Ditemukan 167 data
90 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Soetan PaneParoehoem, Notaris di Medan, dengan Nomor 3931, tertanggal 16 Februari1955, telah hilang, dan hal tersebut telah dilaporkan oleh Turut Tergugat Ill(ic.
171 — 155
Zainal Abidin menjual tanah tersebut kepada Tuan SechOemar Bin Salmin Bahadjadj, berdasarkan Akta Jual Beli danPenanggalan Hak Atas Tanah No. 44/21 Oktober 1950 yangdiperbuat dihadapan Hasan Gelar Soetan Pane Paroehoem, Notarisdi Medan. Kemudian Tuan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj mendirikanYayasan berdasarkan Akta Yayasan No. 44 tanggal 20 Desember1963 yang diperbuat dihadapan Panusunan Batubara, Notaris diMedan.
112 — 109
Belinfanthe dan H.Boerhanoeddin Soetan Batoeah, S.H. dalam bukunya Pokokpokok Hukum TataUsaha Negara yang diterbitkan Binacipta, Jakarta 1983 dikemukakan, Hak yangberkepentingan untuk didengarkan pendapatnya, juga merupakan suatu asashukum formal, di mana dinyatakan bahwa dengan tidak diperhatikannya tindakanhukum administrasi yang bersangkutan tanpa pemeriksaan baik buruknyamaterial, dapat dinyatakan tidak sah; Bahwa obyek sengketa yang ditetapkan Tergugat I, Tergugat H, dan Tergugat HIbaik secara
123 — 62
Belinfanthe dan H.Boerhanoeddin Soetan Batoeah, S.H. dalam bukunya PokokpokokHukum Tata Usaha Negara yang diterbitkan Binacipta, Jakarta 1983dikemukakan, Hak yang berkepentingan untuk didengarkanpendapatnya, juga merupakan suatu asas hukum formal, di manadinyatakan bahwa dengan tidak diperhatikannya tindakan hukumadministrasi yang bersangkutan tanpa pemeriksaan baik buruknyamaterial, dapat dinyatakan tidak sah; Bahwa obyek sengketa yang ditetapbkan Tergugat , Tergugat Il, danTergugat Ill baik secara
465 — 313
Belinfante dan H.Boerhanoeddin Soetan Batoeah dalam bukunya PokokPokok Hukum Tata UsahaNegara hal. 57, yang dimaksud dengan suatu keputusan tata usaha negaraadalah pernyataan kehendak tertulis suatu badan administrasi pemerintah, yangditujukan keluar secara sepihak, yang diberikan berdasarkan atau wewenangyang tercantum dalam satu dan lain aturan hukum administrasi atau hukum tatanegara, yang diarahkan pada penentuan, penghapusan maupun pengakhiransuatu hubungan hukum yang sudah ada atau untuk penciptaan
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Boerhanoeddin Soetan Batoeahdalam bukunya Pokokpokok Hukum Tata Usaha Negara diterbitkanBinacipta, Bandung, 1983, halaman 146147 menyatakan, Undangundang di dalam beberapa hal telah memberikan kKemungkinan untukmengadakan banding terhadap tindakan hukum administrasi, baikkepada hakim biasa maupun hakuim administrasi khusus. Salah satubanding yang diberikan oleh suatu pengadilan khusus tersebut adalahPengadilan Pajak, yang menurut A.D. Belifante dan H.
526 — 41
Zahar gelar Soetan Bagindo adalah sebagai berikut:
Harta Tidak Bergerak:
4.1. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Ciputat, Desa/Kelurahan Pamulang Timur, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2141/Pamulang Timur, tanggal Penerbitan Sertipikat 03 Oktober 1990, Gambar Situasi No. 2768, tanggal 27 September 1990, seluas 90 M2, yang terdaftar atas nama DokterZahar gelar Soetan Bagindo adalah sebagai berikut:
5.1. Achmad Farid atau dikenal juga sebagai Achmad Faried Joesoef bin Dr. H. Eddy Joesoef memperoleh 2/9 bagian;
5.2. Harsha Edwana Joesoef, MSC bin Dr. H. Eddy Joesoef memperoleh 2/9 bagian;
5.3. Juzardi Joesoef bin Dr. H. Eddy Joesoef memperoleh 2/9 bagian;
5.4. Eka Dewi atau dikenal juga sebagai Bonny Ekadewi binti Dr. H.