70/G.TUN/2007/PTUN.Mks

PUTUSANNomor : 70/G.TUN/2007/PTUN.Mks DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :MUHRIS ARIF, SH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRDKabupaten Bulukumba, bertempat tinggal di Bontomanai,Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWAN:1 GUBERNUR SULAWESI

membaca surat gugatan Penggugat;e Telah membaca dan mempelajari suratsurat yang bersangkut paut dengansengketa ini; Telah membaca dan mempelajari suratsurat bukti yang diajukan pihakPenggugat, pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi;TENTANG ..........TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal26 Desember 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Makassar pada tanggal 26 Desember 2007 dibawah registerNomor : 70/G.TUN/2007/PTUN.Mks

106/G/2014/PTUN.MKS

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 69/ G/2016/ PTUN.Mks. tanggal 17 Nopember 2016 yang dimohon banding; ----3. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;--------------------------------------------------------

Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :69/ G/ 2016 /PTUN.Mks. tanggal 17 Nopember 2016; 3.

Berkas perkara Nomor : 69/ G/ 2016 / PTUN.Mks. tanggal 17 Nopember2016 tersebut beserta suratsurat lainnya yang berhubungan dengansengketa ini = = joan nn nnn nnn nnn nnn nn en cnn eneTENTANG DUDUK SENGKETA:Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar mengambil alin dan menerima keadaankeadaan mengenai duduksengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 69/ G / 2016 / PTUN.Mks. tanggal 17 Nopember 2016 sehinggadiperoleh kronologis

No. 09/G.TUN/2011/PTUN.MKS.

Margaretha Tjandra di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassardalam perkara Nomor: 43/G/2015/PTUN.Mks.

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 69/G/2016/ PTUN.Mks. tanggal 17 Nopember 2016 yang dimohon banding; 3.

66/G/2016/PTUN.Mks

Ade Irma NasutionII/12 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 001/TJMLGL/IX/20016, tanggal 12 September 2016,Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IlFIN TE PRVEINGS I p a= anna nanaPengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;Telah Me@Mbaca: nnn nn nnn nnn enero nn nnn ne nnn nananPenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :66/PENDIS/2016/PTUN.MKS., tanggal 16 Agustus 2016, tentang LolosDismissal ; 22222002222 2222000222225Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Nomor :66/PEN/2016/PTUN.MKS., tanggal 16 Agustus 2016, tentangPenunjukan Majelis Hakim;Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :66/PEN.P/2016/PTUN.Mks., tanggal 16 Agustus 2016 tentangPenunjukan Panitera Pengganti perkara tersebut;Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN.MKs.Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 66/PEN.PP/2016/PTUN.MKS., tanggal 16 Agustus2016, tentang Pemeriksaan Persiapan;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan

Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 66/PEN.HS/2016/PTUN.MKS., tanggal 21 September2016, tentang Persidangan yang Terobuka untuk Umum;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :66/PEN/2016/PTUN.MKS., tanggal 25 Nopember 2016, tentangPergantian Majelis Hakim;Berkas Perkara Nomor : 66/G/2016/PTUN.MKS. beserta seluruh lampiranyang terdapat di dalamnyaj~9e nanan enn eeeneeennnnnaenineneTENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya,tanggal 15 Agustus

Tjakrindo Mas;TENGGANG WAKTU GUGATAN)>"22020 220222220 220=Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor :00067/Desa Romangloe, tanggal 01 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor:Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN.MKs.000170/Romang Polong/2000, tanggal 29 Juli 2000, Luas 4312 m?

Rahman Bella selaku KepalaKecamatan Bontomarannu: 92220209222 o0 ==Bahwa dalam Surat Keterangan penyerahan atas tanah tersebut diatas pada angka 6 (enam), dengan jelas menyatakan bahwa pihakSallang telah menyerahkan tanah garapan yang diberikan kepadanyaberdasar Surat Keputusan Nomor 166/XVII/170/8/1965 tanggal 2691965 kepada Daris dengan suka rela tanpa paksaan oleh karena tidakHalaman 15 dari 61 Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN.MKs.10.11.12.13.dapat lagi menggarap tanah tersebut serta tidak sanggup

30/G.TUN/2012/PTUN.Mks

BauSalmah (in casu Penggugat), yang kemudian di atas tanah milik Penggugattersebutditerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 20440/Kel.Lariangbangi, Surat Ukur Nomor :01614/Lariangbangi/20 10, atas nama Ignatius Biancha Donny (obyektum litis);Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelit dan mencermat buktiT.ILINT1 berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :05/G.TUN/2005/PTUN.Mks, tanggal 19 September 2005, bukf T.ILINT2 berupaPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor

20/G.TUN/2007/PTUN.Mks

PUTUSANNomor : 20/G.TUN/2007/PTUN.Mks DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :DRS. H. ABD. AZIZ RIU, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan DosenUNM Makassar, bertempat tinggal di KompleksPerumahan Dosen UNM Blok E III/No.1 Makassar; Dalam hal ini memberi kuasa kepada :Dr.

10/G.TUN/2006/PTUN.Mks

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 93/G/2014/PTUN.MKS tanggal 11 Mei 2015; 3. Berkas perkara yang didalamnya berisi kelengkapan suratsurat yangberkaitan dengan sengketa seperti yang tersebut pada bundel A dan bundelB serta suratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknyaperkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 93 / G /2014 /PTUN.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNo.93/G/2014/PTUN.Mks tanggal 11 Mei 2015 ;3.

pihak dalam sengketa tata usaha ini,menjadi bahan pertimbangan akan tetapi tidak dapat mengubah pertimbanganyang telah diambil Majelis Hakim dalam memutus di tingkat banding ini ; Menimbang, bahwa dengan mendasarkan seluruh uraian pertimbanganyang diambil oleh Majelis dalam tingkat banding a quo, maka beralasan hukumuntuk menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat danmenyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :20 dari hal 23 Put 94/B/2015/PT.TUN.MKS93/G/2014/PTUN.Mks

71/G/2014/PTUN.Mks

P UT US ANNomor : 71/G/2014/PTUN.Mks. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam sengketa antara :IR. YAHUDA, MM., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanWiraswasta, bertempat tinggal di Jalan SultanHasanuddin No. 43 Mamuju Sulawesi Barat;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama:1.

;Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di JalanDirgantara No. 41 A Makassar, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober2014, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Tersebut;Telah membaca: 222222 22 2 e neon ne nen nn ne nee1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor : 71/PENDIS/2014/PTUN.Mks tanggal 18 September2014 tentang Lolos Dismissal;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor : 71/PEN/2014

/PTUN.Mks tanggal 18 September 2014tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara tersebut;Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 71/PEN.P/2014/PTUN.Mks, tanggal 18Halaman 2 dari 97 Putusan Nomor :71/G/2014/PTUN.MksSeptember 2014 tentang Penunjukan Panitera Penggantiperkara tersebut; 4.

Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabatnegara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dankaryawan pada badan usaha milik negara dan/atau badanHalaman 90 dari 97 Putusan Nomor :71/G/2014/PTUN.Mks(2)usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannyabersumber dari keuangan negara;n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; o. Dicalonkan hanya di 1 (Satu) lembaga perwakilan; dan;p.

;Halaman 97 dari 97 Putusan Nomor :71/G/2014/PTUN.Mks

62/G.TUN/2005/PTUN.Mks

PUTUSANNomor : 62/G.TUN/2005/PTUN.Mks. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :H U S A IN. warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,bertempat tinggal di Buluballea Kelurahan Bulutana,Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama :P.

60/G.TUN/2008/PTUN.Mks

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 36/G/2016/PTUN.Mks. tanggal 11 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut, dengan memperbaiki amar putusannya menjadi :---------------------------M E N G A D I L I : -------------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI ;-------------------------------------------------------------------------------- Menerima Eksepsi Tergugat tentang kompetensi Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar

NEGARA MAKASSAR TERSEBUTTelah membaca : = === 292292 nnn no nnn nn nnn nn nnn nen nr ee nee nee1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :149/Pen/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 24 Nopember 2016 , tentang PenunjukanMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat banding ; 22222 2o non eon oon nnn nn nen nnn noe ene nee eenPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor36/G/2016/PTUN.Mks

terdapat beberapa sertipikat hak atas tanah yang tumpang tindih,BPN RI melakukan perbuatan hukum pertanahan berupa pembatalan hak atastanah sehingga diatas bidang tanah tersebut hanya ada satu sertipikat hak atastanah yang sah", bahwa penerbitan surat keputusan inlitis telah sesuai denganprosedur, berdasar dan merupakan pelaksanaan atas peraturan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar dalam putusannya Nomor : 36/G/2016/PTUN.Mks

Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 248.500,(Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu lima ratus rupiah) ;Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama PengadilanTata Usaha Negara Makassar Nomor : 36/G/2016/PTUN.Mks. tanggal 11 Agustus2016 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum padatanggal11 Agustus 2016 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding, sertadihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding

Putusan No. 149/B/2016/PT.TUN.MKSMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkasperkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan TataUsaha Negara Makassar Nomor : 36/G/2016/PTUN.Mks. tanggal 11 Agustus2016, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan alatalat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan suratsurat lain sertaketentuanketentuan hukum

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :36/G/2016/PTUN.Mks. tanggal 11 Agustus 2016 yang dimohonkan bandingtersebut, dengan memperbaiki amar putusannya menjadi :MENGADILI: DALAM EKSEPS1,.. Menerima Eksepsi Tergugat tentang kompetensi Pengadilan Tata UsahaHalaman 17 dari 19 hal. Putusan No. 149/B/2016/PT.TUN.MKSNegara Makassar ; 2 729 oooDALAM POKOK PERKARA 577" 277 272222 oon nnn noe nen nn ncn cee cence ee1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;2.

M E N E T A P K A N:- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;---------- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk Mencoret Perkara Nomor: 100/G/2016/PTUN.MKS dari Buku Register Perkara;-------------------------------------------------------------------------- Membebankan Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp.253.500..- (dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);-----------

100/G/2016/PTUN.Mks

PENETAPANNOMOR: 100/G/2016/PTUN.MKS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertamadengan acara biasa telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini, dalamSIGUE T GL, MLE a mmm nt nnn nentPT.

Sirua No. 5 Kota Makasssar, dan Jalan Dr.Ratulangi No. 28 Kabupaten Maros Sulawesi Selatan;selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut:Telah membaca: 222 2 onan nnn nn ne nen cn ncn c cence nsPenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:100/PENDIS/2016/PTUN.Mks., tanggal 15 Nopember 2016, tentangLolos Dismissal dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa;Halaman 3 dari 44 Halaman Penetapan Nomor: 100/G/2016/PTUN.MKS2.

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:100/PEN/2016/PTUN.Mks, tanggal 15 Nopember 2016, tentangPenunjukan Majelis Hakim; 3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor: 100/PEN.PP/2016/PTUN.Mks., tanggal 15 Nopember2016, tentang Pemeriksaan Persiapan;4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor: 100/PEN.HS/2016/PTUN.Mks., tanggal 15 Desember2016, tentang Sidang yang Terbuka untuk Umum); 5.

Berkas Perkara Nomor: 100/G/2016/PTUN.Mks. beserta seluruhlampiran yang terdapat di dalamnya; 20TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa gugatan Penggugat, tanggal 14 Nopember 2016,telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar padatanggal 14 Nopember 2016, dibawah Register Nomor: 100/G/2016/PTUN.Mks, diperbaiki pada tanggal 15 Desember 2016, yang isi selengkapnyasebagai berikut; nnnnnn nnn none ennnnn nnn nn nn mene nen nnnennan. Objek Gugatan:22001.

M E N G A D I L I - Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding ; ------------- - Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 15/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 09 Juli 2015, yang dimohonkan banding ; ------------------------------------------------------------------- Dan MENGADILI SENDIRIDALAM EKSEPSI : - Menyatakan

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :15/G/PTUN.Mks, tanggal 09 Juli 2015 ; 3.

Berkas perkara banding Nomor : 15/G/PTUN.Mks, dimana didalamnyaberisi kelengkapan suratsurat yang berkaitan dengan sengketa sepertitersebut pada bundel A dan B, serta Suratsurat lainnya yangberhubungan dengan sengketa ini ; === ===TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknyasengketa ini seperti yang tertera dalam putusan Pengadilan Tata UsahaMakassar Nomor : 15/G/2015/PTUN Mks, tanggal 09 Juli 2015 dalamsengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyisebagai berikut

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor : 15/G/2015/PTUN.Mks tanggal 09 Juli 2015 ; 3.

MKS.dengan seksamaterhadap Putusan a quo seluruh berkas perkara bandingsebagaimana dalam bundel A dan bundel B, maka dalam musyawarahnyapada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015 dengan sepakat bulat telahmengambil putusan dengan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor :15/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 09 Juli 2015 tersebut padapokoknya menyatakan : karena buktibukti yang diajukan dipersidangantidak menerangkan secara pasti bahwa Penggugat

Exceptio Van Onbevoegheiddan 3.Exceptio Obscurr Libele ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar pertamatama akan mempertimbangkan eksepsi yangberkaitan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding mengarah pada sengketaKeperdataan/ salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut) sesuaiketentuan pasal 77 ayat (1) dan (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa untuk menilai Perkara Nomor15/G/2015/PTUN.Mks merupakan sengketa

65/G.TUN/2012/PTUN.Mks

64/G/2015/PTUN.Mks

PUTUSAN Nomor : 64/G/2015/PTUN.Mks. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :H.

,tanggal 15 Oktober 2015, yang diperbaiki pada tanggal 18November 2015 ;0 2022220 220Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar tanggal .... ............ 2015, Nomor : 64/PENDIS/2015/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan Perkara denganacara biaSa 5 20200022 202Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar tanggal .... ......... 2015, Nomor : 65/PEN/2015/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaratersebut ;Penunjukan Panitera Pengadilan

Tata Usaha Negara MakassarNomor : 64/PEN.P/2015/PTUN.Mks, tentang PenunjukanPanitera Pengganti untuk mendampingi Majelis HakimTEEBEDUL j~~~~ mma nr5.

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis PengadilanTata Usaha Negara Makassar, tanggal .................. 2015Nomor : 64/PEN.HS/2015/ PTUN.Mks, tentang PemeriksaanPersiapan yang tertutup untuk umum; 6.

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis PengadilanTata Usaha Negara Makassar, tanggal 18 November 2015,Nomor : 64/PEN.HS/2015/ PTUN.Mks, tentang Persidanganterbuka untuk Umum ;Telah membaca berkas perkara Nomor: 64/G/2015/PTUN.Mks;Telah mendengar keterangan saksisaksi yang diajukan oleh pihakPenggugat dan Tergugat II Intervensi dipersidangan ;Telah membaca dan mempelajari suratsurat yang bersangkut pautdengan sengketa ini ;n nn nnn nen nnn enn nnn nn ncn nn ncnnnnTENTANG DUDUKNYA PERKARA : Menimbang

98/G/2014/PTUN.MKS

., ;Keduanya Kewarganegaraan' Indonesia, PekerjaanAdvokat/Penasihat Hukum, beralamat Kantor di JalanGunung Merapi No.184 Makassar, berdasarkan SuratKuasa Khusus, tanggal 9 Februari 2015 ;selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat II Intervensi;Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 27 November 2014yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassarpada tanggal 27 November 2014 di bawah Register Perkara Nomor: 98/G/2014/PTUN.Mks

yang telah diperbaiki pada tanggal 09 Januari 2015;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 98/PENDIS/2014/PTUN.Mks, tanggal 28 November 2014tentang Lolos Dismisaal dan Pemeriksaan dengan acara biasa ;Suet ECAR ES t SL EMAAR EMEA ASAR AME SAL SR EOPCAINTE ET,Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar Nomor : 98/PEN.P/2014/PTUN.Mks, tanggal 28 November2014 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk mendampingi MajelisTelah membaca Penetapan

Hakim Ketua Majelis Nomor : 98/PENPP/2014/PTUN.Mks tanggal 1 Desember 2014 tentang Penetapan HariPemeriksaan Persiapan; 222222 n nnn nn nnn nen nn nnn nn n=Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 98/PENHS/2014/PTUN.Mks tanggal 9 Januari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;Telah membaca berkas perkara serta buktibukti yang diajukan olehPilak=pihalk j====

114/G/2013/PTUN.Mks

P U TUS ANNomor : 114/G/2013/PTUN.Mks. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :1. Drs. KAHARUDDIN MANGULUANG, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan2. JAMALUDDIN,Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Periode20082013, beralamat di Komp.

Putusan No: 114 /G/2013/PTUN.Mks.1. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,berkedudukan di Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 102MAK@SS af 3 seetcsessesenneteneeesieseenenaeaisaeneeeeieees annieDalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : 1.

. tanggal, 08 Januari 2014, tentangPenentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor :114/PENH/G/2013/PTUN.MKS., tanggal,03 Februari 2014,tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum; Telah membaca Berkas perkara Nomor : 114/G/2013/PTUN.MKS. ; Telah memeriksa suratsurat bukti yang diajukan dipersidangan dan mendengarketerangan SakSI; 2222 nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn cnn nnn nn cence

enn nnnnne Telah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa di persidangan ; Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita AcaraPersidangan; 29 nn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn enn nn nnn nnn nn nanan nnnc na nanasTENTANG DUDUKNYA SENGKETA :Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal27 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar pada tanggal 30 Desember 2013, dengan register perkara Nomor:114/G/2013/PTUN.MKS, yang

Putusan No: 114 /G/2013/PTUN.Mks. Ketentuan Pasal 2 ayat 1 butir c, pasal 3 ayat 2 butir a dan ayat 2 PeraturanPemerintah 6 tahun 2005 Tentang Pemilinan, Pengesahan, Pengangkatanddan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah ; Ketentuan Pasal 8 ayat 2 Peratutan komisi Pemelihan Umum Nomor 09Tahun 2010 Tentang Pedoiman Penyusunan tahapan, Program, dan jadwaPenyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala6.

41/G/2014/PTUN.MKS