Kemudian terhadap MHutan TanamanIndustri berupa tegakan pohon yang berada diatassebagian lahan yang luasnya kurang lebih 80.000 Ha.tidak dinilai oleh PenilaiINnde@penden)= = 285 sHa> ense s she same Some S eee Sere eee Se12. Bahwa tanggal 30 Juli 2009, PT. SumalindoHutani Jaya, telah melakukan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) untuk menyetujui pengalihan/pengambilalihan saham milik PT. Sumalindo Lestari Jaya Thbk.,pada PT.

Di atas tanah seluas kuranglebih 80.000 Ha tersebut, sebagian arealnya sudahterdapat tegakan pohon yang mana tegakan tegakanpohon tersebut adalah aset dan milik dari PT.Sumalindo Lestari Jaya Tbk., yang juga adalah asetdan milik dari Penggugat sebagai pemegang sahampublik minoritas pada PT. Sumalindo Lestari JayaTle ge oo = eee oe ee ee15.

Mengenai populasi atau potensi tegakan jenis kayu perlu dilakukanCruising.f.

Sehingga muatan kayu jenis merantisebanyak 191 keping tersebut merupakan hasil dari penebangandikawasan hutan tanpa izin;Bahwa kerugian negara yang ditimbukan akibat perbuatan Terdakwabersama saksi Johan Siregar Alias Johan (dituntut secara terpisah),yakni berdasarkan Untuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), DanaHal 4 dari 12 halaman Putusan Pidana No 451/PID.BLH/2020/PT PBRReboisasi (DR), dan ganti Rugi Tegakan (GRT) berdasarkan PermenLingkungan Hidup Nomor p.71/MenLHK/ Setjen.

HPL.3/8/ 2016tanggal 18 Agustus 2014 tentang tata cara pengenaan, pemungutan,dan penyetoran Provisi Sumber daya hutan, dana Reboisasi, GantiRugi Tegakan, denda pelanggaran ekploitasi hutan daniuranpemanfaatan hutan adalah sebesar Rp9.064.944,00 (Sembilan jutaenam puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);Perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Johan Siregar AliasJohan (dituntut secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a jo pasal 12 huruf

Sehinggamengangkut kayu hasil hutan seperti jenis meranti wajib disertaidengan dokumen yang sah yaitu Surat Keterangan Sahnya HasilHutan Kayu (SKSHHkK); Bahwa kerugian negara yang ditimbukan akibat perbuatan Terdakwabersama saksi Johan Siregar Alias Johan (dituntut secara terpisah),yakni berdasarkan Untuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), DanaReboisasi (DR), dan ganti Rugi Tegakan (GRT) berdasarkan PermenLingkungan Hidup No p.71/MenLHK/ Setjen.

Terdakwa DALONO menebang tegakan kayu , mengukur , memotongdan membelah menjadi kayu olahan.b. Terdakwa SAIFUL menebang tegakan kayu , mengukur , memotong danmembelah menjadi kayu olahan.c.

Terdakwa DALONO menebang tegakan kayu , mengukur , memotongdan membelah menjadi kayu olahan.b. Terdakwa SAIFUL menebang tegakan kayu , mengukur , memotongdan membelah menjadi kayu olahan.c.

tebang kemudian diolah di Potong / di belah menjadibeberapa Bagian menjadi Papan & Broti dengan ukuran Lebar 20 cm x Tinggi2cm x Panjang 4 meter dan ukuran Lebar 5 cm x Tinggi 10 cm x Panjang 4meter.Bahwa terdakwa bersama rekan terdakwa sudah melakukan Penebanganpohon dan Mengolah Kayu yang Hasilnya Kayu Olahan berupa papansebanyak + 5 MS ( lima Kubik), Jika di hitung upah yang akan terdakwa akanmenerima sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah).Bahwa terdakwa bersama terdakwa bertugas menebang tegakan

2cm x Panjang 4 meter dan ukuran Lebar 5 cm x Tinggi 10cm x Panjang 4 meter.Menimbang, bahwa para terdakwa sudah melakukan Penebangan pohondan Mengolah Kayu yang Hasilnya Kayu Olahan berupa papan sebanyak + 5 M3(lima Kubik), Jika di hitung upah yang akan terdakwa akan menerima sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah).Menimbang, bahwa para Terdakwa mempunyai peran yang berbedabedayaitu terdakwa DALONO ALS PAK PARJO BIN HARJO PRAWIRO bersamaterdakwa Il SAIPUL ALS IPUL BIN PARDIO bertugas menebang tegakan

Desember 2017 tentangPenetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan Provinsi SumberDaya Hutan adalah kayu bulat besar (KKB) Kelompok jenis Meranti yaituKayu Bulat dengan diameter > 49 Cm sebesar Rp.690.000,00/Kubik;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentangJenis dan Tarif PNPB yang berlaku pada Kementerian Kehutanan,disebutkan bahwa tarif Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalahsebesar Rp.10% dari harga Patokan yaitu Rp.69.000 untuk kelompok jenisMeranti dan Ganti Rugi Tegakan

Desember 2017 tentangPenetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan Provinsi SumberDaya Hutan adalah kayu bulat besar (KKB) Kelompok jenis Meranti yaituKayu Bulat dengan diameter > 49 Cm sebesar Rp.690.000,00/Kubik; Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentangJenis dan Tarif PNPB yang berlaku pada Kementerian Kehutanan,disebutkan bahwa tarif Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalahsebesar Rp.10% dari harga Patokan yaitu Rp.69.000 untuk kelompok jenisMeranti dan Ganti Rugi Tegakan

Pembayaran Pengganti Nilai Tegakan (PNT);Sebagimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : 44/MenlhkSekjen/2015, tanggal 12 Agustus 2015 tentang TataCara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber DayaHutan, Dana Reboisasi, Pengganti Nilai Tegakan, ganti Rugi Tegakan danluran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan yang tertuang pada pasal 2, pasal 3,pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 8; Bahwa setelah itu sesuai dengan agenda yang ada di Dinas KehutananProvinsi Sumatera

Pembayaran Pengganti Nilai Tegakan (PNT);Sebagimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : 44/MenlhkSekjen/2015, tanggal 12 Agustus 2015 tentang TataCara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber DayaHutan, Dana Reboisasi, Pengganti Nilai Tegakan, ganti Rugi Tegakan danluran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan yang tertuang pada pasal 2, pasal 3,pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 8;Bahwa setelah itu sesuai dengan agenda yang ada di Dinas KehutananProvinsi Sumatera

Pembayaran Pengganti Nilai Tegakan (PNT);Sebagimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :44/MenlhkSekjen/2015, tanggal 12 Agustus 2015 tentang Tata CaraPengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, DanaReboisasi, Pengganti Nilai Tegakan, ganti Rugi Tegakan dan luran Izin UsahaPemanfaatan Hutan yang tertuang pada pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5,pasal 6, pasal 7, dan pasal 8;Menimbang, bahwa setelah itu sesuai dengan agenda yang ada di DinasKehutanan Provinsi

Ganti Rugi Tegakan (GRT ) sebesar Rp 359.268 (Tiga Ratus Lima PuluhSembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah ).Perbuatan terdakwa Sugiono Alias Yono Bin Poniran bersama samadengan terdakwa Ganda Zainuddin Sitorus Bin Hormat Sitorus sebagaimanadiatur dan diancam pidana menurut Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang UndangRI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.ATAUKEDUA :Bahwa mereka Terdakwa Sugiono Alias Yono Bin Poniran bersama

P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017tentang Penetapan Harga Patokan untuk Perhitungan PSDH dan GantiRugi Tegakan disebutkan bahwa harga patokan untuk Kayu Bulat Kel.Meranti adalah Rp. 690.000/m? dan Kayu Bulat Kel. Rimba Campuranadalah Rp. 390.000/m*.c. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014 tentang jenisdan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku padakementerian kehutanan disebutkan bahwa Tarif PSDH untuk Kayu BulatKel.

Ganti Rugi Tegakan (GRT ) sebesar Rp. 359.268, (tiga ratus limapuluh sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 12 huruf (c)bahwa Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalamkawasan hutan secara tidak sah.

P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017tentang Penetapan Harga Patokan untuk Perhitungan PSDH dan GantiRugi Tegakan disebutkan bahwa harga patokan untuk Kayu Bulat Kel.Meranti adalah Rp. 690.000/m? dan Kayu Bulat Kel. Rimba Campuranadalah Rp. 390.000/m*.c. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014 tentang jenisdan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku padakementerian kehutanan disebutkan bahwa Tarif PSDH untuk Kayu BulatKel. Meranti adalah 10%.d.

Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebesar Rp. 6.993.540, (enam juta sembilanratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwaTerdakwa awalnya, Terdakwa dan Terdakwa II didatangi oleh Sdr. Yanto(DPO) dan menanyakan apakah bersedia merakit kayu.

Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat serta tanpa alas hakyang sah, pada tahun 2006 Tergugat telah melakukan penebangan,pendorongan dan penjarahan tegakan hutan tanaman industri milikPenggugat di wilayah Senakin dan dalam kawasan hutan produksi yangmeliputi Blok V, terletak di Desa Talusi Kecamatan Pamukan SelatanKabupaten Kotabaru, seluas 2.700.000 m2 (dua juta tujuh ratus ribu meterpersegi) atau seluas 270 Ha (dua ratus tujuh puluh hektar), dengan batasbatas:Sebelah Utara : berbatas dengan

(dua puluh ribu tiga ratus lima puluh meter kubik)tegakan kayu hutan tanaman industri (selanjutnya disebut HTI) yangmerupakan hasil tanaman Penggugat tahun 1990/1991 sampai dengan1996/1997 untuk membuat goronggorong, bahan bangunan dan yang laindidorong dengan alat berat berupa bulldozer.3.

Sebagaimana Pemohon KasasisemulaPenggugat/Pembanding uraikan dalam surat gugatan khususnya padaposita angka 6 dan hal ini pun telah dipertimbangan dalam putusanhakim tingkat pertama pada halaman 73, yaitu:"Menimbang, bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan seijinPenggugat serta tanpa alas yang sah Tergugat dengan menggunakanalat berat pada tahun 2006 telah melakukan penebangan,pendorongan dan penjarahan tegakan HT milik Penggugat sebanyak20.350 m3, dst...dst. ..."

Dengan demikian maka yang paling perlu dibuktikan terlebih dahuluadalah hak kepemilikan Pemohon Kasasisemula Penggugat/Pembanding atas tegakan HII berupa kayu akasia, gmelina tanamandan gmelina trubusan yang telah ditebang, didorong dan dijarah olehTermohon Kasasisemula Tergugat/Terbanding. Sedangkan masalahHal. 14 dari 33 Hal. Put.

Nomor 818 K/Padt/2013hak perijinan hanya merupakan data pendukung bagi PemohonKasasisemula Penggugat/Pembanding dalam menguraikan secarakronologis keberadaan Pemohon Kasasisemula Penggugat/Pembanding di lahan yang mana tegakan kayu HII milik PemohonKasasisemula Penggugat/Pembanding tersebut berdiri/tumbuhdiatasnya.> Bahwa pertimbangan Judex Facti yang demikian seolaholahmenggiring seperti yang dikehendaki oleh Termohon KasasisemulaTergugat/Terbanding, yaitu mengenai sengketa perijinan.

Kayu) yang diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secaraSelf assessment melaui aplikasi SIPUHH (Sistem Informasi Penata UsahaanHasil Hutan Kayu).Adapun penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegangizin yang memiliki kwalifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya dan ditunjuklangsung oleh pimpinan perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha IndustriPrimer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan SKSHHK tersebut baru dapatditerbitkan setelah PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati),DR (Dana Reboisasi)dan atau PNT (Pengganti Nilai tegakan

) dibayar lunas oleh perusahaanpemegang izin.Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARGI SANTOSO ,S.Hut.MP yaknimengangkut , menguasai kayu Gergajian Jenis Campuran tanpa memilikiHalaman 5 dari 18 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2016/PN Blsdokumen yang sah , Negara telah dirugikan berupa Provisi Sumber DayaHayati (PSDH) dan DR sebesar Rp 929.408,00 (sembilan ratus dua puluhsembilan ribu empat ratus delapan rupiah )dan Ganti Rugi Tegakan (GRT)sebesar Rp 9.294.080,00.

mengangkut kayu Olahan Jenis Campuran yang terdakwabawa/angkut tidak dapat menunjukan atau memiliki Dokumen yang sah atasKayu yang diangkutnya berupa FAKB (Faktur Angkutan Kayu Bulat).Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARGI SANTOSO ,S.Hut.MP yaknimengangkut , menguasai kayu Gergajian Jenis Campuran tanpa memilikidokumen yang sah , Negara telah dirugikan berupa Provisi Sumber DayaHayati (PSDH) dan DR sebesar Rp 929.408,00 (sembilan ratus dua puluhsembilan ribu empat ratus delapan rupiah )dan Ganti Rugi Tegakan

Selfassessment melaui aplikasi SIPUHH (Sistem Informasi Penata Usahaan HasilHutan Kayu).Adapun penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yangmemiliki kwalifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya dan ditunjuk langsungoleh pimpinan perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Industri Primer HasilHutan Kayu (IUIPHHK) dan SKSHHK tersebut baru dapat diterbitkan setelahHalaman 13 dari 18 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2016/PN BlsPSDH (Provisi Sumber Daya Hayati),DR (Dana Reboisasi) dan atau PNT(Pengganti Nilai tegakan

Perkebunan Nusantara VIII(Persero) tanggal 6 Juli 2011 Nomor SBN.2/2046NII/2011 Perihal:Penetapan Pemenang Penjualan Tegakan Kayu Karet di Kebun Cibungur,bahwa CV.

Cinta Usaha/Penggugat dinyatakan sebagai pemenang ataspelelangan tegakan pohon karet di kebun Cibungur Afdeling II/Cilandak Blok14 sebanyak 10.459 pohon, dengan harga perpohon' sebesarRp132.000, (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), atau dengan nilai totalRp1.380.588.000, (Satu milyar tiga ratus delapan puluh juta lima ratusdelapan puluh delapan ribu rupiah);6.

kealpaan/kesalahan Tergugat, maka Penggugat telahmeminta, kepada, Tergugat agar uang jaminan penawaran untuk 10.459pohon yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesarRp250.000.000, agar dikembalikan seluruhnya tanpa ada pemotongan,akan tetapi Tergugat sampai Gugatan ini diajukan ke PN Bandung tidak adaetikad baik dari Tergugat untuk mengembalikan uang jaminan penawarantersebut, bahkan berdasarkan Surat Tergugat tanggal 28 September 2011Nomor SBN/3296/UU2011 Perihal: Pembatalan Pembelian Tegakan

Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Ruas Jalan Desa Bojongkoneng-Luragung Kec.Kandangserang Kab.Pekalongan tanggal 11 Pebruari 2015;

Bupati Pekalongan di KPH Pekalongan Timur tanggal 12 Desember 2014;

Pkl terkait Pembayaran Ganti Rugi Tegakan Pembangunan Jalan Desa tanggal 26 Juni 2016;

Pekalongan terkait Pembayaran Ganti Rugi Tegakan Pembangunan Jalan Desa Luragung Bojongkoneng tanggal 26 Juni 2016;

Kandangserang Kab.Pekalongan tanggal 6 Juni 2016;

Bupati Pekalongan di KPHPekalongan Timur tanggal 12 Desember 2014;152) 1 (Satu) lembar Rekapitulasi Ganti Rugi Tegakan Permohonan BupatiPekalongan;153) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kepala Perum Perhutani Divisi RegionalJawa Tengah Nomor: 420/044.3/Ren5/RenSDH&P/2015 perihalPenjelasan Perhitungan Ganti Rugi Tegakan Pinjam Pakai Kawasan Hutanuntuk Pembangunan Ruas Jalan Desa BojongkonengLuragung Kec.Kandangserang Kab.Pekalongan tanggal 13 Mei 2015;Halaman 13 dari 141 Putusan Nomor 73/Pid.SusTPK/2017

Pklterkait Pembayaran Ganti Rugi Tegakan Pembangunan Jalan Desatanggal 26 Juni 2016;158) 1 (Satu) lembar asli Kartu Kendali perhutani KPH Pekalongan Timur kode033.1 isi ringkasan: Resume Hasil Mengikuti Rapat di Asisten Il Kab.Pekalongan terkait Pembayaran Ganti Rugi Tegakan Pembangunan JalanDesa Luragung Bojongkoneng tanggal 26 Juni 2016;159) 2 (dua) lembar asli Resume Hasil Rapat di Ruang Rapat Asisten IllKab.Pekalongan terkait Pembayaran Ganti Rugi Tegakan (GRT)Pembangunan Ruas Jalan Desa LuragungBojongkoneng

Luas lahan yang dilalui Kegiatan Peningkatan Jalan PekerjaanGamblokLuragung adalah sebesar 0,54 (nol koma lima puluh empat) hektar; Bahwa sampai dengan akhir tahun 2014 ganti rugi tegakan dan gantilahan Kawasan Hutan yang dilalui Kegiatan Peningkatan Jalan PekerjaanGamblokLuragung belum diselesaikan oleh Pemkab Pekalongan; Bahwa pada tahun 2016 muncul aturan untuk penggunaaan kawasanhutan akibat bencana tidak perlu lagi ada penggantian tegakan pohon; Bahwa tanggal 1 Nopember 2016 terdapat Surat Kepala

Pkl terkaitPembayaran Ganti Rugi Tegakan Pembangunan Jalan Desa tanggal 26 Juni2016;1 (satu) Iembar asli Kartu Kendali perhutani KPH Pekalongan Timur kode033.1 isi ringkasan: Resume Hasil Mengikuti Rapat di Asisten II Kab.Pekalongan terkait Pembayaran Ganti Rugi Tegakan Pembangunan JalanDesa Luragung Bojongkoneng tanggal 26 Juni 2016;2 (dua) lembar asli Resume Hasil Rapat di Ruang Rapat Asisten IllKab.Pekalongan terkait Pembayaran Ganti Rugi Tegakan (GRT)Pembangunan Ruas Jalan Desa LuragungBojongkoneng

pencegahan dan pemberantasan perusakanhutan, pelaku usaha tersebut harus memiliki ijin terlebin dahulu dari Pejabat yangberwenang, kemudian berdasarkan PP Nomor 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku padaKementrian Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan :P.71/MEN LHK/Setjen/HPL.3/8/2016, tanggal 12 Agustus 2016 tentang tata carapengenaan, pemungutan dan penyetoran provisi Sumber daya hutan dana reboisasiganti rugi tegakan

, denda pelanggaran eksploitasi hutan dan iuran ijin usahapemanfaatan hutan, serta Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor: P.19/PHPLSET/2015, tanggal 10 Dsesember 2015, berdasarkanPeraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.68/Menhutll/2014, tanggal 15 September2014 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk pernghitungan provisisumber daya hutan, ganti rugi tegakan dan penggantian nilai tegakan, setiap pelakuusaha harus membayar PSDH, DR kepada Negara melalui SIMPONI

danpemberantasan perusakan hutan, pelaku usaha tersebut harus memiliki ijinterlebin dahulu) dari pejabat yang berwenang, kemudian berdasarkan PPNomor 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang jenis dan tarif atasjenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementeriankehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananP.71/MenLHK/ Setjen/ HPL.3/8 / 2016, tanggal 12 Agustus 2016 tentang tatacara pengenaan , pemungutan dan penyetoran provisi sumber daya hutan ,daana reboisasi ganti rugi tegakan

, denda pelanggaran eksploitasi hutan daniuran ijin usaha pemanfaatan hutan, serta Peraturan direktur jenderalpengelolaan hutan produksi lestari Nomor : P. 19 / PHPLSET / 2015, tanggal10 Desember 2015, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.: P.68/ Menhut Il / 2014, tanggal 15 September 2014 tentang penetapan hargapatokan hasil hutan untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan, GantiRugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan , setiap pelaku usaha harusmembayar PSDH, DR kepada Negara melalui

Penyidik Subdit GakkumDitpolair Polda Riau untuk Pemeriksaan lebih lanjut.e Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MARGI SANTOSO, S.Hut M.P.Perbuatan yang dilakukan terdakwa dan Saksi SURIA Bin ALWI yangmengangkut Hasil Hutan, berupa Kayu Olahan Kelompok Jenis Meranti dancampuran sebanyak 56,8332 M$ tanpa dilengkapi dengan Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan (SKSHH) telah merugikan Negara karena kewajibanterhadap Negara berupa Provisi Sumber Daya Hayati (PSDH) dan DanaReboisasi (DR) serta Pengganti Nilai Tegakan

BURU tidak dilengkapi dengan Dokumen berupaSahnya Hasil Hutan;e Bahwa benar terdakwa tidak membayar kewajiban terhadap negara berupa ProvisiSumber Daya Hayati (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta Pengganti Nilai Tegakan(PNT) terhadap Kayu Olahan Kelompok Meranti dan campuran sebanyak + 35 (tiga puluhlima) Ton atau 56,8332 M8 (lima puluh enam koma delapan tiga tiga dua meter kubik) Bahwa benar setelah melakukan pemeriksaan dan penangkapan kemudian terdakwabeserta barang bukti Ditpolair lalu di serahkan

BURU tidak dilengkapi dengan Dokumen berupaSahnya Hasil Hutan;e Bahwa benar terdakwa tidak membayar kewajiban terhadap negara berupa ProvisiSumber Daya Hayati (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta Pengganti Nilai Tegakan(PNT) terhadap Kayu Olahan Kelompok Meranti dan campuran sebanyak + 35 (tiga puluhlima) Ton atau 56,8332 M8 (lima puluh enam koma delapan tiga tiga dua meter kubik)e Bahwa benar setelah melakukan pemeriksaan dan penangkapan kemudian terdakwabeserta barang bukti Ditpolair lalu di serahkan

TANPA NAMA berada didepan dengan menarik KM.BURU yang berada di belakang; Bahwa benar terdakwa tidak membayar kewajiban terhadap negara berupa ProvisiSumber Daya Hayati (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta Pengganti Nilai Tegakan(PNT) terhadap Kayu Olahan Kelompok Meranti dan campuran sebanyak + 35 (tiga puluhlima) Ton atau 56,8332 M8 (lima puluh enam koma delapan tiga tiga dua meter kubik)e Bahwa benar setelah melakukan pemeriksaan dan penangkapan kemudian terdakwabeserta barang bukti Ditpolair

Kehutanan untuk diberikan dokumenSKSKB tetapi terlebih dahulu pemilik izin/pemilik kayu harus memenuhikewajiban antara lain harus membayar dana PSDHDR kepada negara melaluibank mandiri, pemerintah daerah mendapat bagi hasil dari PSDH melaluirekening kas daerah atau melalui bendahara penerima PAD ;Bahwa ketentuan yang mengatur tentang kewajiban pembayaran PSDH adalahperaturan menteri kehutanan RI No : P.68/MenhutI/2014 tentang penetapanharga patokan hasil hutan untuk perhitungan PSDH, ganti rugi tegakan

danpergantian nilai tegakan sedangkan DR (dana reboisasi) diatur dalam peraturanpemerintah No. 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negarabukan pajak (PNBP) pada kementeraian Kehutanan ;Bahwa lokasi tempat Terdakwa memuat kayu berada dibendungan air AosoleKec.

petugas Perusahaan IndustriPrimer hasil hutan atau perusahaan penampungan terdaftar yang berkualitasGanis yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi berdasarkanusulan dari pimpinan perusahaan yang bersangkutan ;Bahwa oleh karena Terdakwa mengangkut kayu jenis rimba campuran sebanyak220 (dua ratus dua puluh) batang tanpa dilengkapi dokumen yang merupakanSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tersebut telah menimbulkan kerugian baginegara berupa Provisi Sumber Daya Hayati (PSDH) Ganti Rugi Tegakan

Perusahaan Industri Primer hasilhutan atau perusahaan penampungan terdaftar yang berkualitas Ganis yang telahditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi berdasarkan usulan dari pimpinanperusahaan yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengangkut kayu jenis rimbacampuran sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) batang tanpa dilengkapi dokumen yangmerupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tersebut telah menimbulkan kerugianbagi negara berupa Provisi Sumber Daya Hayati (PSDH) Ganti Rugi Tegakan

Mitra Taninusa Sejati berupa tegakan kayu 1.000 Ha itu kayu yang berhutan; Bahwa yang dimohonkan oleh PT.

Rimba Mandau Lestari waktu diadakan surveydidapat tegakan hutan dan itu akan dihitung sesuai dengan sampel barudilaporkan dalam 1 (satu) buku laporan Kepala Dinas; Bahwa yang di laporkan tersebut yang disurvey tegakan kayu, terusdihitung volumenya dan hasil perhitungannya dibuat perhitungannya dilaporkan untuk Kepala Dinas;Bahwa tegakan kayu yang dilaporkan untuk PT.

kayu dengan membuatlaporan cruising artinya menghitung tegakan kayu, laporan cruising ini dibuat oleh perusahaan;Bahwa dari lahan yang dimohonkan baik PT.

Harapan Jaya yang ditanda tangani oleh Drs EdiSuardi; Bahwa dari pertekpertek itu yang menjadi pokok pertimbangan teknisKepala Dinas Kehutanan Kabupaten isinya ratarata kondisi areal dilapangan, karena mereka harus melakukan peninjauan kelapangankemudian juga kondisi tegakan yang ada di areal tersebut; Bahwa kondisi tegakan itu biasanya dirinci perdiameter; Bahwa biasanya itu ada tegakan hutan alam;Bahwa sepertinya berdasarkan izinnya dahulu sudah ada izin baru RKT tapiproses masalah perizinannya

MITRA TANINUSA SEJATI yang isinyaantara lain menyebutkan Rencana Penebangan (hutan alam) dengan luas2100 Ha dengan potensi tegakan 130,55 M3/Ha. .

Desember 2017 tentangPenetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan Provinsi SumberDaya Hutan adalah kayu bulat besar (KKB) Kelompok jenis Meranti yaituKayu Bulat dengan diameter > 49 Cm sebesar Rp.690.000,00/Kubik;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentangJenis dan Tarif PNPB yang berlaku pada Kementerian Kehutanan,disebutkan bahwa tarif Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalahsebesar Rp.10% dari harga Patokan yaitu Rp.69.000 untuk kelompok jenisMeranti dan Ganti Rugi Tegakan

Desember 2017 tentangPenetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan Provinsi SumberDaya Hutan adalah kayu bulat besar (KKB) Kelompok jenis Meranti yaituKayu Bulat dengan diameter > 49 Cm sebesar Rp.690.000,00/Kubik; Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentangJenis dan Tarif PNPB yang berlaku pada Kementerian Kehutanan,disebutkan bahwa tarif Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalahsebesar Rp.10% dari harga Patokan yaitu Rp.69.000 untuk kelompok jenisMeranti dan Ganti Rugi Tegakan

Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat serta tanpa alas hakyang sah, pada tahun 2006 Tergugat telah melakukan penebangan,pendorongan dan penjarahan tegakan hutan tanaman industri milikPenggugat di wilayah Senakin dan dalam kawasan Hutan Produksi yangmeliputi Blok Ill, terletak di Desa Sukadana, Kecamatan Pamukan SelatanKabupaten Kotabaru, seluas 1.250.000 m?

berbatas dengan Hutan Produksi;Atau dengan titiktitik koordinat :1) 02 45' 51,2" Lintang Selatan dan 116 19'06,8" Bujur Timur;2) 02 45'49,7" Lintang Selatan dan 116 19'39,1" Bujur Timur;3) 02 46'44,5" Lintang Selatan dan 116 19'49,3" Bujur Timur;4) 02 46' 26,4" Lintang Selatan dan 116 19' 08,4" Bujur Timur;5) 02 46' 19,7" Lintang Selatan dan 116 19' 07,9" Bujur Timur;6) 02 46' 19,7" Lintang Selatan dan 116 18'69,7" Bujur Timur;)7) 02 45' 51,2" Lintang Selatan dan 116 18' 56,9" Bujur Timur,dengan tegakan

(sembilanribu tiga ratus tujuh puluh lima meter kubik) tegakan kayu HTI yangmerupakan hasil tanaman Penggugat tahun 1990/1991 sampai dengan1996/1997 untuk membuat goronggorong, bahan bangunan dan yang laindidorong dengan alat berat berupa bulldozer;3.

No. 768 K/Pdt/2013.Kabupaten Kotabaru pada tahun 2006 yang kemudian telahdilanggar oleh Tergugat dengan melakukan tindakanpendorongan dan penebangan tegakan HTI untuk kepentinganpembangunan perkebunan kelapa sawit;Keberatan Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding ataspertimbangan hakim tingkat pertama, yang pertimbangannya disetujuidan diambil alih oleh hakim banding tersebut := Judex Facti lupa bahwa yang paling pokok dalamperkara a quo adalah sengketa keperdataan mengenaiperbuatan melawan hukum

, bukan sengketa perijinan.Sebagaimana Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding uraikan dalam surat gugatan khususnyapada posita angka 6 dan hal ini pun telahdipertimbangkan dalam putusan hakim tingkat pertamapada halaman 70 71, yaitu : Menimbang, bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan seijinPenggugat serta tanpa alas yang sah Tergugat denganmenggunakan alat berat pada tahun 2006 telah melakukanpenebangan, pendorongan dan penjarahan tegakan HIT!

P.17/menLHK/segjen/HPL.3/8/2016 Tanggal 12 agustus2016 yang berlaku mulai 1 oktober 2016 tentang tata cara pengenaanpemungutan dan penyetoran provisi sumber dayahutan,dana,reboisasi,ganti rugi tegakan,denda pelanggaraneksploitasi hutan dan iuran izin usaha pemanfaatan hutanC. Peraturan menteri kehutanan nomor P.64 / MenLHK /segjen / KUM.1 / 12 / 2017d.

Tanggal 19 desember 2017 tentang penetapan hargapatokan hasil hutan untuk perhitungan provisi Sumber dayahutan,ganti rugi tegakan dan pegantian nilai tegakane.

dilakukan pengangkutan kayuyang diangkut terdakwa seharusnya dilakukan pembayaran PSDH, DR danGRT dengan mengacu kepada aturan sebagai berikut,Peraturan pemerintahnomor 12 tahun 2014 tanggal 14 februari 2014, tentang jenis dan tarif atas jenispenerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementeriankehutanan,P.17/menLHK/segjen/HPL.3/8/2016 Tanggal 12 agustus 2016 yangberlaku mulai 1 oktober 2016 tentang tata cara pengenaan pemungutan danpenyetoran provisi Sumber daya hutan,dana,reboisasi,ganti rugi tegakan

,dendapelanggaran eksploitasi hutan dan iuran izin usaha pemanfaatanhutan,Peraturan menteri kehutanan nomorP.64/MenLHK/segjen/KUM.1/12/2017, Tanggal 19 desember 2017 tentangpenetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi Sumber dayahutan,ganti rugi tegakan dan pegantian nilai tegakan,SK Mentri kehutanannomor : SK.163/KPTSII/2003 tanggal 26 mei 2003,tentang pengelompokanjenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan dari pemeriksaan jeniskayu yang dilakukan oleh Ahli Pengukuran dan

ALAM SUKARYA Nomor Induk Bidang (NIB) 008136) 5 (Lima) lembar Blangko Data hasil identifikasi dan inventarisasi tanaman atau tegakan pengadaan lahan untuk pembangunan waduk karian an. pemilik lahan N. ALAM SUKARYA.7) 1 (Satu) bendel Daftar Harga Tanaman Hasil Identifikasi dan Inventarisasi yang akan terkena pembangunan waduk karian di Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab.

Sajira saksi sebagai petugas pengawas dengan tugas dantanggung jawab melakukan pengawasan pada kegiatan inventarisasi danidentifikasi tegakan untuk tanaman dan bangunan.

UJANG JUHRI, dan Saksi selakuanggota Satgas identifikasi dan ienventarisasi tanaman atau tegakan tidak mengetahui dimanalokasi tanah atas nama N.

ALAM SUKARYA tersebut, dan selama ini pun saksi belummendengar ada anggota Satgas yang datang ke lokasi tanah tersebut dan mendata ataumenghitung tanaman atau tegakan yang ada di lokasi itu, Bahwa hingga terdapat data penghitungan tanaman atau tegakan yang tercantum dalam laporanHasil Identifikasi dan Inventarisasi tanaman yang akan terkena pembangunan waduk karian diDesa Mekarsari Kec. Sajira Kab.

UJANG JUHRI, sedangkan saksi dengan anggota satgasIdentifikasi dan Inventarisasi tanaman atau tegakan lainnya hanya menandatangani laporantersebut saja tanpa meneliti hasil laporan yang di buat oleh Sdr.

Bahwa saksi selaku anggota Satgas identifikasi dan ienventarisasi tanaman dan tegakan tidakmengetahui dimana lokasi tanah atas nama N. ALAM SUKARYA tersebut, dan secara jujur saksikatakan bahwa untuk tanaman atau tegakan yang berada di tanah atas nama N. ALAMSUKARYA Satgas identifikasi dan inventarisasi tanaman dan tegakan tidak melakukanpenghitungan atau pendataan tanaman atau tegakan, dan hingga terdapat laporan penghitungantanaman atau tegakan di lokasi tanah milik N.

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonankeberatan ini menurut dalil Pemohon berkaitan dengan ketidakadilan dalampenetapan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Penyampaian NilaiPenggantian Wajar Bidang Perbidang Tanah Dan Tegakan untuk hargaObyek Pengadaan Tanah atas bidang tanah No. 447 milik PemohonHalaman 5 Perkara Nomor: 815/Pdt.P/2018/PN.Tng.Keberatan, yang terletak di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang,Kota Tangerang, dengan membandingkan pada bidang tanah No.454

Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentangPerubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor : 71 Tahun 2012tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untukKepentingan Umum dan peraturan pelaksananya;5.Bahwa menanggapi dalil Permohonan Keberatan dari PemohonKeberatan terhadap Penyampaian Nilai Penggantian Wajar BidangPerbidang Tanah Dan Tegakan untuk harga Obyek Pengadaan Tanah milikPemohon Keberatan yang terletak di Kelurahan Tanah Tinggi, KecamatanTangerang, Kota Tangerang, adalah

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara pemohonkeberatan ini menurut dalil Pemohon berkaitan dengan ketidakadilan dalampenetapan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Penyampaian NilaiPenggantian Wajar Bidang Per bidang Tanah dan tegakan pada obyek yangterletak di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang,meyatakan menolak dengan tegas terhadap dalildalil Pemohon keberatantersebut.

Foto copy surat hasil nilai Pengganti Wajar Bidang Per BidangTanah dan Tegakan pada bidanga Nmor 454 atas nama MAESAROLH,, (buktiTK.I 9);10. Foto copy surat hasil nilai Pengganti Wajar Bidang Per BidangTanah dan Tegakan pada bidanga Nmor 447 atas nama SULAIMANEFENDI RANGKUI (Pemohon), (bukti TK.I 10);Halaman 16 Perkara Nomor: 815/Pdt.P/2018/PN.Tng.11.

masyarakat tentang adanyaProyek Perluasan jalan tol Cengkareng BatuceperKunciran dimaksud yanginformasinya menurut Termohon sudah ada sejak tahun 2011 ;Bahwa hal manajuga terbukti dari Bukti P4 berupa Undangan Sosialisasi dan Pengumuman HasilPendataan yang ditujukan kepada Pemohon tanggal 06 Pebruari 2017 danselanjutnya bukti P5 Undangan yang ditujukan kepada Pemohon 29 Januari2018 tentang Penyampaian Nilai Ganti Kerugian .dengan melampirkan Data NilaiPenggantian Wajar Bidang per Bidang Tanah dan Tegakan