Ditemukan 1293 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 27-05-2009 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2798 K/Pdt/2008
Tanggal 27 Mei 2009 — PT INDUSTRI KAPAL INDONESIA (Persero), VS PT PELAYARAN PLANET SAMUDRA
6949 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sehinggapertimbangan putusan tingkat pertama yang Pemohon Kasasi/Tergugatmenganggap sudah adil dan benar walaupun telah menghukumPemohon Kasasi/Tergugat akan tetapi dengan dikoreksi oleh PengadilanTinggi menjadikan putusan tersebut menjadi dangkal secara hukum, tidakmemadai dan profesional sebagaimana dalam pertimbangan hukumnyadalam halaman 6 s/d 10, sehingga seharusnya Pengadilan Tinggi yangmerupakan Pengadilan Tingkat Banding jika ingin mengoreksi putusan dibawahnya harusnya mempunyai putusan yang lebih bermutu
Putus : 17-09-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 541 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 17 September 2012 — PT. UNIVERSE LION vs IWAN SUSANTO
10368 Berkekuatan Hukum Tetap
  • menarik sebagai pertimbangan Hakim dalamkasus terkenal merek dagang Tancho yang dalam pertimbangannya antara lain(kutip) sebagai berikut:Menimbang sekali lagi tentang soal kepatutan dalam lalulintas perdagangan(handelsraad) yang hendak ditertibkan oleh UndangUndang Merek seperti terurai diatas, bahwa Hakim hendaknya selalu berpedoman kepada: Tujuan UndangUndang bahwa khalayak ramai harus dilindungiterhadap barangbarang tiruan yang memakai merek yang sudahdikenalnya sebagai merek barangbarang yang bermutu
Register : 28-06-2012 — Putus : 14-08-2012 — Upload : 24-08-2012
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 159/Pid.Sus/2012/PN.Kdi
Tanggal 14 Agustus 2012 — FEBRI SUTRISNO bin WAKIDI
4512
  • Bermutu dan terjangkau ;Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan obat yang berkhasiat ;Bahwa terdakwa telah menyimpan untuk dikonsumsi sediaan farmasi pil jenis LL/Artane sebanyak 12 butir dan juga telah mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LLsebanyak 88 butir, sehingga unsur tersebut telah terpenuhi pula ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan,didasarkan atas keterangan
Register : 01-10-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Tsm
Tanggal 2 Desember 2020 — Penuntut Umum:
SITI HALIMATUN, SH.
Terdakwa:
RIZKI MAULANA Bin OLIH
8219
  • Selanjutnyadisebut sebagai sediaan farmasi dalam bentuk Tablet warna putih, satu sisiberlogo Y:Menimbang bahwa, berdasarkan UU Kesehatan No. 36 tahun 2009dalam pasal 98 ayat 1 yaitu Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman,berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta Standar mutu sediaanfarmasi adalah sediaan farmasi yang harus memiliki 3 (Tiga) kriteriadiantaranya: Aman, Bermutu, dan Berkhasiat.
Register : 12-11-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PN NGANJUK Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Njk
Tanggal 12 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.RATRIEKA YULIANA,SH
2.ATIK JULIATI,SH
Terdakwa:
YASIN FIRMANSYAH Bin SISWOYO
5320
  • Yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) UUNo. 36 Tahun 2009, Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman,berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwatidak mengetahui kandungan obat yang terdakwa edarkan tersebut dan tidakmempunyai izin apapun dari pihak pemerintah untuk mengedarkannya dantidak mempunyai keahlian khusus di bidang
Putus : 23-03-2016 — Upload : 30-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1792 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 23 Maret 2016 — Drs. H. A. FACHRY MAKKASAU;
5733 Berkekuatan Hukum Tetap
  • FACHRYMAKKASAU selaku Ketua Komite SDN 2 Unggulan Maros antara lainberperan sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakatdi satuan pendidikan, yang berfungsi antara lain: melakukan kerjasamadengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industry) danpemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagaikebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat serta melakukanevaluasi dan pengawasan
    FACHRY MAKKASAU selaku Ketua KomiteSDN 2 Unggulan Maros antara lain berperan sebagai mediator antarapemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan, yangberfungsi antara lain: melakukan kerjasama dengan masyarakat(perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industry) dan pemerinta berkenaandengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; menampung danmenganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yangdiajukan oleh masyarakat; serta melakukan evaluasi dan pengawasanterhadap
Putus : 21-02-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 779 PK/Pdt/2016
Tanggal 21 Februari 2017 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ. MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, DI JAKARTA, CQ. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG CQ. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN VS MUHAMAD NADJIB, DKK
4546 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa walaupun demikian Penggugat telah menunjukan prestasinya dalammembangun jembatan yang menjadi obyek dalam perkara a quo denganmelakukan galian batu, yang pada gambar rencana hanya galian tanah,merombak fondasi, mempertebal fondasi agar dapat tahan banjir,mengganti besi yang bermutu yang pada gambar rencana adalah besipekerjaan yang telah dibangun dan gambar yang dibuat oleh Penggugatdan konsultan Pengawas yang ditunjuk yang tidak bermutu yang acakacakan dan atau asalasalan, dengan besi yang
    bermutu, sesuai karenagambar rencana yang dibuat Tergugat bekerja sama dengan Tergugat IIHalaman 3 dari 39 Hal.
Register : 26-08-2004 — Putus : 21-02-2005 — Upload : 24-02-2015
Putusan PA SURABAYA Nomor 1635/ Pdt.G / 2004 / PA.Sby
Tanggal 21 Februari 2005 — PEMOHON VS TERMOHON
213
  • membiayai dan mengurusinya, hal ini terbuktiTermohon selalu mementingkan urusan pendidikan anakanak antara lain terhadap anakyang bernama XXXX (umur 10 tahun) saat ini kelas 4 SD yang sebelumnya sekolah di ALIRSYAD Surabaya dipindahkan di sekolah ALHIKMAH (full day school) di GayungsariSurabaya, terlebih Termohon dirumah juga mendastangkan guru mengaji dan guru agama.Berikut terhadap anak yang bernama XXXX (umur 7 tahun) juga senantiasa ditempatkan /di sekolahkan di sekolah yang berkualitas dan bermutu
    dibiarkan begitu saja dan sudah putusperceraian tidak ada komunikasi sama sekali dengan anakanak, apabila untuk anak XXXXyang menderita sakit tidak ada niat untuk mengjenguk dan merawat dan sejak itu anakanaktetap berada dalam asuhan Tergugat dan dalam hal ini anakanak sudah merasa sangat terayomikehidupannya dengan Tergugat dan sulit dipisahkan dengan Tergugat dan Tergugat selalumementingkan urusan pendidikan anakanak dengan memindahkan ke sekolah AlHikmah36(Fulday School) yang berkwalitas dan bermutu
    sesuai pasal 105 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliiharaananak yang belum mumayyiz atau umur 12 tahun adalah hak ibunya (Penggugat) akan tetapisejak April 2004 sampai saat ini + 11 bulan lamanya anak yang bernama XXXX, umur 11tahun dan XXXX, umur 7 tahun berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat tanpaada kekurangan sesuatu apapun dan kedua anak tersebut diakui oleh Penggugat dan Tergugatpada saat ini dalam keadaan sehat fisik dan mental dan sekolah di sekolah AlHikmah sebagaisekolah yang bermutu
Register : 11-06-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 112/Pdt.G/2020/PN Lbp
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat:
Hery Supriadi
Tergugat:
1.Kepala Puskesmas Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
2.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, alamat Jalan Karya Asih No. IV Lubuk Pakam
3.BUPATI DELI SERDANG
242214
  • DanPasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yangsama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidangkesehatan dan ayat (2) bahwa setiap orang mempunyai hak dalammemperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu' danterjangkau.Bahwa Penggugat melalui Kesatuan Mahasiswa Garda Bela NegaraNasional Sumatera berupaya memohon dan meminta Klarifikasi atastindakan Puskesmas Tanjung Rejo yang melakukan tindakan MENOLAKPasien Gawat Darurat atas nama Alm.
    DanPasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yangsama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidangkesehatan dan ayat (2) bahwa setiap orang mempunyai hak dalammemperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu' danterjangkau.Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2020/PN Lbp11.12.13.14.Bahwa Penggugat melalui Kesatuan Mahasiswa Garda Bela NegaraNasional Sumatera berupaya memohon dan meminta Klarifikasi atastindakan Puskesmas Tanjung Rejo yang melakukan
    pihakatau oleh salah satu pihak;Menimbang, bahwa Pasal 4 UndangUndang Republik Indonesia Nomor36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa Setiap orang berhakatas kesehatan;Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yangmenyatakan :(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh aksesatas sumber daya di bidang kesehatan.(2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanankesehatan yang aman, bermutu
Putus : 26-01-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN SURAKARTA Nomor 185 /Pid.Sus/2015/PN.Skt.
Tanggal 26 Januari 2016 — Maria Magdalena Christina Binti Bambang Harjanto
469
  • Maria Magdalena Christina.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Dra.Zeta Rina P, M.Kes, Apt dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Sesuai dengan Undang undang RI Nomer 36 tahun 2009 tentangKesehatan yang dimaksud Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat,Obat Tradisional dan Kosmetika.Untuk dapat diedarkan sediaan farmasi yang berupa obat, obattradisional dan kosmetik harus aman, bermutu dan telah memiliki ijinedar
    CurlMaskara Etuda House, 3 step Eyeliner Etude House, Kiss Beauty Cream,Naked 3 Eyebrow, pencil dan brush dan berbagai macam kosmetika lainnyasebanyak 222 jenius serta 4 (empat) lembar dokumen berupa notapenjualan.Menimbang, bahwa berdasarkan keteranan Ahli keterangan ahli Ahli Dra.Zeta Rina P, M.Kes, Apt bahwa :Sesuai dengan Undang undang RI Nomer 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud Sediaan Farmasiadalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika dan untuk dapatdiedarkan harus aman, bermutu
Register : 18-06-2012 — Putus : 09-08-2012 — Upload : 27-09-2012
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 150 /Pid.Sus/2012/ PN.Kdi
Tanggal 9 Agustus 2012 — HARIANTO als MENTIL bin KATIMAN
2311
  • termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tapi termasuk daftarObat Keras) yang tanpa kemasan sehingga tidak ada nama produk, daftarbahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama yang memproduksi,tanggal kadaluwarsa dan tidak ada ijin edarnya dan karena itu setiap orangyang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang menyimpan,mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan;e Bahwa sesuai ketentuan pasal 98 UU No.36 Tahun 2009, sediaan farmasi danalat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu
Putus : 29-09-2010 — Upload : 01-12-2014
Putusan PN KETAPANG Nomor 159/Pid.B/2010/PN.KTP
Tanggal 29 September 2010 — NORMA SANGER
567
  • Kemasan itu masih diedarkan, maka akan adasanksi administrasi dari Balai BPOM termasuk menarik barang panganatau makanan tersebut dari peredaran ;e Bahwa setahu saksi jika pangan olahan tidak terdaftar maka tidak akanada jaminan terhadap mutu dan keamanan pangan, karena tidakmelalui proses penilaian oleh karena itu apabila orang mengkonsumsipangan yang tidak terdaftar maka orang tersebut kemungkinanmengkonsumsi pangan yang tidak terdaftar maka orang tersebutkemungkinanmengkonsumsi pangan yang tidak bermutu
Register : 07-02-2013 — Putus : 15-05-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 09/PID.TK/2013/PN.TK
Tanggal 15 Mei 2013 — ROSIDAH Ama.Pd Binti SULAIMAN
9624
  • Panduan Operasional Sekolah (BOS) untukPendidikan Gratis dalam rangka wajib belajar 9 tahun yangbermutu setiap tahun anggaran.Bahwa dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah( BOS), harus sesuai dengan petunjuk dalam BUKU PANDUANBANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) dari Direktorat JenderalManajemen Pendidikan Dasar dan Menengah KementerianPendidikan Nasional yang berisikan panduan BOS & Buku BOSserta Petunjuk Teknis Keuangan untuk pendidikan gratis dalamrangka wajib belajar 9 Tahun yang bermutu
    Panduan Operasional Sekolah (BOS) untukPendidikan Gratis dalam rangka wajib belajar 9 tahun yangbermutu setiap tahun anggaran.e Bahwa dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah( BOS), harus sesuai dengan petunjuk dalam BUKU PANDUANBANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) dari Direktorat JenderalManajemen Pendidikan Dasar dan Menengah KementerianPendidikan Nasional yang berisikan panduan BOS & Buku BOSserta Petunjuk Teknis Keuangan untuk pendidikan gratis dalamrangka wajib belajar 9 Tahun yang bermutu
    Panduan Operasional Sekolah (BOS) untuk29Pendidikan Gratis dalam rangka wajib belajar 9 tahun yangbermutu setiap tahun anggaran.Bahwa dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah( BOS), harus sesuai dengan petunjuk dalam BUKU PANDUANBANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) dari Direktorat JenderalManajemen Pendidikan Dasar dan Menengah KementerianPendidikan Nasional yang berisikan panduan BOS & Buku BOSserta Petunjuk Teknis Keuangan untuk pendidikan gratis dalamrangka wajib belajar 9 Tahun yang bermutu
    Menengah Kementerian PendidikanNasional mengadakan Program Bantuan Operasional Sekolah(BOS) yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan danBelanja Negara (APBN), sehingga dalam pelaksanaannya harussesuai dengan petunjuk dalam BUKU PANDUAN BANTUANOPERASIONAL SEKOLAH (BOS) dari Direktorat Jenderal ManajemenPendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasionalyang berisikan panduan BOS & Buku BOS serta Petunjuk TeknisKeuangan untuk pendidikan gratis dalam rangka wajib belajar 9Tahun yang bermutu
Register : 11-02-2013 — Putus : 21-02-2013 — Upload : 02-07-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 9/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg
Tanggal 21 Februari 2013 — Drs. SUMANTRI bin HARDJO SUWITO
4718
  • Buku Panduan BOS tahun 2009 dan 2010 yang di keluarkan oleh Dirjen ManajemenPendidikan dan Menegah Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Tabun 2009dan 2010:* Bab II Poin E Program BOS Wajib belajar 9 tahun yang bermutu :Melalui Program BOS yang terkait pendidikan dasar 9 tahun, setiap pengelolaprogram pendidikan harus memperhatikan halhal dasar berikut antara lainPoin 5 .
    Buku Panduan BOS tahun 2009 dan 2010 yang dikeluarkan oleh Dirjen ManajemenPendidikan dan Menegah Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Tahuri2009 dan 2010 :* Bab II Poin E Program BOS Wajib belajar 9 tahun yang bermutu :Melalui Program BOS yang terkait pendidikan dasar 9 tahun, setiap pengelolaprogram pendidikan harus memperhatikan halhal dasar berikut antara lainPoin 5 .
Putus : 02-06-2010 — Upload : 24-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 375 K/PDT.SUS/2010
Tanggal 2 Juni 2010 — YAYASAN PERGURUAN KATOLIK St. LAURENSIUS, ; HOTMARTOGI R. SIHOLE, S.Pd., JUNI JEFRI ARITONANG, S.S., dkk.
3531 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kerja yang diamanatkan dalamKeputusan Menteri ini adalah hubungan antara pekerja/ouruh denganPengusaha sehingga tidak dapat dipersamakan antara Pemohon Kasasidengan para Termohon Kasasi ;0 Bahwa sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 39 ayat 2 UU RI No. 20Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa :Pendidik (guru) merupakan Tenaga Profesional, maka para Termohon Kasasisebagai tenaga pendidik mempunyai peranan yang sangat penting dalampeyelenggaraan proses pendidikan yang bermutu
    /berkualitas, oleh karena itu,tindakan para Termohon Kasasi yang secara serentak mengikuti ujian CPNSadalah nyata perbuatan yang dapat mengganggu/merusak proses pendidikanyang bermutu ;0 Bahwa disamping itu, apabila memang para Termohon Kasasimenjadikanalasan dengan mengikuti ujian CPNS yang menjadi dasar Pemohon Kasasisebagai alasan utama untuk memberhentikan atau menyuruh berhenti/Hal. 23 dari 27 hal.
Register : 19-04-2021 — Putus : 07-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mkd
Tanggal 7 Juni 2021 — Penuntut Umum:
TATA HENDRATA, S.H.
Terdakwa:
MUCHAMMAD FERY EFENDY Alias DOBLEH Bin SLAMET RIYADI
244
  • yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenga TeknisKefarmasian;Menimbang, bahwa mengedarkan sediaan farmasi adalah setiapkegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaanfarmasi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 TentangKesehatan menyebutkan Sediaan farmasi dan alat kesehatan harusaman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu
    sediaan farmasi berupaobat/pil jenis YARINDO berwujud obat ada tulisan huruf Y dengan tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatandan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 TentangKesehatan, karena tidak memenuhi syarat keamanan karena tidakdiketahui kadar atau dosisnya dan efek samping yang bisa ditimbulkan,tidak memenuhi syarat khasiat karena tidak terjamin efek terapi yangdihasilkan, tidak bermutu
Putus : 10-04-2014 — Upload : 29-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 03 / PID.TPK/2014/PNTK
Tanggal 10 April 2014 — WELLY KUSTANTI, SPD Binti HG. KUSNO.
17426
  • Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011; Fotocopy Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor:B/48a/III.01/HK/2012 tanggal 05 Januari 2012 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012; Fotocopy 1 (satu) buah Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun Yang Bermutu
    Januari 2011Tentang Pembentukan Tim232423262d28Manajemen BantuanOperasional Sekolah (BOS) diLingkungan PemerintahKabupaten Lampung SelatanTahun 2011;Fotocopy Surat KeputusanBupati Lampung SelatanNomor:B/48a/III.01/HK/2012tanggal O05 Januari 2012Tentang Pembentukan TimManajemen BantuanOperasional Sekolah (BOS) diLingkungan PemerintahKabupaten Lampung SelatanTahun 2012;Fotocopy 1 (satu) buah BukuPanduan Bantuan OperasionalSekolah (BOS) UntukPendidikan Gratis DalamRangka Wajib Belajar 9 TahunYang Bermutu
    secara terus menerus atau untuk sementara waktudengan sengaja menggelapkan uang atau suratsurat berharga yang disimpankarena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil ataudigelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukkan perbuatan tersebut ,Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa Tujuan Bantuan Operasional Sekolah untuk meringankan beban masyarakatterhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (Sembilan) tahunyang bermutu
    Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan caracarasebagai berikut21= Bahwa Tujuan Bantuan Operasional Sekolah untuk meringankan beban masyarakatterhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (Sembilan) tahunyang bermutu dan membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB Negeri,SMP/SMPLB/SMPT (terbuka) Negeri terhadap biaya operasional sekolah sertamembebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentukapapun, baik di sekolah negeri maupun swasta. dan sebagai acuan
    berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberitugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementarawaktu dengan sengaja memalsu bukubuku atau daftardaftar yang khusus untukpemeriksaan administrasi, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan caracarasebagai berikut :Bahwa Tujuan Bantuan Operasional Sekolah untuk meringankan beban masyarakatterhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (Sembilan) tahunyang bermutu
    Januari 2011 Tentang Pembentukan Tim Manajemen BantuanOperasional Sekolah (BOS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten LampungSelatan Tahun 2011;Fotocopy Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor:B/48a/IITI.01/HK/2012tanggal O5 Januari 2012 Tentang Pembentukan Tim Manajemen BantuanOperasional Sekolah (BOS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten LampungSelatan Tahun 2012;Fotocopy (satu) buah Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) UntukPendidikan Gratis Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun Yang Bermutu
Register : 24-09-2012 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 30-03-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.51768/PP/M.XVIB/16/2014
Tanggal 3 April 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
12332
  • merupakan perjanjian dan ataukesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili olehMenteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia dan Pemohon Banding ; Pasal 1 angka 4 PKP2B :Batubara berarti semua bentuk batuan sedimenter yang dapat terbakar yang berasaldari timbunan sisasisa tumbuhan yang diubah oleh prosesproses kimia, fisika danbiologi secara alami selama dan setelah penimbunan dan yang terdapat dalambentuk lapisanlapisan yang jelas; Pasal 1 angka 22 PKP2B :Batubara Bermutu
    Dalam hal definisi batu bara bermutu rendah berubahmaka ketetapan pada kondisikondisi terdahulu akan dihormati ;.
Register : 10-04-2015 — Putus : 06-05-2015 — Upload : 01-09-2015
Putusan PN NGANJUK Nomor Nomor 87/PID.Sus/2015/PN NJK
Tanggal 6 Mei 2015 — SUHERU RIANTO BIN SUMARDI
163
  • Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009,Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu danterjangkau.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa tidak mengetahuikandungan obat kuat yang akan terdakwa edarkan tersebut dan tidak mempunyai izin apapundari pihak pemerintah untuk mengedarkannya dan tidak mempunyai keahlian khusus di bidangkefarmasian.Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim seharusnya apabila terdakwa
Register : 05-05-2015 — Putus : 25-08-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PA SUKOHARJO Nomor 478/Pdt.G/2015/PA.Skh
Tanggal 25 Agustus 2015 — Penggugat dan Tergugat
2710
  • Karena perjalanan berumah tangga masih panjang dan lama bisa untukmembangun bahtera rumah tangga yang lebih baik lagi, lebih bermutu danberkualitas.Selanjutnya mensikapi dan menindaklanjuti dalildalil Penggugat nomor 1hingga nomor 3 benar 100%. Sedangkan dalil gugatan nomor 4 perlu sayasanggah atau diluruskan permasalahannya.Terjadinya permasalahan rumah tangga hal biasa Alloh menurunkanmasalah menguji manusia tersebut seberapa imannya dan bisa menyelesaikanmasalah tersebut atau tidak.
    dengan Penggugatkarena sudah jelas saya terangkan di atas, Tergugat hanya manusia biasa, banyaksalah, lalai, lupa, dosa dan hina dan sanggup merubah sikap terhadap Penggugatdan meminta maaf kepada Penggugat disaksikan para bapakbapak hakim yangmulia dan memohon kepada bapak hakim membatalkan sidang perkara ini demiutunnya rumah tangga kami dan akan berupaya membangun rumah tangga ini danmembesarkan anakanak kami sesuai sunnah Rasulallah SAW menjadi keluargayang lebih baik, lebih berkualitas, lebin bermutu