Ditemukan 214 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 08-12-2020 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 08-06-2021
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 29/G/2020/PTUN.DPS
Tanggal 3 Juni 2021 — Penggugat:
I Ketut Rundung
Tergugat:
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Karangasem
Intervensi:
I Wayan Mangku Ramia.,dkk
400340
  • Peraturan Bupati Karangasem Nomor : 27 Tahun2017, tentang Tata Cara pemungutan Pajak Bumi danBangunan Perdesaan dan perkotaan yang diataur pasal 37angka (6) disebutkan Bahwa Pembatalan SPPT PBBP2 jugadapat dilakukan apabila SPPT PBBP2 tersebut seharusnyatidak diterbitkan karenamerupakan SPPT dari obyek yangsama/ganda atau diakibatkan dari penggabungan SPPT PBB2 .I > Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan obyek sengketa PihakTergugat terlebin dahulu melakukan, kajian berupa telaah staffdan melakukan penilitian
Register : 14-05-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 14/G/2020/PTUN.PBR
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
ZULFIKRI
Tergugat:
BUPATI KAMPAR
Intervensi:
MUHAMMAD FADLI
232547
  • Tanggal 0817 November 2019 Tahapan Perpanjang WaktuPenilitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Kalarifikas sertaPanitia Pemilihan Kepala Desa, setelah dilaksanakan PerpanjanganWaktu Penilitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Kalarifikasserta Panitia Pemilihan Kepala Desa dinyatakan lengkap sesuaidengan Peraturan Perundangundngan Pemilihnan Kepala Desa;7.
Register : 17-03-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb
Tanggal 12 Agustus 2016 — AMELIA LIKE ANDRIES alias LIKE
9436
  • Kepala Desa Urimesing sebagai anggotapanitia pengadaantanah kota ambon.Bahwa tugas pokok dari panitia pengadaan tanah kota Ambon terhadappengadaan lahan untuk Tempat Pekuburan Umum (TPU) di DinasKebersihan dan Kebakaran Kota Ambon adalah untuk :1) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan,tanaman, dan bendabenda lain yang ada kaitannya dengan tanahyang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan;2) Mengadakan penilitian mengenai status hukum tanah yang haktasnya akan dilepaskan
    Kepala Desa Urimesing sebagaianggota panitia pengadaan tanah kota ambon.Bahwa tugas pokok dari panitia pengadaan tanah kota Ambon terhadappengadaan lahan untuk Tempat Pekuburan Umum (TPU) di DinasKebersihan dan Kebakaran Kota Ambon adalah untuk :1) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan,tanaman, dan bendabenda lain yang ada kaitannya dengan tanahyang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan;2) Mengadakan penilitian mengenai status hukum tanah yang haktasnya akan dilepaskan
Register : 27-02-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 31 Juli 2019 — Nama : JACOB WEMPI HETHARION; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK-TUN/II/FES/2019, tanggal 6 Maret 2019, memberikan kuasa kepada: 1) FIREL E. SAHETAPY, S.H., M.H.; 2) JAKOBIS SIAHAYA, S.H.; 3) SEGGY HAULLUSSY, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat pada KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM FIREL E. SAHETAPY, S.H., M.H. dan REKAN, yang beralamat di Jl. Dana Kopra No.I/29, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: 1) Nama Jabatan : BUPATI MALUKU TENGAH; Tempat Kedudukan : Jalan Geser Nomor 4, Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/08/SK/2019, tanggal 6 Maret 2019 memberikan kuasa kepada: 1) MASUHADJI TUAKYA, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 2) ABD. KARIM LATUCONSINA, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 3) M. ARAS MADUSIRA, S.H., LL.M., Jabatan Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 4) ALI LATUPONO, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Geser No. 4 Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2019 memberikan kuasa kepada: 1) DANIEL W. NIRAHUA, S.H., M.H.; 2) HELMY J. SULILATU, S.H., M.H.; 3) IRMAWATY BELLA, S.H., M.H.; 4) ANASTASIA E. PATTIASINA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat pada Kantor LAW FIRM NIRAHUA-LATAR & PARTNERS di Jl. PHB RT.020/RW.007, Halong Atas, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2) Nama : ORELIUS CAESAR KASTANYA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Raja Negeri Lilibooi; Tempat tinggal : Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2019, memberikan kuasa kepada: 1) HELMY J. SULILATU, S.H., M.H.; 2) EMMY O. BACO, S.H., M.H.; 3) WENDY POLHAUPESSY, S.H., M.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum H.E.W & Rekan, yang beralamat di Jl. Diponegoro No.24, Gedung Kampoeng Radja Lt.4 (Depan BPR Modern Expres), Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
366941
  • Nirahua untuk mencari jalan keluarmembahas dan melakukan penilitian ulang.Bahwa Saya tahu setelah penetapan Perneg No. 01 tahun 2017langsung disahkan oleh badan saniri Negeri Lilibooi.Bahwa Setelah penetapan matarumah Kastanya yang sudahdituangkan ke dalam Perneg No. 01 tahun 2017, tidak ada yangdilakukan oleh badan saniri negeri.Bahwa Saya tahu penetapan matarumah Kastanya yang sudahHalaman 67 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABNdituangkan ke dalam Perneg No. 01 tahun 2017, diusulkan
Register : 26-03-2014 — Putus : 28-10-2014 — Upload : 12-12-2014
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 10 / G / 2014 / PTUN.BJM
Tanggal 28 Oktober 2014 — H.KALLA HALIM BIN SAKA KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTA BARU BAMBANG IRAWAN BAMBANG TRIYANA PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
10247
  • Berdasarkan uraian tersebutdiatas, maka gugatan Penggugat telah lampau waktu/kedaluarsa dan telahmemenuhi unsurunsur sebagaimana pada Pasal 55 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P15 yaitu Berita AcaraPenelitian No.BAP/01/I/2014/PPSKP, tanggal 2 Januari 2014, menerangkantelah melakukan penilitian dan pemeriksaan data yuridis, administratifpada kantor pertanahan kabupaten kota baru dan pemeriksaan/ penelitiandata fisik pada bidang tanah
Register : 30-04-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PN KARAWANG Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Kwg
Tanggal 25 Juni 2018 — PT. Perusahaan Industri Ceres, sebagai Pemohon; Lawan: 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, sebagai Termohon I; 2. PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), sebagai Termohon II; 3. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT. PSBI), sebagai Termohon III; 4. Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun Dan Rekan (KJPP MBPRU), sebagai Termohon IV;
11530
  • dalam pertemuan hari ini telah diingatkan bahwa denganpenilaian yang telah dilakukan dengan data yang sangat minim dan tanpamemahami tanah Kawasan Industri/Perusahaan industri yang mereka nilai, telahmenimbulkan kerugian nyata bagi Kawasan Industri/Perusahaan Industri danmencederai rasa keadilan.3) Pihak KJPP MBPRU telah mengakui adanya kekeliruan dalam penilaian akibatdata yang kurang atau belum lengkap dan diingatkan sesuai kode etik penilaiansemestinya KJPP MBPRU dapat melakukan revisi hasil penilitian
Register : 23-04-2013 — Putus : 22-05-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 75/Pdt.G/2013/PN.Pbr
Tanggal 22 Mei 2014 — Drs. M. Najib, SMH VS 1.TUNUT 2.YUDI SASMITO 3.EDY PERMANA 4.FUAD 5.TJOKRO 6.H.M. SURAHMAD 7.SYAFEI 8.SYARIFUDDIN 9.NINUK 10.Ir HARISMAN 11.SUDARNO 12.KHAIRUL 13.DENY 14.Ir AHMAD KURNAIN 15.SYAFRI 16.SYAFRIZAL 17.ANI 18.CHAIRUL ANWAR 19.SYAFRUDDIN SAAN 20.WILMAN 21.SAID USMAN 22.Ir. CHAIRIL 23.DARMA PALA 24.ZARMAN 25.SUDIRMAN 26.RUZI 27.HOS 28.RAMLIS
8971
  • kepada Pengggugat Rekonpensi serta kepadapara konsumen Penggugat Rekonpensi.2 Membayar ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000.000,00 ( Sepuluh milyar rupiah )dan jika tidak dilaksanakan maka tergugat rekonpensi diwajibkan membyaruang paksa sebesar Rp. 5.000.000,00 ( Lima juta rupiah ) per harikelambatannya.8 Menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini.Demikiananlah Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonpensi Tergugat Konpensi atauPenggugat Rekonpensi dan atas penilitian
Putus : 03-06-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 35/Pidsus/2014/PN.Sby
Tanggal 3 Juni 2014 — Drs. ABDULLAH YAZID, MM Bin MOCH. SUJA (Alm); Ir. ENDUNG HENDRO SUBAGYO, MP Bin MA’SUM SUDIBYO
9421
  • sumberdana dan berapa jumlah danaserta siapakah yang telah mempergunakan dana untuk kegiatan penelitianyang mencantumkan nama saksi dtersebut dilaksanakan serta saksi samasekalitidak pernah menerima dana sebagaimana yang tercantum dalam laporanPertanggungjawaban penggunaan Keuangan (LPJ) ;Bahwa saksi menerangkan Tugas pokok dari LPM (Lembaga PengabdianMasyarakat) UNISKA Kota Kediri yaitu melaksanakan salah satu tridarmaperguruan tinggi yaitu bidang pengabdian Masyarakat sedangkan untukkegiatan penilitian
Register : 05-04-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Tte
Tanggal 19 April 2021 — Pemohon:
RANI ANDINI YASA
Termohon:
POLDA MALUKU UTARA
14182
  • GOZAL SETIAWAN, diberi tanda P44;Laporan Hasil Psikologi dari UPTD PPA PROVINSI MALUKU UTARA, diberitanda P44;Surat Mohon Penilitian Uji Labkrim terhadap barang bukti tindak Pidanaterhadap barang bukti tindak Pidana kepada Kepala Lab Forensik Polri Cab.Makassar, diberi tanda 46 ;Surat Mohon penunjukan Ahli kpd KEPALA LABFORENSIK POLRI CABANGMAKASSAR ,tanggal 15 Februari 2021, diberi tanda P47;Berita acara Pemriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 757 .
Register : 02-01-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 23 Mei 2019 — Penuntut Umum:
RUDI SUSANTA, SH., MH.
Terdakwa:
H. HAIRUDDIN Bin H. M. KASIM
13629
  • menerangkan sebagai berikut :Ahli menjelaskan bahwa jenis hak atas tanah menurut pasal 16 UndangUndang Pokok Agraria yakni UndangUndang Nomor 5 tahun 1960adalah; hak milik, hak guna usaha, Hak pakai, Hak sewa, Hak membukatanah dan Hak memungut hasil hutan;Terhadap hak membuka tanah belum jelas diatur secara eksplisit dasaruntuk memperoleh hak membuka tanah, namun menurut sepengetahuanahli hak membuka tanah dapat didapatkan jika tanah yang dibuka ituberstatus tahan adat / tanah kelompok;Berdasarkan penilitian
Register : 31-08-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN BANTUL Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Btl
Tanggal 17 September 2020 — JPU: JUNITA ASTUTI, SH., MH. Terdakwa: MUHAMMAD FAIZ MUSTAFID Bin MUALIB
359244
  • menyampaikan padapokoknya bahwa sebagai Orang tua / Wali dari masingmasing Para Anak,dalam hal ini memohon maaf atas kesalahan Anaknya dan mohon keringananhukuman, dan Orang tua / Wali Para Anak menyatakan masih sanggupmembina, menjaga dan mengawasi Anakanaknya dengan baik;Setelah mendengar pula tanggapan dari Pembimbing Kemasyarakatanyang pada pokoknya menyampaikan bahwa terhadap Para Anak masingmasing sebaiknya dapat diberikan hukuman sebagaimana rekomendasiPembimbing Kemasyarakatan dalam laporan penilitian
Register : 26-08-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 386 K/TUN/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — I. H.M. TAUFAN PAWE, SH.,MH., II. HJ. GUMIRAH VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG., II. HAJJA ANDI HALIPA, DKK;
6752 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 386 K/TUN/2016yang berdasarkan Bukti yang ajukan Penggugat, Bukti P35. berupaSurat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penilitian, yang secara tegasmenyatakan akan dilakukan proses penyelidikan:Laporan Polisi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi tersebut masihdalam proses di Kepolisian Resor Pinrang dan sama sekali belum adapernyataan formal yurndis pro justitia yang menghentikan prosestersebut;4.
Register : 23-04-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 06-03-2019
Putusan PN KALABAHI Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Klb
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
1.JOHANA MARIA DUKA
2.FLORENTINUS ANDEREAS DUKA
Tergugat:
1.DANIEL TAPAHA DUKA
2.DIONYSIUS TAPAHA DUKA
3.BERNADUS YOHANIS DUKA
4.KHOLIK
5.TAMRIN
6.SALMINA DALLE
7.MERLIN YULIANTI TJUNG
927
  • suratkeberatan dan pada tahun 1990 dilakukan proses pengukuran tanah secaraProyek Nasional (Prona).Bahwa sebelum dilakukan Proyek Nasional (Prona), yang harus dilakukanterlebih dahulu yakni dilakukan penyuluhan dan pengambilan data.Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tanah, pihakpihak yang berbatasanharus dihadirkan.Bahwa yang menjadi dasar hingga diterbitkan sertifikat tanah Hak Milik 1001yaitu Proyek Nasional (Prona) Kemudian Panitia A mengambil data dilapangan, meniliti, pengolahan data hasil penilitian
Putus : 06-03-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 K/TUN/2017
Tanggal 6 Maret 2017 — JASMO, dkk vs. BUPATI PATI, dkk
299157 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kecermatan adalah Asas yang mengandung arti bahwasuatu keputusan dan/atau tidakan harus didasarkan padainformasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukunglegalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusandan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakanyang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelumkeputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/ataudilakukan;Asas Kecermatan ini memerintahkan kepada Tergugat untukmendasarkan segala keputusan dengan data dan informasiyang lengkap;Bahwa dalam penilitian
Register : 29-08-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 28-04-2021
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 10/Pdt.G/2018/PN SRL
Tanggal 11 April 2019 — 1.PT. KARYA BUMI BARATAMA 2.PT. CARITAS ENERGI INDONESIA 3.Gubernur Provinsi Jambi , Cq Badan lingkungan Hidup Daerah Provinsi JAMBI 4.Bupati Sarolangun, Cq Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun
5331316
  • akibatdilakukannya penambangan di Daerah kabupaten Sarolangun;Bahwa dalil Penggugat adalah tidak berdasar karena Penggugat menilaiTergugat IV hanya berdasarkan asumsi yang tidak beralasan, penilaianatau gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV tidak memiliki data dan faktatentang pembinaan yang telah dilakukan oleh Tergugat IV terhadap semuaizin tambang yang ada di Kabupaten Sarolangun dan Penggugat harusmembuktikan perobuatan melawan hukum yang Tergugat IV lakukanterhadap Penggugat;Bahwa menurut pemantauan dan penilitian
Register : 29-08-2016 — Putus : 18-08-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PN TAKENGON Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Tkn
Tanggal 18 Agustus 2017 — ILYES KUMER Alias ILYAS AMAN WAHDI Lawan 1. JUPRI DARWIS,SH 2. ARIANTO GUNAWAN 3. MUCHLIS AB 4. IBRAHIM 5. Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Aceh cq Bupati Aceh Tengah cq Camat Silihnara cq Kepala Kampung Arul Kumer Barat berkedudukan di Arul Kumer Barat 6. Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Aceh cq Bupati Aceh Tengah cq Camat Silihnara berkedudukan di Angkup 7. CENDRI NAFIS MARIESTHA Dan HERU SRIWIDODO SARI
14528
  • PLN (Persero) mengatakan dalam Gugatan Intervensi padaangka 3 halaman 4 yang kami kutip... " Persil persil tanah sebagaimanatersebut pada posita angka 2 diatas tidak pernah dimiliki oleh TergugatIntervensi (Ilyas Kumar alias Ilyas Aman Wahdi), karena persil tersebutdimiliki dan dikuasai oleh:o Jupri Darwis (Tergugat Intervensi II)o Arianto Gunawan (Tergugat Intervensi III)o Muchlis AB (Tergugat Intervensi IV)Berdasarkan masingmasing Berita Acara Penilitian dan Inventarisasi tanah,bangunan, tanaman
Register : 07-03-2012 — Putus : 07-11-2012 — Upload : 26-02-2016
Putusan PN GARUT Nomor 4/Pdt.G/2012/PN.Grt
Tanggal 7 Nopember 2012 — - NY. ODAH Lawan - H. AEP ZAENUDIN
874
  • Sehubungan Bapak D.Djuhari (Kepala desa Jatiwangi, selaku kuasa ahliwaris) sakit yang dikiranya berkepanjangan, maka pada saat itu pulamenunjuk tergugat (ketua MUI kec Pakenjeng untuk melanjutkan kuasayaitu menguruskan tanah wakaf.15.Dari saat itu tergugat selama lebih kurang 4 tahun yaitu dari 2002 s/d2006 hanya mengumpulkan datadata yang lebih akurat, karenamencermati dari hasil penilitian, bahwa akan mendapat kesulitan apabilatidak dilengkapi dengan data yang lengkap dan akurat, ternyata itu benardapat
Putus : 16-03-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2506 K/PDT/2014
Tanggal 16 Maret 2015 — 1. NURYADIN, DKK VS PT ARUNA WIJAYA SAKTI (PT AWS)
9145 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selain itu, Penggugat Rekonvensi mengalamiketidakpastian keberlanjutan usaha budidaya karena tidak adanyaupaya penilitian lebih dalam terkait penggunaan bahan kimia danobatobatan yang cenderung melebihi baku mutu ;Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi dengan tidakmelaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan riset dan pengembanganberdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Hurufb PKS.Bahwa Tergugat Rekonvensi telah perobuatan wanprestasi dengan tidakmelaksanakan Pasal 6 ayat (2) Huruf d tentang Kewajiban
Register : 02-05-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PN KARAWANG Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Kwg
Tanggal 26 Juni 2018 — PT. PERTIWI LESTARI, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Lawan: 1. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KABUPATEN KARAWANG, selanjutnya disebut sebagai Termohon I; 2. PT. KERETA CEPAT INDONESIA CHINA, selanjutnya disebut sebagai Termohon II; 3. PT PILAR SINERGI BUMN INDONESIA PT PSBI, selanjutnya disebut sebagai Termohon III. 4. KANTOR JASA PENILAI PUBLIK MUTTAQIN BAMBANG PURWANTO ROZAK USWATUN DAN REKAN KJPP MBPRU, selanjutnya disebut sebagai Termohon IV;
257219
  • Kwge.industri yang mereka nilai, telah menimbulkan kerugian nyata bagiKavasan Industri/Perusahaan Industri dan mencederai rasa keadilan3) Pihak KJPP MBPRU telah mengakul adanyakekeliruandalampenilaianakibatdatayangq kurang atau belumlengkap dandiingatkan sesuai kode etik penilaian semestinya KJPP MBPRU dapatmelakukan revisi hasil penilitian.
Register : 14-06-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 12-02-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 76/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
MOHAMMAD ARIEF HAKIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK
290411
  • Dikarenakan tidakadanya kepastian hukum dan penilitian mendalam Objek gugatan a quo,Halaman 34 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 76/G/2019/PTUN.SBY43.sehingga menunjukkan objek gugatan a quo menjadi prematur danmenunjukkan kesewenangwenangan. Pasal 1 angka (7) dan Pasal 2 angka (2) PMK Nomor:149/PMK.04/2007 tentang Ekspor Kembali Barang Impor. Dimana,Tergugat dalam secara kasuistik seharusnya memberikan kesempatankepada Penggugat untuk melakukan ekspor kembali dikarenakan terjadisalah kirim.