Ditemukan 49112 data
18 — 13
9 — 5
19 — 0
25 — 9
33 — 10
72 — 42
PENETAPANNomor 229/Pdt.P/2020/PA.DglATTY zDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara Pencegahan Perkawinan yang diajukan oleh:Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Mei 2020telah
mengajukan permohonan Pencegahan Perkawinan, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, dengan = nomor229/Pdt.P/2020/PA.Dgl, tanggal 29 Mei 2020, dengan daiildalil pada pokoknyasebagai berikut:Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 229/Padt.P/2020/PA.DglHalaman 2 dari 8 putusan NomorBahwa Pemohon adalah orang tua/ayah kandung dari Rahmawati, S.Pd.Binti Aidin yang merupakan anak satusatunya (anak tunggal) dari hasilperkawinan dengan Nursinah (isteri) Pemohon;Bahwa Pemohon selaku ayah
35 — 25
29 — 18
21 — 7
35 — 30
Segala bentuk perbedaan dalam Penetapan yang dipublikasi danterupload kedalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI tidak dapatdigugat atau dituntut secara hukum, dikarenakan publikasi Penetapanin) hanya bersifat pemberitahuan bahwa telah diputusnya suatuperkara Pencegahan Perkawinan yang diajukan ke Pengadilan AgamaBalikpapan dengan Nomor 234/Pdt.P/2016/PA.Bpp. Penetapan Nomor 234/Padt.P/2016/PA.Bpp 1 dari 5
56 — 23
PUTUSANNomor : 0034/Pdt.P/2012/PA.PbgBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara perdataagama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawahdalam perkara Pencegahan Perkawinan antara : SUPARNO, BA., umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan tani, bertempattinggal di RT.006 RW. 001 Desa Cipawon, Kecamatan Bukateja,Kabupaten Purbalingga, yang dalam hal ini memberikan
Bahwa Pemohon adalah sebagai wali nikah dari Termohon I.Bahwa antara Termohon I dan Termohon II ada maksud untuk melangsungkanpernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga berdasarkan Keputusan PengadilanAgama Purbalingga Nomor. 0016/Pdt.P/2012/PA.Pbg tertanggal 26 April 2012, namun Pemohon menolak rencana pernikahan tersebut.Bahwa penolakan Pencegahan perkawinan tersebut dengan alas an sebagai berikut:1.
Pasal 68 Kompilasi Hukum Islam(KHI).Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas maka dalil Permohonan Pencegahan Perkawinan telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telahsesuai pasal 14 UU No. 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam (KHI).Berdasarkan halhal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan AgamaPurbalingga C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima,memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut: Mengabulkan Permohonan Pemohon.Menetapkan kepada Termohon I dan Termohon II untuk tidak diberi ijinmelangsungkan pernikahan selama Permohonan Pencegahan Perkawinan ini masih berlangsung;3.
1.Muhammad Yamin bin Asnawi Yazid
2.Halimah Ismawati binti Ulip
35 — 8
91 — 51
PUTUS ANNomor 34/Pdt.G/2011/PTA.YkBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mengadiliperkara tertentu dalam tingkat banding, dalam persidanganmajelis telah menjatuhkan putusan dalam perkarapermohonan pencegahan perkawinan antara:PEMBANDING, umur 56 tahun, agama Islam,pendidikan S2, pekerjaan pensiunan, tempattinggal di Sleman yang dalam hal iniberdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 20Agustus 2010 ia telah memberi kuasa kepadaMuh.
bahwa proses pemeriksaan permohonaanPencegahan Perkawinan bersifat voluntair, produknyaberupa penetapan dan atas penetapan tersebut dapatHal 5 dari 7 Put Nomor 34/Pdt.G/2011/PTA Ykdilakukan upaya hukum kasasi sesuai maksud pasal 43ayat (1) dan penjelasannya Undang undang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubahdengan Undang undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhirdiubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa perkara aquo bukan perlawanan ataspenetapan pencegahan
78 — 0
13 — 6
27 — 9
9 — 3
15 — 10
22 — 10
13 — 6