Ditemukan 184 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 50631 50611 50621 50651 50661 54.651 590.1 5.11 5.21 5.1.1 5.2.1 5.4.1 5.3.1 5.671
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 22-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 66/PID/2021/PT BDG
Tanggal 24 Maret 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : AGUS RAHMAT. SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DEDE KOSWARA Bin H. RUSAMSI Alm Diwakili Oleh : DEDE KOSWARA Bin H. RUSAMSI Alm
47 — 0
  • ., MSI , yang mencatat tanah yang terletak di :
    Tanah Sawah :
    5.6.1. Persil 31 (saya tidak ketahui nama daerahnya karena termasuk wilayah kelurahan Baleendah) S.IV seluas 675 da atau seluas 6.750 M2, dan tercatat perubahan JL ka Nomor 1928;
    5.6.2.
    Persil 22 (saya tidak ketahui nama daerahnya karena termasuk wilayah kelurahan Baleendah) S.V seluas 378 da atau seluas 3.780 M2, yang tercatat pencoretan dan tercatat perubahan dengan keterangan tanggal 13/ 3-75 ke Pemda;
    Tanah Darat :
    5.6.1. Persil 127 (saya tidak ketahui nama daerahnya karena termasuk wilayah kelurahan Baleendah) D.VI seluas 100 da atau seluas 1.000 M2, dan tercatat pencoretan dan tercatat perubahan dengan keterangan BS ke Nomor 2491;
    5.6.2.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-11-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PN SERANG Nomor 46/Pid.Sus-TPK/PN.Srg
Tanggal 10 Nopember 2015 — H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O.SUDARJO (Alm)
149 — 1468
  • Huruf D mengenai Personil dan /atau peralatan penyedia :5.6.1. Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuaidengan yang tercantum dalam dokumen penawaran;5.6.2. Pergantian personil inti dan/atau peralatan tidak bolehdilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK;5.6.3. Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia denganmengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK denganmelampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yangdiusulkan beserta alasan penggantian.2.
    Huruf D mengenai Personil dan /atau peralatan penyedia :5.6.1. Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuaidengan yang tercantum dalam dokumen penawaran;5.6.2. Pergantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukankecuali atas persetujuan tertulis PPK;5.6.3. Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia denganmengajukan permohonan terlebin dahulu kepada PPKdengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personilinti yang diusulkan beserta alasan penggantian.2.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 04-02-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 76/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 6 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat I : Muhamad Rasid
Pembanding/Penggugat II : Faisal Arsyad
Pembanding/Penggugat III : Demus Ndoen
Pembanding/Penggugat IV : Sem Pamise
Pembanding/Penggugat V : Ricky Ndun
Pembanding/Penggugat VI : Randy Mugelo
Pembanding/Penggugat VII : Supri Yadin Bala
Pembanding/Penggugat VIII : Muktar Weni
Pembanding/Penggugat IX : Syarifudin Ari Hasan Min
Pembanding/Penggugat X : Choky Aditia
Pembanding/Penggugat XI : Hairun Valdo
Pembanding/Penggugat XII : Ako Lani
Pembanding/Penggugat XIII : Jhon Ndollu
Pembanding/Penggugat XIV : Migel Henuk
Pembanding/Penggugat XV : Genjol Baco
Pembanding/Penggugat XVI : Mini Marhom
Pembanding/Penggugat XVII : Mustafa Mustafa
Pembanding/Penggugat XVIII : Jumadin Idris Min
Pembanding/Penggugat XIX : Muyir Alamin
Pembanding/Penggugat XX : Bragi Ndun
Pembanding/Penggugat XXI : Thomas Adu
Pembanding/Penggugat XXII : Luis Limbe
Pembanding/Penggugat XXIII : Reja Ndun
Pembanding/Penggugat XXIV : Jefri Ndo
169 — 107
  • (Paragraf 5.6.1);Panduan tersebut telah diadopsi oleh UNHCR pada tahun 1993 dan ditetapkanmenjadi standar untuk pemajuan perlindungan dan perawatan anakanakHalaman 50 dari 115 putusan nomor 76/PDT/2019/PT.DKI29.30.31.pengungsi, seperti juga pengukuran praktis untuk merealisasikan standar ini.Fokus panduan adalah kebutuhan tumbuh kembang anak, kerangka kerjabudaya dan gendernya, dan syaratsyarat khusus dari anakanak yang tidakdisertai seseorang (sendiri) dan terutama masalahmasalah yang muncul dalamkonteks
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-06-2015 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN SERANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg
Tanggal 11 Juni 2015 — Ir. H.M.SUJASMAN S NONGKE
199 — 24
  • Huruf D mengenai Personil dan /atau peralatan penyedia :5.6.1. Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai denganyang tercantum dalam dokumen penawaran;5.6.2. Pergantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecualiatas persetujuan tertulis PPK;5.6.3. Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukanpermohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayathidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasanpenggantian.2.
    Srqg.5.6.1.yang tercantum dalam dokumen penawaran;Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan5.6.2. Pergantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecualiatas persetujuan tertulis PPK;5.6.3. Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukanpermohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayathidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasanpenggantian..
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 04-08-2017 — Putus : 06-10-2017 — Upload : 23-09-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 17/PID.SUS-TPK/2017/PT JAP
Tanggal 6 Oktober 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : Lucas J Kubela, SH
Terbanding/Terdakwa : DEASY SALY NATALIN KALASE, SH
79 — 24
  • Kas belum bisa ditutupbila masih terjadi selisih dan penyelesaian selisih harus dilakukanpada saat iotu juga,oO Butir 5.6.1.
    Kas belum bisa ditutup bila masihterjadi selisin dan penyelesaian selisin harus dilakukan pada saatiotu juga,o Butir 5.6.1. SetoranTerima dan periksakebenaran/keabsahan/slip setoran nasabah masingmasing.a. Hitung dengan benar jumlah uang yang disetor danmenerima sebagai setoran nasabah.b. Berikan paraf dan falidasi pada warkat.C.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 30-08-2016 — Putus : 17-10-2016 — Upload : 11-01-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 02 / Pdt.Sus / KPPU /2016 /PN.Bdg.
Tanggal 17 Oktober 2016 — PT. BANDUNG RAYA INDAH LESTARI LAWAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA ( KPPU ), DKK
153 — 72
  • Majelis Komisi menilai perijinan sebagaimana dimaksudpada butir 5.6.1. yang diperoleh Terlapor III adalah masihdalam jangka waktu MoU antara Terlapor IV denganTerlapor Ill pada periode Addendum (18 September2006 sampai dengan 21 September 2007) danAddendum II (20 September 2007 sampai dengan 20September 2008);2.3.16.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Persaingan Usaha
Register : 14-07-2008 — Putus : 27-05-2008 — Upload : 07-12-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 03/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst
Tanggal 27 Mei 2008 — PT. EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk,Cs >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),Cs
703 — 796
  • Namun pada obutir 5.6.1 S/d 5.6.23PutusanTermohon melakukan penilaianpenilaiankerugian konsumen sebagai dampak perjanjianinterkoneksi yang dibuat oleh penyelenggaratelekomunikasi, bahkan pada butir 5.6.24 PutusanTermohon menyimpulkan bahwa kartel yang dilakukanoleh enam Operator selama tahun 2004 s/d 2007sebesar Rp. 2.827.700.000.000. ;.
    Dampak :5.6.1.Sebelum sampai pada diktum putusan,Majelis Komisi mempertimbangkandampak yang terjadi di pasarbersangkutan sebagai akibat adanya kartelharga SMS yang dilakukan oleh operatorsebagai berikut;5.6.2. Tim Pemeriksa dalam LHPL menyebutkanbahwa kartel yang terjadi merugikanoperator new entrant dan konsumen,namun tidak mengelaborasi lebih dalammengenai perhitungan kerugian yangditimbulkan akibat kartel tersebut;5.6.3.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-11-2016 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 12-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 637/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 13 Maret 2018 — Muhamad Rasid,Cs X DEPARTEMENT OF IMMIGRATION AND BORDER PROTECTION (Department Imigrasi dan Batas Perlindungan) ,Cs
297 — 146
  • (Paragraf 5.6.1);Panduan tersebut telah diadopsi oleh UNHCR pada tahun 1993 dan ditetapkanmenjadi standar untuk pemajuan perlindungan dan perawatan anakanak pengungsi,seperti juga pengukuran praktis untuk merealisasikan standar ini. Fokus panduanadalah kebutuhan tumbuh kembang anak, kerangka kerja budaya dan gendernya, dansyaratsyarat khusus dari anakanak yang tidak disertai seseorang (sendiri) danterutama masalahmasalah yang muncul dalam konteks pemulangan dan penyatuankembali.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Persaingan Usaha
Register : 30-12-2014 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 07-10-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 615/Pdt.KPPU/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 23 April 2015 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.Cs >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,
556 — 618
  • Eddy Manindo Harahap,sebagaimana termaktuob dalam poin 5.6.1 halaman 105Putusan Termohon Keberatan No. 5/KPPU 1/2014, yangberbunyi sebagai berikut:Setiap kerjasama antara Bank dan perusahaanasuransi adalah merupakan aktifitasbancassurance sebagaimana diatur Peraturanbancassurance DIKATAKAN SEBAGAIAKTIFTAS BANCASSURANCE APABILATERDAPAT PERJANJIAN PEMASARANANTARA BANK DAN PERUSAHAANASURANSI yang mengatur kegiatanHal. 53 dari 314 hal Putusan No.615/Pdt.KPPU/2014/PN. Jkt.
    Eddy Manindo Harahap,sebagaimana termaktub dalam poin 5.6.1 halaman 105Putusan Termohon Keberatan No. 5/KPPU 1/2014,yang berbunyi sebagai berikut:Setiap kerjasama antara Bank dan perusahaanasuransi adalah merupakan aktifitasbancassurance sebagaimana diatur Peraturanbancassurance DIKATAKAN SEBAGAIAKTIFITAS BANCASSURANCE APABILATERDAPAT PERJANJIAN PEMASARANANTARA = BANK DAN PERUSAHAANASURANSI yang mengatur kegiatan pemasaranproduk asuransi kepada nasabah bank; Penebalandan garis bawah ditambahkanb)
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 03-08-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 223/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 31 Januari 2019 — Yakub, Dkk >< PT. MITSUBISHI KRAMA YUDHA MOTORS AND MANUFACTURING dan PT. RUPALOAN
152 — 66
  • kepadaPerusahaan lain;Bahwa Tergugat menyerahkan sebagian pekerjaan kepada Tergugat Il,dengan melakukan perjanjian pemborongan pekerjaan telah sesuai denganketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 19 Tahun 2012 tentangSyaratsyarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepadaPerusahaan lain dengan yang disingkat dengan PERMENAKER No. 19Tahun 2012;Bahwa dalam PERMENAKER No.19 Tahun 2012, secara jelas mengatursyaratsyarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepadaperusahaan lain, yaitu:5.6.1
Pengadilan PA Pangkalan Balai Perdata Agama
Register : 06-10-2022 — Putus : 05-01-2023 — Upload : 05-01-2023
Putusan PA Pangkalan Balai Nomor 795/Pdt.G/2022/PA.Pkb
Tanggal 5 Januari 2023 — Penggugat melawan Tergugat
142 — 18
  • Gani bin Kamis(Saudara laki-laki kandung)yang telah meninggal dunia tahun 2014 dalam hal ini digantikan kedudukannya oleh ahli waris penggantisebagai berikut:

    5.6.1.

    Sahril Utami bin A. Gani;

    5.6.2.

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lain-lain
Putus : 22-11-2016 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — R.J. Lino Terhadap KPK RI
403 — 363 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan tuntutan Pemohon dalam petitumNomor 2 dinyatakan tidak dapat diterima";5.5.2 Bahwa pertimbangan hukum yang diberikan oleh JudexFacti tersebut jelasjelas kabur dan rancu, dan olehkarenanya pertimbangan tersebut membuktikan adanyapenyelundupan hukum dengan = menghindari ataumengesampingkan tertib hukum atau sendi/asas hukumyang berlaku;5.6 Penyelundupan hukum berupa menentukan pemeriksaanTersangka dapat dilakukan dalam proses Penyelidikan:5.6.1 Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya, him
Pengadilan PA PRAYA Perdata Waris
Register : 12-11-2013 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 23-06-2015
Putusan PA PRAYA Nomor 549/Pdt.G/2013/PA.PRA
Tanggal 22 Oktober 2014 — -Amaq Idah bin Papuq Dali dkk -Amaq Sifak bin Amaq Canim dkk
155 — 32
  • Amaq Riyah bin Amaq Jumarse (anak laki-laki) mendapat 2/9 = 6/27 bagian harta warisan Amaq Jumarse bagiannya jatuh kepada ahli warisnya yakni:5.6.1. Inaq Kemin (isteri/Penggugat 21) mendapat 1/8 bagian warisan Amaq Riyah ;5.6.2. Haji Zakaria bin Amaq Riyah (anak laki-laki/Penggugat 18 ) mendapat 2/9 = 6/27 x 7/8 = 42/216 bagian harta warisan Amaq Riyah;5.6.3.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Waris
Register : 28-12-2012 — Putus : 06-05-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 587/PDT.G/2012/PN.JKT.PST.
Tanggal 6 Mei 2014 — Moh.Halwie alias Moh.Haluwi bin Saiyun,Cs >< Aminah.cs atau ahli warisnya
242 — 81
  • bersalah menyalahgunakan suratkuasa yang pernah diberikan oleh keturunan ahli waris Nyai Jasientapada tahun 1994 ;Menyatakan Tergugat VIIl dan Tergugat IX telah bersalah menyusunminuta atau isi Akta Notaris yang nomornya tersebut dibawah ini,tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari orang yangnamanya tercantum dalam Akta Notaris tersebut, dengan demikiansemua dokumen dan Akta Notaris yang tersebut dibawah ini adalahcacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum apapun,yaitu terdiri dari ;5.6.1
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 28-06-2018 — Putus : 15-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BATAM Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Btm
Tanggal 15 Januari 2019 — Penggugat:
PT WAHANA PRATAMA MANDIRI
Tergugat:
PT KARYA NUSANTARA INDAH EXPRESS
58 — 28
  • Plasteran Floor drain dengan total harga pekerjaansesuai Surat Uraian Pekerjaan Dan Harga Pekerjaansebesar Rp 1.377.876, (satu juta tiga ratus tujuhpuluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh enamrupiah);Pekerjaan plafond, berupa :5.6.1. Plapond lantai 1 dengan total harga pekerjaan sesuaiSurat Uraian Pekerjaan Dan Harga Pekerjaansebesar Rp 2.160.000, (dua juta seratus enam puluhribu rupiah);5.6.2.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 16-01-2006 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 05/KPPU/2005/PN.JKT.PST
Tanggal 16 Januari 2006 — KONSORSIUM PT. LINA PERMAI SAKTI, Dkk >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA R.I. (KPPU)
389 — 389
  • Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan pengadaan tinta sidik jari PemiluLegislatif Tahun 2004, Termohon menyimpulkan terjadi persekongkolan untukmengatur dan atau menentukan pemenang tender sebagaimana diatur dalamPasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan Vsebagai Ketua Panitia Pengadaan dengan peserta tender yaitu PemohonKeberatan X, Pemohon Keberatan III dan Pemohon Keberatan I dengan :5.6.1.
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 11-06-2014 — Putus : 06-11-2014 — Upload : 02-01-2020
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 1640/Pdt.G/2014/PA.JS
Tanggal 6 Nopember 2014 — Penggugat melawan Tergugat
124 — 87
  • Asmadi Slamet Mintardjo) meninggal, meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, sehingga digantikan oleh:
    5.6.1. Hj. Noviawati binti H. Topah (Pr), Penggugat 17
    5.6.2. Sri Rahayu, SE binti H. Topah (Pr),Penggugat 18
    5.6.3. Yulianti binti H. Topah (Pr), Penggugat 19
    5.6.4. Puji Astuti binti H.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-02-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 132/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg.
Tanggal 16 Februari 2016 — SAKIMIN Bin SAMPAN (Alm) (TERDAKWA)
71 — 21
  • DisiplanConsult Jakarta ;. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Penunjukan Supliyer/ PengadaanBarang dengan Harga Termurah untuk Program BSPS tanggal 19 Juli2014 ;.1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pelelangan Pengadaan BahanProgram BSPS tanggal 19 Juli 2014 di Balai Desa Teguhan ;Halaman 15 dari 256 Putusan No. 132/Pid.SusTPK/2015/PN.Smg164).5.6.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan dari Sakimin terkait kesanggupanmengirim kekuranan bahan bangunan sampai ke tempat penerimabantuan tanggal 22 September
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-04-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juli 2020 — Penggugat:
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2682 — 3530
  • Pengujian Segi Prosedur Objek Gugatan;5.6.1. Bahwa UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 52ayat (1) mengatur syarat sahnya suatu keputusan bila dibuat sesuaiprosedur. Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 30/2014 tentang AdministrasiPemerintahan mewajibkan kepada Pejabat untuk mematuhi persyaratandan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;5.6.2. Bahwa menurut Supandi dengan mengutip Philipus M.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-02-2013 — Putus : 19-04-2013 — Upload : 25-02-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 7/PID.SUS/TPK/2013/PN.PL.R
Tanggal 19 April 2013 — M. WAHIDIN GAPUR, SE
47 — 19
  • Tanggal kwitansi 15 September 2010 tujuan Pulpis Sebangau PP sebesarRp.8.000.000,.Tanggal kwitansi 17 September 2010 tujuan Pulpis Maliku PP sebesarRp.5.000.000..5.6.1.Tanggal kwitansi 18 September 2010 tujuan Pulpis Pangkoh PP sebesarRp.5.000.000,.Tanggal kwitansi 21 September 2010 tujuan Pulpis Bahaur PP sebesarRp.6.000.000..j. Bulan Oktober 2010 adalah :Tanggal kwitansi tidak ada dan SPPD tanggal 01 Oktober 2010 tujuan Pulpis Maliku PP sebesar Rp. 5.000.000...