Ditemukan 171 data
Urut Berdasarkan
Putus : 26-02-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 26 Februari 2014 — SAHLAN, S.Pd Bin SAMIARJA
57 — 15
57 — 15
SAHLAN Bin SAMIARJA adalah merupakan subyek hukumpidana, dan oleh karenanya pula dapat diyadikan sebagai subyek hukum pidana koropsi, yangmerupakan orang perorangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang dipertimbangan di atas, maka menurutMajelis Hakim, unsur setiap orang ini telah terpenuhi pada din terdakwa DRS. SAHLANBin SAMIARJA ;2.
Putus : 11-06-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 12/Pid.TPK/2014/PN.TK Tanggal 11 Juni 2014 — Hazboellah
Hi. Herman Hazboellah, S.H., M.M. Bin H
99 — 13
99 — 13
Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Halaman 152 dari 169 Putusan Nomor 12/Pid.TPK/2014/PN.TKtentang Pemberantasan Tindak Pidana Koropsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidanasebagaimana dalam Dakwaan Primer telah terpenuhi, maka terdakwaharusdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
Register : 18-08-2011 — Putus : 06-01-2012 — Upload : 12-09-2012
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG Tanggal 6 Januari 2012 — Drs. H. DJUFRI
113 — 14
113 — 14
oleh PenuntutUmum baik dalm dakwaan Pertama ataupun Kedua, karena berdasarkan keseluruhanpertimbangan diatas majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan olehPenuntut Umum dalam dakwaan PERTAMA, sehingganya Pembelaan/Pledoi dariTerdakwa ataupun dari Penasihat Hukumnya tersebut haruslah ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana koropsi
Register : 16-06-2014 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 16-06-2014
Putusan PN SURAKARTA Nomor 79/PID.SUS/2013/PN Skt Tanggal 19 Desember 2013 — ANTHON WAHJUPRAMONO, SH., MHum VS JPU
159 — 82
159 — 82
apabilaPenuntut Umum maupun Yang Mulia Majelis Hakim belum membacanya makadisini ahli datang untuk menjelaskannya, bahwa yang terkait dengan miss useof device maka harus merujuk pada KUHP ;89Bahwa ketika kita berbicara mengenai konsideran sebuah UU, Konsideran ituadalah landasan filosopis dari diktum atau batang tubuh UU itu sendiri danmemang bila kita melihat hal tersebut, pertimbanganya tidak terlepas darisebuah perkembangan tehnologi dan informasi;Sebagai ilustrasi saya akan menggunakan tindak pidana koropsi
Putus : 25-08-2011 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 3/Pid.TPK/2011/PN.TK Tanggal 25 Agustus 2011 — HARIADI SADONO.
252 — 648
252 — 648
Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Koropsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndangHukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer telah terpenuhi, maka terdakwaharus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana dalam Dakwaan Primer dan Terdakwa harus dijatuhi hukuman
Putus : 18-04-2013 — Upload : 16-12-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 128/PID.Sus/2012/PN.Tip.Smg Tanggal 18 April 2013 — KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG
213 — 124
213 — 124
Hotel Agas Solo, adalah pertemuan yang ke3sekitar bulan April, saat itu Heru Kisoandono menghubungi Asmadinatauntuk diajak makan malam bersama.e Bahwa saat di hotel Agas, terdakwa tidak terlibat pembicaraan denganHeru Kisbandono dan Asmadinata, tapi waktu itu terdakwa sempatmendengar Asmadinata marahmarah karena diperiksa BawasMahkamah Agung.eBahwa pertemuan pertama di rumah makan kampung Laut PRPPSemarangeBahwa saat bertemu di Rumah Makan Gama Candi hanyamembicarakan tentang penanganan perkara koropsi
Register : 04-01-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 5/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst Tanggal 24 Mei 2017 — Pidana Korupsi
- AGUS SALIM, ST
261 — 69
261 — 69
Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Koropsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 14 November 2016 s/d 13Desember 2016;4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2016 s/d 10 Desember2016;5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 11 Desember 2016 s/d 09Januari 2017;6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ,sejak tanggal 04 Januari2017 sampai dengan tanggal : 02 Februari 2017.;hal 17.
Putus : 21-08-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN KENDARI Nomor 25/PID.TIPIKOR/2015/PN.Kendari Tanggal 21 Agustus 2015 — ARIFIN, SH
84 — 169
84 — 169
UndangundangNomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor : 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentangperubahan Undang Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang PemberatasanTindak Pidana Koropsi
Register : 26-01-2018 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 23-05-2018
Putusan PT MATARAM Nomor 02/PID.TPK/2018/PT.MTR Tanggal 12 April 2018 — LALU MASKAN MAWALI, S.Sos
186 — 115
186 — 115
memori banding dari Penasihat HukumTerdakwa, kesemuanya telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelisnamun tidak dilandasi fakta hukum dan alat bukti dalam persidangan sehinggaharuslah ditolak;:Menimbang, bahwa semua keterangan saksisaksi dan ahli termasukbarang bukti baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun PenasihatHukum Terdakwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dianggap telahdipertimbangkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusanPengadilan Tindak Pidana Koropsi
Putus : 19-04-2017 — Upload : 30-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto Tanggal 19 April 2017 — - RUDDY TONNY LASUT, SE
131 — 21
131 — 21
perbuatannnya;Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslahmemperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, yaitu untuk kemanfatan , keadilandan kepastian hukum, selain hal tersebut juga dikandung maksud untuk memberikanpembelajaran kepada Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan korupsi danlebih berhatihati dalam menjalankan tugas atau pekerjaanya, dan masyarakatmengetahui bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi hukuman, sehinggatidak akan melakukan perbuatan koropsi
Putus : 15-07-2016 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto Tanggal 15 Juli 2016 — - Dr. RAYMOND CHANDRAJAYA
195 — 60
195 — 60
, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslahmemperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, yaitu untuk kemanfatan , keadilandan kepastian hukum, selain memberikan hukuman bagi Terdakwa juga dikandungmaksud untuk memberikan pembelajaran kepada Terdakwa agar dikemudian hari tidakmelakukan korupsi dan lebih berhatihati terutama dalam mengelola keuangan negara,dan masyarakat mengetahui bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhihukuman, sehingga tidak akan melakukan perbuatan koropsi