret 2010 dan diketahui oleh Camat Ngabangmelalui pengesahan Nomor: 593/336/PEM tanggal 8 April 2010.8.3 Bahwa tindakan Para Tergugat menguasai tanah yang bukan miliknyadengan caracara yang tidak pantas dan melanggar norma hukum yanghidup dan ada ditengahtengah masyarakat, dengan cara melakukanmanipulasi data Pemilik tanah yang sah, menjual tanpa persetujuanPenggugat hal tersebut jelas bertentangan pasal 2 PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 51 Tahun 1960tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin yang Berhak AtauKuasanya.

RI.Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian tanah tanpa ijin yangberhak atau kuasanya yang sah, yang diduga dilakukan oleh MALADI HASIBUAN,SE (in casu Pemohon).B. TENTANG PENYIDIKAN DAN PENETAPAN TERSANGKABahwa setelah menerima Laporan Polisi Nomor : LP/1226/IX/2018/SU/RESLBH,tanggal 04 September 2018 tersebut, selanjutnya Termohon menindaklanjuti laporandimaksud dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.

Nomor 51Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasanya yang sah, adalah sah dan telah sesuai dengan mekanisme danketentuan Hukum Acara (KUHAP) serta Peraturan Perundangundangan yangberlaku, sehingga cukup alasan bagi Yang Mulia Hakim Praperadilan untukmenolak dalildalil Pemohon.TANGGAPAN TERHADAP DALILDALIL PEMOHONBahwa sebelum Termohon menanggap!

UndangUndangNomor 1 Tahun 1961 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yangBerhak atau Kuasanya;16.Bahwa seharusnya Tergugat sebagai Pemerintan di Daerah sudahselayaknya melindungi kepentingan rakyat (Kakek dan Ibu KandungPenggugat) namun dalam kenyataannya malah menyengsarakan Penggugatyang telah berlangsung puluhan tahun dan berdampak bahwa PenggugatHal. 5 dari 19 hal.