Ditemukan 174 data
88 — 68
Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang tidakberwenang;Dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnyaBadan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi:1) Tidak berwenang dari segi materi (onbevoegedheid ratione materiae),yaitu menyangkut kompetensi absolut;2) Tidak berwenang dari segi tempat (onbevoegdheid ratione loci) yaitumenyangkut kompetensi relatif; dan3) Tidak berwenang dari segi waktu (onbevoegdheid ratione temporis)Bahwa Gugatan Para Penggugat terhadap penerbitan Obyek SengketaTata
1.DAVID DINAMIANTO
2.THESIA YOMALITA
3.MOH.ILHAM EL SUTHONUGRAHA
4.TEREY NATA
5.BARNITA
6.FANESCA DEVITA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN
202 — 128
sengketaditerbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin in casuTergugat masingmasing pada tanggal 20 Oktober 2006 terhadap tanah yangdimaksud dalam obyek sengketa tersebut bersesuaian dengan lokasi tanahpada saat pemeriksaan Setempat pada hari hari Jum,at tanggal 28 Mei 2021yaitu kesemuanya terletak di Desa Sri Menanti, Kecamatan Tanjung Lago,Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitandengan materi (bevoegdheid ratione materiae
PT.SEBUKU TANJUNG COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
260 — 133
Marbun, dalambukunya Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif DiIndonesia halaman 154 ; Menimbang, bahwa setiap wewenang itu dibatasi olehisi/materi (materiae), wilayah/ruang (locus), dan waktu (tempus).Cacat dalam aspekaspek tersebut menimbulkan cacat wewenangatau dalam artian bahwa di luarluar batasbatas itu suatu tindakanpemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang(onbevoegdheid) ;wonnnn Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
SUGIRI YANTORO, DKK
Termohon:
BUPATI KABUPATEN GORONTALO
307 — 282
Menimbang, bahwa pengertian kewenangan adalah kemampuan badan/pejabattata usaha negara sebagai penyelenggara negara untuk bertindak berdasarkankekuasaan yang sah yang dibatasi oleh isi (ratione materiae), waktu (ratione temporis)dan wilayah (ratione loci).
78 — 40
Majelis Hakim pada dakwaan primair di atas (yang terkaitdan ada relevansi hukumnya dengan pertimbangan dakwaan subsidair ini), sehingga dari situMajelis Hakim berpendapat bahwa sama dengan Semuel Massie dan Muzna Mustafa, bahwaterhadap perkara Terdakwa ini bisa dikatakan ada peraturan formal terkait pekerjaan tersebutyang telah dilanggar Terdakwa Zulaiha Dai alias Eha itu sebagai bentuk penyalahgunaankewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan (detoournement de pouvoir /onbevought ratione materiae
726 — 802
Batasanbatasan tersebut meliputi Isi / Materi (Materiae),Wilayah / Ruang (Locus) dan Waktu (Tempus), berdasarkan batasanbatasantersebut setiap penggunaan wevenang diluar batasbatas itu merupakan tindakanmelanggar wevwenang (onbevoedheid), yang oleh Waline dibedakan atasonbevoedheid ratio materie, onbevoedheid ratione loci dan onbevoedheidratione temporis, berarti bahna organ administrasi melakukan tindakan dalambidang yang tidak termasuk dalam wevenangnya (Literatur Karakteristik HukumAcara Peradilan
1.Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Diwakili oleh Abdul Manan,dkk
2.2. Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet). Diwakili oleh Damar Juniarto. dkk
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
2727 — 4209
Karena setiappenggunaan kewenangan selalu dibatasi oleh materi (materiae), ruang(locus), dan waktu (tempus). Di luar batasbatas tersebut maka dapatdikatakan tindakan pemerintahan yang melampaui batasbataswewenang (onbevoegdheid), oleh karenanya tindakan pemerintah harusdidasarkan pada kewenangan yang sah;.
826 — 551
Batasanbatasan tersebut meliputi Isi /Materi (Materiae), Wilayah / Ruang (Locus) dan dan Waktu (Tempus),berdasarkan batasanbatasan tersebut setiap penggunaan wewenangdiuar batas batas itu merupakan tindakan melanggar wewenang (onbevoedheid),yang oleh Waline dibedakan atas onbevoedheid ratio materie, onbevoedheidratione loci dan onbevoedheid ratione temporis, berarti bahwa organadministrasi melakukan tindakan dalam bidang yang tidak termasuk dalamwewenangnya (Literatur Karakteristik Hukum Acara Peradilan
ADITYA RACHMAN ROSADI, SH.,MH
Terdakwa:
SUYONO Bin HARJO MULYONO Alm
225 — 64
kuasa yangdikuasakan kepada saksi Sunarto untuk menerima uang pembayaranpembagunan SAB tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan peraturan formal diatas,serta fakta fakta hukum dan pertimbangan hukum Majelis Hakim berpendapatdimana Terdakwa selaku kepala Desa Serut bersama saksi Sunarto Bin HartoWiyono telah melanggar peraturan formal yang terkait dengan pekerjaannyasebagai bentuk penyalahgunaankewenangan, kesempatan, sarana jabatan,atau kedudukan (detoournement de pouvoir/ombevought ratione materiae
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2723 — 3566
;Bahwa Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 mengatakan bahwa MK mengadilipada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.Pertama itu adalah perintah dari konstitusi, perintah dari konstitusi inibersifat rationae materiae jadi wajib konstitusional sehingga bersifat finaldan mengikat.
1.PURNAMAWATI BINTI H. A MASTURO
2.EDI PURWANTO, S.H BIN H.A. MASTURO
3.SELAMAT RIADI BIN H.A. MASTURO
4.SRI MULIAWATI BINTI H.A. MASTURO
5.Hj. SRI WAHYUN S.Pd BINTI H.A. MASTURO
6.NURHIDAYATI BINTI H.A. MASTURO
7.MARTI SUPRIHATINI AMK BINTI H.A. MASTURO
8.SITI ROHANA BINTI JUFRI
9.MASHANAFI ADHA BIN H.A. MASTURO
10.Edi Purwanto Bin H.A Masturo
11.Marti Suprihatini Binti H.A Masturo
12.Siti Rohana Binti Jufri bertinda untuk diri sendiri dan anak kandung di bawah umur bernama Mashanafi Adha Bin H.A Masturo
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Intervensi:
PT PARINDO KARYA PRIMA dalam hal ini diwakili oleh SYAHRIL M
303 — 147
Riau yang kemudian dipecah menjadiobjek gugatan 2 sampai dengan objek gugatan 74;Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum diatas, maka Majelis Hakimberkeyakinan bahwa dari segi tempat (/ocus) Tergugat (in casu Kepala KantorPertanahan Kota Pekanbaru) memiliki Kewenangan untuk menerbitkan objekgugatan 1 dan menerbitkan objek gugatan 2 sampai dengan objek gugatan 74dari pemecahan objek gugatan 1, Maka majelis hakim berpendapat bahwa dariaspek kewenangan baik dari aspek materiil (onbevoegheid ratione materiae
102 — 25
berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diambil seuatu kesimpulanbahwa obyek tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, ada dalamkekuasaan/wewenang pelaku yakni terdakwa selaku PA dalam pekerjaan pengadaan alatkesehatan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2011 pada Dinas Kesehatan KabupatenGorontalo Utara, dan oleh karenanya perbuatn terdakwa tersebut adalah sebagai bentukpenyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan (detoournement depouvoir onbevought ratione materiae
127 — 18
tersebut, maka dapat diambil seuatu kesimpulanbahwa obyek tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa ada dalamkekuasaan/wewenang pelaku yakni terdakwa selaku KPA merangkap sebagai PPK dalampekerjaan pengadaan alat kesehatan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2011 pada DinasKesehatan Kabupaten Gorontalo Utara, dan oleh karenanya perbuatn terdakwa tersebut adalahsebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan(detoournement de pouvoir onbevought ratione materiae
1006 — 711 — Berkekuatan Hukum Tetap
Termohon seharusnya menyadari bahwawewenangnya tidak absolut di negara yang berdasarkan atas hukum.Dalam hal ini Termohon, berada dalam keadaan hukum tidakberwenang secara absolut (onbevoegheid ratione materiae).Dalam kaitannya dengan jalannya persaingan di Industritelekomunikasi, Termohon hanyadapat menjalankan tugasnyasesuai ketentuan pasal 35 huruf e UndangUndang No. 5/1999 yaitusebatas memberikan saranPemerintah/RegulatorSkema Telekomunikasi dikuasai olehNegara dan pertimbangan kepada Komisi
tersebuttidak meliputi perintah penurunan harga sampai dengan 15%.Hal. 446 dari 722 hal.Put.No.128 PK/Pdt.Sus/2009Dengan demikian, terbukti bahwa perintah penurunan harga sampaidengan 15% adalah perintah yang berada di luar batas wewenang,karena berada di luar wewenang atributif limitatif Termohonsebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 5 Tahun 1999.Tindakan Termohon menjatuhkan sanksi yang berada di luar bataswewenang atributif limitatif tersebut termasuk dalam kategoritindakan yang onbevogheid ratione materiae