Ditemukan 214 data
I Ketut Rundung
Tergugat:
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Karangasem
Intervensi:
I Wayan Mangku Ramia.,dkk
400 — 340
Peraturan Bupati Karangasem Nomor : 27 Tahun2017, tentang Tata Cara pemungutan Pajak Bumi danBangunan Perdesaan dan perkotaan yang diataur pasal 37angka (6) disebutkan Bahwa Pembatalan SPPT PBBP2 jugadapat dilakukan apabila SPPT PBBP2 tersebut seharusnyatidak diterbitkan karenamerupakan SPPT dari obyek yangsama/ganda atau diakibatkan dari penggabungan SPPT PBB2 .I > Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan obyek sengketa PihakTergugat terlebin dahulu melakukan, kajian berupa telaah staffdan melakukan penilitian
ZULFIKRI
Tergugat:
BUPATI KAMPAR
Intervensi:
MUHAMMAD FADLI
232 — 547
Tanggal 0817 November 2019 Tahapan Perpanjang WaktuPenilitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Kalarifikas sertaPanitia Pemilihan Kepala Desa, setelah dilaksanakan PerpanjanganWaktu Penilitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Kalarifikasserta Panitia Pemilihan Kepala Desa dinyatakan lengkap sesuaidengan Peraturan Perundangundngan Pemilihnan Kepala Desa;7.
94 — 36
Kepala Desa Urimesing sebagai anggotapanitia pengadaantanah kota ambon.Bahwa tugas pokok dari panitia pengadaan tanah kota Ambon terhadappengadaan lahan untuk Tempat Pekuburan Umum (TPU) di DinasKebersihan dan Kebakaran Kota Ambon adalah untuk :1) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan,tanaman, dan bendabenda lain yang ada kaitannya dengan tanahyang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan;2) Mengadakan penilitian mengenai status hukum tanah yang haktasnya akan dilepaskan
Kepala Desa Urimesing sebagaianggota panitia pengadaan tanah kota ambon.Bahwa tugas pokok dari panitia pengadaan tanah kota Ambon terhadappengadaan lahan untuk Tempat Pekuburan Umum (TPU) di DinasKebersihan dan Kebakaran Kota Ambon adalah untuk :1) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan,tanaman, dan bendabenda lain yang ada kaitannya dengan tanahyang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan;2) Mengadakan penilitian mengenai status hukum tanah yang haktasnya akan dilepaskan
366 — 941
Nirahua untuk mencari jalan keluarmembahas dan melakukan penilitian ulang.Bahwa Saya tahu setelah penetapan Perneg No. 01 tahun 2017langsung disahkan oleh badan saniri Negeri Lilibooi.Bahwa Setelah penetapan matarumah Kastanya yang sudahdituangkan ke dalam Perneg No. 01 tahun 2017, tidak ada yangdilakukan oleh badan saniri negeri.Bahwa Saya tahu penetapan matarumah Kastanya yang sudahHalaman 67 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABNdituangkan ke dalam Perneg No. 01 tahun 2017, diusulkan
102 — 47
Berdasarkan uraian tersebutdiatas, maka gugatan Penggugat telah lampau waktu/kedaluarsa dan telahmemenuhi unsurunsur sebagaimana pada Pasal 55 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P15 yaitu Berita AcaraPenelitian No.BAP/01/I/2014/PPSKP, tanggal 2 Januari 2014, menerangkantelah melakukan penilitian dan pemeriksaan data yuridis, administratifpada kantor pertanahan kabupaten kota baru dan pemeriksaan/ penelitiandata fisik pada bidang tanah
115 — 30
dalam pertemuan hari ini telah diingatkan bahwa denganpenilaian yang telah dilakukan dengan data yang sangat minim dan tanpamemahami tanah Kawasan Industri/Perusahaan industri yang mereka nilai, telahmenimbulkan kerugian nyata bagi Kawasan Industri/Perusahaan Industri danmencederai rasa keadilan.3) Pihak KJPP MBPRU telah mengakui adanya kekeliruan dalam penilaian akibatdata yang kurang atau belum lengkap dan diingatkan sesuai kode etik penilaiansemestinya KJPP MBPRU dapat melakukan revisi hasil penilitian
89 — 71
kepada Pengggugat Rekonpensi serta kepadapara konsumen Penggugat Rekonpensi.2 Membayar ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000.000,00 ( Sepuluh milyar rupiah )dan jika tidak dilaksanakan maka tergugat rekonpensi diwajibkan membyaruang paksa sebesar Rp. 5.000.000,00 ( Lima juta rupiah ) per harikelambatannya.8 Menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini.Demikiananlah Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonpensi Tergugat Konpensi atauPenggugat Rekonpensi dan atas penilitian
94 — 21
sumberdana dan berapa jumlah danaserta siapakah yang telah mempergunakan dana untuk kegiatan penelitianyang mencantumkan nama saksi dtersebut dilaksanakan serta saksi samasekalitidak pernah menerima dana sebagaimana yang tercantum dalam laporanPertanggungjawaban penggunaan Keuangan (LPJ) ;Bahwa saksi menerangkan Tugas pokok dari LPM (Lembaga PengabdianMasyarakat) UNISKA Kota Kediri yaitu melaksanakan salah satu tridarmaperguruan tinggi yaitu bidang pengabdian Masyarakat sedangkan untukkegiatan penilitian
RANI ANDINI YASA
Termohon:
POLDA MALUKU UTARA
141 — 82
GOZAL SETIAWAN, diberi tanda P44;Laporan Hasil Psikologi dari UPTD PPA PROVINSI MALUKU UTARA, diberitanda P44;Surat Mohon Penilitian Uji Labkrim terhadap barang bukti tindak Pidanaterhadap barang bukti tindak Pidana kepada Kepala Lab Forensik Polri Cab.Makassar, diberi tanda 46 ;Surat Mohon penunjukan Ahli kpd KEPALA LABFORENSIK POLRI CABANGMAKASSAR ,tanggal 15 Februari 2021, diberi tanda P47;Berita acara Pemriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 757 .
RUDI SUSANTA, SH., MH.
Terdakwa:
H. HAIRUDDIN Bin H. M. KASIM
136 — 29
menerangkan sebagai berikut :Ahli menjelaskan bahwa jenis hak atas tanah menurut pasal 16 UndangUndang Pokok Agraria yakni UndangUndang Nomor 5 tahun 1960adalah; hak milik, hak guna usaha, Hak pakai, Hak sewa, Hak membukatanah dan Hak memungut hasil hutan;Terhadap hak membuka tanah belum jelas diatur secara eksplisit dasaruntuk memperoleh hak membuka tanah, namun menurut sepengetahuanahli hak membuka tanah dapat didapatkan jika tanah yang dibuka ituberstatus tahan adat / tanah kelompok;Berdasarkan penilitian
359 — 244
menyampaikan padapokoknya bahwa sebagai Orang tua / Wali dari masingmasing Para Anak,dalam hal ini memohon maaf atas kesalahan Anaknya dan mohon keringananhukuman, dan Orang tua / Wali Para Anak menyatakan masih sanggupmembina, menjaga dan mengawasi Anakanaknya dengan baik;Setelah mendengar pula tanggapan dari Pembimbing Kemasyarakatanyang pada pokoknya menyampaikan bahwa terhadap Para Anak masingmasing sebaiknya dapat diberikan hukuman sebagaimana rekomendasiPembimbing Kemasyarakatan dalam laporan penilitian
67 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 386 K/TUN/2016yang berdasarkan Bukti yang ajukan Penggugat, Bukti P35. berupaSurat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penilitian, yang secara tegasmenyatakan akan dilakukan proses penyelidikan:Laporan Polisi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi tersebut masihdalam proses di Kepolisian Resor Pinrang dan sama sekali belum adapernyataan formal yurndis pro justitia yang menghentikan prosestersebut;4.
1.JOHANA MARIA DUKA
2.FLORENTINUS ANDEREAS DUKA
Tergugat:
1.DANIEL TAPAHA DUKA
2.DIONYSIUS TAPAHA DUKA
3.BERNADUS YOHANIS DUKA
4.KHOLIK
5.TAMRIN
6.SALMINA DALLE
7.MERLIN YULIANTI TJUNG
92 — 7
suratkeberatan dan pada tahun 1990 dilakukan proses pengukuran tanah secaraProyek Nasional (Prona).Bahwa sebelum dilakukan Proyek Nasional (Prona), yang harus dilakukanterlebih dahulu yakni dilakukan penyuluhan dan pengambilan data.Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tanah, pihakpihak yang berbatasanharus dihadirkan.Bahwa yang menjadi dasar hingga diterbitkan sertifikat tanah Hak Milik 1001yaitu Proyek Nasional (Prona) Kemudian Panitia A mengambil data dilapangan, meniliti, pengolahan data hasil penilitian
299 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kecermatan adalah Asas yang mengandung arti bahwasuatu keputusan dan/atau tidakan harus didasarkan padainformasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukunglegalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusandan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakanyang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelumkeputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/ataudilakukan;Asas Kecermatan ini memerintahkan kepada Tergugat untukmendasarkan segala keputusan dengan data dan informasiyang lengkap;Bahwa dalam penilitian
533 — 1316
akibatdilakukannya penambangan di Daerah kabupaten Sarolangun;Bahwa dalil Penggugat adalah tidak berdasar karena Penggugat menilaiTergugat IV hanya berdasarkan asumsi yang tidak beralasan, penilaianatau gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV tidak memiliki data dan faktatentang pembinaan yang telah dilakukan oleh Tergugat IV terhadap semuaizin tambang yang ada di Kabupaten Sarolangun dan Penggugat harusmembuktikan perobuatan melawan hukum yang Tergugat IV lakukanterhadap Penggugat;Bahwa menurut pemantauan dan penilitian
145 — 28
PLN (Persero) mengatakan dalam Gugatan Intervensi padaangka 3 halaman 4 yang kami kutip... " Persil persil tanah sebagaimanatersebut pada posita angka 2 diatas tidak pernah dimiliki oleh TergugatIntervensi (Ilyas Kumar alias Ilyas Aman Wahdi), karena persil tersebutdimiliki dan dikuasai oleh:o Jupri Darwis (Tergugat Intervensi II)o Arianto Gunawan (Tergugat Intervensi III)o Muchlis AB (Tergugat Intervensi IV)Berdasarkan masingmasing Berita Acara Penilitian dan Inventarisasi tanah,bangunan, tanaman
87 — 4
Sehubungan Bapak D.Djuhari (Kepala desa Jatiwangi, selaku kuasa ahliwaris) sakit yang dikiranya berkepanjangan, maka pada saat itu pulamenunjuk tergugat (ketua MUI kec Pakenjeng untuk melanjutkan kuasayaitu menguruskan tanah wakaf.15.Dari saat itu tergugat selama lebih kurang 4 tahun yaitu dari 2002 s/d2006 hanya mengumpulkan datadata yang lebih akurat, karenamencermati dari hasil penilitian, bahwa akan mendapat kesulitan apabilatidak dilengkapi dengan data yang lengkap dan akurat, ternyata itu benardapat
91 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selain itu, Penggugat Rekonvensi mengalamiketidakpastian keberlanjutan usaha budidaya karena tidak adanyaupaya penilitian lebih dalam terkait penggunaan bahan kimia danobatobatan yang cenderung melebihi baku mutu ;Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi dengan tidakmelaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan riset dan pengembanganberdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Hurufb PKS.Bahwa Tergugat Rekonvensi telah perobuatan wanprestasi dengan tidakmelaksanakan Pasal 6 ayat (2) Huruf d tentang Kewajiban
257 — 219
Kwge.industri yang mereka nilai, telah menimbulkan kerugian nyata bagiKavasan Industri/Perusahaan Industri dan mencederai rasa keadilan3) Pihak KJPP MBPRU telah mengakul adanyakekeliruandalampenilaianakibatdatayangq kurang atau belumlengkap dandiingatkan sesuai kode etik penilaian semestinya KJPP MBPRU dapatmelakukan revisi hasil penilitian.
MOHAMMAD ARIEF HAKIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK
290 — 411
Dikarenakan tidakadanya kepastian hukum dan penilitian mendalam Objek gugatan a quo,Halaman 34 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 76/G/2019/PTUN.SBY43.sehingga menunjukkan objek gugatan a quo menjadi prematur danmenunjukkan kesewenangwenangan. Pasal 1 angka (7) dan Pasal 2 angka (2) PMK Nomor:149/PMK.04/2007 tentang Ekspor Kembali Barang Impor. Dimana,Tergugat dalam secara kasuistik seharusnya memberikan kesempatankepada Penggugat untuk melakukan ekspor kembali dikarenakan terjadisalah kirim.