Ditemukan 5605 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 22-06-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 428/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT KODECO ENERGY Co., Ltd
4320 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kontrak PemohonBanding dengan vendor tersebut memisahkan antara material/gaji danjasanya, dimana dalam kasus ini tidak ada jasa yang ditagihkan olehkedua vendor tersebut;Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 428 B/PK/PJK/2016bahwa selain itu di dalam SE53/PJ/2009 juga ditegaskan bahwareimbursement cost bukan merupakan objek Pajak Penghasilan selamadapat didukung oleh buktibukti pendukung seperti faktur tagihan, kontrakkerja atau pembayaran gaji;b.
    dalam sengketa a quo Majelis Hakim telah bersikap tidakberimbang dalam pembuktian di persidangan, karena telah mengabaikanfakta yang dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) terkait buktibukti yang disampaikan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);Bahwa menanggapi alasan Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) sebagaimana tertuang pada halaman 27 putusana quo yang menyatakan:bahwa selain itu di dalam SE53/PJ/2009 juga ditegaskan bahwareimbursement cost
    Karenasebagaimana dinyatakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) sendiri, reimbursement cost bukan merupakan objekPajak Penghasilan selama dapat didukung oleh buktibukti pendukungseperti faktur tagihan, kontrak kerja atau pembayaran gaji, maka apabilafaktafakta sampai dengan persidangan tidak ada buktibukti pendukungyang dapat membuktikan tentang reimbursement cost, Majelis seharusnyatetap mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding);Bahwa berdasarkan
    Karena sebagaimana dinyatakan olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) sendiri,reimbursement cost bukan merupakan objek Pajak Penghasilan selamadapat didukung oleh buktibukti pendukung seperti faktur tagihan, kontrakkerja atau pembayaran gaji, maka apabila faktafakta sampai denganpersidangan tidak ada buktibukti pendukung yang dapat membuktikantentang reimbursement cost, Majelis seharusnya tetap mempertahankankoreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);Bahwa berdasarkan
Register : 13-06-2014 — Putus : 28-10-2014 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 100/G/2014/PHI/PN.BDG
Tanggal 28 Oktober 2014 — PT. JOTUN INDONESIA; LAWAN; LUSIANE TANSIL alias LULU;
5215
  • Bahwa di dalam Project Cost Description tercantum bahwa biaya untukpemasangan iklan ( billboard ) namun selain itu tercantum pula rinciantentang komisi komisi yang akan diberikan oleh PT. Arta Dwiputramanunggal kepada beberapa orang yakni : Komisi Yeriti 4 EU ccsene secs mmmemee ves es mums 001 x socom Rp 40.000.000. JROMisSt BOS LUG sicce criss sausames evs) samme ei aes semanas Rp 200.000.000.GOST LOGIT cee ss reneomune 22 x 22 memes cx 2 mmm 22 vo 8 eae Rp 20.000.000.8.
    Bahwa informasi yang diperoleh dari Project Cost Description hasil temuantersebut jelas sangat mengejutkan Penggugat, karena yang dimaksuddengan Lulu adalah Tergugat selaku Marketing Comunication Coordinatorpada Departemen Decorative Retails Penggugat, sedangkan bos Luluadalah Novi Cristiana Manager Decoratif Retails Penggugat atasanlangsung Tergugat ;9.Bahwa jika dicermati waktu penerbitan Project Cost Description hasiltemuan tersebut di atas tercatat tanggal 5 September 2012 hal itu berarti 16(
    Arta DwiputraManunggal ;10.Bahwa adanya penemuan Project Cost Deskription yang memuat rincian11.komisi bagi Tergugat dan Bos Lulu yang diduga adalah Novi Cristiana olehPenggugat kemudian di klarifikasi kepada Feri Purnomo, Direktur PT.
    ArtaDwiputra Manunggal sebagaimana terungkap dalam Project Cost Discriptionyakni sebesar Rp 220.000.000, ( dua ratus dua puluh juta rupiah ), yakni :Komisi Bos Ce Rp200.000.000,e Komisi LU eterna ao vs enaecre op aMOREROIN av Be 4 0 9 A MORMON 4 OB Rp20.000.000,Dengan demikian setiap kali tahapan pembayaran Tergugat dan NoviCristiana selalu menerina komisi dari PT.
    Arta Dwiputra Manunggal yang diduga memuat jugatransaksi pemberian komisi kepada Tergugat dan Bos Lulu ( diduga NoviCristiana ) melalui transfer bank ;27.Bahwa Jika dicermati lagi Project Cost Discreption oleh Feri Purnomo telahadanya pemberian komisi kepada Yenti dan Eli namum membantahmemberikan komisi kepada Tergugat dan Bos Lulu ( diduga Novi Cristiana )padahal informasi tentang komisi diperoleh dari data yang sama dan dibuatoleh PT.
Register : 26-08-2011 — Putus : 28-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.49240/PP/M.X/16/2013
Tanggal 28 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
12540
  • dan Kertas Kerja pemeriksaan diketahuibahwa koreksi Pemeriksa atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yangdilaporkan Pemohon Banding dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai adalah berdasarkanmetode reimbursement yang diterapkan perusahaan jasa forwarding yang mana DasarPengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dilaporkan Pemohon Bandingadalah peredaran usaha badan dikurangi unsur harga pokok penjualan yang terdiri atas COSfreight/terminal handling charge dan reimbursement cost
    Terbanding berdasarkan metode reimbursement yang diterapkan perusahaanjasa forwarding, objek Pajak Pertambahan Nilai menurut Pemeriksa adalah sebagai berikut: Peredaran usaha Rp 94.081.789.714,00Harga Pokok Penjualan COS Freight/Terminal Handling Charge Rp 80.854.240.553,00 COS total reimbursement costs Rp 4.700.411.994,00 Adjustment reimbursement costs Rp (48.787.727,00) Rp (85.505.864.820,00Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp. 8.575.924.894,00 bahwa menurut Terbanding berdasarkan metode reimbursement cost
    yang diterapkan olehPerusahaan jasa freightforwarding, seharusnya Dasar Pengenaan Pajak Pajak PertambahanNilai yang dilaporkan adalah peredaran usaha badan dikurangi unsur harga pokok penjualanyang terdiri atas COS freight/terminal handling charge dan reimbursement cost, tidak termasukbiaya IT (karena biaya ini termasuk biaya umum);bahwa menurut Terbanding berdasarkan penelitian terhadap Laporan Pemeriksaan PajakNomor: LAP=004/WPJ.04/KP.0100/2011 tanggal 6 Januari 2011 dan Kertas Kerjapemeriksaan
    diketahui bahwa koreksi Pemeriksa atas Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai yang dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT Masa Pajak PertambahanNilai adalah berdasarkan metode reimbursement yang diterapkan perusahaan jasa forwardingyang mana Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dilaporkanPemohon Banding adalah peredaran usaha badan dikurangi unsur harga pokok penjualan yangterdiri atas COS freight/terminal handling charge dan reimbursement cost, tidak termasuk biayaIT
    Terbanding atas DasarPengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.6.601.669.624,00 dengan penjelasansebagai berikut :bahwa menurut Pemohon Banding, Koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa di dalam SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan adalah tidak jelas dimana Pemeriksa melakukan koreksi atasseluruh gross profit Pemohon Banding yang sebesar Rp.8.575.924.894,00 yaitu peredaran usahabadan dikurangi unsur harga pokok penjualan yang terdiri atas COS freight / terminal handlingcharged dan reimbursement cost
Register : 09-07-2012 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.50010/PP/M.XIII/15/2014
Tanggal 21 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
16155
  • Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilandalam tahun berjalan : Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalammenghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan BentukUsaha Tetap, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilanyang pengenaan pajaknya bersifat final;bahwa menurut angka 4 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S338/PJ.31/2004tentang Penegasan Mengenai Biaya Yang Dapat Dikurangkan Dari PenghasilanBruto Dalam Menghitung PKP. ..... bahwa:Joint cost
    adalah pengeluaran atau biaya yang berhubungan langsung dengankegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara suatu penghasilan dansekaligus berhubungan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih danmemelihara penghasilan lainnya;Alokasi pembebanan pengeluaran atau biaya yang merupakan joint cost kepadamasingmasing penghasilan, apabila tidak dapat dipisahkan secara jelas sesuaipengeluaran atau biaya yang sebenarnya terjadi untuk masingmasing penghasilantersebut, dapat dilakukan secara
    Beban dari penghasilan yang dikenakan PPh final tidak dapatdiperhitungkan;Apabila besarnya suatu pengeluaran atau biaya untuk mendapatkan, menagih danmemelihara suatu penghasilan tidak terpengaruh oleh adatidaknya kegiatan untukmendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan lainnya, atau denganperkataan lain jumlahnya tetap sama, maka dalam hal demikian pengeluaran ataubiaya tersebut bukan merupakan joint cost, sehingga pembebanannya tidakdialokasikan seperti tersebut pada huruf b melainkan merupakan
    beban sepenuhnyadari penghasilan yang terkait saja.bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat bahwa untukmenentukan sesuatu pengeluaran atau biaya merupakan joint cost ditandai denganadanya :(a) Hubungan langsung antara pengeluaran atau biaya dengan kegiatan yangmenghasilkan suatu penghasilan (pengenaan pajaknya tidak final) dan penghasilanlainnya (pengenaan pajaknya final bukan obyek pajak) dan;(b) Penghasilan (pengenaan pajaknya tidak final) dan penghasilan lainnya(pengenaan pajaknya
    final) diperoleh sekaligus;bahwa menurut Majelis, perhitungan biaya secara proportional (joint cost) bisadilakukan, jika tidak dapat dipisahkan secara jelas sesuai dengan pengeluaran ataubiaya yang sebenarnya terjadi untuk masingmasing penghasilan;bahwa apabila tidak dapat dipisahkan secara jelas sesuai pengeluaran atau biayayang sebenarnya terjadi untuk masingmasing penghasilan tersebut, dapat dilakukansecara proporsional berdasarkan perbandingan jumlah penghasilan bruto, jam kerjaatau jam pakai
Register : 05-07-2010 — Putus : 23-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-42811/PP/M.X/19/2013
Tanggal 23 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11924
  • Invoice Freight Cost Nomor: JKT 0298349 tanggal 3 Maret 2010P.8. Telegraphic Transfer (T/T) Nomor AT184151 tanggal 21 Juli 2010(Bank Ganesha);P.9. Rincian pembayaranP.10. Rekening Koran Bank Ganesha Periode Juli 2010;P.11. Bank Voucher Payment: Cost, Freight, dan Insurance;P.12. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor:093818/WBC.07/KP.0303/2010 tanggal 26 Maret 2010,P.13. Buku Bank Periode Juli 2010,P.14. Buku Persediaan Barang Juli 2010,P.15. Kartu Stock,P.16.
    atas impor Aeris Comfort Spinner 68/25 Black Ist, dll (14jenis barang) dengan PIB Nomor: 083386 tanggal 18 Maret 2010 telahditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD 12,834.59.bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor PemohonBanding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 083386tanggal 18 Maret 2010 adalah Aeris Comfort Spinner 68/25 Black Ist, dll (14jenis barang) dari Samsonite South Asia Pvt Ltd dengan harga CIF USD7,679.10 (FOB USD 7,420.10 + Freight Cost
    XXX;bahwa menurut Pemohon Banding, nilai transaksi yang Pemohon Bandingberitahukan dalam PIB Nomor: 083386 tanggal 18 Maret 2010 sebesar CIFUSD 7,679.10 (FOB USD 7,420.10 + Freight Cost USD 259.00) adalah sesuaidengan invoice dan dokumendokumen pendukung lainnya.bahwa atas barang impor dengan Invoice Nomor: 1800000284 tanggal 28Pebruari 2010 sebesar USD 7,420.10, telah dibayar oleh Pemohon Bandingsesuai dengan bukti Aplikasi Transfer melalui PT Bank Ganesha tanggal 21Juli 2010 sebesar USD 108,110.24
    sejumlah USD 259.00 sehingga harga CIF adalah USD7,679.10.bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap buktibukti pendukungkebenaran nilai transaksi, penjelasan Pemohon Banding dalam persidanganserta data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa hargatransaksi yang tercantum dalam Invoice Nomor: 1800000284 tanggal 28Pebruari 2010 sebesar USD 7,420.10 yang diberitahukan oleh PemohonBanding dalam PIB Nomor: 083386 tanggal 18 Maret 2010 sebesar CIF USD7,679.10 (FOB USD 7,420.10 + Freight Cost
Register : 02-11-2012 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.51171/PP/M.XIIIA/16/2014
Tanggal 11 Maret 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
12228
  • Penggantian Biaya (Cost Reimbursement) yang diterima dari PT. Rp6.589.577.488,00ABC2. Pendapatan yang PPNnya sudah dilaporkan di tahun 2010 Rp1.614.685.140,00Jumlah koreksi positif Rp8.204.262.628,00bahwa terkait dengan koreksi Penggantian Biaya (Cost Reimbursement) yangditerima dari PT. ABC sejumlah Rp6.589.577.488,00, menurut Terbandingkoreksi tersebut berasal dari ekualisasi antara omset di laporan tahunan SPTPPh Badan dengan DPP PPN yang dilaporkan dalam SPT Tahun 2009.
    sebesarRp8.964.544.600,00, nilai sebesar Rp6.589.577.488,00 sudah dimasukkandalam peredaran Pemohon Banding, jadi bukan merupakan reimbursementkarena omset di PPh Badan lebih besar, artinya bahwa atas klaim PemohonBanding bahwa hal itu merupakan reimbursement adalah tidak tepat karenamasuk dalam peredaran usaha yang akan dimatching costkan denganbiayanya yang berarti biayanya akan diperhitungkan oleh Pemohon Banding.bahwa menurut Pemohon Banding, dari laporan pembukuan PemohonBanding memang memasukkan cost
    Pemohon Bandingmemang masuk dalam peredaran usaha tetapi menurut Pemohon Banding haltersebut adalah kesalahan dari tim Pemohon Banding sendiri yang seharusnyamengeluarkan jumlah tersebut.bahwa menurut Pemohon Banding, atas fee yang diterima oleh PemohonBanding sebesar 15% x Rp6.589.577.488,00 memang masuk dalam peredaranusaha dan dapat Pemohon Banding terima dan sehingga Pemohon Bandingtidak mengajukan keberatan, namun atas nilai sebesar Rp6.589.577.488,00menurut Pemohon Banding adalah merupakan cost
    ABC yang padaintinya menyatakan adanya penggantian biaya (cost reimbursment) harusdimaknai bahwa hal tersebut memang benarbenar ada dan merupakanUndangundang yang mengikat bagi keduanya.bahwa berdasarkan dokumendokumen yang telah diserahkan, penjelasan parapihak dalam persidangan dan ketentuanketentuan tersebut di atas, Majelismeyakini bahwa biaya yang dikoreksi Terbanding tersebut adalah merupakancost reimbursement.bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) Undangundang Nomor 42 Tahun 2009 :1) Pajak Pertambahan
    Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalamDaerah Pabean,pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean,ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak,ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, danekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis berpendapat costsreimbursment bukan termasuk obyek pengenaaan PPN, dengan demikianMajelis berkesimpulan koreksi penggantian biaya (Cost
Putus : 11-11-2014 — Upload : 09-09-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 61/PID.SUS/2014/PTK
Tanggal 11 Nopember 2014 — YEFER MAXIMIDEL LAITABUN
4024
  • Kupang (PJOK Kabupaten) yangtelah dilegalisir.97 1 lembar surat penetapan camat semau selatan alokasi dana cost sharing APBDKab.
    Kupang yang menerima Uniasis Lafu untukpembayaran dana cost sharing PNPM TA 2010 untuk kecamatan semauselatan kabupaten kupang uang sejumlah Rp.350.000, yang telah dilegalisir.f. 1 lembar ........f 1 lembar surat penetapan camat alokasi dana cost sharing APBD kecamatansemau selatang tanggal 17 Juli 2010 yang telah dilegalisir.g 1 lembar buku tabungan BNI No Rekening 1304102229 An.
    Kupang yang menerima Uniasis Lafu untukpembayaran dana cost sharing PNPM TA 2010 untuk kecamatan semauselatan kabupaten kupang uang sejumlah Rp.350.000, yang telah dilegalisir.f 1 lembar surat penetapan camat alokasi dana cost sharing APBD kecamatansemau selatang tanggal 17 Juli 2010 yang telah dilegalisir.g 1 lembar buku tabungan BNI No Rekening 1304102229 An.BPNPM MPkecamatan semau selatan yang telah dilegalisir.112 1 lembar surat perintah pencairan dana langsung nomor : SP2D0842/LS/1.20.3.13/PPKD
    /2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang telah dilegalisir.113 1 lembar surat perintah membayar langsung (LS) No.SPM : SPM0071/LS/1.20.3.13/PPKD/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang telah dilegalisir.114 1 lembar permohonan ke pencairan dana cost sharing PNPM MP APBDKab.
Putus : 20-11-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4250/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 20 Nopember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT OTP GEOTHERMAL SERVICES INDONESIA
3722 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rp353.547.067,00 yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputusdengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim terdapatkekeliruan dalam menilai fakta, data, bukti dan penerapan hukum,karena pemenuhan dan penunaian kewajiban perpajakan yangdilakukan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon PeninjauanKembali tidak sesuai dengan prinsippriinsip hukum mengenai hak dankewajiban di bidang perpajakan melalui prosedur dan substansi hukumyang kurang benar yang mencakup (a) cost
    of revenues, account servicefee, actual cost, terdapat biaya impor jasa dari luar daerah pabean kedalam daerah pabean, dari Origin Energy Limited (OEL) dan The TataPower, yang belum dibayar dan dilaporkan PPNnya oleh TermohonPeninjauan Kembali, (b) berdasarkan laporan KAP Note 12 huruf dbahwa Origin Energy Limited (OEL) adalah penyedia tenaga kerja asingyang dibutuhkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalammenjalankan usahanya; (c) berdasarkan KAP Note 12 huruf d danperjanjian maka diperoleh petunjuk
    Putusan Nomor 4250/B/PK/Pjk/2019pembayaran pada dasarnya (reimbusment cost) berupa remunerationcost dan relocation cost termasuk dalam definisi jumlah penggantianyang harus dibayarkan oleh Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian,sehingga atas jumlah penggantian biaya tersebut terutang PPN karenasubstansi bukan merupakan pembayaran dalam rangka transaksipemanfaatan jasa dari luar daerah pabean di dalam dareah pabeandan olehkarenanya koreksi Terbanding
Putus : 26-05-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 101/B/PK/PJK/2014
Tanggal 26 Mei 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. PFIZER INDONESIA, (d/h PT. PHARMACIA INDONESIA)
8662 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koreksi positif raw material cost sebesar Rp.2.614.530.935,00Bahwa koreksi dilakukan karena Terbanding melakukan pengujianperhitungan raw material cost dengan menggunakan sistem periodicHalaman 5 dari 56 halaman.
    menghitung harga pokok, Pemohon Banding telah menggunakanmetode pembukuan sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi Indonesiadan yang dilakukan secara konsisten;Bahwa perhitungan raw material cost yang Pemohon Banding lakukanadalah menggunakan harga ratarata sebenarnya (Average Method);Bahwa perhitungan raw material cost tersebut telah diaudit oleh auditorindependent yang telah memberikan opini wajar tanpa syarat untuklaporan keuangan PT.
    Pharmacia Indonesia;Bahwa pengujian nilai raw material cost dengan menggunakan "systemperiodic" yang berbeda dengan metode perhitungan Pemohon Bandingyang telah dilakukan secara konsisten menyebabkan ketidakkonsistenan dan berimplikasi pada perhitungan raw material cost padatahuntahun sebelumnya dan tahun sesudahnya padalaporankeuangan PT.
    Koreksi Positif Raw Material Cost sebesar Rp. 2.614.530.935,001.
    , sedangkan Pemohon PeninjauanKembali (Ssemula Terbanding) dalam melakukan perhitunganulang Harga Pokok Penjualan telah menggunakan metodeaktual sehingga tidak lagi memperhitungkan provision inventorywrite off sebagai salah satu unsur Harga Pokok Penjualan.4.2 Bahwa sengketa atas materi ini berhubungan dengan sengketaatas Raw material cost diatas, maka dapat diketahui bahwa ataspembukuan Raw Material cost dalam penghitungan HargaPokok Penjualan oleh Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding
Register : 10-07-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 18-11-2016
Putusan PN MANADO Nomor 12/Pdt.SUS-PHI/2015/PN.Mnd
Tanggal 17 Desember 2015 — -EVITA PANDENSOLANG MELAWAN PIMPINAN/MANAJEMEN WISMA PELAUT INTERNASIONAL
9038
  • ., telahmengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalildalilsebagai berikut:DALAM POKOK PERKARA:1.Bahwa Penggugat bekerja di Wisma Pelaut Internasional Bitung sejakbulan Juli Tahun 2002 sebagai Cost Contro/ dan Income Audit danpada tahun 2007 diangkat sebagai Genera/ Cashier dan Cost Controldan Income Audit sampai dengan September 2014 (masa kerja 12Tahun);Bahwa pada awal bulan September 2014 terjadi cekcok diantarapimpinan manajemen yang nyatanyata suami isteri dan berdampakkepada
    saya selaku Penggugat yang tidak tahu menahu dan tidakmau menjadi saksi dalam masalah rumah tangga mereka;Bahwa akibat sikap dari Penggugat tersebut terhadap manajemen,maka pada tanggal 10 Oktober 2014 Penggugatditugaskan/mutasikan ke bagian Restaurant, nyatanyata tindakan inimerupakan upaya diskriminasi kepada Penggugat dimana Penggugatdari posisilevel Cost Contro/ diturunkan ke bagian pekerjarestaurant (pelayan), bahwa atas keputusan ini tidak disertai alasanapa yang menjadi kesalahan Penggugat
    ADRIAN SOEGIARTO:Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2007;Bahwa, Penggugat sebagai Accounting bagian Cost Control;Bahwa, Penggugat mangkir dalam pekejaan diberikan tugas tapiPenggugat menolak diperbantukan di departemen lain karena sangatdibutuhkan ada karyawan yang keluar dan belum ada gantinya;Bahwa saksi sebagai supervisor F&B;Bahwa saksi tahu, sebelumnya Penggugat mendapat surat teguran;Bahwa saksi tahu, Penggugat didemosi karena ada alasan: makanmakanan yang sudah di bayar tamu, ada
    teguranteguran, seringterlambat;Bahwa saksi tahu, atasan di Cost Contro/adalah Ibu Altje Kawengian;Bahwa saksi tahu, dikeluarkan surat skorsing karena Penggugatmenolak diperbantukan;Bahwa saksi tahu, Penggugat mengatakan bahwa di wisma pelautinternasional tidak ada pimpinan;Bahwa surat tugas diberikan kepada Penggugat dan surat tersebutPenggugat mengatakan 'daripada saya dimutasi mendingan saya diPHK saja, sehingga pimpinan rapat dan hasilnya diberikan suratskorsing kepada Penggugat, surat skorsing
    Control & Income Audit, Penggugat menolakdimutasi dari Cost contro/ menjadi pelayan restoran yang dilakukan olehmanager, Penggugat diskorsing karena menolak mutasi, SaksiDAVIDSON MOCODOMPIS RAMOH, Penggugat diberhentikan denganalasanalasan yang tidak masuk akal, alasan dimutasi karena melawanpimpinan, Penggugat sebagai Accounting diperbantukan di restoran (turunjabatan) karena pimpinan tidak senang, Penggugat diskorsing tanpa bataswaktu dan tidak terima gaji, di pos security ada di tempel di papan
Putus : 01-02-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2938 K/PDT/2010
Tanggal 1 Februari 2012 — PT.DWIPAPURI ASRI VS EDI KUNAEDI
6453 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Biaya overhead pabrik (fixed cost) 10 hari Rp 23.161.782,44.d. Biaya management (fixed cost) 10 hari Ro 70.849.891,76.Jumlah Kerugian Rp 102.941.071,20.Il. Kerugian kerja ulang 9 buah produk Mulle Chest :a. Biaya bahan 9 buah @ Rp 105.280,00 Rp 947.520,00.b. Biaya upah 9 buah @ Rp 16.270,00 Rp 146.430,00.c. Biaya overhead pabrik (fixed cost) 2 hari Rp 3.253.224,62.d.
    Biaya management (fixed cost) 2 hari Rp 9.957.653.65.Jumlah Kerugian Rp 14.302.828,27.Jumlah seluruh kerugian karena kerja ulang) = Rp 117.245.899,47.Pembulatan jumlah seluruh kerugian karena kerja ulangRp 117.245.900,00 (seratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh limaribu sembilan ratus Rupiah);B.
    Biaya overhead pabrik (fixed cost) 10 hari Rp23.161.782,44.d. Biaya management (fixed cost) 10 hari Rp 70.849.891,76.Jumlah kerugian : Rp 102.941.071,20.Il. Kerugian kerja ulang 9 buah produk Mulle Chest :a. Biaya bahan 9 buah @ Rp 105.280,00 Rp947.520,00.b. Biaya upah 9 buah @ Rp 16.270,00 Rp 146.430,00.c. Biaya overhead pabrik (fixed cost) 2 hari Rp3.253.224,62.d.
    Biaya management (fixed cost) 2 hari Rp 9.957.653,65.Jumlah kerugian : Rp 14.302.828,27.Jumlah seluruh kerugian karena kerja ulang Rp 117.245.899,47.Pembulatan jumlah seluruh kerugian karena kerja ulangRp 117.245.900,00 (seratus tujuh belas juta dua ratus empat puluhlima ribu sembilan ratus Rupiah);B. Kerugian Immateriil :Bahwa Penggugat dengan adanya perbuatan melawan hukum yangdilakukan Tergugat meminta ganti kerugian immateriil sebesarRp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);.
    ) 10 hari =Rp 23.161.782,44. e Biaya management (fixed cost) 10 hari = Rp 70.849.891,76.Jumlah kerugian = Rp 102.941.071,20.Kerugian kerja ulang 9 buah produk Mulle Chest :e Biaya bahan 9 buah @ Rp 105.280,00 =Rp 947.520,00.e Biaya upah 9 buah @ Rp 16.270,00 =Rp 146.430,00.e Biaya overhead pabrik (fixed cost) 2 hari =Rp 3.253.224,62.e Biaya management (fixed cost) 2 hari = Ro9.957.653,65.Jumlah kerugian = Rp 14.302.828,27.Rp 117.245.899,47.Rp 117.245.900,00.Total kerugian A +BTotal kerugian setelah
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1592 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 September 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
20063 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sengketa pajak mengenai Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai Berupa Penjualan Ekspor sebesarRp58.482.750.518,00 dan Penjualan Lokal sebesarRp8.290.331.017,00, yang masingmasing terdiri dari (a) volumevariance, (b) Treatment Cost/Refining Cost (TC/RC), dan (c) PriceParticipation.
    Refining Cost denganrumusan Tonase Bagian B, di lain pihak apabila harga tembagaturun, maka biaya Treatment and Refining Cost nya juga akanmengecil/lebin rendah dibandingkan biaya Treatment and RefiningCost berdasarkan rumusan Tonase Bagian B, berikut adalahinformasi statistic perbandingan antara perhitungan biayaTreatment and Refining Cost dengan rumusan Tonase Bagian Adan Tonase Bagian B: Copper Price Jdicondl TCC Clorase Baga 6) Tonase Bagian A (Price Sharing Method)(Year Ave.Cents/lb) eels (
    tinggi hingga saat ini, di sini nampak bahwapenetapan Treatment and Refining Cost dengan rumusan TonaseHalaman 37 dari 159 halaman Putusan Nomor 1592/B/PK/PJK/2017Bagian A adalah berdasarkan pada tarif yang berlaku di pasarpada saat kontrak tersebut ditandatangani (di tahun 1997 biayaTreatment and Refining Cost dengan rumusan Tonase Bagian Aadalah sekitar 27.38% dan kontrak Pemohon Banding ditutupdengan tarif sekitar 25%);Bahwa di tahun 2008 biaya Treatment and Refining Cost Tonasebagian A menghasilkan
    tahun 2008 biaya Treatment and Refining Cost TonaseBagian A menghasilkan angka yang lebih tinggi dibandingkandengan biaya Treatment and Refining Cost Tonase Bagian B;Bahwa Terbanding melakukan perhitungan ulang Treatmentand Refining Cost (TCRC) karena Terbanding menilaiperhitungan yang dilakukan Pemohon Banding tidak sesuaidengan praktek usaha internasional yang umum berlaku,dengan harga terbaik dan dengan persyaratan terbaik dandengan persyaratan terbaik serta sesuai dengan keadaan pasardunia dan
    The cost of the umpires Assay shall beborne by the party whose Assay is further from the umpiresAssay, except when the umpires Assay is equal to the exactmean of the original Assays then the cost of the umpires Assayshall be borne equally by both parties.;Dalam terjemahan bahasa Indonesia:9. PEMBAYARAN;9.19.2Tagihan Provisi.
Putus : 10-06-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 195/B/PK/PJK/2015
Tanggal 10 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. HALLIBURTON INDONESIA
3214 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koreksi atas biaya administrasi dan Umum sebesar US$ 3,633,071 yang terdiri atas :KoreksiBiaya Administrasi dan Umum Menurut Menurut (US$)SPT (US$) Terbanding (US$)Biaya Intercompany Leasing Cost 4,487,893 4,218,619 269,274Biaya Technical Assistant Fee 3,324,792 O 3,324,792Biaya Supplies 213,873 174,867 39,006Total Biaya Adm. dan Umum 8,026,558 4,393,486 3,633,071Dikurangi :Biaya Supplies 213,873 174,867 39,006 Halaman 3 dari 35 halaman.
    Pokok Sengketabahwa pokok sengketa dalam surat banding Pemohon Banding adalah Koreksipositif atas biayabiaya yang berkaitan dengan biaya Leasing Cost yangdicatat dalam pembukuan dalam pos Biaya Administrasi dan Umum dan jugabiaya dari luar usaha;1.
    Koreksi atas biaya Intercompany Leasing Cost sebesar US$ 269,274dengan cara menerapkan perbandingan (persentase) atas jumlah discountservices (account 400400) dan discount products (account 40010)terhadap jumlah billed revenue services (account 400100) dan BilledRevenue Products (401100) atas Maya sewa peralatan (yang PemohonBanding sewa dari induk perusahaan);2.
    sebesar US$ 269,274 merupakan biayayang dapat Pemohon Banding bebankan sebagai pengurang perusahaanPemohon Banding berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakuBahwa Pemohon Banding membebankan seluruh biaya IntercompanyLeasing Cost sebesar US$ 5,480,643 sebagai pengurang penghasilanbruto sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UndangUndang Nomor 17 Tahun2000....
    ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan;Bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat penggunaankonsep Matching Cost Against Revenue yang dipakai olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untukmelakukan koreksi biaya sewa sebesar US$.269,273.57 adalahtidak benar;Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim seperti disebutkan dalam pointangka 9 di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)sampaikan tanggapan sebagai berikut :10.1.
Putus : 04-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 377 B/PK/PJK/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 — PT. YASULOR INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
11945 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam hal ini, metode Cost Plus akanmenjadi seperti analisis pada laba bersih sehinggametode Cost Plus dan Transactional Net MarginMethod (TNMM) menjadi sulit untuk dibedakan;Pada praktiknya, basis biaya yang digunakan dalampengaplikasian metode Cost Plus adalah Total Biaya(Total Cost) yang terdiri dari harga pokok penjualandan biaya operasi. Dengan demikian, penerapanmetode Cost Plus sama dengan metode TransactionalNet Margin Method (TNMM). Hal tersebut diungkapkanoleh Lars P.
    Transferpricing, Topical Analyses, IBFD, 2013Under the costplus method, it is important to properlydetermine cost. There used to be some uncertainty aboutHalaman 124 dari 233 halaman. Putusan Nomor 377/B/PK/PJK/2015the notion of cost in the past, i.e. whether it includedboth the cost of goods sold and operating expenses orJust the cost of goods sold.
    Ini adalah pendekatan denganmenggunakan Biaya Total (Full Cost).Ketika perusahaan menggunakan pendekatan full cost,seringkali aplikasinya adalah Transactional Net MarginMethod (TNMM).. Richard Watanabe, Rosamund Fan dan Judy Ho, Taiwan Transfer pricing, Topical Analyses, IBFD, 2010The new ruling, which was issued on 6 August 2008,affirms that the full cost markup does not require adistinction between cost of goods sold and operatingexpenses.
    Putusan Nomor 377/B/PK/PJK/2015 plus dalam praktiknya oleh karena keterbatasan informasimengenai cost basis. Hal ini menyebabkan bahwa metodeTransactional Net Margin Method (TNMM) dengan ProfitLevel Indicator (PLI) Net Cost Plus Markup (NCPM) lebihdapat diandalkan daripada metode cost plus. MetodeTransactional Net Margin Method (TNMM) dengan indikatortingkat laba Net Cost Plus Markup digunakan olehperusahaan kontrak manufaktur dalam menguji prinsipkewajaran dan kelaziman usaha.
    Metode Cost Plus biasanya digunakan dalamkegiatan manufaktur dan jasa.
Register : 01-10-2012 — Putus : 15-04-2013 — Upload : 24-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 590 B/PK/PJK/2012
Tanggal 15 April 2013 — PT. TATASOLUSI PRATAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3417 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Surat Pemohon Banding Nomor: TMH1516 tanggal 09 Juli 2010 halpenjelasan tambahan atas Surat TTD1142 tanggal 10 Mei 2010 mengenai Saldo AkhirCadangan LainLain/Late Cost (Biaya Yang Masih Harus Dibayar) sebesar Rp.7.279.873.216,00 pada point I menyatakan: Pemeriksa melakukan koreksi atas seluruhbiaya Late Cost yang mana biaya tersebut merupakan biaya yang masih harus dibayarsehubungan dengan penjualan yang sudah diakui namun belum dicatat ke dalamsystem akuntansi karena belum ada invoice dari
    Dalam persidangan,Pemohon Banding juga menyatakan bahwa biaya Late Cost tersebut merupakanestimasi biaya dan dicatat sebagai biaya Cadangan Lainnya (sisi Debit) yangmempengaruhi Rugi Laba pada Cadangan Lainnya (sisi Kredit) yang terdapat dalamNeraca;Pendapat TerbandingBahwa pengertian Biaya Estimasti (Cost Estimates) adalah sebagai berikut:Cost Estimates (Business Dictionary.com) is approximation of the probable total cost of aproduct, program, or project, computed on the basis of available information
    Fourcommon types of cost estimates are: (1) Planning estimate: rough approximation of costwithin a reasonable range of values, prepared for information purposes only.
    Also calledball park estimate, (2) Budget estimate: approximation based on well defined (butpreliminary) cost data and established ground rules. (3) Firm estimate: based on costdata sound enough for entering into a binding contract. (4) Not to exceed / not less than estimate: maximumor minimum amount required to accomplish a given task, based on firm cost estimate:Bahwa biaya Estimasi (Business Dictionary.com) adalah perkiraan dari total biaya yangdimungkinkan dapat terjadi dari suatu produk, program
    No. 590/B/PK/PJK/20123 Bahwa biaya tersebut bukan merupakan pembentukan atau pemupukan danacadangan seperti yang diasumsikan oleh Terbanding maupun Majelis;4 Bahwa pajak pun menganut prinsip persandingan biaya dengan penghasilan(matching cost against revenue) dimana penghasilan harus dapat diseleraskandengan biaya dan sebaliknya;5 Bahwa kami telah menyampaikan perhitungan terjadinya realisasi atas saldo akhirTahun 2005 yang terbawa ke Tahun 2006 sebagai saldo awal beserta bukti fisik atas biayayang
Putus : 24-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1216/B/PK/PJK/2016
Tanggal 24 Nopember 2016 — BUT MONTD’OR OIL TUNGKAL LIMITED VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4527 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Koreksi Terbanding dan Alasan Pemohon Banding;Dasar Koreksi Terbanding;Bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas DPP Pajak PenghasilanPasal 23/26 Final sebesar US$ 2,192,470 yang berasal dari:Pengalihan Interest :Nilai Transaksi US$ 15,000,000Unrecovered cost 2005 US$ 39,567,831Harga Pokok : 30% Unrecovered US$ 11,870,349Capital gain US$ 2,192,470PPh yang terutang (SKPKB PPh Badan No. 00015/206/05/081/11) US$ 937,181Laba setelah Pajak (PKP/DPP PPh Pasal 26 (4)) US$ 2,192,470PPh 26 terutang
    dalamSKPKB PPh Pasal 23/26 Final Nomor 00001/245/05/081/11 tanggal 2November 2011 adalah berasal dari perhitungan Penghasilan Kena Pajak(PKP) dan PPh terutang dalam SKPKB PPh Badan Nomor0001 5/206/05/081/11 tanggal 2 November 2011;Bahwa Terbanding menghitung Branch Profit Tax (BPT)/KeuntunganBentuk Usaha Tetap terkait dengan koreksi positif Penghasilan dari LuarUsaha sebesar US$ 2,192,470 dengan perhitungan pajak yang terutangsebagai berikut:Pengalihan Interest :Nilai Transaksi US$ 15,000,000Unrecovered cost
    perminyakan Pemohon PeninjauanKembali, dalam Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing ContractPSC)halaman 26 (Bab VI.2) diatur bahwa:Biayabiaya yang dapat diperhitungkan untuk dikembalikan (di recoveryang mana dengan sendirinya berarti dapat dikurangkan dari penghasilanbruto untuk kepentingan menghitung Pajak Penghasilan adalah biayabiaya operasional Operating CosBahwa menurut Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing ContractPSC)bagian Lampiran C (Exhibit C) Pasal Il, biayabiaya operasional(Operating Cost
    ) didefinisikan sebagai berikut:... blaya operasi terdiri dari:Biaya bukan Modal (non capital costs) tahun berjalan;Depresiasi untuk biaya modal (capital cost) tahun berjalan;c.
    Biaya operasi tahuntahun sebelumnya yang belum diganti dan bolehdiganti pada tahun berjalan;Bahwa didasarkan pada definisi biayabiaya operasional (Operating Cost)sebagaimana tertuang dalam (Production Sharing ContractPSC), makabiaya yang dikeluarkan untuk suatu pengambilalinan hak pengelolaanBlok Minyak dan Gas (Migas) tidak termasuk dalam definisi biaya operasi(Operating Cost).
Putus : 29-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 657/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. LINCOLN ELECTRIC INDONESIA,
3921 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koreksi Harga Pokok Penjualan berupa other cost of sales sebesarRp.497.645.168,00 1. Bahwa Pemohon Peninjuan Kembali (semula Terbanding)meyakini bahwa biaya Other Cost of Sales tidak sepenuhnyaberkaitan dengan usaha untuk mendapatkan, menagih danmemelihara penghasilan perusahaan. (Dasar hukum: Pasal 9 (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndangNomor: 17 Tahun 2000);2.
    Bahwa Pemohon Peninjuan Kembali (semula Terbanding)berpendapat bahwa untuk membuktikan kebenaran Biaya Lainnya(Other Cost of Sales) yang disampaikan oleh Termohon PeninjuanKembali (Semula Pemohon Banding) dalam proses keberatandiperlukan pengujian atas seluruh biaya yang mendasaripenghitungan tersebut.
    Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Pemohon PeninjuanKembali (semula Terbanding) menolak keberatan TermohonPeninjuan Kembali (semula Pemohon Banding) danmempertahankan koreksi atas Harga Pokok Penjualan berupaOther Cost of Sales sebesar Rp497.645.168,00;.
    Bahwa berdasarkan data dan fakta sampai dengan persidangan,dapat disampaikan halhal sebagai berikut :a) bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP673/WPJ.07/KP.0305/2010 tanggal 27 Agustus 2010 diketahuialasan koreksi Pemohon Peninjuan Kembali (semulaTerbanding) atas Harga Pokok Penjualan berupa other cost ofsales sebesar Rp.497.645.168,00 adalah bahwa PemohonPeninjuan Kembali (semula Terbanding) meyakini bahwa biayaOther Cost of Sales tidak sepenuhnya berkaitan dengan usahauntuk mendapatkan
    ;Bahwa Pemohon Peninjuan Kembali (semula Terbanding)berpendapat bahwa untuk membuktikan kebenaran BiayaLainnya (Other Cost of Sales) yang disampaikan oleh TermohonPeninjuan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam proseskeberatan diperlukan pengujian atas seluruh biaya yangmendasari penghitungan tersebut.
Register : 12-03-2012 — Putus : 20-06-2013 — Upload : 08-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-45753/PP/M.IX/19/2013
Tanggal 20 Juni 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
9522
  • membayar biaya asuransi dengan didasarkan buktiPemohon nyata atau data yang objektif dan terukur serta Biaya asuransi yang ditetapkan olehBanding Terbanding dibebankan dua kali kepada Pemohon Banding;Menurut Majelis bahwa Terbanding dalam keputusan keberatan Nomor: KEP12/WBC.02/2012 tanggal 24 Februari 2012 menetapkan nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor 034189 tanggal07 Desember 2011 menjadi sebesar CIF USD 4,697.37 yaitu dengan menambahkan biayaasuransi sebesar USD 23.37 pada nilai CFR (Cost
    Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, pada Pasal 21 Ayat (1)dinyatakan bahwa: "Dalam hal biaya asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)huruf g belum termasuk dalam nilai transaksi dan bukti nyata atau data yang objektif danterukur mengenai besaran biaya asuransi tidak tersedia, maka besaran biaya asuransi yangdigunakan dalam penentuan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah 0,5%(nol koma lima persen) dari nilai Cost
    berdasarkan bukti nyata atau data yang objektifdan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean;Pasal 21Ayat (1): Dalam hal biaya asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf gbelum termasuk dalam nilai transaksi dan bukti nyata atau data yang objektif dan terukurmengenai besaran biaya asuransi tidak tersedia, maka besaran biaya asuransi yangdigunakan dalam penentuan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah0,5% (nol koma lima persen) dari nilai Cost
Putus : 18-02-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2338 K/Pdt/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — PT BIO GREENLAND vs MIKIO TAKEDA
4731 Berkekuatan Hukum Tetap
  • May 2012: Progress cost untuk bulan November 2011 Rp 6.160.358,00; Progress cost untuk bulan November 2011 Rp 4.972.963,00; Progress cost untuk bulan Januari 2012 Rp 7.501.450,00; Progress cost untuk bulan Februari 2012 Rp 17.959.827,00; Progress cost untuk bulan Maret 2012 Rp 19.355.435,00; Progress cost untuk bulan April 2012 Rp 59.626.628,00; Progress cost untuk bulan Mei 2012 Rp 31.321.620,00;2. ACS Reimbursment Expense untuk bulan Juni 2012 Rp 64.291.612,003.
    Yamane Cost Nov 2011 s.d.
Register : 12-07-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PN BATAM Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Btm
Tanggal 16 Nopember 2021 — Penggugat:
SUNLY
Tergugat:
SUSILO
6243
  • menjadi besar.Bahwa sejalan dengan Perjalanan waktu dan usaha sudah berjalanbeberapa bulan, Penggugat memulai usaha bekerja keras denganmembuka jaringan bisnis ke pelosokpelosok daerah penghasil sarangburung walet, hingga sampai ke daerah Nusa Tenggara Barat (NTB).Dalam rangka membuka jaringan bisnis khususnya ke daerahdaerahterpencil, cukup menyedot penggunaan dana operasional yang besaruntuk mobilitas para karyawan lapangan dengan Penggugat, yang manauntuk setiap bulannya ratarata operasional cost
    perbulan kurang lebihsebesar Rp. 150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah).Bahwa selain operasional cost yang cukup besar setiap bulannya,Penggugat juga mendapat kendala di lapangan berupa adanya pihak mitrausaha lokal di daerah yang tidak jujur, hal mana menjanjikan sejumlahHalaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Btmbarang bahan sarang burung walet, namun setelah deal mengenai harga,kualitas dan kuantity barang bahan sarang burung walet tersebut, setelahdiberikan uang
    pernah bisa dihubungi lagi, dengan membawa uang DownPayment Sebesar kurang lebih Rp. 280.000.000, namun barang yang dibeli tidak diserahkan / Tidak ada.Penggugat selaku mitra bisnis Tergugat, juga telah membuat laporanKeuangan dan Perkembangan Usaha dan memberikan kepada Tergugat.Hal mana dalam laporan tersebut juga melaporkan perihal usaha kerjakeras Penggugat membuka jaringan bisnis ke pelosok daerahdaerahterpencil penghasil bahan sarang burung walet dan juga sudahmelaporkan perihal Operasional Cost
    Maryono tidak menemukan adanyaKerugian dari secara keseluruhan kegiatan usaha Perdagangan SarangWalet tersebut, apalagi hanya melihat dari transaksi pembelian danpenjualan bahan sarang walet yang telah terlaksana, namun tidakmemasukkan biaya operasional cost karyawan dan lapangan setiapbulannya yang kurang lebih Rp. 150.000.000, /bulan dan juga kejadianPenipuan yang dialami Penggugat yang dilakukan oleh oknum KepalaDesa yang bernama Sdr.
    Arifin, yang mana hasil audit tersebut kemudiandilaporkan kepada Tergugat.Setelah hasil audit tersebut diterima Tergugat, terjadi Perdebatan antaraPenggugat dengan Tergugat, terlebih lagi Tergugat agak keberatan dariPemakaian Operasional cost Penggugat yang dinilai terlalu besar, namunPenggugat beralibi kalau Operasional cost yang besar memangHalaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Btmdibutuhkan untuk membangunan Jaringan Bisnis di setiap daerahpemasok sarang burung walet