Bahwa berdrekonvensi/pembuatansebagaimanmengatakarpersetujuan'.10.Bahwa atRekonvensiapabila ditamilyar rupia11.Bahwa untusiasia (llusbukti yang(ConservatdPenggugatdikemudian12.Bahwa untsukarela n4konvensi, Fdalam rekoPenggugat malCiremis dengan tanah sawah milik orangtua Penggugayang berada di daerah Dongdang Alas guna keperluampabrik padi dan peternakan sapi.ngan situasi tersebut tanpa disadari oleh Penggugatgat Rekonvensi menjalankan itikad tidak baiknya dengan jalanida untuk memberikan kertas

Pada saat itu terdakwa SASMINTO Als SAS menunggu diatas sepeda motor satria Fdalam keadaan masih hidup, kemudian terdakwa II ADIPURNOMO Als PATEK (berkas terpisah) berjalan kaki menujukearah sepada sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2011warna hijau dengan nomor polisi DA 6244 WI setelah sampaididekat sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa II ADIPURNOMO Als PATEK (berkas terpisah) memegang keduastang sepeda motor tersebut dan menariknya hingga kepinggirjalan kemudian terdakwa II ADI PURNOMO Als

Halaman 30 dari 38telah sesuai dengan aturanaturan hukum yang berlaku, karena Tergugat Fdalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang dalam memprosessertifikat pertama kali tersebut melalui beberapa tahapan;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat F tersebut, Penggugattidak memberikan tanggapan;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat F tersebut MajelisHakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat F tersebutmasuk ke dalam eksepsi selain

Yang Mulia MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskansebagai berikut :FDALAM PROVISI :' Melarang Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dariPara Tergugat untuk melakukan aktifitas apapun diatas objek sengketat yang dapat merugikan Penggugat dan ahliwaris lainnya;a Melarang Para Tergugat untuk melakukan transaksi apapun ataum memindahtangankan obyek sengketa kepada pihak lain yang dapatmenimbulkan lebin banyak kerugian kepada Penggugat dan ahliwarislainnya

Yang Mulia MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskansebagai berikut :FDALAM PROVISI :' Melarang Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dariPara Tergugat untuk melakukan aktifitas apapun diatas objek sengketat yang dapat merugikan Penggugat dan ahliwaris lainnya;a Melarang Para Tergugat untuk melakukan transaksi apapun ataum memindahtangankan obyek sengketa kepada pihak lain yang dapatmenimbulkan lebin banyak kerugian kepada Penggugat dan ahliwarislainnya

daripengenaan Pajak Pettambahan Nilai tidak dapat dikreditkan;Penjelasanadanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran, sehinggaPajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak danatau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapatdikreditkan;UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundangan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor12 Tahun 2011;Pasal 5 huruf fDalam

daripengenaan Pajak Pettambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.Penjelasanadanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran, sehinggaPajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak danatau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapatdikreditkan;UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundangan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor12 Tahun 2011;Pasal 5 huruf fDalam

Menyatakan, menetapkan dan meletakan Sita terhadap Harta bersama atauSita Marital terhadap semua harta bersama ( obyek sengketa )sebagaimana dalil gugatan dalam Posita angka 4 (empat) huruf A sampaidengan Huruf Fdalam perkara ini secara sah dan berharga sesuaimenurut hukum ;8.

daripengenaan Pajak Pettambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.Penjelasanadanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran, sehinggaPajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak danatau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapatdikreditkan;UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundangan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor12 Tahun 2011;Pasal 5 huruf fDalam

No. 58/G/2014/PHISby. normatif kepada Tergugat bukannya diberi tetapi hingga gugatan ini diajukanTergugat telah melarang para Penggugat untuk masuk kerja dan tindakkanTergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 93 ayat(2) huruf fdalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa dengan dilarangnya Para Penggugat masuk kerja dan tidakdipekerjakan oleh Tergugat sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan bulanDesember 2013 atau sampai gugatan ini diajukan.

Bahwa menanggapi eksepsi angka 2 (dua) menunjukkan Turut Tergugat tidakmemahami substansi hukum, bahwasannya undangundang tidak dapat dijalankanmenggunakan kacamata kuda, sehingga Yurisprudensi Mahkamah Agung RINo.995 K/Sip/1974 tertanggal 08 Agustus 1975 tidak dapat diterapkan dalamperkara ini karena permohonan lelang yang diajukan Tergugat mengesampingkanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur pasal 27 huruf fdalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93 / PMK.06/2010 Tentang

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam ( KHI ) Buku tentang Hukum Perkawinan Pasal 116huruf fDALAM REKONPENSI :1. Bahwa Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi tetap pada dalildalil danalasanalasan sebagaimana telah tertuang dalam jawaban/Repliektertanggal 06 Januari 2015, kecuali atas pengakuan secara jelas dan tegasdari Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi ;2.

Maka ditegaskan lebihlanjut dalam Undangundang ini, bahwa sebelum ada Peraturan PerundangUndangan yang mengaturnya, Maka Peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yangdiatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata vans mengharuskan lelang melaluiPegawai Umum Pengadilan Negeri;Bertentangan dengan Pasal 200 Avat m H1R Yang Mewajibkan Ketua PengadilanNegeri fDalam Perkara A quo Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) untuk memerintahkanKantor Lelang (Kantor

pengenaan Pajak Pettambahan WNilai tidak dapatdikreditkan.Penjelasanadanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran, sehinggaPajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajakdan atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidakdapat dikreditkan.4) Undangundang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundangan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor12 Tahun 2011;Pasal 5 huruf fDalam

pengenaan Pajak Pettambahan Nilai tidak dapatdikreditkan.Penjelasanadanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran, sehinggaPajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajakdan atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidakdapat dikreditkan.4) Undangundang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundangan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor12 Tahun 2011;Pasal 5 huruf fDalam

poin ke 5 dan ke 6yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar kerugianMateril dan imMateril secara tunai kepada Penggugat sebesarRp.7.500.000.000, (tujuh milliar lima ratus juta rupiah) dan sebesarRp.2.912.700.000, (dua milliar Sembilan ratus dua belas juta tujuh ratusribu rupiah), adalah tidak berdasar dan tidak beralasan;Berdasarkan seluruh uraian diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakimyang memeriksa perkara a quo berkenan memutus perkara ini dengan amarputusan sebagai berikut : 3 fDALAM

dan IV tidak sah dan batal demi hukum;

bertindak seolaholah ' Pahlawan 'yang telah berhasil menyelamatkan ' marwah ' keluarga karena ' berhasil' mendapat pinjamanuang untuk membayar hutang kepada Rusly Mandailing, padahal perbuatan Penggugat I dan IItersebut hanyalah tindakan topengan belaka; yang bertujuan untuk menguasai tanah dan pasarDupa serta hasilnya sebagaimana dimaksud pada posita angka 1 di atas;8 Bahwa pada angka 11 posita gugatan, dalam perkara tersebut yang menjadi pihak Tergugatpada saat itu adalah Penggugat I dan Penggugat II fdalam

Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa A, B, C, D, E, Fdalam gugatan rekonpensi tidak bisa dibagi waris kepada para pihakselaku ahli warisnya LAIDA Bin PALAMA dengan MANGINDARA BintPAWELLOI .3. Menghukum para Tergugat kompensi/ Penggugat rekonnvensi untukmembayar semua biaya yang timbul dalam perkara perdata warisan ini.

Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa A, B, C, D, E, Fdalam gugatan Rekonpensi tidak bisa dibagi waris kepada para pihakselaku ahli warisnya LAIDA Bin PALAMA dengan MANGINDARA BintiPAWELLOI .Bahwa sebagaimana dalam Penetapan Hari Sidang (PHS) tanggal 14Agustus 2020, dalam surat gugatan, halmana Penggugat mengajukanpermohnan sita jaminan (consevatoir beslaag) atas obyek sengketa dalamperkara ini, oleh Majelis Hakim dalam Penetapan Hari Sidang tersebut telahmenetapkan menyatakan menangguhkan

Putusan Nomor 828/B/PK/PJK/20154)9)UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundangan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor12 Tahun 2011;Pasal 5 huruf fDalam membentuk Peraturan Perundangundangan harus berdasarkanpada asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik yangmeliputi: kejelasan rumusan;Penjelasan:Yang dimaksud kejelasan rumusan adalah bahwa setiap PeraturanPerundangundangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunanPeraturan Perundangundangan