Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nopmor:11/Pdt.G/2018/PN.

Fotocopy Akta Cerai Nopmor : 96/AC/2014/MS.Lsm. tanggal 26 Mei2014M bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1435H, yang dikeluarkanoleh Panitera Mahkamah Syariyah Lhokseumawe, diberi tanda P1;2. Foto Copy Surat Keterangan Jual Beli tanggal 9 September 1997antara Penggugat Cut Ali (penjual) dengan Musa Syam (Pembeli)mengetahui Keuchik Gampong Jurong Kecamatan Sawang KabupatenAceh Utara, diberi tanda P2;3.

Foto copy Surat Kleterangan Perkawinan Nopmor. 09390079/IIX/2000tertanggal 30 September 2000 yang dikeluarkan oleh RohaniawanPembina Perkawinan Agama Budha Propinsi DKI Jakarta ;P2.

ASIA pada keadaansemula;Mengembalikan barang bukti berupa :1 ( satu) unit honda merk CrvRM3 2 WD 2,4 RS ATCKD nopmor polisi.KB.1547 QQ ex KB.1455 SZjenis Jeep, tahun pembuatan 2015 warna hitammutiara, isi cylinder 2345 CC Nomor rangkaMHRRM 3870FJ5601081, nomor mesinK24Z99461666, atas nama Pemilik Adrian SetiawanSH ;1 ( satu) buah buku BPKB ( buku pemilik kendaraanbermotor) nomor O00372428 dengan identitaskendaraan KB.1455 SZ merek honda type CRVVRM3 2WD 2.4RS AT jenis MB penumpang modeljeep, tahun

Bandung.c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri Nopmor Reg 354L/IX/2007atas nama Hofni Dehodman Tuka dan Sdri. Juni Verawati Nokas.d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Nomor : seri 04213 dariGereja masehiInjili di Timor atas nama Hofni Dehodman Tuka dan Sdri.

Fotocopi Surat Gugatan Nopmor 111/Pdt.G/2012/PN.Ska antara MariaKusuma Wijaya melawan Ali Muh.Habsyi ditandai dengan bukti T.6.7. Fotocopi Putusan Perkara Perdata Nomor : 111/Pdt.G/2012/PN.Ska. antaraMaria Kusuma Wijaya lawan Ali Muh Habsyi ditandai dengan bukti T.7.8. Fotocopi surat dari Advokat Wartono Wirjasaputra, SH.MH kepada KepalaKantor Pertanahan Sukoharjo tentang Penghapusan / Pencabutan Pemblokirantanah tertanggal 27 Januari 2014 ditandai dengan bukti T.8229.

Foto copy dari foto copy Putusan mahkamah Agung R.I Nomor 6 K/Pdt.SusHK1I/2016 tentang sengketa LOGO dan kata PERADIN antara perkumpulanAdvokat Indonesia, diberi tanda bukti P10;11.Foto copy putusan Nopmor 25/Pdt.Plw/2018/PN.Byw,tentang SengketaLOGO dan kata PERADIN, diberi tanda bukti P11;Menimbang, bahwa di samping alat bukti suratsurat tersebut, Penggugattelah pula menghadapkan Saksisaksi yang menerangkan di bawah sumpahdisertai keterangannya terkutip pada pokoknya sebagai berikut :1.

Bahwa Penggugat adalah pemilik 2 polis yang dikeluarkan oleh Tergugat,yaitu :1..aPolis yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 24 Nopember 2000dengan Ringkasan Polois sebagai Berikut :Nopmor PolisNo. SPAJ .Tanggal Polis Berlaku .Tanggal Berakhirnya Masa Polis :Pemilik Polis .Umur / Tgl. Lahir.Tertanggung.Umur/Tgl.

KSW BATAN Nopmor : 51 tertanggal 08Desember 2004 dikeluarkan oleh Suhendro Gautama. SH Notaris Batam,yang diberi tanda dengan T 11;Fotocopy Pengesahan Akta Pendirian PT.

Sedangkan Pasal 5 ayat (2) KMK Nopmor 458/KMK.012/1984,sama sekali tidak mengatur dan bahkan tidak menyebutkan secarategas tentang pengenaan Uplift sebagai Penghasilan Netto yangharus dikenakan Pajak Penghasilan ;.

Sedangkan Pasal 5 ayat (2) KMK Nopmor 458/KMK.012/1984,sama sekali tidak mengatur dan bahkan tidak menyebutkan secarategas tentang pengenaan Uplift sebagai Penghasilan Netto yangharus dikenakan Pajak Penghasilan ;.

Kab.Pesisir Selatan T.A 2012 sampai sekarang adalahDr.H.SYAHRIZAL ANTONI SY,MPH sesuai dengan SK Bupati PesisirSelatan Nomor : 900/319/Kpts/BPTPS/2012 tanggal 23 Agustus 2012;Halaman 42 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2016/PN Pag.Bahwa yang menjabat sebagai KPA/PPK (Kuasa PenggunaAnggaran/Pejabat Pembuat Komitmen) dan PPTK (Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan) pada pekerjaan pengadaan alatalat kedokteran untukPuskesmas T.A 2012 di Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatan berdasarkanSK Bupati Pesisir Selatan Nopmor

Kab.Pesisir Selatan T.A 2012 sampai sekarang adalahDr.H.SYAHRIZAL ANTONI SY,MPH sesuai dengan SK Bupati PesisirSelatan Nomor : 900/319/Kpts/BPTPS/2012 tanggal 23 Agustus 2012;Halaman 47 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2016/PN Pdg.Bahwa yang menjabat sebagai KPA/PPK (Kuasa PenggunaAnggaran/Pejabat Pembuat Komitmen) dan PPTK (Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan) pada pekerjaan pengadaan alatalat kedokteran untukPuskesmas T.A 2012 di Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatan berdasarkanSK Bupati Pesisir Selatan Nopmor

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) DPA SKPD No :Halaman 54 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2016/PN Pag.1.02.1.02.01.25.06.5.2 Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatan TahunAnggaran 2012;Bahwa jabatan saksi di Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatan adalah KabidPelayanan Kesehatan Masyarakat dan jabatan saksi sehubungan denganadanya pekerjaan pengadaan alatalat Kedokteran untuk Puskesmas T.A2012 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan KPA (KuasaPengguna Anggran) sesuai dengan SK Bupati Pesisir Selatan Nopmor

pekerjaan, Mengawasi pelaksanaananggaran dan Menyampaikan laporan keuagan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan;Bahwa Saksi menetapkan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) danPanitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan pada pekerjaan pengadaan alatalat kedokteran untuk Puskesmas Tahun Anggaran 2012 di DinasKesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;Bahwa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan KPA (Kuasa PenggunaAnggran) Abdul Kani SKM,MPH Pgl Kani(Terdakwa) sesuai dengan SKBupati Pesisir Selatan Nopmor

Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara ;Membaca, replik / tanggapan Penuntut Umum dalam Repliknya tanggal29 Mei 2018 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap padatuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Duplik secaralisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 6 Juni 2018,Nopmor 266/Pid.Sus/2018/PN.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1.

pada tanggal 5Desember 2016 dengan Akta Permintaan Banding masingmasing Nomor22/Akta.Pid/2016/PN.Pya, 21/Akta.Pid/2016/PN.Pya, 19/Akta.Pid/2016/PN.Pya,dan 20/Akta.Pid/2016/PN.Pya ;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor235/Pid.Sus/2016/PN.Pya, tanggal 30 Nopember 2016 tersebut, Terdakwa I,tidak mengajukan permintaan banding ;Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pencabutan PermintaanBanding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Praya, tertanggal 7Desember 2016 Nopmor

Bahwa Pengadilan Agama Klaten secara Aboslut mempunyalkewenangan untuk mengadili Perkara a quo dikarenakanperkara a quo merupakan Perkara Pembatalan Hibah dimanadikuatkan dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2008tentang Perubahan Undang Undang Nopmor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama tegas dalam Pasal 49 Huruf (d)menyatakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalahmemutus, memeriksa dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orang orang yang beragam islam dibidangsalah satunya adalan Hibah

Hakim.Menimbang, bahwa ketentuan pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapatmemutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan atauperawatan atau memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan atauperawatan;Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada suatu bukti apapun yang menunjukkanbahwa terdakwa adalah seorang pecandu narkotika ataupun korban narkotikasebagaimana disyaratkan didalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010 yo SEMA nopmor

• 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra, Warna hitam, Nopmor Polisi : D-6866-YQ.

Dikembalikan kepada yang berhak sepanjang dapat menunjukan bukti-bukti kepemilikan yang sah atas kendaraan tersebut;

1. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

adalahHalaman 32 dari 155 perkara No: 29/Pid.SusTPK/2016/PN PdgDr.H.SYAHRIZAL ANTONI SY,MPH sesuai dengan SK Bupati Pesisir SelatanNomor : 900/319/Kpts/BPTPS/2012 tanggal 23 Agustus 2012; Bahwa yang menjabat sebagai KPA/PPK (Kuasa Pengguna Anggaran/PejabatPembuat Komitmen) dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) padapekerjaan pengadaan alatalat kedokteran untuk Puskesmas KabupatenPesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 di Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatanberdasarkan SK Bupati Pesisir Selatan Nopmor

Dinas KesehatanKabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 sampai sekarang adalahDr.H.SYAHRIZAL ANTONI SY,MPH sesuai dengan SK Bupati Pesisir SelatanNomor : 900/319/Kpts/BPTPS/2012 tanggal 23 Agustus 2012; Bahwa yang menjabat sebagai KPA/PPK (Kuasa Pengguna Anggaran/PejabatPembuat Komitmen) dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) padapekerjaan pengadaan alatalat kedokteran untuk Puskesmas KabupatenPesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 di Dinas Kesehatan berdasarkan SKBupati Pesisir Selatan Nopmor

Selatan Tahun Anggaran 2012 dan danabersumber dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) DPA SKPD No :1.02.1.02.01.25.06.5.2 Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatan Tahun Anggaran2012; Bahwa jabatan saksi di Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatan adalah KabidPelayanan Kesehatan Masyarakat dan jabatan saksi sehubungan denganadanya pekerjaan pengadaan alatalat Kedokteran untuk Puskesmas T.A 2012sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan KPA (Kuasa PenggunaAnggran) sesuai dengan SK Bupati Pesisir Selatan Nopmor

penerimahasil pekerjaan, Mengawasi pelaksanaan anggaran dan Menyampaikanlaporan keuagan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Saksi menetapkan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) danPanitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan pada pekerjaan pengadaan alatalatkedokteran untuk Puskesmas Tahun Anggaran 2012 di Dinas KesehatanKabupaten Pesisir Selatan;Bahwa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan KPA (Kuasa PenggunaAnggran) Abdul Kani SKM,MPH Pgl Kani sesuai dengan SK Bupati PesisirSelatan Nopmor

Bahwa benar selanjutnya terhadap barang bukti 9 (sembilan) butir munisioleh penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta dilakukan pemeriksaan laboratoriumberdasar kan surat permohonan pemeriksaan laboratorium dari PomdamJaya/Jayakarta kepada Kapuslabfor Mabes Polri berdasarkan surat DanpomdamJaya/Jayakarta Nopmor B/1363/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.19. Bahwa benar kemudian berdasarkan Berita Acara PemeriksaanLaboratoris Kriminalistk No.

dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;Berdasarketentuan ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHAP penangkapanterhadap Pemohon tidak perlu dengan surat perintah perintah penangkapan ;Berdasarkan halhal tersebut diatas penangkapan terhadap pemohondalam hal tertangkap tangan adalah seudah sesuai prosedur dan sahsecarahukum ;TENTANGPENGGELEDAHAN :Terhadap tindakan penggeladahan badan, pakaian, rumah dan atautempat tertutup lainnya terhadap diri CHARI LEN CHIN YOUNG, telahditerbitkan Surat Perintah Penggeledahan Nopmor