Ditemukan 185 data
YURISWANDI, SH.,MH
Terdakwa:
ADEK HENDROVERI Bin ZAIRIN RAZAK
32 — 18
37 dari 57 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN JmbBahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 pada saat Terdakwa AdekHendroveri sedang berada di rumah bersama keluarga Terdakwa AdekHendroveri yaitu istri dan anak Terdakwa Adek Hendroveri, pagi harinyaTerdakwa Adek Hendroveri tidak ke kantor dikarenakan karena hujan.Bahwa Terdakwa Adek Hendroveri ada keluar rumah sebentar sekira pukul18.00 Wib menggunakan sepeda motor honda Scoopy warna hitam putihdengan No.Pol BH 2758 QG untuk membeli martabak did aerah
MUHAMAD HUSNI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
43 — 37
Bahwa Penggugat merupakan peserta yang telah lulus seleksi CalonPegawai Negeri Sipil aerah dari Tenaga Honorer Kategori Il tahun 2013(vide bukti P5 dan bukti P6 = bukti T9 dan bukti T10);3. Bahwa Penggugat adalah tenaga honorer yang telah diangkat sebagaiCalon Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat dengan Surat Keputusan Nomor814.3/419/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilatas nama Muhammad Husni tanggal 21 September 2015 (vide bukti P 10= bukti T20);4.
50 — 28
Kutaikartanegara sebanyak 1(satu) kali, Prada Samuel melakukan pemukulan dengan caramenendang lebih dari satu kali kepada anggota polisi yang terjatuhtelungkup lalu memukul dengan tangan kanan mengepal lalu diayunkan ke aerah atas lalu diarahkan ke bagian punggung anggotapolisi tersebut , untuk Prada Alfian melakukan pemukulan dengan caramenendang dengan kaki kanan ke tubuh anggota polisi tersebut lalumemukulnya dengan tangan kanan mengepal lalu diayunkan ke ataslalu di arahkan ke punggung anggota
288 — 30
Sanggauselaku Pembina Tk.hadir; ' UDIBJO, MM.10180900.beserta daftar4 (empat) lembarKerja perangkatDPA SKPDn Anggaran satuanun anggaran 2007 Formulirime'an Dokumen PelaksanaanAnggaran rogram dan per kegiatansatuan aerah, tertanggal 2 Maret2007 i i ejabat Pengelola Keuanganaitu) Drs.
70 — 16
Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;Melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;oF fhMengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerjaperangkatd aerah yang dipimpinnya;6. Mengelola barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabsatuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;7.
Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;Melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;ao fF Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerjaperangkatd aerah yang dipimpinnya;6. Mengelola barang milik / kKekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabsatuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;7.
Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;Melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;oF SfMengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerjaperangkatd aerah yang dipimpinnya;486. Mengelola barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabsatuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;7.
48 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) hurufbUndangUndang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor:20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor: 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum cantumkan dalam dakwaanSubsidair, membebankan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti dengan tujuan untuk menyelamatkan keuangan Negara/D aerah
I Ketut Kartika Widnyana, SH
Terdakwa:
I WAYAN WIANTARA, SP
192 — 146
BANK PEMBANGUNAN D AERAH BALI ;
- 1(satu) buku bonggol cheque nomor P 395361 s/d P 395370 berlogo PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI ;
- 1(satu) buku bonggol cheque nomor P 395371 s/d P 395380 berlogo PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI ;
- 1(satu) buku bonggol cheque nomor P 395381 s/d P 395390 berlogo PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI ;
- 1(satu) buku bonggol cheque nomor P 395391 s/d P 395400 berlogo PT.
BANK PEMBANGUNAN D AERAH BALI;1(satu) buku bonggol cheque nomor P 395361 s/dberlogo PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI ;1(satu) buku bonggol cheque nomor P 395371 s/dberlogo PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI ;1(satu) buku bonggol cheque nomor P 395381 s/dberlogo PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI ;1(satu) buku bonggol cheque nomor P 395391 s/dberlogo PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI ;1(satu) buku bonggol cheque nomor P 395401 s/dberlogo PT.
BANK PEMBANGUNAN D AERAH BALI;1(satu) buku bonggol cheque nomor P 395361 s/dberlogo PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI ;1(satu) buku bonggol cheque nomor P 395371 s/dberlogo PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI ;1(satu) buku bonggol cheque nomor P 395381 s/dberlogo PT.
168 — 61
Bahwa bentuk pertanggungjawabannya puntelah sesuai dengan Kepmen Otda Nomor8 tahun 2000, tentang PedomanAkuntansi Perusahaan Daerah Air Minum,yang mana Kepmen Otda Nomor 8 tahun2000 ini merupakan pedoman bagi PDAMse Indonesia dalam menyusun pertanggungjawaban olaanekeuangan PDAM, yang m di alamnya@juga termasuk Pegegutaan danarepresentatif, Oe PeraturanPemerintah 0 tahun 2005 yangdiperunt ada Satuan KerjaP aerah (SKPD) yang mananggarannya dari APBD;. di dalam Dakwaannya PenuntutUmum juga tidak mencantumkan
1.I GEDE WIDHARTAMA, SH
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.ACHMAD ATAMIMI, S.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
6.GRACE SIAHAYA, SH.,MH
7.ENDANG ANAKODA.SH
8.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH TUHULERUW
130 — 214
Bahwa aerah pembebasan tersebut merupakan tempat masyarakatNelayan Negeri Tawiri mencari ikan.
108 — 28
Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawabsatuan kerja perangkatd aerah yang dipimpinnya;6. Mengelola barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerjaperangkat daerah yang dipimpinnya.. Pasal 6 Ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 TentangPerbendaharaan Negara yang berwenang sebagai berikut:1. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;2.
Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawabNXsatuan kerja perangkatd aerah yang dipimpinnya;Mengelola barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerjaperangkat daerah yang dipimpinnya.b.
73 — 21
Kota Langsa ;Bahwa pada tahun 2004 saksi tugas sebagai Bendahara di DispendaKabupaten Aceh Timur, sedangkan pada tahun 2005 saksi dibagianKeuangan Kabupaten Aceh Timur sebagai Pemegan Kas.Bahwa tugas saksi selaku Bendahar atau pemegang kas adalah;Mengajukan permintaan pembayaran ke kas daerah.Menerima uang dari BUD kemudian membayarkan sesuai denganSPM (Surat Perintah Membayar) dan membukukan = sertamelaksanakan tugastugas lain yang berhubungan dengankeuangan.Bahwa saksi sebagai Bendahara Umum aerah
150 — 30
Menerima uang dari BUD kemudian membayarkan sesuaidengan SPM (Surat Perintah Membayar) dan membukukanserta melaksanakan tugastugas lain yang berhubungandengan keuangan.Bahwa saksi sebagai Bendahara Umum aerah (BUD) Kab.
Terbanding/Tergugat : PT Bank CIMB Niaga,Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : PPAT Daerah Kerja Kota Bogor Ny Natalia Lini Handayani,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bogor
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bogor
Turut Terbanding/Penggugat II : Ny Arti Yustinah
107 — 58
OLEH PENGGUGATATAU KUASANYA (EKSEPSI PROSESUAL/PROCESSUELEEXCEPTIE)Bahwa dalam surat gugatan dari Para Penggugat yang diterima Tergugathanya menyebutkan namanama para kuasa hukumnyatanpaditandatangani oleh para kuasa hukum tersebut.Ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan :Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaanpengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yangditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal123, kepada ketua pengadilan negeri did aerah
79 — 149
MISBAHUL MUJIB, Spd Bin BADRUS SUMIYANI, Bahwa saksi mengetahui perkara ini, yaitu mengenai masalah bantuansosial untuk dusun aerah Betonisasi untuk jalan ke Masjid, RT.01 RW.01,Dsn.Kaliloko Desa Kedungringin Kecamatan suruh, KabupatenSemarang, dari informasi dari Saudara Taufik; Bahwa awal mulanya memang saksi kenal Taufik sebagai teman sekolahDi Aliyah..../6464di Aliyah sampai kuliah di Unnes Semarang, akan tetapi setelah kuliahsaksi tidak tahu lagi kKondisinya bagaimana, setelah saksi lulus kemudiansudah
179 — 56
KHAN Als MUHAMMAD RIAZ dan PENI SUPARTI selama 1 (stu) tahunseharga Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) did aerah Desa TahunanJepara ;Bahwa setelah itu kemudian barangbarang berupa Furnitur milik Mr. KHANAls MUHAMMAD RIAZ yang ada di Gudang milik TRI WULANDARidipindahkan ke Gudang yang baru disewa tersebut yang berada di DesaTahunan Jepara yang disewa atas nama PENI SUPRAPTI (istri Mr.
1.DIAN PRANATA DEPARI
1.DIAN PRANATA DEPARI
2.OKTOVIANUS TALITTI, S.H.
2.OKTOVIANUS TALITTI, S.H.
3.OKTOVIANUS TALITTI
3.OKTOVIANUS TALITTI
Terdakwa:
LIBERATA SETITIT
86 — 0
dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dirampas untuk Negara dan jika Terdakwa mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Pelakasanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat aerah
168 — 39
Sehubungan dengan itu,setiap pimpinan kementerian negara/ lembaga/kepala satuan kerja perangkat d aerah wajib segeramelakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam kementeriannegara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian.Halaman ke 141 Putusan Perkara No. : 290/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBYPengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pe meriksaKeuangan, sedangkan pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri
115 — 36
sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah" selanjutnya pada ayat (2) disebutkan"Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan olehPemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuandengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip NKRIsebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945",selanjutnya pasal 18 ayat (1) UUD 45 setelah amandemen menyebutkan"Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kota, yang tiaptiap provinsi,kabupaten dan aerah
184 — 57
Desember 82.353.000 75.108.000 7.245.000 63.000.000 19.353.000 30.043.200 10.690.200Subtotal 2012 1.325.029.000 1.202.167.000 122.862.000 756.000.000 569.029.000 393.656.800 175.372.200Tahun 2013No Periode Pendapatan Retribusi Parkir Bagi Hasil DerganPenda Penyetoran Kurang SetorKe Kas (KerugianD h (ST: NeRiil (Rp) Dilaporkan (Rp) Selisih (Rp) Pengeluaran Pendapatan Hak Pemda aerah (STS) gata)Operasional Netto (Rp)(Rp) Halaman 160 dari 239 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN Bjm. 1 2 3 (12) 4 5 (
158 — 22
Sedangkanturut serta melakukan , perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa orang dan setiap orang dapatdipertanggung jawabkan (vide PAF Lamintang dan C.Djisman Samosir, SH dalam buku :Hukum Pidana Indonesia, hal 56, serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,tertanggal : 28 Juni 1990, dalam perkara Nomer : 525K/Pid/1990,)Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkanketerangan saksi saksi bahwa akibat terjadinya gempa pada tanggal 30 September 2009 rumahwarga termasuk did aerah