Ditemukan 174 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : material materiil materials materai materil masterie matebian materian materiah materia
Penelusuran terkait : Sengketa kewenangan Lex ratione materiae Tugas dan kewenangan dprd Ratione temporis
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 16-08-2016 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 17-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 176/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 26 April 2017 — AGUS HERMAWAN, DKK;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
88 — 68
  • Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang tidakberwenang;Dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnyaBadan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi:1) Tidak berwenang dari segi materi (onbevoegedheid ratione materiae),yaitu menyangkut kompetensi absolut;2) Tidak berwenang dari segi tempat (onbevoegdheid ratione loci) yaitumenyangkut kompetensi relatif; dan3) Tidak berwenang dari segi waktu (onbevoegdheid ratione temporis)Bahwa Gugatan Para Penggugat terhadap penerbitan Obyek SengketaTata
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 22-02-2021 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 21-06-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 15/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 18 Juni 2021 — Penggugat:
1.DAVID DINAMIANTO
2.THESIA YOMALITA
3.MOH.ILHAM EL SUTHONUGRAHA
4.TEREY NATA
5.BARNITA
6.FANESCA DEVITA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN
202 — 128
  • sengketaditerbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin in casuTergugat masingmasing pada tanggal 20 Oktober 2006 terhadap tanah yangdimaksud dalam obyek sengketa tersebut bersesuaian dengan lokasi tanahpada saat pemeriksaan Setempat pada hari hari Jum,at tanggal 28 Mei 2021yaitu kesemuanya terletak di Desa Sri Menanti, Kecamatan Tanjung Lago,Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitandengan materi (bevoegdheid ratione materiae
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 09-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 5/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
PT.SEBUKU TANJUNG COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
260 — 133
  • Marbun, dalambukunya Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif DiIndonesia halaman 154 ; Menimbang, bahwa setiap wewenang itu dibatasi olehisi/materi (materiae), wilayah/ruang (locus), dan waktu (tempus).Cacat dalam aspekaspek tersebut menimbulkan cacat wewenangatau dalam artian bahwa di luarluar batasbatas itu suatu tindakanpemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang(onbevoegdheid) ;wonnnn Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 29-05-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 3/P/FP/2020/PTUN.GTO
Tanggal 25 Juni 2020 — Pemohon:
SUGIRI YANTORO, DKK
Termohon:
BUPATI KABUPATEN GORONTALO
307 — 282
  • Menimbang, bahwa pengertian kewenangan adalah kemampuan badan/pejabattata usaha negara sebagai penyelenggara negara untuk bertindak berdasarkankekuasaan yang sah yang dibatasi oleh isi (ratione materiae), waktu (ratione temporis)dan wilayah (ratione loci).
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-04-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pid.Sus.Tipikor/2013/PN.Gtlo
Tanggal 8 April 2014 — -ZULAIHA DAI alias EHA
78 — 40
  • Majelis Hakim pada dakwaan primair di atas (yang terkaitdan ada relevansi hukumnya dengan pertimbangan dakwaan subsidair ini), sehingga dari situMajelis Hakim berpendapat bahwa sama dengan Semuel Massie dan Muzna Mustafa, bahwaterhadap perkara Terdakwa ini bisa dikatakan ada peraturan formal terkait pekerjaan tersebutyang telah dilanggar Terdakwa Zulaiha Dai alias Eha itu sebagai bentuk penyalahgunaankewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan (detoournement de pouvoir /onbevought ratione materiae
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 21-01-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/LH/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Maret 2017 — 1. KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, 2. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA;1. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 2. PT. JALADRI KARTIKA PAKCI
726 — 802
  • Batasanbatasan tersebut meliputi Isi / Materi (Materiae),Wilayah / Ruang (Locus) dan Waktu (Tempus), berdasarkan batasanbatasantersebut setiap penggunaan wevenang diluar batasbatas itu merupakan tindakanmelanggar wevwenang (onbevoedheid), yang oleh Waline dibedakan atasonbevoedheid ratio materie, onbevoedheid ratione loci dan onbevoedheidratione temporis, berarti bahna organ administrasi melakukan tindakan dalambidang yang tidak termasuk dalam wevenangnya (Literatur Karakteristik HukumAcara Peradilan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-11-2019 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
1.Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Diwakili oleh Abdul Manan,dkk
2.2. Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet). Diwakili oleh Damar Juniarto. dkk
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
2727 — 4209
  • Karena setiappenggunaan kewenangan selalu dibatasi oleh materi (materiae), ruang(locus), dan waktu (tempus). Di luar batasbatas tersebut maka dapatdikatakan tindakan pemerintahan yang melampaui batasbataswewenang (onbevoegdheid), oleh karenanya tindakan pemerintah harusdidasarkan pada kewenangan yang sah;.
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 21-01-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 13/G/LH/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Maret 2017 — KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, dkk ; GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
826 — 551
  • Batasanbatasan tersebut meliputi Isi /Materi (Materiae), Wilayah / Ruang (Locus) dan dan Waktu (Tempus),berdasarkan batasanbatasan tersebut setiap penggunaan wewenangdiuar batas batas itu merupakan tindakan melanggar wewenang (onbevoedheid),yang oleh Waline dibedakan atas onbevoedheid ratio materie, onbevoedheidratione loci dan onbevoedheid ratione temporis, berarti bahwa organadministrasi melakukan tindakan dalam bidang yang tidak termasuk dalamwewenangnya (Literatur Karakteristik Hukum Acara Peradilan
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 15-02-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ADITYA RACHMAN ROSADI, SH.,MH
Terdakwa:
SUYONO Bin HARJO MULYONO Alm
225 — 64
  • kuasa yangdikuasakan kepada saksi Sunarto untuk menerima uang pembayaranpembagunan SAB tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan peraturan formal diatas,serta fakta fakta hukum dan pertimbangan hukum Majelis Hakim berpendapatdimana Terdakwa selaku kepala Desa Serut bersama saksi Sunarto Bin HartoWiyono telah melanggar peraturan formal yang terkait dengan pekerjaannyasebagai bentuk penyalahgunaankewenangan, kesempatan, sarana jabatan,atau kedudukan (detoournement de pouvoir/ombevought ratione materiae
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-04-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juli 2020 — Penggugat:
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2723 — 3566
  • ;Bahwa Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 mengatakan bahwa MK mengadilipada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.Pertama itu adalah perintah dari konstitusi, perintah dari konstitusi inibersifat rationae materiae jadi wajib konstitusional sehingga bersifat finaldan mengikat.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 29-06-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 15-02-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 24/G/2020/PTUN.PBR
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat:
1.PURNAMAWATI BINTI H. A MASTURO
2.EDI PURWANTO, S.H BIN H.A. MASTURO
3.SELAMAT RIADI BIN H.A. MASTURO
4.SRI MULIAWATI BINTI H.A. MASTURO
5.Hj. SRI WAHYUN S.Pd BINTI H.A. MASTURO
6.NURHIDAYATI BINTI H.A. MASTURO
7.MARTI SUPRIHATINI AMK BINTI H.A. MASTURO
8.SITI ROHANA BINTI JUFRI
9.MASHANAFI ADHA BIN H.A. MASTURO
10.Edi Purwanto Bin H.A Masturo
11.Marti Suprihatini Binti H.A Masturo
12.Siti Rohana Binti Jufri bertinda untuk diri sendiri dan anak kandung di bawah umur bernama Mashanafi Adha Bin H.A Masturo
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Intervensi:
PT PARINDO KARYA PRIMA dalam hal ini diwakili oleh SYAHRIL M
303 — 147
  • Riau yang kemudian dipecah menjadiobjek gugatan 2 sampai dengan objek gugatan 74;Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum diatas, maka Majelis Hakimberkeyakinan bahwa dari segi tempat (/ocus) Tergugat (in casu Kepala KantorPertanahan Kota Pekanbaru) memiliki Kewenangan untuk menerbitkan objekgugatan 1 dan menerbitkan objek gugatan 2 sampai dengan objek gugatan 74dari pemecahan objek gugatan 1, Maka majelis hakim berpendapat bahwa dariaspek kewenangan baik dari aspek materiil (onbevoegheid ratione materiae
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-06-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 5 Juni 2015 — - Dr. TRIYANTO S. BIALANGI, M.Kes
102 — 25
  • berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diambil seuatu kesimpulanbahwa obyek tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, ada dalamkekuasaan/wewenang pelaku yakni terdakwa selaku PA dalam pekerjaan pengadaan alatkesehatan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2011 pada Dinas Kesehatan KabupatenGorontalo Utara, dan oleh karenanya perbuatn terdakwa tersebut adalah sebagai bentukpenyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan (detoournement depouvoir onbevought ratione materiae
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-06-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 5 Juni 2015 — - Dr. RONO ADAM, M.Kes
127 — 18
  • tersebut, maka dapat diambil seuatu kesimpulanbahwa obyek tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa ada dalamkekuasaan/wewenang pelaku yakni terdakwa selaku KPA merangkap sebagai PPK dalampekerjaan pengadaan alat kesehatan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2011 pada DinasKesehatan Kabupaten Gorontalo Utara, dan oleh karenanya perbuatn terdakwa tersebut adalahsebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan(detoournement de pouvoir onbevought ratione materiae
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1006 — 711 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Termohon seharusnya menyadari bahwawewenangnya tidak absolut di negara yang berdasarkan atas hukum.Dalam hal ini Termohon, berada dalam keadaan hukum tidakberwenang secara absolut (onbevoegheid ratione materiae).Dalam kaitannya dengan jalannya persaingan di Industritelekomunikasi, Termohon hanyadapat menjalankan tugasnyasesuai ketentuan pasal 35 huruf e UndangUndang No. 5/1999 yaitusebatas memberikan saranPemerintah/RegulatorSkema Telekomunikasi dikuasai olehNegara dan pertimbangan kepada Komisi
    tersebuttidak meliputi perintah penurunan harga sampai dengan 15%.Hal. 446 dari 722 hal.Put.No.128 PK/Pdt.Sus/2009Dengan demikian, terbukti bahwa perintah penurunan harga sampaidengan 15% adalah perintah yang berada di luar batas wewenang,karena berada di luar wewenang atributif limitatif Termohonsebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 5 Tahun 1999.Tindakan Termohon menjatuhkan sanksi yang berada di luar bataswewenang atributif limitatif tersebut termasuk dalam kategoritindakan yang onbevogheid ratione materiae