Ditemukan 184 data
55 — 21
Penengahan, tertanggal 14 Juli1931, bukti mana telah diberi materai secukupnya, copy dari copy selanjutnya diberi tanda (T 9);Fotocopy tulisan tangan Led Gemeente marga Pg. Penengahan, tertanggal 23Juli 1926, bukti mana telah diberi materai secukupnya, copy dari copy selanjutnya diberi tanda (T 10) ;Fotocopy DATA TANAH UJUNG REMBUN, Desa Suka Banjar Kec.
147 — 248 — Berkekuatan Hukum Tetap
(tiga ratus tigapuluh sembilan meter persegi) adalah milik Pengugat I, Il dan Ill, RT 02 RW03, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kotamadya Bandungterpisah kepemilikannya, yang berasal dari tanah es Gemeente Bandoeng(milik Pemerintah Kota Praja Bandung) sejak tahun 1922;Menghukum Tergugat , Il, Ill, Turut Tergugat dan Turut Tergugat II atauSiapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan,Halaman 18 dari 52 hal. Put.
97 — 87
terperkaramerupakan aset Barang Milik Negara yang dikuasakan kepada TNI AD untukdigunakan sebagai asrama sedangkan dari 385 penghuni ternyata hanya 101penghuni saja yang mengajukan gugatan, sementara sisanya telah menyadari danmengakui bahwa rumah asrama yang mereka tempati adalah milik negara CqKodam I/Bukit Barisan.Bahwa sejak Indonesia Merdeka pada tahun 1945 dan sejak dikeluarkan UU PokokAgraria No 5 tahun 1960 dan berdasarkan sejarah Kota Medan menerangkanbahwa pada tanggal 1 April 1909 Kota Medan dijadikan GEMEENTE
SPOORWEG MU (kereta api)seluas 59 Ha.d) Tanah pertapakan JAVASCHE BANK (kantor, perumahan) seluas 1 Ha.e) Tanah untuk keperluan GEMEENTE (kantor dan perumahan) seluas 187 Ha.f) Tanah untuk keperluan GOUVERNMENT/RESIDENT (kantor danperumahan) seluas 931 Ha.g) Tanah yang semula menggunakan Grant Controleur Lg.v.Deli seluas 42 Ha.h) Tanah perkampungan yang tadinya dalam naungan SERDANG seluas 17 Ha.untuk tertib administrasi atas semua surat Grant yang telah dikeluarkan KesultananDELI sebelum Indonesia
200 — 293 — Berkekuatan Hukum Tetap
dasarnya bersifat absolute;Berbeda dengan masa pemerintahan Hindia Belanda menjadi domein danpadaratu. di Belanda sedangkan pada masa pemerintahan RepublikIndonesia menjadi domein negara yang artinya negara mengurus danmengatur peruntukan tanah dan bukan untuk memiliki tanah terscbut.Sesuai dengan Staatsblad van NederlandschIndie Nomor 205 Tahun 1888dan Ssaatsblad van Nederlandschindie Nomor 180 Tahun 1909 sertaStaatsblad van NedcriandschindieNomor 749 Tahun 1918 bahwa tanah yangdiperuntukkan menjadi Gemeente
162 — 67
., dalam bukunya SendiSendiHukum Agraria penerbit Ghalia Indonesia 1983, halaman 23):Menimbang, bahwa menurut historis/sejarah ketentuan pertanahan sebelumberlakunya UUPA, sesungguhnya telah ada kegiatan pendaftaran tanah, namun kegiatan ituhanya dilakukan demi kepentingan negara dalam hal pemungutan pajak (fiscal cadastre).sampai tahun 1961 ada 3 (tiga) macam pungutan pajak tanah, yaitu :1 Untuk tanahtanah hak barat: Verponding Eropa;2 Untuk tanahtanah hak milik adat yang ada di wilayah Gemeente
: VerpondingIndonesia;3 Untuk tanahtanah hak milik adat luar wilayah Gemeente: Landrente atau Pajak Bumi.Menimbang, bahwa pengenaan pajak dilakukan dengan penerbitan suratpengenaan pajak atas nama pemilik tanah, yang dikenal dengan sebutan petuk pajak, pipil,girik dan lainlain.
243 — 41
November 1932 yang dialihbahasakan dari Bahasa Sunda ke Bahasa Indonesia oleh Universitas Pendidikan Indonesia.2) Bukti T-2 : Terjemahan Segel tanggal 7 Pebruari 1934 yang dialihkan dari BT-Bahasa Sunda ke Bahasa Indonesia oleh Universitas Pendidikan Indonesia.3) Bukti T-3 : Kikitir Pajak tanggal 23 Juli 1939.4) Bukti T-4 : Kikitir Pajak perubahan status tanah dari sawah jadi tanah darat tanggal 12 Februari 1954.5) Bukti T-5 : Surat Jual Beli Tanah yang dibeli / diperoleh Stads Gemeente
yang sudah dilegalisir.Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan barang bukti, yaitu :Terjemahan segel tanggal 19 Nopember 1932 yang dialihbahasakan dari BahasaSunda ke Bahasa Indonesia oleh Universitas Pendidikan Indonesia BandungTerjemahan segel tanggal 7 Pebruati 1934 yang dialihbahasakan dari BahasaSunda ke Bahasa Indonesia.Kikitir Pajak tanggal 23 Juli 1939.Kikitir Pajak perubahan status tanah dari sawah jadi tanah darat, tanggal 12Pebruari 1954.Surat jual beli tanah yang dibeli / diperoleh Stads Gemeente
DON JWR DASILVA
Tergugat:
1.KORNELIA DUA REJA
2.CAROLUS LUANGA SAKA
3.YOHANES SAKA
4.FIRMINUS GERADUS MANYELA
5.PAUL CRESENTIS
137 — 398
KOLA SAKA bekerja dengan RAJA THOMASsebagai sopir dan KOLA SAKA adalah anak Kepala KampungWolowiro bernama STEFANUS SAKA, maka RAJA THOMASmenjodohkan KOLA SAKA dengan ponakannya, yaitu LAURENSIADA SILVA in casu ibu kandung Para Tergugat.Bahwa saat peminangan dan penyerahan belis oleh KOLA SAKAterhadap LAURENSIA DA SILVA berlangsung di rumah PAULUSCENTIS XIMENES DA SILVA atau RAJA CENTIS (ayahLAURENSIA DA SILVA atau kakek Para Tergugat) di Lekebai yangsaat itu sedang menjabat sebagai Kapitan untuk Gemeente
111 — 47
Untuk tanahtanah hak milik adat yang ada di wilayah Gemeente :Verponding Indonesia dan 3. Untuk tanahtanah hak milik adat luar wilayah Gemeente: Landrente atauPajak Buml. 222222Dasar penentuan obyek pajaknya adalah status tanahnya sebagai tanahHak Barat dan tanah hak milik adat. Sedang wajib pajak adalah pemeganghak/pemiliknya.
204 — 166
. > Sejak pindah ke Groedo, secara resmi dijadikan sebagai SoerabajascheDierentuin atau Kebun Binatang Surabaya;> Mengingat semakin banyaknya jumlah satwa yang harus dipeliharasedangkan pemasukan dari penjualan tiket masuk tidak mencukupiuntuk operasional Kebun Binatang Surabaya, pada 21 Juli 1920, dalamrapat Gemeente Raad (Rapat Dewan Kota) memutuskan membantudengan mensubsidi sebesar f 1,500 setiap bulannya kepadaVereeniging Soerabaiasche Plantenen Dierentuin ;> Dan tidak lama setelah itu, melihat
117 — 35
Eigendom Kotapraja (Stad Gemeente); danf.
117 — 57
Bahwa proses kawin masukdimaksud diketahui secara baik oleh 23 Kepala Gemeente dalam /andchapLio sebagaimana terlampir dengan kode T/P.1;NSMartinus Tolo/Pengqugat sesungguhnya tidak mempunyai kepentinganhukum yang cukup untuk menjadi Penggugat dalam perkara ini karena biladilinat pada bukti P. Penggugat I/ Martinus Tolo tersebut itu anak dari Mage,Mage anak dari Kabu dan Kabu anak dari Lanu, dimana Martinus Tolo itubukanlah anak dan bukan pula ahli waris dari pada Kaki Kabu.
THEO PANUNGKAL TUA SH MH
Terdakwa:
LUKMANUL HAKIM
377 — 347
Megachandra Purabuana;Bahwa asal usul riwayat tanah tersebut adalah tanah peninggalan Belandaberdasarkan Eigendom Verponding No. 10427, Eigendom Verponding No.Halaman 93 dari 191 halaman Putusan Nomor : 726/Pid.B/2020/PN.Bdg10425, Eigendom Verponding No. 4876, Eigendom Verponding No. 4877dan Eigendom Verponding No. 5127 an De Gemeente Bandoeng(Pemerintah Kota Bandung) yang kemudian pada tahun 1993 diterbitkanSertifikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 5 Kelurahan Kebonwaru, Tanggal 18Mei 1993 a.n Pemerintah
Kota Madya Daerah Tingkat II Bandung;Bahwa Pemerintah Kota Bandung mengajukan surat permohonanpemberian hak pengelolaan atas nama Pemerintah Kota Madya DaerahTingkat Il Bandung pada tanggal 1 Mei 1992 dengan melampirkan dasarEigendom Verponding No. 10427, Eigendom Verponding No. 10425,Eigendom Verponding No. 4876, Eigendom Verponding No. 4877 danEigendom Verponding No. 5127 a.n De Gemeente Bandoeng, yangselanjutnya pada tanggal 18 Mei 1993 diterbitkan Sertifikat HakPengelolaan (HPL) No. 5 Kelurahan
204 — 333
Van RadhenAria Soera Winata Van Tsiemappar BuitenzorgLand Tjiakon Padoerenan Gemeente BestuurPeta Kadaster Kepemilikan Tanah Aria SoeraWinata ;.
THEO PANUNGKAL TUA SH MH
Terdakwa:
ARI M.S HIDAYAT FABER, S.pd
740 — 206
Megachandra Purabuana;Bahwa asal usul riwayat tanah tersebut adalah tanah peninggalan Belandaberdasarkan Eigendom Verponding No. 10427, Eigendom Verponding No.10425, Eigendom Verponding No. 4876, Eigendom Verponding No. 4877dan Eigendom Verponding No. 5127 a.n De Gemeente Bandoeng(Pemerintah Kota Bandung) yang kemudian pada tahun 1993 diterbitkanSertifikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 5 Kelurahan Kebonwaru, Tanggal 18Mei 1993 a.n Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat I Bandung;Bahwa Pemerintah Kota Bandung
mengajukan surat permohonanpemberian hak pengelolaan atas nama Pemerintah Kota Madya DaerahHalaman 100 dari 184 halaman Putusan Nomor : 727/Pid.B/2020/PN.BdgTingkat Il Bandung pada tanggal 1 Mei 1992 dengan melampirkan dasarEigendom Verponding No. 10427, Eigendom Verponding No. 10425,Eigendom Verponding No. 4876, Eigendom Verponding No. 4877 danEigendom Verponding No. 5127 a.n De Gemeente Bandoeng, yangselanjutnya pada tanggal 18 Mei 1993 diterbitkan Sertifikat HakPengelolaan (HPL) No. 5 Kelurahan
1018 — 1045
Cornelis Senen adalah seorang guru agama Kristen yang kayaberasal dari Selamon di Pulau Lontor, Kepulauan Banda;Semenjak jalan raya Daendeles dibangun, tanah yang dikuasai olehCornelis Senen, swasta (partikelir) ini berkembang pesat menjadipemukiman dan pasar yang ramai.Hingga kini masyarakatmenyebutnya dengan Meester Cornelis atau Mester.Pada abad 19,Meester Cornelis merupakan Gemeente Batavia yang terkemuka;Kampung Bukit Duri sejak jaman penjajahan Belanda hingga masaIndonesia Merdeka, digunakan
39 — 9
Tanahtanah hak adat diluar wilayah Gemeente,Pajak bumi atau landrente; ~ee Menimbang bahwa ketiga pajak tanah tersebut padatahun 1961 diganti dengan pungutan baru dengan nama IuranPembangunan Daerah(IPEDA).
MAYLANY WUWUNG, SH., MM., MH
Terdakwa:
SUGENG K. A
245 — 64
Yang pada inti isinyamenerangkan bahwa:a) Berdasarkan buku morfologi Kota Bandung Abad XIX XX yangdisusun oleh Tim Peneliti Fakultas Ilmu Budaya UniversitasPadjajaran Tahun 2017, yang mana buku tersebut telah kamiserahkan ke Direktorat Tindak Pidana Umum Badan ReserseKriminal POLRI, bahwa tahun 1931 tidak ditemukan jalan Dr.Setia Budhi, adapun yang tercantum pada buku tersebut adalahLembang weg;b) Berdasarkan Peta gemeente Bandoeng tahun 1937 yangtersimpan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota
- Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]
/Gemeente W.Penjelasan Hukum tentang Grosse Akte 21 42/14/2010 12:16:53 AM took effect (Bulletin of Acts and Decrees (Stb.) 2003, 199). As a result of this, Articles.3:15a3:15c of the CC were introduced.
Terbanding/Tergugat : PT. Bumi Madu Mandiri
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Daerah Kab Way Kanan.
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
188 — 143
Hilman Hadikusuma, S.H dalam bukunya Masyarakatdan AdatBudaya Lampung Penerbit Mandar Maju tahun 1989 Bandunghalaman 171 menegaskan lebih lanjut Ketika daerah ini menjadi daerahtingkat I/Propinsi Pemerintahan tingkat bawah yang disebut Margasudah tidak ada lagi karena sudah dibubarkan sejak tahun 1952 dengandemikian tidak ada lagi yang namanya Pemerintahan Adat MargaTeritorial yang disebut Haminte (Gemeente) berdasarkan MargaReglement tanggal 21 Juli 1939 Nomor 536 (IGOB S. 1938 Nomor 490).Bahwa
MAYLANY WUWUNG, SH., MM., MH
Terdakwa:
MUHAMMAD FAIZIL AKBAR
394 — 281
FW BERG tanggal 20 May 1930 (terlampir sebagai bukti).Yang pada inti isinya menerangkan bahwa:a) Berdasarkan buku morfologi Kota Bandung Abad XIX XX yangdisusun oleh Tim Peneliti Fakultas Ilmu Budaya UniversitasPadjajaran Tahun 2017, yang mana buku tersebut telah kamiserahkan ke Direktorat Tindak Pidana Umum Badan ReserseKriminal POLRI, bahwa tahun 1931 tidak ditemukan jalan Dr.Setia Budhi, adapun yang tercantum pada buku tersebut adalahLembang weg;b) Berdasarkan Peta gemeente Bandoeng tahun 1937