Dengan demikian,berdasarkan Pasal 254 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung Prof. Dr.

Opinion) Hakim Agung yangmemeriksa dan mengadili penerapan hukum perkara aquo sehingga menurut paraPemohon Peninjauan Kembali Dissenting Opinion tersebut dapat menjadi salah satusyarat formil untuk pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali perkara aquo tanpamenghilangkan alasan yang bersifat materil dalam Dissenting Opinion tersebut yangberkaitan dengan adanya Novum atau hal hal lain yang berkaitan dengan PermohonanPeninjauan Kembali perkara ini;Bahwa walaupun BBPK.PHN.1, BBPK.PHN.2, BBPK.PHN.3 adalah

Opinion) Hakim Agung yangmemeriksa dan mengadili penerapan hukum perkara aquo sehingga menurut paraPemohon Peninjauan Kembali Dissenting opinion tersebut dapat menjadi salah satusyarat formil untuk pengajuan Permohonan Peninjauan Kernbali perkara aquo tanpamenghilangkan alasan yang bersifat materil dalam Dissenting Opinion tersebut yangberkaitan dengan adanya Novum atau hal hal lain yang berkaitan dengan PermohonanPeninjuan Kembali perkara ini;Bahwa walaupun BBPK.PHN.1, BBPK.PHN.2, BBPK.PHN.3 adalah

Bahwa selain dari pada alasan Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana padaangka 6 dan 7 tersebut diatas Penundaan Eksekusi terhadap putusan perkara a quoadalah patut adanya menunggu putusan permohonan Peninjauan Kembali perkaraini oleh karena berdasarkan fakta Putusan Mahkamah Agung Nomor : 903 K/PDT/2008 Tanggal 16 Desember 2009 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap(BHT) didalamnya terjadi Dissenting Opinion Majelis Hakim Agung yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo artinya bahwa Putusan tersebut

Nomor 558 PK/Pdt/2012Kembali perkara a quo yaitu adanya kesalahan yang nyata dalam Putusan Judex Factidan Penerapan Hukum atas perkara a quo sebagai berikut:1Bahwa sesuai dan berdasarkan fakta Putusan Mahkamah Agung RIdalam perkara a quo dimana pada halaman 31 dan 32 Putusan MANomor 903 K/PDT/2008 terbukti terdapat perbendaan pendapat(Dissenting Opinion) Hakim Agung yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo; Fakta ini adalah suatu kekeliruan atau kesalahan yangnyata dalam pemeriksaan dan pertimbangan

Pihak paraTergugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasi ataupun paraPemohon Peninjauan Kembali atas putusan tersebut;Bahwa dengan adanya Dissenting Opinion dalam Putusan MahkamahAgung Nomor : 903 K/PDT/2008 atas perkara a quo makaberdasarkan logika hukum terhadap penilaian Hakim Agung atasfakta fakta yang ada dalam perkara aquo sesungguhnya terdapat suatupenilaian kebenaran hukum atas fakta fakta yang diajukan ataumenyertai para Penggugat /para Termohon Kasasi sekarang paraTermohon Peninjauan Kembali

., mengajukan pendapat berbeda (Dissenting Opinion) sebagaiberikut :Hal. 7 dari 26 hal.Put.Nomor 250 K/Pdt.Sus/2012Seharusnya Undangundang No 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang sampai saat ini berlaku dipahami, dimengerti,dipatuhi, dan dihargai oleh pekerja dan pengusaha sebagai hukum positifyang berlaku di Negara Republik Indonesia yang memuat hukummateriel dalam menyelenggarakan hubungan industrial yang harmonisdan dinamis.

Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriKlas IA Bandung tersebut diatas, diputuskan tidak bulat dan ada bedapendapat atau Dissenting Opinion sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, diatas tentang pokok perkara dalam sidang pleno rapatpermusyawaratan Majelis Hakim, telah mengambil putusan terhadapgugatan Penggugat PT.Yupi Indo Jelly Gum dengan 1 (satu) orang Hakimyaitu DR.

Drs.Totoh Buchori, SH, MH, MBA, mengajukan pendapat berbeda(Dissenting Opinion) sebagai berikut :1. Seharusnya Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang sampai saat ini berlaku dipahami, dimengerti,dipatuhi, dan dihargai oleh pekerja dan pengusaha sebagai hukum positifyang berlaku di Negara Republik Indonesia yang memuat hukummaterial dalam menyelenggarakan hubungan industrial yang harmonisdan dinamis.

Hal. 19 dari 26 hal.Put.Nomor 250 K/Padt.Sus/201213.Kalau kita mengacu pada analogi yang biasa digunakan dalam hukum,maka pemberitahuan tidak jadi mogok harus dilakukan secara tertuliskarena pemberitahuan mogok tidak sah itu sendiri dilakukan secara tertulis;Jadi sangat jelas bahwa karena Para Termohon Kasasi tidakmemberitahukan secara tertulis mengenai tidak jadinya mogok kerja tidaksah, tetapi tetap saja terjadi perlambatan kerja yang menyebabkan kerugianbagi Pemohon Kasasi;Bahwa dengan adanya Dissenting

melakukan Pelanggaran mogok karena belumterjadi mogok;Bahwa, sebaliknya Para Tergugat/Para Pekerja dapat membuktikan dalildalil sangkalannya bahwa berdasarkan alat bukti tulisan dan saksisaksidari Penggugat maupun Para Tergugat apa yang dilakukan oleh ParaTergugat/Para Pekerja dalam rangka menjalankan fungsi sebagaiPengurus Serikat Pekerja sehingga sesuai Pasal 153 ayat (1) huruf gUndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menimbang bahwa dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat(Dissenting

Bahwa adanya dissenting opinion dari Ketua Majelis Hakim Russedar, S.H.dalam tingkat banding memperlihatkan sejak semula perkara ini adalahperkara perdata, karena penguasaan Pemohon Kasasi atas tanah yang saatini dilaporkan oleh Saksi M.H. Ritonga telah lama dilakukan sejak tahun1991, jauh sebelum Sdr. Nico maupun M.H. Ritonga memilikinya;2.

Bahwa adanya dissenting opinion dari Ketua Majelis Hakim Russedar, S.H.dalam tingkat banding memperlihatkan Hakim telah telah bertindak adil dantidak berat sebelah, dan menggali fakta dan bukti yang ada, sehinggadihasilkan putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;3.

Bahwa adanya dissenting opinion dari Ketua Majelis Hakim Russedar, S.H.dalam tingkat banding, telah mampu mendudukkan perkara sebenarnya,karena pertimbangan hukum yang diberikan begitu baik dan memenuhi rasakeadilan, sebagaimana Pemohon Kasasi kutip kembali di bawah ini : Bahwa kasus dalam perkara ini titik berat adalah sengketa kepemilikan(perkara perdata) bukan perkara pidana; Bahwa ditinjau dari unsur memaksa tidak terpenuhi karena Terdakwamenguasai tanah tersebut sejak tanah dibeli oleh orang

Putusan Nomor 1030 K/Pid.Sus/2018masyarakat;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat(dissenting opinion) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelahbermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak

;Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung Ketua Majelis(Prof.

Adanya Dissenting Opinion atau perbedaan pendapat dari anggotaMajelis yang memeriksa perkara ini, yaitu Hakim Agung SriMurwahyuni, SH., MH., yang berpendapat sebagai berikut:a.Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan, Judex Facti salahmenerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan mengenaifakta beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam persidanganyang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa bahwaTerdakwa ditangkap dan ketika digeledah ditemukan 2 paket kecilshabushabu di dalam tas yang dipakai

Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwaTerdakwa terbukti sebagai pengguna shabu sehingga harusdipidana berdasar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009;Bahwa dengan adanya perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) darianggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara saya di Tingkat Kasasi(Judex Juris) tersebut, yaitu Hakim Agung Sri Murwahyuni, SH., MH.

2015, tertanggal2 Maret 2015 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor240/PID/2014/PT.DKI. tertanggal 6 Oktober 2014 Juncto PutusanPengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 420/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Brt.tertanggal 14 Juli 2014 tersebut;Kesimpulan dan Permohonan:Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, maka Pemohon PeninjauanKembali dengan ini mengajukan kesimpulankesimpulan sebagai berikut:1.Bahwa berdasarkan NOVUM berupa bukti PK1, PK2, PK3, PK4, sertabukti adanya perbedaan Pendapat (Dissenting

sebagaimana diatur dan diancamdalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dikenakan terhadap dirisaya (SOO JOONG UE) Terdakwa Pemohon Peninjauan Kembalisebagaimana putusan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama danPengadilan Tingkat Banding serta Judex Juris Tingkat Kasasi harusdinyatakan dibatalkan karena tidak terpenuhinya unsurunsur tersebut;Bahwa berdasarkan NOVUM berupa bukti PK1, PK2, PK3, PK4, sertabukti adanya perbedaan Pendapat (Dissenting

alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggisendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan HakimTingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusanPengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 8 Agustus 2016 Nomor 181/Pid.SUS/2016/PN.P gp tersebut;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanyadibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi Dissenting

,M.H.) dan menurut ketentuan hukum yangberlaku harus dimasukkan dalam pertimbangan hukum dalam perkara ini;Menimbang, bahwa bahwa Dissenting Opinion (perbedaan pendapat)yang diajukan oleh Hakim Anggota Majelis (DR.Hj. NUR ASLAMBUSTAMAN,S.H.

Halaman 11 dari 15 Putusan No 14/Pid/2016/PT BabelMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden RINo.6 Tahun 2014 tanggal 6 Februari 2014 dinyatakan bahwa telah dibentukPengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan bertugas sertaberwenang memeriksa dan memutuskan tindak pidana di bidang perikananpada Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan NegeriSorong dan Pengadilan Negeri Merauke;Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Hakim AnggotaMajelis yang mengajukan Dissenting

Putusan Nomor 333/B/PK/PJK/2017alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa terdapat pendapat berbeda dari Majelis Hakim Pengadilan Pajaksebagaimana dituangkan di dalam Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.53536/PP/M.IXB/19/2014 tanggal 1 Juli 2014, yakni di dalam SubJudul Pendapat Yang Berbeda (Dissenting Opinion) pada halaman 19sampai dengan 22, yang inti amar Putusan Hakim Dissenting tersebutpada intinya telah mengabulkan seluruhnya permohonan bandingPemohon Banding dengan

Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan BeaMasuk.Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Hakim Dissentingberpendapat Keputusan Terbanding Nomor: KEP1225/WBC.06/2012tanggal 11 Desember 2012 tentang Penetapan atas Keberatan TerhadapSPTNP Nomor: SPTNP009465/WBC.06/KPP.0103/NP/2012 tanggal 05Oktober 2012 dengan tagihan sebesar Rp 372.188.000, dibatalkan.Bahwa terhadap pertimbanganpertimbangan hukum yang telahdikemukakan oleh Hakim Dissenting

PUUXVI/2018, artinya keberadaan Surat Keputusan Bersamatersebut sah dan tidak bertentangan dengan hukum, sehinggadengan demikian penerbitan Surat Keputusan Gubernur LampungNomor 888/187/V1.04/2019 Tanggal 5 Maret 2019 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan/Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatanadalah sah dan berdasarkan hukum;Menimbang, bahwa dalam proses pengambilan putusan perkara inpada Pengadilan tingkat pertama telah terjadi perbedaan pendapat(dissenting

berdasarkan pertimbangan hukum tersebutdiatas maka Putusan Pengadilan. tingkat pertama tidak dapatdipertahankan karena telah menerapkan asas ketidakberpihakan secarakeliru. sehingga bertentangan dengan hukum dan keadilan, olehHalaman 17 Putusan No. 154/B/2020/PTTUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMkarenannya Putusan Pengadilan tersebut haruslan dibatalkan danselanjuntya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri pada tingkat bandingdengan pertimbangan hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Dissenting

Pengadilan Tinggi sependapat denganpertimbangan Hakim Dissenting tersebut, terutama dasarpertimbangannya yang menyimpulkan bahwa Penggugat/Terbanding telahterbukti melakukan kejahatan dalam jabatan berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehinggaberdasarkan Pasal 87 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN yo Pasal 250huruf b PP No. 11 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara yangbersangkutan sudah selayaknya dihukum untuk diberhentikan selakuPegawai Negeri Sipil.

telah melekat segalahak dan kewajibannya untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Perundangundang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan AtasBarang Mewah serta peraturan pelaksanannya.bahwa oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa penyerahan Barang KenaPajak dan atau Jasa Kena Pajak dari kantor pusat Pemohon Banding di Jakartake cabang di Pekanbaru, Riau terutang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimanaketentuan Pasal 4 huruf a Undangundang Pajak Pertambahan Nilai.Pendapat Berbeda (Dissenting

Adi Wijono, M.PKN.menyatakan pendapat berbeda (Dissenting Opinions) sebagai berikut:bahwa sesuai LPP dan KKP diketahui usaha Pemohon Banding adalahmemproduksi CPO (Crude Palm Oil) di pabrik pengolahan minyak kelapasawit yang berlokasi di Pekanbaru, Riau dan Mukomuko, Bengkulu denganstatus sebagai cabang. Pemohon Banding berdomisili di JalanTeluk Betungnomor 36 Jakarta Pusat sebagai kantor pusat.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, makapermohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguhtetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaanpendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung pada Mahkamah

Tentang Pokok Perkara danPermohonan Penundaan :Setuju dan sependapat dengan pendapat berbeda(Dissenting Opinion dari Hakim Anggota I (putusan hal.344s/d 366) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sehinggapendapat dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagaipendapat dan pertimbangan Hakim Anggota I Andi Lukman,SH.,MH.

Tentang Memori Banding Penggugat /Pembanding :~~Menimbang, bahwa seluruh uraian dan dalildalilPenggugat/Pembanding dalam memori banding dinilai cukupberalasan hukum sehingga karenanya dapat diterima danterhadap dalildalil kontra memori banding karena dinilaitidak cukup alasan, maka harus ditolak ;~~Menimbang, bahwa dengan demikian berdasar uraiandalam Dissenting Opinion (D.0O) ini maka, Hakim Anggota AndiLukman, SH.,MH., berpendapat :~~~~~~~~~~~~~~~1.

mengenai pidana yang dijatuhkan karenapermainan judi tersebut sebagai penyakit masyarakat yang terlarangmenurut hukum juga sangat bertentangan dengan nilainilaikemasyarakatan yang dapat menimbulkan konduite yang tidak sehat;Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula PutusanJudex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakanditolak dengan perbaikan;Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat(dissenting

Putusan Nomor 267 K/Pid/2019Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung Dr. H.

Krisnawenda, M.Si., MH., FCBArb.secara bulat dan tidak ada perbedaan pendapat (dissenting opinion) mengenaihalhal yang diperselisinkan oleh Pemohon dan Termohon dalam perkaraArbitrase BANI tersebut, termasuk mengenai alasan mengapa permohonanarbitrase Pemohon ditolak untuk seluruhnya.Dengan tidak adanya perbedaan pendapat (dissenting opinion) sertamengingat kapasitas dan pengalaman yang sangat mumpuni dari para arbiterdalam perkara arbitrase BANI di atas, maka Turut Termohon sangatlah yakinHalaman

Menimbang bahwa dengan tidak adanya perbedaan pendapat(dissenting opinion) serta mengingat kapasitas dan pengalamanyang sangat mumpuni dari para arbiter dalam perkara arbitraseBANI di atas, maka Tergugat sangatlah yakin bahwa MajelisArbitrase perkara tersebut telah bertindak secara profesional, penuhkehatihatian serta telah memberikan putusan terbaik danberkualitas atas apaapa yang diperselisihkan oleh Penggugat danTergugat.Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 444/Padt.Sus.Arbit/2021/PN.

Menimbang bahwa berkas perkara dan putusan Badan ArbitraseNasional Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidakterpenuhi satu alasan sebagaimana dimaksud oleh Penggugatdalam dalil gugatannya karena putusan arbitrase telahdijatuhkan secara bulat dan tidak ada perbedaan pendapat(dissenting opinion) mengenai halhal yang diperselisihkanoleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara Arbitrase BANItersebut, termasuk dari arbiter yang dipilih oleh Penggugat,yakni Prof. Dr.

Hasyim Dyalal, MA.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut,permohonan pembatalan dari Penggugat tidak beralasanhukum sehingga harus ditolak...Dengan demikian, ketiadaan perbedaan pendapat (dissenting opinion) dariMajelis Arbitrase dalam Putusan BANI menjadikan permohonan pembatalanputusan arbitrase yang diajukan Pemohon dalam perkara a quo menjadi tidakberdasar sehingga patut untuk ditolak.MENGENAI ALASAN ADANYA DOKUMEN YANG BERSIFAT MENENTUKANUNTUK MEMBATALKAN PUTUSAN BANISebagaimana yang

Artinya,Pemohon sendiri mempunyai dokumen tersebut sehingga hal initidak memenuhi unsur disembunyikan sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 70 huruf b VUAAPS.2) Sebagaimana yang telah Turut Termohon sampaikan sebelumnya, tidak3)ada perbedaan pendapat (dissenting opinion) mengenai halhal yangdiperselisinkan oleh Pemohon dan Termohon dalam perkara Arbitrasetersebut, termasuk dalam menilai ditolaknya permohonanarbitrase Pemohon dahulu.Sebagaimana yang telah Turut Termohon sampaikan sebelumnya pula,untuk

telah melekat segalahak dan kewajibannya untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Perundangundang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan AtasBarang Mewah serta peraturan pelaksanannya.bahwa oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa penyerahan Barang KenaPajak dan atau Jasa Kena Pajak dari kantor pusat Pemohon Banding di Jakartake cabang di Pekanbaru, Riau terutang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimanaketentuan Pasal 4 huruf a Undangundang Pajak Pertambahan Nilai.Pendapat Berbeda (Dissenting

Adi Wijono, M.PKN.menyatakan pendapat berbeda (Dissenting Opinions) sebagai berikut:bahwa sesuai LPP dan KKP diketahui usaha Pemohon Banding adalahmemproduksi CPO (Crude Palm Oil) di pabrik pengolahan minyak kelapasawit yang berlokasi di Pekanbaru, Riau dan Mukomuko, Bengkulu denganstatus sebagai cabang. Pemohon Banding berdomisili di JalanTeluk Betungnomor 36 Jakarta Pusat sebagai kantor pusat.

minoritas anggota Majelis Hakimitu, tidak akan mempengaruhi putusan yang telah diambil oleh Majelis Hakimmayoritas dengan suara terbanyak, namun keberatan atau argumentasiyang diajukan itu akan dapat membantu masyarakat membaca,menganalisis dan mengkritik putusan yang telah dibuat;Bahwa setelah kami membaca secara seksama pertimbanganpertimbanganhukum Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksadan mengadili perkara a quo, telah ternyata bahwa kami tidak menemukansatupun tentang dissenting

Bertolak darikeyakinan tersebut di atas, kami memandang bahwa tidak mungkin ketigaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mempunyalsudut pandang (perspektif) yang 100 % sama (identik) atas satu pandanganhakim terhadap yang lainnya;Di negaranegara dengan system AngloSaxon pendapat para juri yangbersifat dissenting menjadi bagian yang dapat dimintakan publikasinyasehingga masyarakat dapat memberikan pandangan dan kritiknya secarabebas sebagai bagian masukan yang informative bagi lembaga

peradilan itusendiri:Pendekatan progresif membenarkan adanya dissenting opinion karena halitu dianggap sebagai bagian dan pendidikan hukum terhadap masyarakat.Masyarakat akan memiliki wacana dari freedom of opinion untuk melakukanpenilaian terhadap putusan Hakim itu.

Memang harus disadaribahwa pendapat Hakim yang berbeda tidak menentukan benar tidaknyapendapat tersebut, tetapi objektivitas pendapat tersebut diserahkan kepadapublik, baik kalangan akademisi, praktisi maupun justiabelen;Ide dissenting opinion sebenarnva merupakan suatu wacana baru yangdapat diterima dalam sistem hukum Indonesia, karena hal ini dapat dijadikansuatu parameter alternative untuk menentukan apakah suatu putusan ituHalaman 18 dari 34 halaman Put.

/Ketua Muda Bidang (Hukum)Agama/Hakim Agung/Ketua Umum IKAHI periode 2001 2004 dalamMusyawarah Nasional (Munas) XIII IKAHI, Maret 2001 di Bandung,menerangkan bahwa:sebagai bagian dari pengawasan terhadap hakimhakim, keinginanmasyarakat agar dissenting opinion diterapkan dalam putusan hakim adalahjuga merupakan kehendak para hakim, karena dengan dissenting opinion ituperbedaan pendapat dari para hakim akan terlihat. Sekarang ini, perbedaanpendapat para hakim dalam putusan itu tidak terlinat.

Pasal 5 ayat KepmenakertransRI Nomor Kep. 100/MEN/VI/2004 yaitu sifat pekerjaan yang dapat dilakukandengan PKWT sebagaimana yang telah disepakti dalam PKWT a quo (videbukti T2 dan T3).Bahwa Putusan Kasasi dalam perkara a quo terjadi perbedaan pendapat(dissenting opinion) dan Pemohon sependapat dengan pertimbangan salahHal. 13 dari 20 hal.

Put.Nomor 105 PK/Pdt.SusPHI/2014seorang Hakim Kasasi menyatakan berbeda pendapat (dissenting opinion),dengan berpendapat sebagai berikut: Bahwa keberatankeberatan dariPemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah dan kelirudalam menimbang, memutus dan menerapkan hukumnya;Bahwa bukti suratsurat perjanjian PKWT dan perpanjangan serta penerapanjob kerja telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 jo.

pertimbangan Judex Facti yang dibenarkan oleh Judex Juris dalammenentukan dimulainya hubungan kerja hanya berdasarkan Kartu Pesertajamsostek dan history saldo Termohon Peninjauan Kembali/dahulu TermohonKasasi/dahulu Penggugat/Pekerja (vide bukti P1 dan P2) adalah suatukekeliruan nyata dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Juris,karena Kartu Peserta Jamsostek dan history saldo tidak bisa dijadikan alat buktidalam hal menentukan dimulainya hubungan kerja dibuktikan terjadinyaperbedaan pendapat (dissenting

opinion) dalam musyawarah Majelis HakimKasasi dalam perkara a quo, salah seorang Hakim menyatakan berbedapendapat (dissenting opinion), dengan berpendapat sebagai berikut:Bahwa keberatankeberatan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karenaJudex Facti telah salah dan keliru dalam menimbang, memutus danmenerapkan hukumnya;Bahwa bukti suratsurat perjanjian PKWT dan perpanjangan serta penerapanjob kerja telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 jo.

., yang amar putusannyamenolak gugatan Penggugat, namun keputusan Majelis Hakim TingkatPertama tidak dapat diambil secara bulat, karena ada 1 (Satu) orang Hakimyang Dissenting Opinion ; Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuatpertimbangan sendiri sebagai berikut ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Majelis HakimTingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihakberperkara pada setiap sidang perkara a quo, akan

Muslih, M.H. yang Dissenting Opinion, dan pertimbangannya diambilHlm.6 dari 9 hlm. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/PTA Smg.alin dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Bandingdalam mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor1388/Pdt.G/2019/PA Kra. tanggal 28 April 2020 M., bertepatan dengantanggal 5 Romadion 1441 H.

MH yang telah mengajukan bedapendapat (dissenting opinion) yang memberikan pendapat padaputusan halaman 23 s/d 25 yang pokoknya sebagai berikut :Menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan kejahatanFlessentrekkeny yaitu melakukan perbuatan curang yang dilakukanpembeli dengan secara bon barangbarang untuk dirinya sendiri atauorang lain dengan maksud sengaja tidak akan membayar lunas danperbuatan tersebut sudah dijadikan mata pencaharian ataukebiasaan seperti maksud semula tidak ingin membayar lunas

No. 1358 K/PID/2013Bahwa pertimbangan dalam dissenting opinion tersebut adalahpertimbangan hukum yang sangat tepat dan benar oleh karenanyaPemohon Kasasi/Penuntut Umum sependapat terhadappertimbangan tersebut dan secara mutatis mutandis sebagai salahsatu alasan Penuntut Umum mengajukan kasasi dalam perkara ini ;Lebih lanjut dalam dissenting opinion dipertimbangkan juga"Bahwa terdapat bukti lain yang memberi petunjuk perbuatanTerdakwa sebagai tindak pidana perbuatan curang, yakni caraTerdakwa membayar

Pertimbangan dissenting opinion inisudah tepat dan benar dan juga telah sesuai dengan alasan kasasiyang telah Pemohon Kasasi ajukan sehingga patutlah pertimban ganini juga dijadikan untuk alasan kasasi dan Judex Juris dapatmenjadikannya sebagai pertimbangan hukum bahwa perbuatanTerdakwa adalah tindak pidana dan bukan ranah perdata ;Demikian juga dalam dissenting opinion telah dipertimbangkanbahwa : meskipun Terdakwa melunasi sebagian kecil darikeseluruhan harga pakan ikan dan menjamin pelunasan denganhartanya

Pertimbangan dalam dissenting opinion ini sudah tepatdan juga patut sebagai alasan kasasi terhadap putusan Judex Factidan kiranya Judex Juris menerima dan mempertimbangkannyasebagai alasan hukum menyatakan bahwa perbuatan Terdakwaadalah tindak pidana;Hal. 24 dari 29 hal. Put.

Aris Setiawan;e Berdasarkan pasal 78 ayat (15) Undang Undang nomor 41 tahun 1999dan sesuai pula dengan keterangan Ahli, maka barang bukti tersebutharus dirampas untuk Negara ;e Jaksa Penuntut Umum setuju dengan Hakim Anggota satu yangmengajukan dissenting Opinion, bahwa masih ada ruang bagi pemilikkendaraan untuk membeli kembali kendaraannya dari lelang yangdiadakan , sehingga pemilik kendaraan masih terlindungi hakhaknya ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajariberkas perkara

tanggung jawabdari perbuatan terdakwa;Bahwa sesuai Undang Undang nomor 41 tahun1999 pasal 78 ayat (5)alat angkut yang digunakan melakukan kejahatan ini memang harusdirampas untuk Negara, namun demi terwujudnya keadilan Hakimtidak hanya menerapkan hukum apa adanya dan hanya bertindaksebagai corong Undang Undang;Dengan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Yogyakarta setuju/sependapat dengan seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri Wonosaridalam putusannya;Mengenai pendapat dari Hakim Anggota yang dissenting