Ditemukan 210 data
79 — 16
P5 : Copy dari foto copy surat Bupati Tanjung Jabung Timur tanggal 10Nopember 1988 Nomor 522.2/2730/Eko tebtang pelarangan membukahutan tanpa izin;6. P6.1: Copy dari foto copy surat pernyataan atas nama Anita tanggal 10Nopember 2010 yang menyatakan adanya ganti rugi pada Janimatas lahan rambahannya di lokasi Kelompok Tani Belawa Jaya;7.
PRIME SOLUTION ASSOCIATE
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Cq. Direktur Penegakan Hukum Pidana
111 — 38
IntiKebun Sejahtera di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat diberi tandaP2.2;Foto copy dari asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi PapuaBarat No. 522.2/506/DISHUTPB/SK.IPK/6/2017 tanggal 22 Juni 2017tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pada Areal PT. Inti Kebun Lestari diKabupaten Sorong Provinsi Papua Barat An. CV. Sorong Timber Irianbeserta: Lampirannya danoO. Sertifikat Verifikasi Legalisasi Kayu No.
Sorong Timber Irian yang dikeluarkan oleh Direktorat JenderalPerdagangan Dalam Negeri, Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis,diberi tanda P2.17;Foto copy dari asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi PapuaBarat No. 522.2/115/DISHUTPB/SK.P.IPK/9/2018 tangga 14 September2018 tentang Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal PT.Inti Kebun Lestari di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat A.n.
1.ROBIATUL ADAWIYAH, S.H.
2.ESTIK DILLA RAHMAWATI, S.H.
3.SABETANIA RAMBA PAEMBONAN, SH.,MH
4.RISTA ERNA SOELISTIOWATI, SH
5.RAKHMAWATI UTAMI, SH.MH.
6.YULISTIONO, SH, MH
7.AGUS WIHANANTO,SH
8.EDY BUDIANTO, SH.,MH
9.ROBIATUL ADAWIYAH, S.H.
10.ESTIK DILLA RAHMAWATI, S.H.
Terdakwa:
1.Sri Genyo yang mewakili Korporasi PT. Eka Dwika Perkasa
2.PT. EKA DWIKA PERKASA
124 — 36
SK.522.2/153.8 tanggal 28 Juni 2004 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu an. PT. EKA DWIKA PERKASA ;
- 5 (Lima) lembar Fotocopy Dokumen Keputusan Kepala Dinas Perindustrian kabupaten Nabire No. 503.3/10/DINDUS tanggal 14 Oktober 2022 tentang Izin Usaha Industri Primer ( Melalui Persetujuan Prinsip ) an. PT. EKA DWIKA PERKASA ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5.
Yayasan Menara Nusa Raya ( MENARA) yang diwakili oleh : Abdul Hakim S.Ag. (Ketua Umum)
Tergugat:
KEMENTERIAN LHK RI (dahulunya MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA)
Intervensi:
PT Marita Makmur Jaya
495 — 367
Marita Makmur layatentang Surat Perintah Tugas, didalam pembangunan Perkebunankelapa sawit Tergugat II Intervensi telah mengikuti penataan Bataskawasan Hutan yang telah disetujui pencadangan untukpembangunan perkebunan Tergugat II Intervensi;Surat Nomor 522.2/PR/1361 tanggal 27 April 2007 yangdikeluarkan Dinas Kehutanan Provinsi Riau tentang PelaksanaanPeninjauan Lapangan Kabupaten Bengkalis, surat ini menjelaskandidalam pembangunan Perkebunan kelapa sawit Tergugat IlIntervensi telah mengikuti penataan
MaritaMakmur Jaya Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau(fotokopi Sesuai dengan aslinya);Surat Perintah Tugas Nomor 522.05/PR/983 tanggal26 Maret 2007 (fotokopi dari fotokopi);Surat Nomor S.304/VII/BPKH I1/2007 tanggal 27Maret 2007 perihal Bantuan tenaga (fotokopi darifotokopi);Surat Perintah Tugas Nomor 522/HutbunPUK/239tanggal 30 Maret 2007 (fotokopi dari fotokopi);Surat Perintah Tugas Nomor 002/SPTMMJ/III/2007(fotokopi dari fotokopi);Surat Nomor 522.2/PR/1361 tanggal 27 April 2007perihal Pelaksanaan
133 — 78
DALAM EKSEPSI :a.Mengenai Kompetensi Absolut :Bahwa posita gugatan Penggugat tanggal 21 Maret 2016, yaknipada angka 7 yang menyatakan :Bahwa Penggugat sangat keberatan dan menolak dengan tegasatas keterlibatan Tergugat II dan Tergugat III telah turut sertamengakui mengetahui dan mengesahkan atas Surat PernyataanKepemilikan atas Tanah Nomor Register : 522.2/105/KDSHal. 13 dari 40 Putusan No. 14/Pdt.G/2016/PN.Set.TPL/VI/2010 dan Surat Keterangan Hak Atas Tanah NomorRegister : 152/SKHAT/KECBGL/VII/2013
24 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Koperasi Madani.Nota Dinas No. 522.2/55/ND/DKII/2004, tanggal 1 Nopember 2004 dari KepalaBidang Perencanaan dan Evaluasi Hutan Dinas Kehutanan Propinsi KalimantanTimur kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan PropinsiKalimantan Timur perihal Rencana Pemanfaatan Kayu (RPK) tahun 2004/2005An. Koperasi Beringin di areal pertambangan batubara PT. Berau Coal.Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Hasil Hutan di Areal HPH (PT.
42 — 18
pemegang KIP dengan NIK09520020809582001.Bahwa, kerjasama bisnis/ usaha antara PELAWAN (semula TERGUGAT)dengan ONG CHAU SHENG (alias TIRTA WIDJAJA) adalah terkait usahapemanfaatan kayu, sebagaimana dibuktikan dengan Izin PemanfaatanKayu Nomor 503/35/BSRG/2010 tertanggal 21 Mei 2010 yang dikeluarkanoleh Bupati Sorong (bukti PELAWAN2), Surat Perjanjian KerjasamaPengelolaan dan Pemanfaatan Kayu tertanggal 23 November 2010 (buktiPELAWAN 3), dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutan danPerkebunan Nomor 522.2
83 — 34
Surat Nomor 522.2/Pemhut/490 pekanbaru tanggal 2 Maret 2016perihal persetujuan rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasilhutan kayu pada tanaman industri (RKUPHHKHTI) tahun 20152016An. PT Seraya Sumber Lestari di Kabupaten Siak yang di tandatangani oleh kepala dinas kehutanan Provinsi Riau;3. Peta Areal Kerja jin Usaha Pemanfaatan Kayu pada hutan TanamanPT. Seraya Sumber Lestari Kab. Siak Provinsi Riau Luas +19.450Ha;Bahwa setelah mendapat informasi dari Sdr.
410 — 194
;g) Tanggal 7 s.d 8 Juni 2015 di kamar Nomor 711;h) Tanggal 11 s.d 12 Juni 2015 di kamar Nomor 710;i) Tanggal 28 s.d 29 Juni 2015 di kamar Nomor 711;i) Tanggal 3 s.d 4 Juli 2015 di kamar Nomor 721;k) Tanggal 10 s.d 12 Juli 2015 di kamar Nomor 618;l) Tanggal 27 s.d 28 Juli 2015 di kamar Nomor 707;m) Tanggal 1 s.d 2 Agustus 2015 di kamar Nomor 502;n) Tanggal 10 s.d 11 Agustus 2015 di kamar Nomor 522;0) Tanggal 11 s.d 13 Desember 2015 di kamar Nomor 607;Dp) Tanggal 2 s.d 3 Juni 2016 di kamar Nomor 522.2
47 — 8
pemanfaatan ruang propinsi Lampungtanggal September 1998;Fotokopi surat Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Departemen Kehutanandan Perkebunan Nomor: 76/A/VIII4/99tanggal 15 Februari 1999; Halaman 59 dari 78 halamanPutusan Pidana Nomor: 103/Pid.B/2012/PN.KB.60Fotokopi surat Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Wilayah VI DirektoratJendral Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan Nomor: S.271/BPPHPVI3/2011 tanggal 4 Mei 2011;Fotokopi surat Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi Lampung Nomor: 522.2
429 — 120
Surat Nomor 522.2/Pemhut/490 pekanbaru tanggal 2 Maret 2016perihal persetujuan rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasilhutan kayu pada tanaman industri (RKUPHHKHT) tahun 20152016An. PT Seraya Sumber Lestari di Kabupaten Siak yang di tandatangani oleh kepala dinas kehutanan Provinsi Riau;3. Peta Areal Kerja jin Usaha Pemanfaatan Kayu pada hutan TanamanPT. Seraya Sumber Lestari Kab. Siak Provinsi Riau Luas +19.450 Ha;Bahwa setelah mendapat informasi dari Sdr.
147 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
l/2011(Vide Bukti T1), dihubungkan denganKeputusan Bupati Buton Selatan Nomor 40 Tahun 2015 (Vide Bukti T2), SuratNomor 02/BSJA/II/2015, Perihal: Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)(Vide Bukti T3), Surat Nomor 522.2/48, Perihal: Permohonan PertimbanganTeknis Atas Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) (Vide Bukti T5), sertaKeterangan Saksi Tergugat bernama Syahrir Amal (Vide Berita Acara Sidang ke(7)), justru membuktikan bahwa objek sengketa adalah terbit di atas AreaPenggunaan Lain (APL), bukan
112 — 21
Kaltim tanggal 9 Nopember 2004 perihalpemerikaan rencana ijin pemanfaatan tahun 2004/2005pada areal KBNK di areal pertambangan batubara PTBerau Coal An Koperasi Madani26) Nota Dinas No 522.2/55/ND/DKII/2004 tanggal 1Nopember 2004 dari Kepala Bidang Perencanaan danEvaluasi Hutan Dinas Kehutanan Propinsi KalimantanTimur kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan DinasKehutanan Propinsi Kalimantan Timur perihal rencanapemanfaatan kayu (RPK) tahun 2004/2005 an.
359 — 249
Berjaya AbadiBareland2 2 nnonane nnn nnn nn nnn nnn nnn cence ene nneSurat Izin Operasi Nomor 522.2/PHBL/2267/X1/2011 tanggal 02Nopember 2011 yang diterbitkan oleh Dinas PerhubunganPemerintah Kota Batam atas nama CV. Berjaya AbadiBarelan( 92 nono nnn nnn nnn nnn nen nnn nn enn nnn cee nn eeeSurat Izin Operasi Sementara Nomor 522/PHBL/1275/V1/2012tanggal 29 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Dinas PerhubunganPemerintah Kota Batam atas nama CV.
ANTON LARANONO, SH., MH.
Terdakwa:
DANIEL GERDEN ANAK DARI P. BOLONG ALM
573 — 249
untuk dan atas nama penghadap, segalasesuatu yang penghadap sendiri sebagai Direktur dari perseroan tersebutmenurut anggaran dasar perseroan berhak dan berkuasa melakukan danmengerjakannya dengan tidak ada yang dikecualikan.Bahwa Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) PT Mansinam Global MandiriUnit yang berlokasi/ beralamat di Jalan Raya Abepantai Nafri No. 88 KotaJayapura bergerak di bidang Kehutanan (industry perkayuan) dengan produkberupa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Nomor : 522.2
/ 1532tanggal 28 Juni 2004, yang kemudian diperbaharui lagi dengan Surat KeputusanKepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua nomor : SK.522.2/1901tanggal 22 Juli 2009 tentang pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil HutanKayu Atas Nama PT Mansinam Global Mandiri Unit Abepantai.
HIMAWAN APRIANTO SAPUTRA, SH
Terdakwa:
ABDUL ARIFIN Bin MAABAN Alias PAK ARIFIN
653 — 126
fotocopy, diberi tanda T40 ;Fotocopy Surat Dari Pemangku Adat Petalangan Batin Hitam SungaiMedang Kepada Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sorek Nomor02/BHSMIIII/2009 tertanggal 8 Maret 2019 tentang Verifikasi ArealTanaman Kehidupan dan Areal 1,5 KM Kiri Kanan Sungai Medang yangsudah disepakati PT Arara Abadi dengan Masyarakat Desa KesumaDalam Hak Ulayat Batin Hitam Sungai Medang, bermaterai yang cukupdan telah disesuaikan dengan fotocopy, diberi tanda T41 ;Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor 522.2
175 — 108
No.522.2/277/2004, tanggal 30 Nopember 2004 Perihal : Areal Tambang DalamKawasan Hutan APL Mornopo Tahap I, (diberi tanda TERGUGAT No. 20 (TK/PR) ;Menimbang, bahwa selain mengajukan buktibukti surat tersebut diatas,TERGUGAT juga mengajukan saksisaksi yang telah memberi keterangan dibawahsumpah sebagai berikut :1.SAKSI M.
No. 522.2/277/2004,tanggal 30 Nopember 2004 Perihal : Areal Tambang Dalam Kawasan Hutan APLMornopo Tahap menunjukkan bahwa TERGUGAT II pada saat mengeluarkanSurat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari PT.
97 — 14
2.09/X/2004 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK)An.Koperasi Karya Mandiri Di Lokasi Rencana Pembukaan LahanPerkebunan Kepala Sawit Di Wilayah Kabupaten Barito Utara PropinsiKalimantan Tengah Tahun 2004 tertanggal 22 Oktober 2004, yang diberitanda Gengan............cecceceeeseeeeee ees P.38;Foto Copy Surat Perihal Penawaran Biaya Study Amdal Nomor : 153/J24.2/PPLH/PR/2004 tertanggal 2 Nopember 2004, yang diberi tandaFoto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi KalimantanTengah Nomor : 522.2
58 — 41
(fotokopi sesuai denganaslinya);Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten PelalawanNomor : 522.2/TVIIV2003/470, tertanggal 21 Maret2003 Perihal : Pertimbangan Teknis URKT IWPHHKHutan Tanaman Tahun 2003 An. PT. Selaras AbadiUtama. (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT/X1/2002/005, tertanggal 30 Desember2002 tentang Pemberian Hak tIzin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan TanamanKepada PT.
44 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 23 PK/Pid.Sus/2014Surat Pernyataan Pembagian Tanah Hak Waris Turun Temurun dariNenek Moyang Sebelum Penjajahan Belanda tertanggal 27 Januari 2003;KPRKPWN Departemen Kehutanan Bukti Setor atas nama ThomasEdison;Berita Acara Penyerahan Hadiah Undian Tabungan SIMPEDA Plus BankPembangunan Daerah Kalimantan Timur pada tanggal 18 Nopember2003;Buku Tabungan Bank BPD Cabang Kaltim atas nama MargarethaSyamsia;Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat Nomor :522.2/74/Kpts/DkII/2002 tertanggal
No. 23 PK/Pid.Sus/2014KPRKPWN Departemen Kehutanan Bukti Setor atas nama ThomasEdison;Berita Acara Penyerahan Hadiah Undian Tabungan SIMPEDA Plus BankPembangunan Daerah Kalimantan Timur pada tanggal 18 Nopember2003;Buku Tabungan Bank BPD Cabang Kaltim atas nama MargarethaSyamsia;Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat Nomor :522.2/74/Kpts/DkII/2002 tertanggal 21 Pebruari 2002 tentang jjinpemungutan dan pemanfaatan kayu limbah tebangan lading masyarakatKampung Sakag Tada, Gadur dan