Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 Oktober 2017 Nomor140/Pid.SusAnak/2017/PN.Mks dapat dipertahankan dan beralasan untukdikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka dibebankan untukmembayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat bandingsebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;Memperhatikan, pasal 355 ayat (1) KUHP dan UndangUndang Nomor 11tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak serta peraturan perundangundanganlain yang berhubungan dengan perkara ini :

yang ditemukan dipersidangan tersebut diatas, perbuatan Anak telah memenuhi unsurunsur dari dakwaan yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindakpidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsurunsur dari tindakpidana yang didakwakan kepada Anak;Menimbang, bahwa Anak dihadapkan ke depan dipersidangan oleh Jaksa PenuntutUmum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu dakwaan Primair Pasal 351 ayat (3)KUHPidana Jo UU No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak, Subsidair Pasal351 ayat (2) KUHPidana Jo UU No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, LebihSubsidair Pasal 359 KUHPidana Jo UU No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem PeradilanAnak;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut dihubungkan dengan bentukdakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaanPenuntut Umum yang dimulai dengan mempertimbangkan dakwaan Primair;Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.SusAnak/2016/PN RapMenimbang, bahwa berdasarkan

dakwaan primair Penuntut Umum, Anak didakwamelanggar ketentuan dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo UU No. 11 tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsurunsurnya sebagai berikut:1.

Peradilan Anak telah terpenuhi, makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaansubsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan halhalpemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana bagiTerdakwa, maka Terdakwa harus dijatunkan pidana

Peradilan Anak, serta peraturan perundangundangan lain yangberhubungan dengan perkara ini ;MENGADILI1.

Hakim tunggal tidak benarbenar mempertimbangkan Laporan PenelitianKemasyarakatan sehingga putusan harus batal demi hukum (Pasal 60 ayat(4) Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak).

Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk menangani perkara adalah Hakim yangmelaksanakan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan olehorang dewasa (pasal 43 ayat (8) Undang Undang Nomor 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak), hal tersebut memang diatur sejauh belumada Hakim yang memenuhi persyaratan, namun setidaktidaknyanya Hakimtunggal harus menunjukkan minat, perhatian dan memahami masalah anaksebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor11 tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Anak, sehingga memperlakukansaksi korban anak sebagai seorang anak, bukan korban pada umumnyaorang dewasa.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan.

Peradilan Anak, sesuai Dakwaan Alternatif Kes atu kami;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwi BIMA ANDRIANA WISENA Als BIMA BinTUSIMIN, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 5 (lima) bulan dendaRp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan dikurangiselama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwatetap ditahan;Menetapkan agar barang bukti, berupa :1 (satu) helai baju lengan panjang warna abuabu.1 (satu) helai baju kaos merk ADIDAS warna hitam

Pada pemeriksaan ginekologis ditemukanrobekan lama sampai dasar dan tidak sampai dasar pada selaput dara akibatkekerasan tumpul yang melewati liang senggama;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81Ayat (1) UndangUndang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlidungan Anak Jo UndangUndang No. 11 Tahun2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;ATAUKEDUA:Bahwa ia Terdakwa BIMA ANDRIANA WISENA Als BIMA Bin TUSIMIN (Yangmasih berusia

Pada pemeriksaan ginekologis ditemukanrobekan lama sampai dasar dan tidak sampai dasar pada selaput dara akibatkekerasan tumpul yang melewati liang senggama;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82Ayat (1) UndangUndang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlidungan Anak Jo UndangUndang No. 11 Tahun2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Anak tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa

Peradilan Anak yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1.

Peradilan Anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Madjelisberpendapat unsur ini telah terpenuhi;Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh anak ;Dari fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksisaksi, Bima AndrianaWisena Als Bima Bin Tusimin masih berusia 17 Tahun, berdasarkan Kutipan AktaKelahiran No.

No. 1383 K/Pid.Sus/20152012 tentang Sistem Peradilan Anak Terdakwa tidak dapat dijatuhi tindakanmelainkan harus dijatuhi dengan pemidanaan.Bahwa Pasal 82 ayat (3) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Anak tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 3 PerMANomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalamSistem Peradilan Anak dimana Hakim Anak Wajib mengupayakan Diversidalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam denganpidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun

dan didakwa pula dengan tindakpidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebihdalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupunkombinasi (gabungan) sehingga dalam hal ini Mahkamah Agung RI jugaberpendapat selaras dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak dimana tindak pidana dengan ancamapidana diatas 7 (tujuh) tahun adalah tindak pidana yang berat sehinggakepada pelakunya haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal.Bahwa sesuai

puluh riburupiah) Bahwa sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah tahun2006 nomor Polisi B 6141 KIR adalah milik Saksi SRIYONO BinMARSO SETU.Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke4 KUHP Jo UURI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1.

SRIYONOBin MARSO SETU, kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke tawangmangubersama dengan Satrio, dan kemudian keberadaan barang tersebut saat ini sudahtidak berada ditangan Anak lagi;Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang mengambil, sepeda motortersebut adalah merupakan perbuatan menguasai suatu barang, yang dilakukantanpa adanya izin dari pemilik yang berhak, sehingga unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke4KUHP Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak telahterpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaantunggal;Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakanpenangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan danpenahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh

Peradilan Anak, dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILLI:1.

Pid.SusAnak/2017/PN.Tim, sepatutnya dapat dikuatkan ditingkat banding;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pelaku anak, dijatuhi pidanamaka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan dan untuk peradilan tingkat banding akan dicantumkan dalam amarputusan dibawah ini;Mengingat pasal 21, 27,193,241,242 KUHAP, pasal 170 ayat(2) ke1KUHP UndangUndang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 11 th2012 tentang Sistem

Peradilan Anak Jo UU Nomor 35 th 2014 tentangPerubahan UU Sistem Peradilan Anak,UU Nomor 48 tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 81 tahun 1981 tentangKUHAP dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kota Timikatanggal 5 Mei 2017 Nomor : 1/Pid.SusAnak/2017/PN.Tim, denganperubahan kwalifikasi delik sehingga amar selengkapnya berbunyi

Jadi dalamhal ini adalah anak yang bernama VITO FRANDI AMARDANA ANAK DARIALM AGUS MARIYANTO yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaanPenuntut Umum dan mengacu Pasal 1 angka 3 UU RI No. 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Anak yang menegaskan bahwa Anak yangberkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak telahPutusan Nomor 31/PidSusAnak/2017/PN Gpr.

Halaman 15 dari 18terpidana dapat memperbaiki tingkah lakunya kearah yang lebih baik dalampergaulan hidup bermasyarakat;Menimbang bahwa berdasarkan UndangUndang No: 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Anak sesuai Pasal 81 bahwa terhadap anakdapat dijatuhkan pidana dan tindakan dimana pidana penjara yang dapatdijatunkan terhadap Anak paling lama 1/2 (setengah) dari maksimumancaman pidana bagi orang dewasa sedangkan dalam Pasal 79 ayat (3)menegaskan bahwa minimun khusus pidana penjara tidak berlaku

AG 5027 EU;1 (satu)buah HP merk Samsung warna gold, oleh karena barang bukti tersebutmasih dipergunakan dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntutumum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama WASIS MULYOSUWITO ;Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan bersalahn makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke3,4 KUHP., UndangundangNomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta

Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Anak serta memperhatikanHasil Laporan Kemasyarakatan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan anak XxXXxXxXxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxXDersalah melakukanTindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362KUHPidana Jo Pasal 1 angka 3 UndangUndang RI Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem

Peradilan Anak seperti di Dalam Surat Dakwaan..

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 362 KUHPidana Jo Pasal 1 angka 3 UndangUndang RI Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ;Menimbang,bahwa Anak tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.

puluh tiga juta empat ratusribu rupiah) ;Menimbang,bahwa oleh karena adanya kerugian yang dialami oleh paramaka Hakim menilai bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnyaatau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan hukum telah terpenuhi ;Menimbang,bahwa karena Pasal 1 Angka 3 UU RI NO. 11 Tahun 2012tersebut bukan merupakan unsur maka Hakim akan menjelaskan pada bagianselanjutnya ;Menimbang,bahwa Pasal 1 angka 3 UndangUndang RI Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem

Peradilan Anak, berbunyi Anak yang berkonflik denganhukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah Anak yang telah ber umur12 (dua belas ) tahun, tetapi belum ber umur 18 (delapan belas ) tahun yang diduga melakukan tindak pidana ;Menimbang,bahwa dari keterangan anak dipersidangan saat melakukanperbuatan tersebut diatas Anak masih ber usia 17 (tujuh belas) tahun 4 bulan ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP JOPasal 1 Angka 3 UU RI No. 11 tahun 2012 telah terpenuhi kemudian

.> Bahwa akibat perbuatan Para Anak tersebut, mengakibatkan MushallaDarussalam di Perumahan Intan Jelita mengalami kerugian kuranglebin sebesar Rp 85.100,00 (delapan puluh lima ribu seratus rupiah);Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal363 Ayat (2) KUHP Jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;Atau:Kedua;Bahwa Mereka Anak MUHAMMAD HAIRIL Als ARIL Bin RUSLI (Yangmasih berusia 16 (enam belas) tahun dan belum pernah menikah,berdasarkan

ambil tersebut, rencananya untuk Para Anak, Anak SaksiRESKI RAMADON Als RESKI dan Anak SURYA pergunakan untukmembeli rokok, minuman dan keperluan lainnya;Bahwa akibat perbuatan Para Anak tersebut, mengakibatkan MushallaDarussalam di Perumahan Intan Jelita mengalami kerugian kuranglebin sebesar Rp 85.100,00 (delapan puluh lima ribu seratus rupiah);Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 363 Ayat (1) ke4 KUHP Jo UndangUndang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, No.Reg.

Als SUKRI Bin AZWAR dan Anak Ill EVALDIORAMADHAN Als PALDI Bin EDI CANDRA bersalah melakukantindakpidana Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagianHal. 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 25/PID.SUSAnak/2021/PT PBR.kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawanhukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggarPasal 363 Ayat (1) ke4 KUHP Jo UndangUndang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak;Menjatuhkan pidana terhadap Anak MUHAMMAD HAIRIL Als ARIL BinRUSLI, Anak Il AHMAD SUKRI Als SUKRI Bin AZWAR dan Anak IIIEVALDIO RAMADHAN Als PALDI Bin EDI CANDRA dengan pidanapenjara masingmasing selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama paraanak berada dalam tahanan sementara dengan perintah para anakditahan;Menyatakan Barang Bukti berupa:e 2 (dua) buah kotak infak.e Pecahan uang Rp 2.000, (dua ribu rupiah) berjumlah 10 (sepuluh)lembare Pecahan uang Rp 1.000, (Seribu rupiah) berjumlah

Il Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak dalam dakwaan kedua ;2. Menjatuhkan Pidana terhadap anak PUTRI ARILIYA dengan PidanaPenjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangiselama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anaktetap ditahan ;3.

Il Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak atau alternatifkedua Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika joPasal UU No. Il Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan faktafaktahukum tersebut diatas memilin langsung dakwaan alternatif keduasebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika jo Pasal UU No.

Il Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah terbukti terpenuhi, maka anakharus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka anak harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab

PutusanNomor :02/Pid.SusAnak/2015/PN.Ksp.tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam dakwaan KeduaPenuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Oka Vizal Juanda Bin AbdulGani berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkansepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintahterdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000, (delapanratus juta rupiah) susidair 3 (tiga) bulan kurungan;3.

ataumenyerahkanNarkotika golongan yang positif mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61lampiran UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang NarkotikasesuaiBerita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab 8832/NNF/2014 tanggal 31Desember 2014 dari Pusat LaboratoriumForensik Bareskrim POLRI cabang Medan;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat (1)UndangUndang nomor 35 tahun 2009 tentang NarkotikaJo UndangUndang nomor 11 tahun2012 tentang Sistem

Peradilan Anak .

Lab 8832/NNF/2014 tanggal 31 Desember 2014 dariPusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI cabang Medan;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 ayat (1)UndangUndang nomor 35 tahun 2009 tentang NarkotikaJo UndangUndang nomor 11 tahun2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwamenyatakan telah mengerti, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnyamenyatakantidak mengajukan eksepsi ;Menimbang bahwa dipersidangan telah diperiksa

PutusanNomor :02/Pid.SusAnak/2015/PN.Ksp.berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasatelah pantas dan memenuhi rasa keadilan;Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dan undangundang yang bersangkutan khususnya Pasal 112ayat (1) UU.RINo. 35Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Anak;MENGADILI1.

alasanalasannyatelah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan kasasi yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknyasebagai berikut:Judex Facti tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinyaJudex Facti hanya mempertimbangkan umur dari Terdakwa yang belumgenap berusia 18 tahun, sehingga Judex Facti beralasan perkara tersebut harusdisidangkan dengan sistem

Peradilan Anak UndangUndang Nomor 11 tahun2012;Bahwa Judex Facti keliru dalam membuat pertimbangan hukum atasputusan yang menyatakan Terdakwa masih dibawah umur atau anak, dan kamimenilainya sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangannya (onvoldoendegemotiveerd).

2014 sehingga tidak ada alasan bagi Judex Facti untukmenghilangkan perbuatan Terdakwa yang dilakukan setelah Terdakwa dewasa;Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada saat Terdakwa masihdibawah umur adalah sifatnya pengembangan dari adanya pemeriksaanternyata Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban sudah daribulan Februari 2014 (saat Terdakwa belum genap berusia 18 tahun) ataspengakuan Terdakwa;Bahwa apabila Judex Facti dalam pertimbangannya menyatakanTerdakwa harus disidangkan dengan sistem

peradilan anak sebagaimanadalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 maka berarti setelah peradilananak diterapbkan kepada pemeriksaan Terdakwa kemudian dilanjutkan denganperadilan Umum untuk perbuatan yang dilakukan Terdakwa setelah Terdakwadewasa karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa secara berlanjut dari anaksampai Terdakwa telah dewasa;Bahwa pembuktian perbuatan Terdakwa jelas adanya perbuatan pidanabaik berdasarkan keterangan saksisaksi maupun pengakuan Terdakwa sendirisehingga merugikan pihak

nomorbarang bukti 1420/2018/FF benar mengandung 5FLUOROADBdan terdaftar dalam Narkotika golongan Nomor urut 95 LampiranPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalamlampiran UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarktotikaPerbuatan Anak tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UndangUndang RINo.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UndangUndang RI No. 11 Tahun2012 tentang Sistem

Peradilan Anak.

BDGNo.35 Tahun 2009 tentang NarkotikajoUndangUndang RI No. 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Jo Pasal 1 ke3 UndangUndang Nomor 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak .ATAUKEDUABahwa ia Anak Berhadapan dengan Hukum pada hari jumaat tanggal20Maret 2020 sekira jam20.30 WIB, atau padasuatu waktu dalam tahun2020,bertempat Jalan Lintas MinasPerawang Kabupaten Siak atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa danmengadili Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijualmenjual, membeli, menerima

Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika Jo Pasal 1 ke3 UndangUndang Nomor 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak atau ketiga melanggar Pasal 112 ayat (1)UndangUndang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Jo Pasal 1 ke3 UndangUndangNomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dengan acarapersidangan menggunakan hukum acara Peradilan anak, telah terpenuhi makaanak harus dipersalahkan telah melanggar Pasal tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Anak melakukan TindakPidana tersebut Anak masih berusia berumur 17 tahun, dan berdasarkan hasillaporan dari BAPAStertanggal 31 Maret 2020 masih dalam kategori anak, makapada saat kejadian tersebut Anak adalah anakanak sehingga dalammenjatuhkan

Peradilan Anak, akan tetapisesuai Pasal 92 ke2 UndangUndang No.11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Anak yang menyatakan bahwa program pelatihan kerja paling26singkat selama 120 jam sehingga untuk lamanya pelatinan kerja diBRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindunganKhusus) di Rumbai Pekanbaru,sudah pasti telah memiliki program pelatinankerja tersendiri dengan ukuran jam yang telah disesuaikan dengan programkegiatan anak masingmasing di BRSAMPK Pekanbaru dan tentunya pelatinankerja

Peradilan Anak,maka Hakim anakmenganggap terlalu berlebihan dan tidak perlu dicantumkan pada amarputusan perkara aquo.27Menimbang,bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Penasehat hukumanak mengajukanmengajukanPledooi / Pembelaan secara tertulis tertanggal 14April 2020 yang pada pokoknya menyatakan :1.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b UU.RI.Nomor 11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Jo Pasal 82 ayat (1)UU.RLNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Menyatakanuntuk menempatkan terdakwa AGUSTINO Alias MUH.AGUS Bin Dg.SILAuntuk dirawat di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)selama 6 (enam) bulan ; 70202 20> 22 one nnn nnn eee eee3.

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasihat Hukumnya sertaPenyampaian dari Pihak Bapas Makassar yang menerangkan bahwa terdakwamasih tergolong anakanak kiranya ,Hukuman pidana terhadap diri terdakwadiringankan dalam hal Pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan KesejahteraanSosial (LPKS) 5 22 oo nnn nnn nnn nnn nnn nen nn nnn nen ene neMenimbang, bahwa terhadap pledoi tersebut, tentunya Hakim akanmempertimbangkannya sesuai dengan UndangUndang yang berlaku yaituUndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak ,sehingga kedepan anak yang nantinya sebagai Terpidana tidak melakukanperbuatan tersebut lagi dan memberikan efek jera, dan harus mendapat perhatiankhusus baik itu dari Lembaga khusus yang menangani anakanak, maupunkepada orang tuanya j 29" = nnn nnn non nnn nnn nnn nnn nn nnn nn enn nnMenimbang bahwa , dari kenyataan yang diperoleh selama persidangandalam perkara ini, Hakim tidak menemukan halhal yang dapat melepaskanterdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan

umur 5Menimbang, bahwa selain halhal yang memberatkan dan meringankan,maka faktorfaktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalammenjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwadibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusanMemperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU.Drt.No.12 Tahun 1951 LN.No.78Tahun 1951, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b jo Pasal 82 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak danUndangUndangNo.8 tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana (KUHAP) dan peraturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkaraMENGADILI;1.

Pasal RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak;halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.SusAnak/2018/PN Bkntunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan apakah perbuatan Anakmemenuhi unsurunsur pasal yang didakwakan kepadanya, terlebih dahuluakan dipertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Undangundang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anaksebagaimana

Pasal RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak,yang unsurunsurnya sebagai berikut :Ad.1. Unsur Barang Siapa;Ad.2.

Pasal RI No. 11 Tahun 2012halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.SusAnak/2018/PN BknTentang Sistem Peradilan anak, dan oleh karena tidak ditemukan alasanpemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yangmeniadakan kesalahan dalam diri Anak, maka Anak harus dinyatakan bersalahdan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemidanaan yang akandijatunkan terhadap Anak, akan mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbangkan, bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal RI No. 11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak, serta ketentuan peraturanperundangundangan lain yang besangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI1. Menyatakan Anak AMIRUL SABDA HUSAIN NASUTION BIN CHAIRULINSAN NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaanmemberatkan sebagaimanda dakwaan Primair;2. Menjatunkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 10(sepuluh ) bulan ;3.

Pasal 1 Angka 3 UU RINomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana dalamdakwaan penuntut umum.2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjaraselama 2 (dua) bulan dengan ketentuan selama anak dalam masa tahanandikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhnkan kepadanya denganperintah anak segera ditahan;3. Pelatihan yang diadakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kaur selama 3 (tiga)bulan;4.

Pasal 1 angka 3 UURI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan AnakMenimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas,Anak menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Penasihat Hukum Anaktelah mengajukan keberatan sebagai berikut:SURAT DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tindak pidana yang didakwakanrekan Jaksa Penuntut Umum telah melanggar pasal 23 Undang undangRI No: 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak Sebagaimana pasal23 ayat 1 Undang

Sebagaimana diketahui dari keterangan terdakwa dalam halini disebut sebagai tersangka pada tingkat pemeriksaan dalam hal inipenyidik dalam pemeriksaanya terhadap tersangka pada waktu itutidak didampingi sebagaimana hal yang diwajibkan pada pasal 23 ayat1 undangundang RI No: 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

Sebagaimana hal yang diwajibkan pada ayat 1 pasal 27 Undang undangRI No: 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak penyidik dalammelakukan penyidikan terhadap perkara anak wajib meminta pertimbanganatau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidanadilaporkan atau diadukan dalam hal ini berdasarkan keterangan darikeluarga korban tidak ada upaya sebagaimana hal yang diwajibkan padaayat 1 pasal 27 undangundang RI No: 11 tahun 2012Dari uraian diatas kami sangat beralasan Hakim Yang Kami

peradilan anak,tidak jelas dan tidak lengkap dalam melukiskannya dan atau SECARA BULATDAN UTUH. maka secara Hukum dalam Rumusan ketentuan pada SuratDakwaan menerapkan atau menempatkan pasal tersebut dengan syaratsyaratyang lain masih bersifat kabur dalam melukiskannya, karena dakwaan Jaksapenunutut Umum tidak meneliti dengan benar tentang kebenaran prosespenyidikan dan peristiwa hukum, apakah sudah sesuai dengan peraturanperundang undangan yang berlaku pada umumnya dan pasal 23 dan 27 Undang Undang

pada orang tua anak untuk mengemukakan pendapainya tentangperkara ini dan menyatakan masih sanggup untuk merawat, menjaga danmengawasi anak tersebut;Menimbang, bahwa, terhadap hal hal yang relevan sebagaimanatermuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alin dan diangggaptelah termuat dalam putusan ini;Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan pokok perkarahakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang penerapan pasal 7 ayat(1) undang undang nomor 12 tahun 2012 tentang sistem

peradilan anak yangmengamanatkan setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak perlu dilakukanadanya diversi;Menimbang, bahwa terhadap penerapan pasal tersebut setelah hakimmempelajari Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tunggal dimanaanak didakwa dengan dakwaan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakJo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka setelah hakim mencermati ketentuan tersebutdiketahui bahwa ancaman dalam ketentuan pasal

peradilan anak menyebutkan bahwa:Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi: Pengembalian kepada orang tua/wali; Penyerahan kepada seseorang; Perawatan di rumah sakit jiwa; Perawatan di LPKS;19 Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatinan yang diadakan olehpemerintah atau badan swasta; Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau; Perbaikan akibat tindak pidana;Menimbang, bahwa sebagaimana faktafakta hukum yang telahdipertimbangkan diatas, dimana anak telah terbukti melakukan

Peradilan Anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dalam jenistindakan apa yang dijatuhkan hakim kepada anak, hakim tidak sependapatdengan laporan penelitian kemasyarakat yang disampaikan oleh BAPASmaupun penuntut umum akan tetapi hakim sependapat dengan penasehathukum anak yang memandang demi tercapainya keadilan restoratif, terhadapanak akan dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tua;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan tindakan bagi anak perludipertimbangkan halhal yang

Peradilan Anak serta Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;MENGADILI1.

Kutacane atas nama TerdakwaMuhammad Zulfadli Bin Zainal Abidin pada bagian saran/rekomendasi dari hasilpenelitian kemasyarakatan tersebut yang menyarankan agar Terdakwa dapatdijatuhi pidana bersyarat ;Menimbang, bahwa berdasarkan saran dari Bapas Klas Il Kutacanetersebut, dalam hal ini Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Bahwa dengan memperhatikan khusus mengenai sanksi/ pidana terhadapanak dalam Undangundang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang perubahan atasUndangUndang RI Nomor 3 tahun 1997 tentang sistem

peradilan anak tersebutditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu bagi anak yang masihberumur dibawah 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakansedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 14 (empat belas)tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, dijatuhkan pidana di manaperbedaan perlakuan' tersebut didasarkan atas pertumbuhan danperkembangan fisik, mental dan sosial anak sebagaimana yang disebutkandalam pasal 71 UndangUndang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang perubahanatas

UndangUndang RI Nomor 3 tahun 1997 tentang sistem peradilan anak;Menimbang, bahwa dari segi penilaian Hakim dalam mempertimbangkankemampuan akal dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, HakimHal 15 dari 19 Nomor 8/Pid.SusAnak/2016/PN.Ttndalam hal ini berpendapat bahwa Terdakwa M.SARDIFA REVANDA BinSARDIWAN telah mencapai umur di atas 14 (empat belas) tahun, yakniberumur 17 tahun, sehingga menurut Hakim bahwa berpatokan dengan umurtersebut tentunya Terdakwa sudah dapat menyadari perbuatan

yakni bahwa kesehariannya Terdakwa sekarang masihmenimba ilmu di SMA dan masih juga ingin melanjutkannya ;Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana sebagaimana dalampasal 111 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,adalah bersifat kumulatif, dimana penjatuhan pidana penjara haruslah disertaipula dengan penjatuhan pidana denda, akan tetapi sebagaimana disebutkandalam pasal 71 ayat (3) Undangundang RI Nomor 11 tahun 2012 tentangperubahan atas UURI Nomor 3 tahun 1997 tentang sistem

peradilan anak,bahwa penjatuhan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;Menimbang, bahwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum bahwaTerdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana pembinaan penjara selama 3 (tiga)tahun dikurangi selama anak pelaku berada dalam tahanan sementara dandenda sebesar Rp 800.000.000, (delapan ratus juta) rupiah subsidiair 4 (empat)bulan kurungan dan dalam hal ini Hakim tidak sependapat dengan tuntutanPenuntut Umum tersebut terutama masalah pidana denda terhadap terdakwakarena