Bahwa STP Bunga Penagihan tersebut diterbitkan atas pembayaranSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (GKPKB) PPh Pasal 21 Nomor:00043/201/03/212/05 tanggal 23 Maret 2005 dengan jumlah pajak yangmasih harus dibayar sebesar Rp.50.076.720,00 yang dilunasi melewatijatuh tempo pelunasan seharusnya, yaitu tanggal 22 April 2005;8.3.

tanggal 20 November 2002.Tanggal 25 November 2002 diterbitkan Surat Tagihan Pajak.Bunga terutang dihitung satu bulan = 1 x 2% x Rp 100. 000,00 =Rp.2.000,00."11.Bahwa berdasarkan keterangan dalam persidangan, Majelis berpendapatsengketa terjadi karena Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat)berpendapat penghitungan sanksi administrasi bunga penagihan dalam STPBunga Penagihan Tahun Pajak 2003 Nomor : 00007/109/03/218/09 tanggal18 Maret 2009 terhadap SKPKB PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2003 Nomor :00043

Kembali (Semula Penggugat);14.Bahwa Majelis Hakim telah bersikap tidak cermat dalam menerjemahkanmaksud dan isi ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) UndangUndang KUP,karena dalam pertimbangannya menggunakan Dasar Pengenaan PajakHalaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 72/B/PK/PJK/2012dengan penghitungan kembali sanksi administrasi bunga penagihan sebagaiberikut (Halaman 12 alinea 2 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 26599/PP/M.V/99/2010 tanggal 18 Oktober 2010): Dasar hutang pajak : SKPKB Nomor : 00043

Pendapat Majelis Pengadilan Pajak tersebut didasarkan padaPendapat Termohon PK bahwa Status SPM PPN Masa Juni tidak lebihbayar sehingga tidak sesuai dengan Pasal 17B UU KUP, hal initercantum Putusan Pengadilan Pajak nomor 35822/PP/M.X/99/2011halaman. 28 dari 39 yang menyatakan* Bahwa atas pemeriksaan SuratPemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Juni 2007 telahditerbitkan Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2007 nomor : 00043/307/07/441/09tanggal 29

Putusan Nomor 543 /B/PK/PJK/2012Permohonan dianggap dikabulkan dan Termohon PKPaling Lama 1 Bulan Menerbitkan SKPLB PPhBadan Lebih Bayar, dan nihil untuk SKP ALLL TaxeslainnyaBerdasarkan hal tersebut jelas bahwa Pendapat Termohon PKdidalam Proses gugatan yang menyatakan bahwaataspemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai MasaJuni 2007 telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2007 nomor: 00043/307/07/441/09 tanggal 29 Oktober

September 2009 Termohon PK seharusnyamenerbitkan SPHP atas SPM PPN Masa Pajak Juni 2007, atauditingkatkan ke pemeriksaan bukti Permulaan atau membuatlaporan sumir,namun hal ini tidak dilakukan Oleh Termohon PK,Namun pada tanggal 7 Oktober 2009, Termohon PK menerbitkanSurat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ALL Taxes dan padatanggal 29 Oktober 2009 Surat Ketetapan Pajak All Taxesdiantaranya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar TambahanPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2007nomor 00043

Pendapat Termohon PK pemeriksaan Surat Pemberitahuan PajakPertambahan Nilai Masa Juni 2007 telah diterbitkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJuni 2007 Nomor : 00043/307/07/441/09 tanggal 29 Oktober 2009 dantidak ada kaitanya dengan Pasal 17B ayat (1) UU KUP;Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2007 nomor00055/307/07/441/10 tanggal 29 November 2010, adalah hasil dariPemeriksaan, SPMLB

Masa Juni 2007, karena pernah diterbitkanSKPKBT PPN Masa Pajak Juni 2007 Nomor : 00043/307/07/441/09tanggal 29 Oktober 2009 maka statusnya menjadi tidak lebih Bayar,kemudian terbit Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Print258/WPJ.09/KP.1105/2008, tertanggal 03 Desember 2008 dengankode/Kriteria 1182/ Rutin Lebin Bayar, ALL Taxes, Surat PerintahPemeriksaan tersebut terbit dalam rangka SPT Lebih Bayar PPh BadanKami 2007, dengan demikian maka Surat Perintah Pemeriksaan nomorPrint 258/WPJ.09/KP.1105/2008

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2013Nomor 00043/207/13/901/15 tanggal 29 September 2015, atasnama Yudha Untefan, NPWP 09.825.173.9901.000, beralamat diJalan Gatot Subroto Barat Nomor 516, Padangsambian Kaja,Denpasar Barat, Denpasar, Bali, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00043/107/11/052/16 tanggal29 Januari 2016 menjadi Nihil:Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1462/B/PK/Pjk/20193.

Alasan Bandinga.Alasan formalSampai dengan saat ini, PT ACI belum menerima SKPKB Asli atas PPhBadan Tahun 2002 Nomor 00043/206/02/056/04 tanggal 24 September2004, yang menurut pihak terbanding telah dikirimkan kepada kami.Adapun keberatan yang kami ajukan, sematamata didasarkan padafotocopi SKPKB tersebut yang kami terima dari terbanding, yaitu dariseksi KPP PMA Tiga.Berdasarkan perubahan terakhir akte pendirian perusahaan No. 16tanggal 14 Maret 2005 (fotocopi terlampir), dapat dibuktikan bahwaHal

No. 137 B/PK/PJK/2006Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: S308/WPJ.07/BD.05/2005tanggal 7 Maret 2005 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 Nomor:00043/206/02/056/04 tanggal 24 September 2004, atas nama : PT.

(lima ribu empat ratus enam puluhmeter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, sesuai denganSertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 00043 Desa/Kelurahan Batang Bahal,terletak di:Provinsi : Sumatera UtaraKabupaten/Kota : PadangsidimpuanKecamatan : Padangsidimpuan BatunaduaDesa/Kelurahan : Batang BahalLebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 01/Batang Bahal/2014tanggal 21 Februari 2014, Sertifikat yang diterbitkan/dikeluarkan olehKepala Kantor Pertanahan Kabupatern/Kota Padangsidimpuan tanggal 13maret

(lima ribu empat ratus enam puluhmeter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, sesuai denganSertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00043 Desa/Kelurahan BatangBahal, terletak di:Provinsi : Sumatera UtaraKabupaten/Kota : PadangsidimpuanKecamatan : Padangsidimpuan BatunaduaDesa/Kelurahan : Batang BahalLebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 01/Batang Bahal/2014tanggal 21 Februari 2014, Sertifikat yang diterbitkan/dikeluarkan olehKepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Padangsidimpuan tanggal13 maret

(lima ribu empat ratus enam puluhmeter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, sesuai denganSertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00043 Desa/Kelurahan BatangBahal, terletak di:Provinsi : Sumatera UtaraKabupaten/Kota : PadangsidimpuanHalaman 7 dari 59 hal. Put.

(lima ribu empat ratus enam puluhmeter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, sesuai denganSertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 00043 Desa/Kelurahan Batang Bahal,terletak di:Provinsi : Sumatera UtaraKabupaten/Kota : PadangsidimpuanKecamatan : Padangsidimpuan BatunaduaDesa/Kelurahan : Batang BahalLebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 01/Batang Bahal/2014tanggal 21 Februari 2014, Sertifikat yang diterbitkan/dikeluarkan olehHalaman 9 dari 59 hal. Put.

Nomor 56 kK/Padt.SusBPSkK/2017 Sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya, sesuai denganSertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00042 Desa/Kelurahan Batang Bahal,Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Poniman; Sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya, sesuai denganSertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 00043 Desa/Kelurahan Batang Bahal,Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Poniman; Sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya, sesuai denganSertifikat Hak Milik (GHM) Nomor

puluh empat tiga ratus rupiah) sesuai dengan laporankemajuan fisik pekerjaan, yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu: Uang mukasebesar 30% dari nilai kontrak sebesar Rp596.829.000,00 (lima ratus sembilan puluhenam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yaitu Rp179.048.700,00(seratus tujuh puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) tanggal30 Juni 2005 sesuai surat permohonan dari Terdakwa tanggal 28 Juni 2005;Termin Isesuai Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: 00043

kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan PejabatPembuat Komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT dan kemudiantelah dilakukan pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp470.274.300,00 sesuai denganlaporan kemajuan fisik pekerjaan, yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:e Uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak sebesar Rp596.829.000,00, yaituRp179.048.700,00 tanggal 30 Juni 2005 sesuai surat permohonan dariTerdakwa tanggal 28 Juni 2005;e Termin I sesuai Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: 00043

Mitra Agung Utama tanggal 6 September 2005 No.00043/923283/P4TNTT/2005 senilai Rp127.953.165,00 SPP, berita acarapenyelesaian pekerjaan No. 51/NakertransNTT/P4KT/2005, rekapitulasipekerjaan, berita acara pembayaran termin I, kwitansi;SPM termin II kepada CV.

30% senilai Rp179.048.700,00 dari CV MitraAgung Utama Nomor 047/MAU/VI/2005 tanggal 28 Juni 2005; LembaranDisposisi; SPP; Surat Pernyataan untuk Pembayaran Langsung; Berita AcaraPembayaran Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Jembatan Beton di LokasiNuataus Kabupaten Kupang Nomor BA/NakertransNTT/P4T/2005 tanggal 30Juni 2005; kwitansi; jaminan pembayaran uang muka dari PT Asuransi UmumBumi Putra Muda 1967;Surat Perintah Membayar (SPM) termin I kepada CV Mitra Agung Utamatanggal 6 September 2005 Nomor 00043

30% senilai Rp179.048.700,00 dari CV MitraAgung Utama Nomor 047/MAU/VI/2005 tanggal 28 Juni 2005; LembaranDisposisi; SPP; Surat Pernyataan untuk Pembayaran Langsung ; Berita AcaraPembayaran Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Jembatan Beton di LokasiNuataus Kabupaten Kupang Nomor BA/NakertransNTT/P4T/2005 tanggal 30Juni 2005; kwitansi; jaminan pembayaran uang muka dari PT Asuransi UmumBumi Putra Muda 1967;Surat Perintah Membayar (SPM) termin I kepada CV Mitra Agung Utamatanggal 6 September 2005 Nomor 00043

rumput sebanyak595 MP bulan Maret 2006 ;15.Kwitansi dan nota pembayaran Pembelian Pipa beton 12 buahbulan Maret 2006 ;16.Kwitansi Pembayaran (satu) Unit pintu air bulan Maret 2006 ;17.Berita Acara serah terima Barang Tanggal 22 Februari 2006 ;18.1 (satu) rangkap dokumen rancangan teknis dan gambar bestekDAM pengendali di Desa Babakan Bogor Kecamatan KebawetanKabupaten Kepahiang ;19.Dokumen pencairan SP2D Nomor 884030b/146/110 tanggal 28April 2006 ;20.Dokumen surat perintah pembayaran (SPM) Nomor 00043

bulan Maret 2006 ;Kwitansi dan nota pembayaran Pembelian Pipa beton 12 buahbulan Maret 2006 ;Kwitansi Pembayaran (satu) Unit pintu air bulan Maret 2006 ;Berita Acara serah terima Barang Tanggal 22 Februari 2006 ;1 (satu rangkap dokumen rancangan teknis dan gambar bestekDAM pengendali di Desa Babakan Bogor Kecamatan KebawetanKabupaten Kepahiang ;Dokumen pencairan SP2D Nomor 884030b/146/110 tanggal 28April 2006 ;Dokumen surat perintah pembayaran (SPM) Nomor 00043/9883338/2006 tanggal 27 April 2006

No. 1460 K/Pid.Sus/201 1 Dokumen pencairan SP2D Nomor 884030b/146/110 tanggal28 April 2006 ; Dokumen surat perintah pembayaran (SPM) Nomor 00043/9883338/2006 tanggal 27 April 2006 kepada ZulkarnainS.Sos., Nomor rekening BRI Cabang Curup Unit Kepahiang ; 1 (satu) lembar photo copy legalisir KPPN Surat pernyataanPejabat Pembuat Komitmen tentang pertanggungjawabanBelanja Nomor 043/SPJ/Gerhan/2006 ; Surat setoran bukan pajak (SS BP) tertanggal 05,29 Oktober2010 dan tanggal 16 Nopember 2010 yang merupakanpengembalian

Dasar FormalSurat Ketetapan PajakBahwa perhitungan SKPKB PPN Barang Dan Jasa Masa Pajak Juli 2009Nomor 00043/207/09/058/11 tanggal 29 Maret 2011 sebagai berikut: No Uraian Menurut MenurutPemohon Banding Terbanding(Rp) (Rp)1. IDasar Pengenaan Pajakla. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutangPPNa.1. Ekspor 0,00 0,00ane, Fenyeranan yang PPNnya harus dipungut 2.245.345.556,00) 2.245.345.556,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh 0,00 0,00Pemungut PPNa.4.

Technical Advisory Fee (TAF) sebesarRp15.154.598,00 dan Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP sebesarRp6.061.839,00 Pemohon Banding tolak;KesimpulanBahwa sesuai dengan penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agarSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa MasaPajak Juli 2009 Nomor 00043/207/09/058/11 tanggal 29 Maret 2011 atasnama PT. Timbang Deli Indonesia, NPWP: 01.001.800.0058.000, untukditinjau kembali dan ditetapkan menjadi:1. Dasar Pengenaan Pajaka.

PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar Rp NIHILMenimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put52466/PP/M.IIIA/16/2013, Tanggal 13 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP944/WPJ.07/2012 tanggal 24Mei 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Juli 2009Nomor 00043/207/09/058/

2014 harus dibatalkan.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan,karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonanbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP944/WPJ.07/2012 tanggal 24 Mei 2012, mengenai keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa MasaPajak Juli 2009 Nomor 00043

20190227/INV/1/00022 27 Feb 2019 2,355,4307 20190308/SPR0/00033 20190309/SJ/T/00019 20190311/INV/1/00013 11 Mar 2019 1,621,2708 20190315/SPR0/00035 20190318/SJ/T/00001 20190319/INV/1/00023 19 Mar 2019 1,621,2709 20190322/SPRO0/00042 20190325/SJ/T/00020 20190328/INV/1/00023 26 Mar 2019 6,630,68610 20190322/SPR0/00028 20190325/SJ/T/00014 20190326/INV/1/00024 26 Mar 2019 1,177,71511 20190322/SPR0/00026 20190325/SJ/T/00013 20190326/INV/1/00025 26 Mar 2019 4,365,19312 20190325/SPR0/00054 20190326/SJ/T/00043

20190328/INV/1/00083 28 Mar 2019 1,068,815Total 31,519,9333 Indopillo 1 20190322/SPRO0/00043 20190325/SJ/T/00030 20190328/INV/1/00022 26 Mar 2019 2,429,020Total 2,429,020Grand Total 58,169,644 Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Sda Selanjutnya setelah terdakwa menerima uang pembayaran tersebut tidakmenyetorkan kepada pihak perusahaan namun uang tersebut dipergunakanterdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa seizin pemilik dan hingga sekaranguang tersebut belum dikembalikan kepada PT

20190227/INV/1/00022 27 Feb 2019 2,355,4307 20190308/SPR0/00033 20190309/SJ/T/00019 20190311/INV/1/00013 11 Mar 2019 1,621,2708 20190315/SPR0/00035 20190318/SJ/T/00001 20190319/INV/1/00023 19 Mar 2019 1,621,2709 20190322/SPR0/00042 20190325/SJ/T/00020 20190328/INV/1/00023 26 Mar 2019 6,630,68610 20190322/SPR0/00028 20190325/SJ/T/00014 20190326/INV/1/00024 26 Mar 2019 1,177,71511 20190322/SPRO0/00026 20190325/SJ/T/00013 20190326/INV/1/00025 26 Mar 2019 4,365,19312 20190325/SPR0/00054 20190326/SJ/T/00043

20190328/INV/1/00083 28 Mar 2019 1,068,815otal 31,519,9333 Indopillo 1. 20190322/SPR0/00043 20190325/SJ/T/00030 20190328/INV/1/00022 26 Mar 2019 2,429,020otal 2,429,020Grand Total 58,169,644 Selanjutnya setelah terdakwa menerima uang pembayaran tersebut tidakmenyetorkan kepada pihak perusahaan namun uang tersebut dipergunakanterdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa seizin pemilik dan hingga sekaranguang tersebut belum dikembalikan kepada PT Dynasti Indomegah sehinggaperusahaan mengalami kerugian

April 2013 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Nomor: KEP1345/WPUJ.29/2013 tanggal 28Agustus 2013 tidak memenuhi ketentuan formal Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya yang amarnyaberbunyi:Menolak banding permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP241/WPJ.29/2013 tanggal 2 April2013, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajakkurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa PenyerahanBKP dan/atau JKP Masa Pajak Oktober 2008 Nomor:00043

Jalan Halmahera, Nomor24, Pahandut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 73111.SeharusnyaMengabulkan seluruhnya banding permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP241/WPJ.29/2013 tanggal 2 April 2013, tentang Keberatan Wajib PajakAtas Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP1345/WPJ.29/2013 tanggal 28 Agustus 2013 Masa Pajak Oktober 2008Nomor 00043

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballtersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninnjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP999/WPJ.07/2015 tanggal 19 Maret 2015,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2006Nomor 00043

Tergugat berupa :a.Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 3268 / Desa Langenharjo,seluas 200 M2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasitanggal 541995, Nomor : 3597/1995, tertulis atas namaDokterandus IRFAN MAHIRLAND, yang telah dibebani denganHak Tanggungan peringkat pertama sebagaimana tercantumdalam Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 4371 / 2011, tertanggal27092011.Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 14/Desa Batan,seluas 6.465 M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukurtanggal 13122004, Nomor : 00043

Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 14/Desa Batan,seluas 6.465 M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukurtanggal 13122004, Nomor : 00043/Batan/2004, tertulis atasnama : Doktorandus IRFAN MAHIRLAND, yang telah dibebanidengan Hak Tanggungan peringkat pertama sebagaimanatercantum dalam Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 3656/2011,tertanggal 02112011.c.

tahun ;

1. 15 (lima belas) lembar warkat/bilyet Simpanan Sukarela Berjangka KSU Artha Jaya Mandiri yang terdiri dari :
   1. 1 (satu) lembar Bilyet Simpanan Suka Rela berjangka No. 0000216 dengan NO.REK.SIMP.SUKA RELA BERJANGKA : 00043

      SUKA RELA BERJANGKA : 00043/RBG;b. Uang sebesar Rp. 160.000.000, (Seratus enam puluh juta rupiah)disetorkan oleh saksi HADI SANTOSO pada tanggal 17 Nopember 2015dengan jatuh tempo tanggal 17 Nopember 2016yang diterima oleh saksiEDI DWI SANTOSO, SPD. dan saksi HADI SANTOSO diberi tandaterima berupa Bilyet Simpanan Suka Rela Berjangka No. 0000230dengan NO. REK. SIMP. SUKA RELA BERJANGKA : 00057/RBG;c.

      SUKA RELA BERJANGKA : 00043/RBG;b. Uang sebesar Rp. 160.000.000, (Seratus enam puluh juta rupiah)disetorkan oleh saksi HADI SANTOSO pada tanggal 17 Nopember 2015dengan jatuh tempo tanggal 17 Nopember 2016 yang diterima oleh saksiEDI DWI SANTOSO, SPD. DWI ARDIANTO , S. Pd dan saksi HADISANTOSO diberi tanda terima berupa Bilyet Simpanan Suka RelaBerjangka No. 0000230 dengan NO. REK. SIMP. SUKA RELABERJANGKA : 00057/RBG;c.

      Tanggal 22 Oktober 2015 saksi menyetorkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempopada tanggal 22 Oktober 2016 yang diterima oleh Saksi Awal PuguhSantoso dan saksi menerima tanda terima berupa bilyet SimapananSukarela Berjangka No. 0000216 dengan NO.REK.SIMP.SUKARELA BERJANGKA 00043 / RBG;2.

      Uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yangdisetorkan pada tanggal 22 Oktober 2015 dengan jatuh tempotanggal 22 Oktober 2016 yang diterima oleh saksi AWAL PUGUHINDARTO dan saksi HADI SANTOSO bin (alm) HADI SUMARTOdiberi tanda terima berupa Bilyet Simpanan Suka Rela berjangkaNo. 0000216 dengan NO.REK.SIMP.SUKA RELA BERJANGKA :00043 / RBG;b.

      Uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yangdisetorkan pada tanggal 22 Oktober 2015 dengan jatuh tempotanggal 22 Oktober 2016 yang diterima oleh saksi AWALPUGUH INDARTO dan saksi HADI SANTOSO bin (alm) HADISUMARTO diberi tanda terima berupa Bilyet Simpanan SukaRela berjangka No. 0000216 dengan NO.REK.SIMP.SUKARELA BERJANGKA : 00043 / RBG;b.

1.Mengabulkan gugatan Penggugat2.Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima3.Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan berupa : 3.1.Sertipikat Hak Milik Nomor : 884/Kelurahan Kariangau tanggal 08-05-2006, Surat Ukur Nomor : 00041/2006 tanggal 21/02/2006 seluas 4. 522 M2 atas nama Kamirin 3.2.Sertipikat Hak Milik Nomor : 885/Kelurahan Kariangau tanggal 08-05-2006, Surat Ukur Nomor : 00043/2006 tanggal

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa :Sertipikat Hak Milik Nomor : 884/Kelurahan Kariangau tanggal 08-05-2006, Surat Ukur Nomor : 00041/2006 tanggal 21/02/2006 seluas 4. 522 M2 atas nama Kamirin Sertipikat Hak Milik Nomor : 885/Kelurahan Kariangau tanggal 08-05-2006, Surat Ukur Nomor : 00043/2006 tanggal 21/02/2006 seluas 10. 000 M2 atas nama Sirao Sertipikat Hak Milik Nomor : 666/Kelurahan Kariangau tanggal 15-09-2003, Surat Ukur Nomor : 113

Put. 10021/PP/M.XV16/2007 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut :Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP03/WPUJ.21/BD.04/2006 tanggal 23 Pebruari 2006tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2003 Nomor : 00043/207/03/043/05 tanggal 12 Januari 2005, atasnama : PT.

mengajukansurat uraian banding tanggal 7 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut115815.16/2014/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 26 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00158/KEB/WP4J.22/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Februari 2014 Nomor 00043

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari adik Pemohon yang masih di bawah umur bernama Marbell Dino Aiwui, yang lahir di Jayapura, pada tanggal 20 November 2007, untuk melakukan perbuatan hukum khusus dalam menjual sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 00043 Desa Manaini, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, Surat Ukur Tgl. 14/06/2019 No. 00058/2019 Luas 1.038 m²,

April 2012(Bukti P.7.b) dan Tanda Terima Faktur No. 00040 tertanggal18 April 2012 (Bukti P.7.c);g Tanggal 18 April 2012, Tergugat membeli Ban BL KHKRS15 11R 22.5 16PR sebanyak 6 (enam) buah dan Ban BLKH15 295/80 R22.5 16PR sebanyak 6 (enam) buah dengantotal harga Rp. 40.200.000, (empat puluh juta dua ratus riburupiah) sebagaimana bukti Tanda Terima No. 032007tertanggal 18 April 2012 (Bukti P8.a), Faktur PenjualanNo.00000958/PL2012 tertanggal 19 April 2012 (Bukti P.8b)dan Tanda Terima Faktur No. 00043

Bukti P23Tanda Terima No. 032007 tertanggal 18 April 2012 untukBan BL KH KRS15 11R 22,5 16PR sebanyak 6 buah danBan KH KRS15 295/80 R22.5 16PR sebanyak 6 buah .22 BuktiP22 : Faktur Penjualan No. 00000958/PL2012 tertanggal 18 April 2012 sebesar Rp.40.200.000, (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah)Tanda Terima Faktur No. 00043 tertanggal 23 April 2012sebesar Rp. 40.200.000, (empat puluh juta dua ratus riburupiah)24 Bukti P24 : Surat No.

banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 19 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88615/PP/M.VIA/16/2017, tanggal 14 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01217/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 30 Agustus2016, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2011 nomor 00043