Keputusan harus dibuat oleh orang yang berwenang.Ketidakmenangan dapat berupa:a. tidak berwenang ratione materiae (isi, pokOk, objek).Artinya seorang pejabat yang mengeluarkan keputusan tentang materi yangmenjadi ,wewenang pejabat lain;b. tidak bemenang ratione foci (tempat). Artinya, darisegi wilayah atau tempat, bukan menjadi kewenangan pejabatybs. ContohWalikota Bandung tidak benwenang membuat keputusan 1mt11k warga yangtinggal di wilayah Kabupaten .Bandt.mg;danC.

Ratione Materiae (kewenangan ditinjau dari substansi/materi yangdiatur)Dalam hal ini, seorang Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan KTUN padahal atau) materi yang memang menjadi kKewenangannya untuk mengatur,Sebagai contoh, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan KTUN terkait IzinLokasi/Izin Pemanfaatan Ruang kepada pengembang/ developer untukmembangun gedung perkantoran di wilayah DK.I Jakarta.

Ditinjau dari ratione materiae (substasi/rnateri), makaKTUN Walikota Depok tersebut cacat kKewenangan karena substansi/materiuntuk memberhentikan Rektor Universitas Indonesia, bukanlah kewenangandari Walikota Depok secara peraturan perundangundangan.Dikarenakan cacat kewenangan secara rations materiae, KTUN WalikotaDepok tersebut tidak perlu lagi diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara karenatelah jelas batal demi hukum (van rechiwege nietiiJ, sehingga RektorUniversitas Indonesia sebagai pihak yang

,M.Si. menerangkan bahwa untuk menilai cacat atau tidaknya suatu KTUN,dilihat dari 3 aspek, yaitu ratione materiae, ratione loci, dan ratione temporis.Sepanjang 3 aspek tersebut terpenuhi, maka suatu KTUN sah danmengikat, serta asas Presumptio ustae Causa dan Contrario .Actus dapatditerapbkan. Namun, apabila salah satu dari 3 aspek tersebut tidak terpenuhi,maka KTUN tersebut cacat dan tidak mempunyai kekuatan dan akibathukum.

S.H., juga menerangkan hal yang sama dalampersidangan, beliau menyatakan bahwa apabila salah satu dari asasasasratione materiae, ratione loci, dan ratione temporistidak terpenuhi dalamsuatu KTUN, maka asas Presumptio Justae Causa dan Contrario Actustidak dapat diterapkan. Artinya jelas bahwa asas Presumptio ustaeCattsae dan Contrario .Actus hanya dapat diterapbkan sepanjang memenuhiasasasas ratione materiae, ratione loci, dan ratione temporis.3.

Panal 300300 R.5.. hitedtakai tersebut dipandang telah memenuhi syarat form dan syarat materiae, eee kat akai & quo telah. dapat diterinaetl yal : anaran dalildalil dan alasan barpiash tempat fogga!

Tergugat belum berwenang untukmenerbitkan obyek sengketa dari segi materi atau cakupan bidangwewenang (onbevoegdheid ratione materiae) sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP).

Onbevoegdheid ratione materiae, berarti bahwa Badan/Pejabat Tata Usaha Negaramelakukan tindak pemerintahan dalam bidang yang tidak termasuk wewenangnya ; 2. Onbevoegdheid ratione loci, bahwa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara melakukan tindak pemerintahan yang melampaui batas wilayah kekuasaannya ;3.

pemerintahan telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenangnya ;Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Daerah Kota BatamNomor 9 Tahun 2001 & Peraturan Walikota Batam Nomor 26 Tahun 2010, kewenanganpenerbitan ijin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan taksi adalah wewenangWalikota Batam, oleh karenanya tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa adalahtindakan yang dilakukan dalam bidang yang bukan termasuk wewenangnya (Onbevoegdheidratione materiae

kepada Tergugat untuk menerbitkan Obyek Sengketa, namunberdasar Pengakuan Tergugat di Persidangan pada tanggal 4 Oktober 2012 yang menyatakanbahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa adalah tanpa adanya mandat ataupuninstruksi dari Walikota Batam, sehingga makin jelaslah bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan dalam menerbitkan Obyek Sengketa;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tindakan Tergugat secara materi adalahtindakan dalam bidang yang tidak termasuk wewenangnya (Onbevoegdheid ratione materiae

Majelis Hakimberpendapat bahwa yang harus perlu diuji terlebihdahulu) adalah kewenangan Tergugat dalam mengeluarkanobyek sengketa, sebagai dasar pengujian untukmenentukan apakah keputusan tata usaha negara yangdigugat tersebut sah (rechtmatig) atau tidak untukmenerbitkan surat keputusan dalam sengketa in /itis ;Bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, haltidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negarameliputi 3 (tiga) kemungkinan,yaitu) :Tidak berwenangdari segi materi atau onbevoegheid ratione materiae

Informandum 14) adalahmenjadi dasar bagi Kementerian Agama Republik Indonesia khususnyaDirektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan untukmelakukan pendaftaran atas lembaga keagamaan berbentuk badanhukum Gereja; Bahwa penerbitan objek sengketa tentang Persetujuan Perubahan BadanHukum Perkumpulan Gereja Masehi Hari Ketujuh oleh Tergugat adalahcacat hukum dari segi kewenangan, yaitu cacat dari segi materiwewenang (onbevoegdheid ratione materiae) menurut ketentuan Pasal 15ayat (1) huruf

Peninjauan Kembali/Tergugattidak memiliki wewenang untuk menetapkan kekurangan pembayaranPNBP serta sanksi denda bagi wajib bayar dalam sistem officialassesment sehingga Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidakberwenang dari segi materi untuk menetapkan Keputusan KekuranganPembayaran Serta Denda Atas Biaya Hak Penggunaan SpektrumFrekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio bagi Pemohon PeninjauanKembali/Penggugat yang penghitungan PNBPnya berdasarkan sistemofficial assesment (onbevoegheid ratione materiae

Wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktudari berlakunya wewenang (Bevoegheid ratione temporis);2, Wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerahberlakunya wewenang (Bevoegheid ratione loci);3, Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materiwewenang (Bevoegheid ratione materiae);Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitandengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (Bevoegheidratione temporis), Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Moh Asrar

GRAHA SUMBERMINING INDONESIA;Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yangmengatur tentang wewenang Termohon berkaitan dengan cakupan bidangatau materi wewenang (Bevoegheid ratione materiae) diatur dalambeberapa ketentuan peraturan perundangundangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 UndangUndangNomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yangmelaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahMmaupun

dengan adanya fakta bahwa Surat Keputusana quo dibuat oleh Bupati Morowali, yang mana pada saat terbitnya IzinUsaha Pertambangan tersebut, Kabupaten Morowali Utara masih menjadiwilayah Kabupaten Morowali, dan pada tanggal 12 April 2013 KabupatenMorowali Utara menjadi Daerah Otonomi Baru sehingga Izin a quo telahmenjadi kewenangan TERMOHON, Majelis Hakim berpendapat bahwa dariHalaman 30 dari 37 Putusan Perkara Nomor: 8/P/FP/2020/PTUN.PLsegi cakupan bidang atau materi wewenang (bevoegheid ratione materiae

Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materiwewenang (Bevoegheid ratione materiae);Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitandengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (Bevoegheidratione temporis), Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Drs.

SELARASbMAJU;Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yangmengatur tentang wewenang Termohon berkaitan dengan cakupan bidangatau materi wewenang (Bevoegheid ratione materiae) diatur dalambeberapa ketentuan peraturan perundangundangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 UndangUndangNomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yangmelaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahMmaupun penyelanggara

SELARASMAJU;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukumtersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi cakupanbidang atau materi wewenang (bevoegheid ratione materiae), oleh karenaBUPATI MOROWALI selaku Pejabat Pemerintahan memiliki wewenangsecara atributif untuk menerbitkan IUP atas nama CV. SELARAS MAJU(sebelum peralihnan wewenang), maka dengan sendirinya BUPATIMOROWALI memiliki wewenang dan/atau kewajiban untuk menyerahkandokumen perizinan pertambangan atas nama CV.

dengan alasansebagai berikut:Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara No250/Pdt.G/2018/PN.Kpg diuraikan dalam uraian angka 1 sampai 9 berikut iniyaitu Tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum dengan memberikan keterangan ahli dengan memberikansurat tugas Nomor 316/ST/XIX.KUP/07/2016 tanggal 25 Juli 2016 tanpaTergugat Il memiliki Surat tugas dari Ketua BPK RI dan tanpa Tergugat IImemiliki surat tugas Anggota VI BPK RI wilayah NTT (OnbevoegdheidRatione Materiae

Bahwa berdasarkan surat tugas Nomor 316/ST/XIX.KUP/07/2016 tanggal25 Juli 2016 Eduward selaku Tergugat III telah memberikan keteranganahli di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pada 26 Juli 2016tanpa memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI dan tanpa memiliki surat tugasAnggota BPK RI wilayah NTT (Onbevoegdheid Ratione Materiae) adalah perbuatan melawan hukum sebab telah bertentangan dengan pasal 57ayat 1, pasal 57ayat 2,pasal 57 ayat 3,pasal 57 ayat 4 Peraturan BadanPemeriksa Keuangan Republik

Bahwa edward selaku Tergugat III telah memberikan keterangan ahli tanpasurat tugas dari Ketua BPK RI dan tidak memiliki Surat tugas dari Anggota VIBPK RI mengakibatkan Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikanEduward selaku Tergugat III pada 26 Juli 2016 yang telah diberikan tanpamemiliki surat tugas dari Ketua BPK RI dan tanpa memiliki surat tugasAnggota BPK RI wilayah NTT (Onbevoegdheid Ratione Materiae) menjaditidak sah/nietig serta tidak memiliki kekuatan yuridis yang mengikat sebabtelah

Bahwa tindakan Eduward selaku Tergugat III yang telan memberikanketerangan ahli di bawah sumpah dalam persidangan Kasmir Ghon,ST,MTdalam perkara Nomor. 87/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG hanya memiliki surattugas No 114/S/XIX.KUP/3/2017 tanggal 27 Maret 2017 dari Tergugat dantanpa memiliki Surat tugas dari Ketua BPK RI serta tanpa memiliki surat tugasAnggota BPK RI wilayah NTT (Onbevoegdheid Ratione Materiae) adalahperbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum sebab telahbertentangan dengan pasal

ahli Eduward selaku Tergugat III yang telah diberikanketerangan ahli di bawah sumpah dalam persidangan Kasmir Ghon,ST,MTdalam perkara Nomor. 87/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG hanya memiliki Surattugas surat tugas No 114/S/XIX.KUP/3/2017 tanggal 27 Maret 2017 dariTergugat serta tanpa memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI dan tanpamemiliki surat tugas Anggota BPK RI wilayahn NTT mengakibatkanketerangan ahli Edward adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan yuridisyang mengikat (Onbevoegdheid Ratione Materiae

Ondbevoegdheid ratione materiae berarti bahwa organadministrasi melakukan tindakan dalam bidang yang tidaktermasuk wewenangnya ; 2. Ondbevoegdheid ratione loci bahwa organ administrasimelakukan tindakan yang melampaui batas~ wilayahkekuasaannya ; 3. Ondbevoegdheid ratione temporis terjadi apabila wewenangyang digunakan telah melampaui jangka waktu yang telahditetapkan untuk wewenangnya ; Lihat Buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia oleh Prof. Dr.Philipus M.

Nata Saputra, SH., cetakanpertama, Juli 1988 halaman 48 sampai dengan 50, yang menyebutkanketidakwenangan itu yaitu incompetentie ratione materiae,incompetentie ratione loci, incompetentie ratione temporis, danincompetentie ratione quorum) ; Menimbang bahwa dari halhal tersebut di atas, makaberdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (9) huruf d Keputusan MenteriPendidikan Nasional Nomor : 36/D/O/2001, kewenangan SenatFakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagisekolah Tinggi/Politeknik

memiliki atau tidak memiliki kinerja yang bagus,integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas dan tata krama dalamkehidupan kampus, sedangkan dalam perkara ini Senat FakultasTeknik Universitas Mataram menyatakan usulan pengangkatan Dosenatas nama Penggugat ke dalam jabatan awal Asisten Ahli ditundaselama 6 (enam) bulan sebagaimana dalam Surat Keputusan obyeksengketa, oleh karenanya secara materi tindakan yang demikianadalah tindakan dalam bidang yang tidak termasuk wewenangnya(Ondbevoegdheid ratione materiae

atau incompetentie rationemateriae) ; Menimbang bahwa dengan terbuktinya tindakan Para Tergugatsecara materi adalah tindakan dalam bidang yang tidak termasukwewenangnya (Ondbevoegdheid ratione materiae atau incompetentieratione materiae), maka pengujian mengenai apakah tindakan ParaTergugat melanggar asasasaS umum pemerintahan yang baikkhususnya penyalahgunaan wewenang (detournement de povoir) ataularangan berbuat sewenangwenang (willekeur) serta asas kepastianhukum, asas kecermatan, asas tertib

Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materiwewenang (Bevoegheid ratione materiae);Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitandengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (Bevoegheidratione temporis), Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Moh.

CAHAYA TIMUR;Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yangmengatur tentang wewenang Termohon berkaitan dengan cakupan bidangatau materi wewenang (Bevoegheid ratione materiae) diatur dalambeberapa ketentuan peraturan perundangundangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 UndangUndangNomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yangmelaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahMmaupun penyelanggara

CAHAYA TIMUR yang berada di DesaHalaman 33 dari 40 Halaman Putusan Perkara Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.PLGandaGanda, Kecamatan Petasia berada dalam wilayahadministratif Kabupaten Morowali UtaraMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukumtersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi cakupanbidang atau materi wewenang (bevoegheid ratione materiae), meskipun IzinUsaha Pertambangan CV.

Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materiwewenang (Bevoegheid ratione materiae);Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitandengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang(Bevoegheid ratione temporis), Majelis Hakim berpendapat bahwa namaMoh.

termasuk dalam wilayah hukum KabupatenMorowali Utara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Termohonmemiliki wewenang dari segi daerah/wilayah hukum untuk menerbitkanHalaman 32 dari 42 Halaman Putusan Perkara Nomor 39/P/FP/2020/PTUN.PLkeputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh pihak PT.HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES;Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yangmengatur tentang wewenang Termohon berkaitan dengan cakupan bidangatau materi wewenang (Bevoegheid ratione materiae

HALMAHERA INTERNATIONALRESOURCES yang berada di Desa GandaGanda,Kecamatan Petasia berada dalam wilayah administratifKabupaten Morowali Utara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukumtersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi cakupanbidang atau materi wewenang (bevoegheid ratione materiae), meskipun IzinUsaha Pertambangan PT.

Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang ataumateri wewenang (Bevoegheid ratione materiae);Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitandengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang(Bevoegheid ratione temporis), Majelis Hakim berpendapat bahwa namaMoh.

SINAR MOROKARTA PERKASA;Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yangmengatur tentang wewenang Termohon berkaitan dengan cakupan bidangatau materi wewenang (Bevoegheid ratione materiae) diatur dalambeberapa ketentuan peraturan perundangundangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 UndangUndangNomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yangmelaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahMmaupun penyelanggara

SINAR MOROKARTA PERKASA yangberada di Desa Lemo, Desa Boba, Desa Lemowalia, DesaSalubiru, Desa Rompi, Desa Kolo Atas dan Desa Sea,Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato,berada dalam wilayah administratif Kabupaten MorowaliUtara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukumtersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi cakupanbidang atau materi wewenang (bevoegheid ratione materiae), meskipun IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi PT.

Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materiwewenang (Bevoegheid ratione materiae);Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitandengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang(Bevoegheid ratione temporis), Majelis Hakim berpendapat bahwa namaMoh.

LATANINDO MINING;Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yangmengatur tentang wewenang Termohon berkaitan dengan cakupan bidangatau materi wewenang (Bevoegheid ratione materiae) diatur dalambeberapa ketentuan peraturan perundangundangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 UndangUndangNomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yangmelaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahMmaupun penyelanggara

LATANINDO MINING yang berada diDesa Tamainusi, Kecamatan Soyo Jaya berada dalamwilayah administratif Kabupaten Morowali Utara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukumtersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi cakupanbidang atau materi wewenang (bevoegheid ratione materiae), meskipun IzinUsaha Pertambangan PT.

ke hal arman 46keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (rechtmatig ) atau tidak, adalah penilaian dari aspekkewenangan diterbitkannya surat keputusan a quo;Menimbang, bahwa menurut Waline tindakanmelanggar wewenang (onbevoegheid ) dikaitkan dengan ruanglingkup kompetensi suatu jabatan, terdapat 3 (tiga)kemungkinan, yaitu: onbevoegheid ratione materiae ,onbevoegheid ratione loci, dan onbevoegheid rationetemporis .

Onbevoegheid ratione materiae terjadiapabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakanyang tidak termasuk wewenangnya. Onbevoegheid rationeloci terjadi apabila pejabat tata usaha negaramelakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya.99Sedangkan onbevoegheid ratione temporis terjadiapabila wewenang yang digunakan oleh pejabat Tata UsahaNegara telah melampaui jangka wwaktu yang. ditetapkanuntuk wewenang tersebut.

Lipunoto dan Penggugat II dahulu sebagai GuruSekolah SMA 2 Lipunotoselanjutnya dimutasi menjadi Guru SMP 3 Paleleh (buktiT1);Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat dalammenerbitkan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor820/6423/KP/Disdikpora tertanggal 25 Agustus 2008tentang Mutasi Guru SD, SMP, SMA, dan SMK Negeri DalamJajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten69Buol Tahun 2008, yang menjadi objek sengketa in lite,telah melakukan tindakan hukum yang merupakanwewenangnya (bevoegheid ratione materiae

Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang(Bevoegheid ratione materiae);Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan masaatau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (Bevoegheid ratione temporis), MajelisHakim berpendapat bahwa Tergugat bertindak secara hukum dalam kapasitas sebagaiPejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali yaitu sebagaiBupati Morowali, sehingga Tergugat memiliki wewenang dari segi masa atau tenggangwaktu;Menimbang

Produksi Penggugat yangterletak di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi SulawesiTengah, sehingga lokasi izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat tersebuttermasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Morowali, dengan demikian Majelis Hakimberpendapat Tergugat memiliki wewenang dari segi daerah/wilayah hukum;Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yang mengatur tentangwewenang Tergugat berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang(Bevoegheid ratione materiae

Bumi Kalaena Persada;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi cakupan bidang atau materi wewenang(bevoegheid ratione materiae), zin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milikPenggugat diterbitkan oleh Bupati Morowali, maka secara yuridis melekat pulawewenang dan tanggung jawab dari Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumenperizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang berada di wilayahadministratif Kabupaten Morowali

UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yangMenyatakan Eksepsi tentang kKewenangan, dan meskipun tidak adaeksepsi tentang kewenangan absolute pengadilan apabila Hakimmengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwapengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan(onbevoegdheid ratione materiae);Halaman 8 dari 11 halaman.

Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang(Bevoegheid ratione materiae);Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan masaatau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (Bevoegheid ratione temporis), MajelisHakim berpendapat bahwa Tergugat bertindak secara hukum dalam kapasitas sebagaiPejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali yaitu sebagaiBupati Morowali, sehingga Tergugat memiliki wewenang dari segi masa atau tenggangwaktu;Menimbang

Produksi Penggugat yangterletak di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi SulawesiTengah, sehingga lokasi izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat tersebuttermasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Morowali, dengan demikian Majelis Hakimberpendapat Tergugat memiliki wewenang dari segi daerah/wilayah hukum;Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yang mengatur tentangwewenang Tergugat berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang(Bevoegheid ratione materiae

Bumi Kalaena Persada;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi cakupan bidang atau materi wewenang(bevoegheid ratione materiae), zin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milikPenggugat diterbitkan oleh Bupati Morowali, maka secara yuridis melekat pulawewenang dan tanggung jawab dari Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumenperizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang berada di wilayahadministratif Kabupaten Morowali