JI.HR Rasuna Said, Karet Kuningan Setiabudi berdasarkanSurat Kuasa khusus tanggal 14 Januari 2020;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca : Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 06 April2020 Nomor 50/PID.SUS/2020/PTJAP tentang Penunjukan Majelis Hakim; Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal15 April 2020 Nomor 50/PID.SUS/2020/PT JAP tentang Penetapan HariSidang; Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 06 April 2020 Nomor50/PID.SUS/2020/PT.JAP

,MHNIP. 19601215 198903 1 005Halaman 13 Putusan Nomor :50/PID.SUS/2020/PT.JAP

Manokwari, Kota JayapuraAgama : Kristen ProtestanPekerjaan : SwastaTerdakwa tidak ditahan .Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal16 Januari 2018 Nomor 1/ PID.SUS /2018 / PT.JAP. Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaturunan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 14 September 2017Nomor 14 / Pid. Sus/ 2017 / PN.

,M.H., dan SRI PURNAMAWATI , S.H. masing masing sebagai hakim anggotaberdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 16Januari 2018 .Nomor 1/ PID.SUS/2018/ PT.JAP. .untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu jugadiucapkan dalam siding terobuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebutHalaman 11 Putusan Pidana Nomor : 1/PID.SUS/2018/PT. JAPdengan dihadiri hakimhakim anggota, serta USMANY PIETER , S.H.

,MHberdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca : Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 25 Mei2021 Nomor 58/Pid.Sus/2021/PT.JAP.

MH.NIP.19690913 198903 2 002Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor : 58/PID.SUS//2021/PT.JAP

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jajapura tanggal 24 Januari 2020No. 6/PDT/2020/PT.JAP tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksadan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;2. Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura Tanggal24 Januari 2020 Nomor 6/PDT/2020/PT JAP tentang Penunjukan PaniteraPengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa danmengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;3.

MH, para Hakim Anggota yangditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Tinggi Jaya Pura No.6/PDT/2020/PT.JAP, tetanggal 24 Januari2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari Selasa tanggal 3 Maret 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadirioleh Hakim Hakim Anggota, serta USMANY PIETER, SH, Panitera Penggantipada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkaramaupun kuasanya.HAKIM ANGGOTA,

,MHNIP. 19601215 198903 1 005Halaman 4 dari 4 hal Putusan Perdata No.41/Pdt/2020/PT.JAP

obyek sengketa didasarkan pada buktibukti sebagai berikut: Akta Hibah Nomor 40/1975 dari yang menghibahkanSaoda Uswanas, dan penerima Hibah Fatma Uswanas(TERGUGAT) atas sebidang tanah yang terletak didesaWagom Fakfak dengan ukuran 1200 meter, tertanggal 29Nopember 1975; Surat perihal permohonan minta diukur sebidang tanahdari PEMOHON Fatma Uswanas (TERGUGAT) yang ditujukankepada Kepala Sub Direktorat Agraria Daerah Tingkat II Fakfak tertanggal 9 November 1975;Halaman 10 Putusan Nomor : 11/PDT/2017/PT.JAP

didahului dengan tegoran, maka sebelumlampau waktu yang diberikan pada waktu dilakukan tegoran terlampaui, upayapaksa eksekusi belum dapat dilakukan, sehingga tenggang waktumelaksanakan isi putusan secara sukarela adalah sampai dengan tenggangwaktu yang diberikan pada waktu tegoran, karenanya penghitungan dimulainyapembayaran uang paksa / Dwangsoom untuk melaksanakan isi putusan dimulaisejak yang bersangkutan lalai melaksanakan putusan setelah lampau waktu 8Halaman 16 Putusan Nomor : 11/PDT/2017/PT.JAP

MH MADE SURAATMAJA, SH.MHJOHNY ASWAR, SHPANITERA PENGGANTIUSMANY PIETER, SHPerincian Biaya:> Materai Rp. 6.000,> Biaya Redaksi Rp. 5.000,> Biaya Proses Rp. 139.000,Jumlah Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah).Halaman 19 Putusan Nomor : 11/PDT/2017/PT.JAPHalaman 20 Putusan Nomor : 11/PDT/2017/PT.JAP

SILALAHI, S.E. untukmembayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jayapura Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PT.JAP tanggal 16 April 2018yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwatersebut;Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas IA Jayapura Nomor 56/Pid.SusTPK/2016/PN.Jap, tanggal 6Juni 2017 yang dimohonkan banding, sekedar mengenai

Nomor 114 K/Pid.Sus/2019Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan JudexFacti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak denganperbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PT.JAP tanggal 16 April 2018 yang mengubah PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor56/Pid.SusTpk/2016/

SILALAHI, S.E. tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jayapura Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PT.JAP tanggal 16 April 2018yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jayapura Nomor 56/Pid.SusTpk/2016/PN Jap tanggal29 Mei 2017 tersebut mengenai pidana pengganti denda dan uangpengganti menjadi pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluhHalaman 18 dari 19 hal. Put.

Nomor 373 K/Pdt/2017Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugatputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan TinggiJayapura dengan Putusan Nomor 38/Pdt/2016/PT.Jap., tanggal 26 September2016;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTergugat/Pembanding pada tanggal 17 Oktober 2016 kemudian terhadapnyaoleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 4 November 2016 diajukan permohonan kasasi

Pengadilan adat memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat danperkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkanhukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan;Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 38/PDT/2016/PT.JAP., tertanggal 26 September 2016 yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Merauke Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Mrk, tertanggal30 Mei 2016 telah merusak tatanan kehidupan masyarakat MarindImbuti dan merusak kearifan lokal masyarakat Papua yang sampaidengan saat ini masih

373 K/Pdt/201713.197/KRJ/IV/98 tanggal 23 Maret 1998 merupakan suatu bukti otentikyang memiliki nilai kKekuatan pembuktian;Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar KetentuanPasal 18b Ayat (2)UUD 1945 tentang Pengakuan TerhadapMasyarakat Hukum Adat maka kami memohon kepada KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim AgungMahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo untuk Membatalkan Putusan Pengadilan TinggiJayapura Nomor 38/PDT./2016/PT.JAP

dalam gugatan, karena Desa Malanu ExKlasaman sangatlah luas untuk 1 (satu) Desa Malanu Ex Klasamantersebut, sehingga apabila jalan dan RT/ RW tidak disebutkan dalam suatugugatan, maka secara formil hal tersebut tidaklah mempunyai kepastianhukum tentang letak atau alamat obyek sengketa dan oleh karenanya letaktanah menjadi Kabur Atau Tidak Jelas (Obscuur Libel); Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 65/pdt.G/2014/PN.Sondikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 64/PDT/2015/PT.JAP

Bahwa terhadap obyek perkara ini telah menjadi pula obyek perkara padaPengadilan Negeri Fakfak dengan Register Perkara: 3/Pdt.G/2015/PN.Ffk tanggal 23Maret 2015 jo 92/Pdt/2015/PT.Jap tanggal 19 Pebruari 2016 yang diputus olehMajelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang pada amar putusannya padaintinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 3/Pdt.G/2015/PN.Ffk;.

Nomor: 1/Pdt.G/2019/PN.Kmn tanggal 11 Pebruari 2019 yang masihberjalan saat ini;Hal ini menandakan bahwa, Para Penggugat dalam mengajukan gugatan,kemudian mencabutnya dan mendaftarkannya kembali gugatan terhadap obyek dansubyek yang sama adalah suatu tidakan yang dilakukan dengan sengaja untukmengulur waktu atau menunda waktu pelaksanaan eksekusi terhadap obyek perkarasebagaimana telah diputus dalam perkara Nomor: 3/Pdt.G/2015/PN.Ffk tanggal 23Maret 2015 oleh Pengadilan Negeri Fakfak jo 92/Pdt/2015/PT.Jap

yaitumengenai perolehan dan kepemilikan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak MilikNomor : 232 Tahun 1986 atas nama MAX FARNEUBUN sebagai Turut Tergugat yang telah dibalik namanya dari Max Farneubun Kepada HEINRICKTANUSAPUTRA pada tahun 2007 merupakan objek sengketa tanah yang telahdiputus Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.Ffk, tanggal 1 Oktober2015 yang telah dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura NomorPutusan Sela Perkara Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Kmn, Hal.13 dari 2592/Pdt/2015/PT.JAP

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.Ffk, tanggal 1Oktober 2015 yang telah dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor92/Pdt/2015/PT.JAP, tanggal 22 Februari 2016 adalah putusan yang bersifat Positifsehingga sesuai dengan Pasal 1917 KUHPerdata pada putusan tersebut melekatdaya kekuatan Nebis In Idem;Dengan demikian menurut hemat kami gugatan penggugat Nebis In Idem karenagugatan Para Penggugat menggugat objek sengketa tanah yang telah diputussebelumnya dan telah memperoleh

49/PID/2014/PT.JAP

63/Pid.Sus/2014/PT.JAP

38/PID/2014/PT.JAP

63/PDT/2015/PT.JAP

./2014/PT.JAP tanggal 2 Oktober 2014 dalam perkara perdata bandingterhadap perkara Nomor 7/Pdt.G/2014/PN. Jpr yang diajukanbanding; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 879K/Pdt/2015 tanggal 9 Juli 2015, dalam perkara kasasi perdata;serta Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalambanding perkara Nomor 86/B/2016/PT. TUN. MKS tanggal 23September 2016 Jo perkara Nomor 27/G/2013/PTUN.

Membatalkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor22/PDT./2018/ PT.JAP, tanggal 6 Juni 2018;Halaman 10 dari 14 hal. Put.

80/PDT/2015/PT.JAP

61/PID/2014/PT.JAP

62/PID/2014/PT.JAP

Penetapan Majelis Hakim Nomor.53/PDT/2020/PT.JAP tanggal 23 Juli 2020tentang Penetapan Hari Sidang;TENTANG DUDUK PERKARA:Menerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai duduk perkaraseperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor9/Pdt.G/2020/PN.Bik tanggal 8 Juni 2020, yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2020/PT JAP2.

(lima koma dua satu empat enammeter kubik);Dirampas untuk Negara;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp1000,00 (seribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor:44/Pid.Sus/2015/ PT.JAP tanggal 02 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum pada KantorKejaksaan Negeri Jayapura tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor93/Pid.Sus/2015/PN Jap tanggal 16 April 2015 yang dimohonkan

kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkatkasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukumatau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakahcara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UndangUndang, danapakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 253 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan TinggiJayapura Nomor 44/Pid.Sus/2015/PT.JAP

No. 2981 K/Pid.Sus/2015dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TERDAKWA : IDRIStersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor:44/Pid.Sus/2015/PT.JAP tanggal 02 Juli 2015, yang memperbaiki putusan PengadilanNegeri Jayapura Nomor:93/Pid.Sus/2015/PN.Jap tanggal 16 April 2015 sekedarmengenai barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: