(Bukti P36 sampai denganBukti P45);Bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan tanggapan yang memuaskan,maka Pengurus SEPAHAM Serikat Pekerja PT Sandhy Putra Makmur,mengadukan masalah tersebut kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia(Komnas HAM) yang ditanggapi dengan mengundang Para Penggugat danPengurus SEPAHAM Serikat Pekerja PT Sandhy Putra Makmur untukmembicarakan mengenai pengaduan tersebut.

Selanjutnya pihak Komnas HAMmemanggil Pihak PT Telkomsel selaku Pemberi Kerja / Pengguna Jasa,dilanjutkan dengan memanggil Tergugat untuk dimintai keterangan. Bahwakemudian Komnas HAM memanggil dan mempertemukan PengurusSEPAHAM Serikat Pekerja PT Sandhy Putra Makmur dengan Tergugat sertaPihak PT Telkomsel selaku Pemberi Kerja / Pengguna Jasa.

(Bukti P46 sampaidengan Bukti P50);Bahwa meski segala permasalahan ini telah diadukan ke Komnas HAM, telahdilakukan beberapa kali pertemuan, namun tetap tidak ditanggapi untuk segeradiselesaikan oleh Tergugat;Bahwa pada tanggal 20 Juli 2010, Komnas HAM telah mengeluarkan SuratNomor 1.711/PMT/VII/2010, (Bukti P51), Perihal: Desakan PelaksanaanKesepakatan, kepada Tergugat, namun tetap tidak ditanggapi untuk diselesaikanoleh Tergugat;Bahwa oleh karena belum ada penyelesaian mengenai pengaduan ParaPenggugat

Bahwa anak dari penggugat dan tergugat telah bersekolah di SDSanto Yosef dan untuk kesekolah anak penggugat dan tergugatmenggunakan mobil jemputan;Bahwa sebagai tetangga saksi belum pernah melihat penggugatdan tergugat pergi berduan;Bahwa perlakuan tergugat terhadap anaknya tidak baik karenasering meninggalkan anaknya tersebut' dan sering dititipkankepada saksi sedangkan perginya tergugat lama;Bahwa anaknya tersebut oleh tergugat sering dipukuli sampaimenangis;Bahwa saksi pernah mendengar kalau ada Komnas

bahwa telah ternyata fakta dipersidangan dariketerangan para saksi tentang pertengkaran tergugat dengan penggugatyang diselesaikan oleh Polsek Taman;Menimbang, bahwa tergugat telah berlaku kasar terhadap anaknyayang bernama Immanuel Sutjahjo dan bahkan pernah pemukulan yangdilakukan tergugat terhadap anaknya tersebut dilaporkan olehtetangganya ke Komisi Perlidungan anak Indonesia dan dari KomnasPerlidungan anak turun untuk menyelesaikan permasalahan tersebuttetapi justru tergugat marah marah karena Komnas

CBA dan tanpa seijin dari yang berhak yaitu masyarakatsebanyak 56 (lima puluh enam) orang yang mengalami gagal panen, uang sebesar Rp.150.000.000, ( seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dipakai dan dipergunakan sendiri olehterdakwa untuk biaya operasional kelompok terdawka yang menamakan diri LSM AMPLH(Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup) diantaranya untuk : biaya demo ke PolresSerang, pergi ke KOMNAS HAM dan Mabes Polri, serta biaya kegiatan kegiatan LSM AMPLHyang lain.

Soerodjo), dimana hal kuasa adalah dalam kapasitasmengurus sebagaimana dalam hal ini termasuk tanah sisa.Dituangkan dalam bentuk tertulis tertanggal 30 Desember 1994,dimana Tergugat II tercantum pada nomor urut 39 (P5);Bahwa untuk upah kerja mengurus telah disepakati komisi sebesar35% (tiga puluh lima persen) dari nilai nominal yang diterimasebagaimana surat pernyataan oleh Tergugat II (Miati) tertanggal 3April 1996 (P6);Bahwa isteri Penggugat telah mengurus untuk memperjuangkannya,terakhir melalui Komnas

Ham di Jakarta dimana selanjutnya untukkasuS Tubanan ini momentnya diadakan pertemuan danpenandatanganan antara Komnas Ham, Pemda Tk.II Surabaya yangdisaksikan isteri Penggugat termasuk 7 (tujuh) wakil warga, hasilnyadisebutkan pada lembar kesepakatan Shangrilla Hotel tertanggal 19Mei 1995 (P7):Bahwa untuk menjamin kepada unsur pelaksanaan, kesepakatanShangrilla Hotel ditingkatkan dan dituangkan didalam Surat Perjanjian(MoU) Nomor 593.01/60/402.1.04/95 tertanggal 26 Oktober 1995,dengan mengikat

Namun sampai denganakhir Desember 2014 tidak mendapat tanggapan sehingga melanggarhak asasi manusia sebagaimana diatur pada UndangUndang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Pasal 38 ayat (2) menyebutkan:"Setiap orang berhak atas syaratsyarat ketenagakerjaan yang adil.Atas pelanggaran hak asasi manusia tersebut Penggugat pada tanggal 6Januari 2015 mengadukan ke Komnas HAM RI (bukti P20);Pengaduan Penggugat diterima dan diproses Komnas HAM RI.

Padatanggal 5 Maret 2015 Komnas HAM RI meminta klarifikasi kepada DirekturUtama PT Bank Rakyat Indonesia dan diminta tanggapan paling lambat14 (empat belas) hari kerja sejak surat diterima (bukti P21). Namun sudahlewat 2 (dua) bulan tidak ada tanggapan dari pihak BRI. Kondisi inimenunjukkan tidak ada iktikad tidak baik untuk menyelesaikan pengaduanHalaman 13 dari 33 hal. Put.

Nomor 148 PK/Pdt.SusPHI/20172.10.Penggugat dan tidak menghargai lembaga negara Komnas HAM RI; Mengingat Tergugat tidak menanggapi permintaan klarifikasi KomnasHAM RI maka Penggugat tanggal 5 Mei 2015, mengajukan prosesmediasi tripartit kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura (bukti P22); Bahwa mediasi tripartit tidak tercapai kesepakatan sehingga DinasTenaga Kerja Kota Jayapura mengeluarkan anjuran tertulis sebagaiberikut (bukti P23):1. Agar PT BRI (Persero) Tbk.

Pemohon sering mendapatkan ancaman seperti akan dilaporkan ke pihakKepolisian, Komnas HAM, Bupati dan Kejaksaan;f. Termohon pernah menuduh Pemohon telah menikah lagi (poligami) tanpaseizin Termohon, namun hal tersebut tidak terbukti;5.

Putusan No. 191/Pdt.G/2016/PA.Lbs.Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 4.e, adalah benar, bahkanTermohon juga telah melaporkan Pemohon kepada pihak Kepolisian,Komnas HAM, Bupati, Kejaksaan, sebagaimana dalil permohonan Pemohonpoint 5, hal tersebut Termohon lakukan dalam rangka menuntut nafkah yangtelah lama tidak diberikan oleh Pemohon, juga untuk menuniut nafkah anakuntuk masa yang akan datang karena anakanak Termohon denganPemohon masih dalam masa pendidikan, dan Pemohon juga pernahmenantang Termohon

bukti surat bertanda bukti P.7, P.8, dan P.10, makapatut dinyatakan terbukti adanya Termohon telah melaporkan Pemohon kepadaKomnas HAM RI Perwakilan Provinsi sumatera Barat, kepada Polsek Kinali,Kabupaten Pasaman, dan kepada Badan Kepegawaian Daerah PemerintahKabupaten Pasaman, laporan Termhon tersebut pada pokoknya didasarkanatas adanya dugaan poligami tidak resmi yang dilakuka oleh Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yaitu Berita Acara TanggapanPemohon atas pengaduan Termohon kepada Komnas

Bahwa Termohon telah mengadukan Pemohon kepada pihak Kepolisian,kepada Bupati Pasaman dan kepada Komnas HAM mengenai adanyadugaan Pemohon melakukan poligami tanpa izin Termohon;. Bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkran tersebut, Pemohonjarang pulang lagi ke rumah kediaman bersama dan sejak bulan OktoberHim. 26 dari 40 Him. Putusan No. 191/Pdt.G/2016/PA.Lbs.2016 sampai sekarang Pemohon tidak pernah pulang lagi ke rumahkediaman bersama;8.

Kajian Komnas Perempuan terhadap Kasus Karminah untukmencegah inskonstitusional dan kriminalisasi Perempuan di PengadilanNasional, b. MOU (kesepakatan bersama) antara Komnas Perempuan,Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI, Kepolisian Negara Rl,Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI,Perhimpunan Advokat Indonesia tentang Akses Keadilan BagiPerempuan Korban Kekerasan. Sesuai asli (Bukti PH32) ;Account Facebook milik Sdr.

Kajian Komnas Perempuan terhadap Kasus Karminah untukmencegah inskonstitusional dan kriminalisasi Perempuan diPengadilan Nasional, b. MOU (kesepakatan bersama) antaraKomnas Perempuan, Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Rl,Kepolisian Negara RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak RI, Perhimpunan Advokat Indonesiatentang Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan.Sesuai asli (Bukti PH32) ;Hal. 16 dari 42 hal. Put.

Kajian Komnas Perempuan terhadap Kasus Karminah untukmencegah inskonstitusional dan kriminalisasi Perempuan di PengadilanNasional, b. MOU (kesepakatan bersama) antara Komnas Perempuan,Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI, Kepolisian Negara Rl,Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rl,Perhimpunan Advokat Indonesia tentang Akses Keadilan BagiPerempuan Korban Kekerasan. Sesuai asli (Bukti PH32) ;Account Facebook milik Sdr.

HASANmembuat dan mengirimkan surat kuasa tertanggal 1 Mei 2013 tersebutbersama dengan surat dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) BhaktiNusa Kota Singkawang Nomor : 07/LSM.BN/SKW/IX/2013 perihalPutusan PTUN.PTK tertanggal 10 September 2013 dan dikirim melaluiKantor Pos dengan tujuan antara lain ke Bank Indonesia di Jakarta,Menteri Keuangan RI di Jakarta, Bank Hongkong And Shanghai CabangJakarta, Kejaksaan Agung RI di Jakarta, Kapolri di Jakarta, KementerianLH di Jakarta, KOMNAS HAM RI Perwakilan

PTK tertanggal 10 September 2013 dan dikirim melaluiKantor Pos dengan tujuan antara lain ke Bank Indonesia di Jakarta,Menteri Keuangan RI di Jakarta, Bank Hongkong And Shanghai CabangJakarta, Kejaksaan Agung RI di Jakarta, Kapolri di Jakarta, KementerianLH di Jakarta, KOMNAS HAM RI Perwakilan Kalbar di Pontianak,Ombudsman RI Perwakilan Kalbar di Pontianak, Gubernur Kalbar diPontianak, Kapolda Kalbar di Pontianak, Kajati Kalbar di Pontianak, sertaWalikota Singkawang;Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa

Bukti P11);Fotocopy Surat Keterangan dari SDIT PERMATA MADANI Nomor :128/IN/SDITPM/Desember/16, alat bukti tersebut telah di natzageldan dicocokkan dengan aslinya (Bukti P12);Fotocopy Surat Ttanda Penerimaan Pengaduan (STPP) KomisiPerlindungan Anak Indonesia Tertanggal 16 Januari 2017 , atas NamaPengadu : DEDY PRABOWO, alat bukti tersebut telah di natzagel dandicocokkan dengan aslinya (Bukti P13);Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan KomisiNasional Perlindungan Anak, Nomor STPLP: O06/Komnas

telahmengadukan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi KepadaKPAI atas perbuatannya yang melarikan anak yang bernamaMELODY MUTIARA ALEXZANDREA dan memutus akses anakterhadap ayahnya untuk dapat bertemu dan berkomunikasi;Bahwa oleh karena perbuatan Termohon Konpensi/PenggugatRekonpensi yang telah menghalangi akses anak untuk mendapatbertemu dengan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi,berdasarkan Bukti P14 berupa Surat Tanda PenerimaanLaporan/Pengaduan Komisi Nasional Perlindungan Anak, NomorSTPLP: 006/Komnas

yangdihadirkan di persidangan, Termohon Konpensi/PenggugatRekonpensi telah pergi meninggalkan rumah dengan membawaanak sejak Bulan November 2016, tanpa sepengetahuan danizin dari Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;Bahwa terbukti berdasarkan bukti P13 dan P14, TermohonKonpensi/Penggugat Rekonpensi telah melakukan Nusyuzdengan memutus hubungan anak untuk dapat berkomunikasidan mendapat perhatian dan kasih sayang dari ayahnya,sehingga Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi harusmembuat pengaduan di KPAI dan Komnas

Pasal 311 KUHP tentang Penistaane Bukti Pelanggaran Pasal 311 KUHP.Surat Bupati Malang kepada Ketua Komnas Hak Asasi Manusia nomor :180/1359/421.013/2011 tentang penjelasan atas pengaduan Sdr.PaulusArwalembun , Guru SMK Negeri Singosari Kabupaten Malang, tertanggal21 Nopember 2011, yang berisi tuduhan secara memfitnah : 1. PEMOHONmenjabat sebagai Kepala SMK Swasta di Malang sehingga seringmeninggalkan tugas pokok sebagai guru SMK Negeril Singosari Malang ;2.

Bagus Gunawan Kepala Sekolah SMKN 1Singosari yang telah mengeluarkan surat keputusan Nomor800/339/421.102.830.002/2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Pembagian tugas guru dalamkegiatan belajar mengajar yang tidak memberikan jam mengajar kepada Pelapor/SudaraPaulus Arwalembun dan laporan penistaan pasal 311 KUHP terhadap Bupati Malangkarena telah terbitnya surat Bupati Malang kepada Ketua Komnas Hakhak Azasi ManusiaNomor 180/1359/421.013/2011 tanggal 21 November 2011 tentang penjelasan ataspengaduan

pemohon kepada KOMNAS HAM di Jakarta, sebagaimana dimaksud sehinggaPenghentian Penyedikan tersebut adalah tidak sah secara hukum karena melanggarketentuan KUHAP dan Peraturan perundangan lainnya ;Menimbang bahwa terhadap dalil pokok Pemohon tersebut diatas Termohon telahmengajukan jawaban yang menyatakan bahwa perkara Nomor : LP/194/V1I/2012/JATIM/POLRES Malang tertanggal 9 Juni 2012 atas nama terlapor Drs.

Bahwa adalah hak seorang anak apalagi masih di bawah umuruntuk mendapatkan kasih sayang dan dipelihara oleh ibu kandungnya,maka jika setelan putusan ini ternyata Tergugat tidak bersediamenyerahkan anak Penggugat kepada Penggugat, maka Penggugatberhak melaporkan hal ini ke Komnas Perlindungan Ibu dan Anak, ataumengadukan ke Pihak Kepolisian dengan Laporan dugaan melanggarUndangundang Perlindungan Anak;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagihidup bersama Tergugat, Penggugat

HAM)pada 3 Juni 2014.Bahwa meskipun sudah dilaporkan ke TERGUGAT II, Ombudsman,serta Komnas HAM, perilaku TERGUGAT tetap saja sama, malahTERGUGAT Il melindungi TERGUGAT dengan tidak sungguhHalaman 4 dari 92 Parasan No. 71/Pdi.

Pencabutan izin pun diduga bukan karena desakanPENGGUGAT melalui Ombudsman dan Komnas HAM, namun lebihkarena ada Permendagri yang mencabut pedoman penetapan izingangguan.

Rachel Saraswati perihal Ralat Surat Peringatan Il,diberi tanda bukti T.11.26 ;Foto Copy Surat Dinas Perizinan Kota Yogyakarta kepadaKomisioner Komnas HAM RI No.503/37 24, tanggal 1 Oct 2014, diberitanda bukti T.Il.27 ;Foto Copy Laporan pengujian Lab. Hiperkes Keselamatan KerjaDisnaker Pemda DI Yogyakarta JI. Ireda No.38 Dipowinatan, diberitanda bukti T.II.28 ;Foto Copy Surat dari Ombudsman RI Perwakilan D.I.

Yogyakartakepada Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, diberi tanda bukti T.II.29 ;Foto Copy Surat dari KOMNAS HAM RI kepada Dinas Perizinan KotaYogyakarta No.3.469/K/PMT/XII/2014, tanggal 5 Desember 2014,diberi tanda bukti T.II.30 ;Foto Copy Surat Pemberitahuan Dinas Perizinan Kota Yogyakartakepada RA. Rachel Saraswati, No.503/5009, tanggal 24 Desember2014, diberi tanda bukti T.II.31 ;Foto Copy Surat Dinas Perizinan Kota Yogyakarta kepada BalaiHiperkes dan Keselamatan Kerja DI.

. @/2018/PHUYK.33.34.35.36.37.38.39.40.Al.42.43.Foto Copy Surat Dinas Perizinan Kota Yogyakarta kepadaKomisioner KOMNAS HAM Jakarta, No.503/2344, tanggal 15 Mei2015, diberi tanda bukti T.II.33 ;Foto Copy Surat dari KOMNAS HAM RI kepada Dinas Perizinan KotaYogyakarta No.3.094/K/PMT/VIII/2015, tanggal 19 Agustus 2015,diberi tanda bukti T.11.34 ;Foto Copy Surat Pernyataan dari Sdri. Ray.

(Bukti P25)c Bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) RepublikIndonesia Pada 25 Agustus 2003, telah menyampaikan surat kepada Presiden RINomor.147/TUA/VII/2003 tentang Rehabilitasi Terhadap korban G.30/S.PKIyang isinya ialah meminta kepada Presiden RI untuk memberikan rehabilitasikepada para korban G.30/S.PKI mengingat bahwa Mahkamah Agung RI telahmemberikan Rehabilitasi terhadap korban G.30/S.PKI lewat surat MahkamahAgung RI Nomor : KMA/403/V1I/2003 tentang permohonan rehabilitasi terhadapmereka

No. 33 P/HUMMarwoto, Kpno. 191/BB bekas pegawai pada Cabang Pegadaian di Ambarawa(Semarang)Surat Marwoto kepada Komnas HAM perihal tuntutan pengembalian nama baikdan hak sipilnya (bukti P13);26 Fotokopi Kasus pemberhentian secara tidak hormatSoemodiwiryoSurat Departemen Dalam Negeri kepada kepala Badan Kepegawaian Negara up.Deputi Bidang Pembinaan Kepegawaian perihal permohonan pensiunan jandaalm. Soemodiwiryo)Surat istri alm.

Soemodiwiryo kepada Ketua Komnas HAM tanggal 22 September2000, yang berisi >>>>>Surat Departemen Dalam Negeri RI kepada Ketua Komisi Ombudsman NasionalNo. 811 825/005293/07 perihal permohonan bantuan penyelesaian hak pensiunanjanda alm R. Soemodiwiryo.Surat Departemen Dalam Negeri kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara No.811.825/2341/SJ tanggal 10 April 2000 tentang permohonan pensiun janda alm.Soemodiwiryo ex.

(bukti P25);Fotokopi Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia(KOMNAS HAM) Republik Indonesia Pada 25Agustus 2003 kepada Presiden RI Nomor : 147/TUA/VIII/2003 tentang Rehabilitasi Terhadapkorban G.30/S.PKI.

Pemohon sering mendapatkan ancaman seperti akan dilaporkanke pihak Kepolisian, Komnas HAM, Bupati dan Kejaksaan;f. Termohon pernah menuduh Pemohon telah menikah lagi(poligami) tanpa seizin Termohon, namun hal tersebut tidak terbukti;5. Bahwa permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohonmenyebabkan Pemohon dilaporkan oleh Termohon ke pihak Kepolisian danKomnas HAM Prihal Pemohon yang tidak pernah memberikan nafkah danHim. 2 dari 40 Him.

Putusan No. 191/Pdt.G/2016/PA.Lbs.Pemohon di Kantor Wali Nagari Ladang Panjang dengan istri baru Pemohontersebut sehingga waktu itu Termohon emosi kepada Pemohon; Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 4.e, adalah benar, bahkanTermohon juga telah melaporkan Pemohon kepada pihak Kepolisian,Komnas HAM, Bupati, Kejaksaan, sebagaimana dalil permohonan Pemohonpoint 5, hal tersebut Termohon lakukan dalam rangka menuntut nafkah yangtelah lama tidak diberikan oleh Pemohon, juga untuk menuntut nafkah anakuntuk

bukti surat bertanda bukti P.7, P.8, dan P.10, makapatut dinyatakan terbukti adanya Termohon telah melaporkan Pemohon kepadaKomnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, kepada Polsek Kinali,Kabupaten Pasaman, dan kepada Badan Kepegawaian Daerah PemerintahKabupaten Pasaman, laporan Termhon tersebut pada pokoknya didasarkanatas adanya dugaan poligami tidak resmi yang dilakuka oleh Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yaitu Berita Acara TanggapanPemohon atas pengaduan Termohon kepada Komnas

Bahwa Termohon telah mengadukan Pemohon kepada pihak Kepolisian,kepada Bupati Pasaman dan kepada Komnas HAM mengenai adanyadugaan Pemohon melakukan poligami tanpa izin Termohon;Him. 26 dari 40 Hlm. Putusan No. 191/Pdt.G/2016/PA.Lbs.7. Bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkran tersebut, Pemohonjarang pulang lagi ke rumah kediaman bersama dan sejak bulan Oktober2016 sampai sekarang Pemohon tidak pernah pulang lagi ke rumahkediaman bersama;8.

Bahwa Penggugat telah melakukan teguran pertama kepadatergugat pada tanggal 29 Januari 2011 dan tindakan selanjutnyadilakukan mediasi di kantor bupati pada tanggal 27 september 2012agar hak masyarakat dikembalikan namun perusahaan tetap tidakmau mengembalikan dan pada tanggal 2 Januari 2015 perwakilandari masyarakat mengajukan surat ke KOMNAS HAM agardifasilitasi sehingga hak masyarakat dikembalikan namun semuatidak ada hasil; "6.

karena hal tersebut adalah merupakan kesalahanTERGUGAT REKONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI mengingatKomisi Perlindungan Anak Indonesia dan KOMNAS Perlindungan Anakbukanlah pihak dalam perkara ini ;5. Bahwa = perbuatan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGATKONVENSI tersebut telah menimbulkan kerugian kepada paraPENGGUGAT REKONVENSI, karena somasi tersebut memuathalhal yang menggambarkan seolaholah para PENGGUGATREKONVENSI terlibat baik langsung maupun tidak langsung atastindakan TERGUGAT II KONVENSI ;6.

Bahwa atas perbuatan TERGUGAT REKONVENSI/PPENGGUGAT KONVENSIyang mengirimkan tembusan somasi kepada Komisi Perlindungan AnakIndonesia sebagai lembaga negara dan KOMNAS Perlindungan Anaksebagai Lembaga Swadaya Masyarakat, telah menimbulkan kerugianmateriil dan immateriil bagi para PENGGUGAT REKONVENSI, kerugianyang dimaksud adalah :Kerugian Material Para PENGGUGAT REKONVENSI telah mengeluarkan uangsebesar Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) sebagaibiaya konsultasi, transportasi, dan akomodasi

pengacara untukmembantu mengklarifikasi isi somasi tersebut kepada pihak KomisiPerlindungan Anak Indonesia dan KOMNAS Perlindungan Anak ;Kerugian Immaterial Adanya citra buruk dan reputasi kurang baik para PENGGUGATREKONVENS!

Tetapi ibu Penggugat mengatakan bahwa"tanpa minum asi pun anak anak tidak akan mati.Setelah anakanak tidak diizinkan oleh Penggugat untuk Tergugat bolehmenjaga anakanak yang masih menyusui, dari tanggal 4 Agustus 2015Tergugat dan temen Tergugat (Pak Fidelis dan Ibu Saksi Il Tergugat)kemudian meminta tolong kebeberapa instansiinstansi pemerintah khususuntuk perempuan dan anak (KPAI, Komnas Anak, P2TP2A, TRC, Mensos,Komnas Perempuan, Komnas HAM), dengan tujuan agar mereka dapatmembawa anakanak Tergugat

Pada point nomor 28 Pengugat ini adalah tidak benar, seperti yangtelah diuraikan di nomor 27 dari jawaban Tergugat, dapat Tergugattambahkan bahwa sebelum Penggugat menggugat perceraian yang ketiga(3) kali ini, Tergugat sebelumnya telah diminta oleh beberapa InstansiPemerintah (Polresta Medan, Kapolda Metro Jaya, KPAI, KomnasPerempuan, Komnas HAM, P2TP2A, Menteri Perempuan DanPemberdayaan) untuk segera membuat laporan penelantaran yangdilakukan oleh Penggugat dari tahun 2015 sampai sekarang denganHal

(Setelah Tergugat mengetahui kondisi anakanak, akhimya Tergugat mencari beberapa Instansi Pemerintah yaitu KPAI,Komnas Anak, Komnas Perempuan, Komnas HAM, P2TP2A, Mensos,Menteri Pemberdayaan Perempuan dan bantuan Pak Fidelis dan Saksi IITergugat untuk meminta penetapan hak asuh anak dan memberikanperlindungan terhadap anak kepada Ibu Ifa di Pengadilan Negeri JakartaUtara.

Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan NomorSTPLP: 263/Komnas AnakHS/VIII/2015, tanggal 14 Agustus 2015, (diberitanda T11c);30. Foto copy Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan DanAnak P2TP2A Provinsi DKI Jakarta No.Register 223/2015, (diberi tanda T11d);31. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor:TBL/944/ K/VIII/2015/PMJ/RESJU, tanggal 21 Agustus 2015, (diberi tanda T11e);32.

Dapat dilihat dari buktibukti surat Komnas HAM kepadaKepolisian Ressort Deli Serdang tertanggal 1 April 2008, SuratPermintaan Visum Et Repertum dari Kepala Kepolisian Kota BesarMedan dan Sekitarnya tertanggal 31 Januari 2008 terkait konflikkekerasan di Desa Durin Tonggal perkara tanah 102 Ha, Surat TandaPenerimaan Laporan Nomor STPL/20/I/2008 atas nama Kelini Gintingkepada Kapolsek Pancur Batu pada tanggal 08 Januari 2008 terkaitkonflik kekerasan karena sengketa 102 Ha tanah di Desa DurinTonggal.

Dapat dilihat dari buktibukti surat Komnas HAM kepada Kepolisian Resort DellSerdang tertanggal 1 April 2008, Surat Permintaan Visum EtRepertum dari Kepala Kepolisian Kota Besar Medan danSekitarnya tertanggal 31 Januari 2008 terkait konflik kekerasandi Desa Durin Tonggal perkara tanah 102 Ha, Surat TandaPenerimaan Laporan Nomor STPL/20/I/2008 atas nama KeliniGinting kepada Kapolsek Pancur Batu pada tanggal 08 Januari2008 terkait konflik kekerasan karena sengketa 102 Ha tanah diDesa Durin Tonggal.

SURAT DARI KOMNAS HAM RI KEPADA 1). KETUA MAHKAMAHAGUNG RI; 2). KETUA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAHAGUNG RI; 3). KETUA KOMISI YUDISIAL RI1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 April 2014, KuasaHukum Penggugat, menerima Surat dari KOMNAS HAM RI,Nomor : 248, Sifat : Segera, Perihal : Pemberian keadilanterhadap korban kesewenang wenangan Pengadilan NegeriMedan, Surat tertanggal 6 Maret 2014, yang ditujukan kepada :1) Ketua Mahkamah Agung RI, JI.

SITI NOOR LAILA (Ahli dari Komnas HAM) telah memberikan pendapat atauAmirus Curaie berdasarkan sumpah di pengadilan yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa Saksi adalah Anggota Komnas HAM dan tidak kenal dengan paraTerdakwa ;Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Ahli di MahkamahKonstitusi ;Bahwa Komnas HAM dapat memberikan pendapat di pengadilanberdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,Pasal 89 ayat (3);Bahwa Ahli memberikan keterangan di persidangan ini untuk dua kasusdalam

sedang melakukan aksi;Bahwa berdasarkan pengaduan dan dilanjutkan dengan penelitian makaKomnas HAM menyampaikan bahwa kasus demo buruh pada tanggal 30Oktober 2015 dilakukan dengan cara damai dan tindakan buruh tersebutdijamin oleh undangundang untuk menyampaikan pendapat di mukaumum dan sudah ada pemberitahuan dan izin dari Kepolisian;Bahwa dalam pasal 25 UU Nomor 9 Tahun 1998 dijamin hak untukmemberikan pendapat di muka umum termasuk hak untuk mogok sesuaidengan peraturan perudangundangan;Bahwa Komnas

HAM sudah meminta klarifikasi kepada Kepolisan danKejaksaan akan tetapi sampai sekarang tidak mendapat jawaban.Bahwa Komnas HAM menilai ada pelanggaran HAM dalam demo buruhitu sehingga tidak ada alasan yang sah menurut hukum yang digunakanoleh Polri untuk menghentikan unjuk rasa ;Hal 47 dari 75 hal Putusan No. 344/Pid.B/2016/PN.JktPst Bahwa kesimpulan dan rekomendasi dari Komnas HAM tidak ada alasanyang sah menurut hukum untuk membubarkan unjuk rasa dengan alasankarena telah habis waktu ; Bahwa

ketertiban umum di dalammenghadapi aksi unjuk rasa buruh tanggal 30 Oktober 2015 melakukantindakan persuasif dalam membubarkan kegiatan unjuk rasa akan tetapi justruPolisi bertindak represif di saat para buruh berlarian membubarkan diri karenadisemprotkan gas air mata dan Polisi melakukan pengrusakan, pemukulanHal 66 dari 75 hal Putusan No. 344/Pid.B/2016/PN.JktPstterhadap mobil komando yang saat itu juga bergerak mundur meninggalkanlokasi unjuk rasa.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Komnas

HAM (SitiNoor Laila), Komnas HAM menilai ada pelanggaran HAM dalam demo buruh itusehingga tidak ada alasan yang sah menurut hukum yang digunakan oleh Polriuntuk menghentikan unjuk rasa dan tidak ada alasan yang sah menurut hukumuntuk membubarkan unjuk rasa dengan alasan karena telah habis waktu.Terdakwa Tigor Gemdita Hutapea dan Obed Sakti Andre Dominika adalahpendamping hukum dari LBH Jakarta sedangkan Hasyim Ilyas Riciyat Noradalah Mahasiswa yang peduli terhadap persoalan buruh.Ahli berpendapattelah