Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,telah mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinanperkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :e Bahwa terdakwa pada tanggal 17 Oktober 1990 telah menikah secara resmimenurut hukum agama dan hukum Negara dengan saksi MINARSA als AMINsebagaimana yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : Stbld 1917 No. 130jo 1919

Pangkalpinangserta sebagian besar saksi yang dipanggil berada didaerah hukum Pengadilan NegeriPangkalpinang, seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel),padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, perbuatan mana dilakukan dengancara dan keadaan sebagai berikut :Bahwa terdakwa pada tanggal 17 Oktober 1990 telah menikah secara resmimenurut hukum agama dan hukum Negara dengan saksi MINARSA als AMINsebagaimana yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : Stbld 1917 No. 130jo 1919

Bukit Intan Pangkalpinang sampai dengan sekarang;e Bahwa terdakwa mengetahui bahwa ia masih terikat perkawinan yang sahdengan saksi MINARSA als AMIN sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor :Stbld 1917 No. 130 jo 1919 No. 81 tanggal 17 Oktober 1990 serta belumterlepas secara hukum atau belum mempunyai AKTA CERAT;Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 284 ayat (1) ke huruf bKUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Kuasa Hukum terdakwatidak mengajukan eksepsi atau keberatan.Menimbang

Tanpa hakMenimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arresinya tanggal 31Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak danmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perbuatan atau hal tidak berbuat yangbertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan sikap seharihari yangdiperlukan dalam lalu lintas masyarakat;Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN BjbMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tidakmempunyai atau memiliki kewenangan untuk itu dimana perbuatan

dikepaniteraan Pengadilan NegeriSungailiat pada tanggal 26 November 2013 dengan nomor register : 58/Pdt.G/2013/PN.Sgt telah mengajukan gugatan kepada tergugat, berdasarkanhalhal sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yangmenikah pada tanggal 18 September 2005 dihadapan pemuka agamaKong Hu Cu dan didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil KotaPangkalpinang tanggal 13 September 2007 sebagaimana tercantumdalam Kutipan Akta Nikah Nomor 180/2007 menurut Stbld 1917 No.130 Jo. 1919

Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat tergugat yang didaftarkan pada Kantor Catatan Sipilkota Pangkalpinang tanggal 13 September 2007 sebagaimanatercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 180/2007 menurutStbld 1917 No. 130 Jo. 1919 No. 81 yang dikeluarkan olehKantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 13 September2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;3.

(TeguhPrasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana KajianKebijakan Kriminalisasai dan Deskriminalisasi, Yogyakarta, PustakaPelajar, 2005, hal 3132) Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N.J. 1919, W. 10365 berpendapat, antara lain sebagai berikut"onrechmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan denganhak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susilamaupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat."

Judex factie kurang tepat memberikanpertimbangan dalam amar putusannya yang dituangkanpada halaman 21, Melawan hukum menurut asas HRtanggal 31 Desember 1919, bahwa Terdakwa telahmelakukan tindakan/ perbuatan yang merusak haksubjektif seseorang (yaitu hak milik atas suatu barang)yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku(yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yangbertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk melakukan pencatatan atas Kematian Ayah Pemohon tersebut ke dalam buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas Matrali agar kematian tersebut, dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1817 No. 130 Jo Stbl. 1919

para Pemohon mohon akan perbaikan Akte Kelahiran anak pemohon tersebut ;e Bahwa untuk sahnya ganti nama anak para Pemohon tersebut diharuskan ada Penetapandari Pengadilan Negeri Sungailiat ;Menimbang, bahwa dari seluruh hal hal yang telah dipertimbangkan diatas, ternyatapermohonan para Pemohon dapat dikabulkan, maka biaya biaya yang timbul dalam permohonan inidibebankan kepada para Pemohon ;Mengingat, pasal pasal dari peraturan Undang Undang yang bersangkutan terutama Stbld1917 No.130 Jo Stbld 1919

mupun dimasa yang akan datang ;e Bahwapemohon berstatus Warganegara Indonesia.e Bahwa untuk sahnya perbaikan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut diharuskan adaPenetapan dari Pengadilan Negeri Sungailiat ;Menimbang, bahwa dari seluruh hal hal yang telah dipertimbangkan diatas, ternyatapermohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka biaya biaya yang timbul dalam permohonan inidibebankan kepada Pemohon ;Mengingat, pasal pasal dari peraturan Undang Undang yang bersangkutan terutama Stbld1917 No.130 Jo Stbld 1919

Bahwa berdasarkan rumusan Hoge Raad sebelum tahun 1919 sebuahperbuatan melawan hukum dalag suatu yang melanggar hak subjektiforang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum darisipembuat sendiri;. Bahwa sebuah perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1353KUHPerdata dan dirinci dengan Pasal 1365 KUHPerdata sesuai denganapa yang diuraikan oleh pendapat P.N.H.

Paham yang luas luas ini diwujudkan di dalam putusan Hoge Raadtanggal 31 januari 1919 yang dikenal dengan Arrest Lindenbaumversus Cohen; Dalam putusan Hoge Raad yang dikenal dengan ArrestDokter Gigi (Hoge Raad 17 Januari 1958) dimana dipertimbangkan,bahwa suatu perbuatan melawan hukum apabila norma yang dilanggaroleh sipelaku tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentinganhukum dari orang yang melanggar tersebut, serta tidak ada alasanperbuatan melawan hukum, paham tersebut dikenal dengan teoriRelativitas

berpendapatbahwa permohonan Pemohon cukup beralasan, karena tidak bertentangan dengan hukum danUndangundang yang berlaku, maka oleh karena itu permohonan Pemohon patutlah untukdikabulkan seluruhnya.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, makasegala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnyaakan disebutkan dalam amar penetapan ini.Mengingat pasal 16 KUH Perdata, pasal 55 UU No.1/1974, pasal 93 dan pasal 94 stbl1917 No.130 jo stbl 1919

Raja Grafindo Persada,Jakarta, 1991, hal 224).Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat,antara lain sebagai berikut: onrechmatig tidak lagi hanya berarti apa yangbertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajibanhukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susilamaupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat.

rupiahmaka sangat beralasan jika PENGGUGAT memintapenggantian sebesar Rp. 20.000.000.000, (dua puluh milyarrupiah).Hal. 8 dari 22 hal Put.No.673/PDT/2018/PT.DKI.19.Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undangundang HukumPerdata, yang berbunyi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian20.21.kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkankerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugiantersebut ;Bahwa setelah adanya putusan Hoge Raad (Mahkamah Agungnya Belanda) tanggal 31 Januari 1919

Istrinya, dan Jika disetarakan dengan nilai rupiah maka sangatberalasan jika PEMOHON BANDING meminta penggantiansebesar Rp. 20.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah).Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab UndangundangHukum Perdata, yang berbunyi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum danmembawa kerugian kepada orang lain, mewajibkanorang yang menimbulkan kerugian itu karenakesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut Bahwa setelah adanya putusan Hoge Raad (MahkamahAgungnya Belanda) tanggal 31 Januari 1919

yangtermaktub didalam pasal 1365 KUH Perdata, : "7iap Perbuatan yangmelanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannyauntuk menggantikan kerugian tersebutJuncto Pasal 1366 KUH Perdata, :"Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yangdisebabkan perbuatan perbuatan, melainkan juga atas kerugian yangdisebabkan oleh kelalaian atau kesembronoannya,;26.Bahwa, sebagaimana berlaku dalam Yurisprudensi sejak PutusanHoge Raad 1919

Arrest 31 Januari 1919, mengenai PerbuatanMelawan Hukum yang telah diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata dan masih berlaku hingga kini, maka perbuatan melawanhukum merupakan "Perbuatan yang tidak saja melanggarUndang undang Negara, tetapi juga termasuk pada bertentangandengan kewajiban hukum sipelaku, melanggar hak SubyektifHalaman 8 dari 16 Putusan Nomor 180/PDT.G/2015/PN.JKT.PSTorang lain, melanggar kaidah tata susila dan perbuatantersebut,bertentang dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati

terdadanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan tersebut, m:unsur setiap orang telah terpenuhi ;Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menmenyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan dalam betanamanMenimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila ssatu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagiMenimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggeJanuari 1919

, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hakmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perobuatan atau hal tidak beryang bertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan sikap sehariyang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;Menimbang, bahwa didalam Undangundang No. 35 Tahun ;digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembarilmu pengetahuan dan teknologi;Menimbang, bahwa selanjutnya pada pasal 8 ayat (2) disebutkan D.jumlah terbatas, Narkotika golongan dapat digunakan

Barat : Tanah Milik Penggugat 2Adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal1365 KUH Perdata dan Yurisprudensi Hoge Raad (Kasus Arrest Cohen Lindenbaun) tanggal 31 Januari 1919 yang telah menimbulkan kerugianterhadap Para Penggugat;18.

Barat : Tanah Milik Penggugat 4Adalah PerbuatanMelawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365KUH Perdata dan Yurisprudensi Hoge Raad (Kasus Arrest Cohen Lindenbaun) tanggal 31 Januari 1919 yang telah menimbulkan kerugianterhadap Para Penggugat;19.

Pada Tahun 1990 yang di tanda tanggani ataudiketahui oleh Fungsionaris Adat Nggorang Bapak Ishaka (Alm) yang merupakanAyah dari Bapak Ramang Ishaka (Turut Tergugat IV) dalam Perkara a quo danBapak Haku Mustafa (alm) selaku Wakil Fungsionaris Adat Nggorang yangMerupakan Kakek dari Saudara Muhamad Syair (Turut Tergugat V) dalamPerkara in casuadalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1365 KUH Perdata dan Yurisprudensi Hoge Raad (Kasus ArrestCohen Lindenbaun) tanggal 31 Januari 1919

diwakili olen Kepalah Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai BaratBapak Ambros Syukur yang menyatakan bahwa adapun dasar alas hak yangdipergunakan dan diakui oleh Pemerintah dalam Proses ganti rugi PengadaanTanah Untuk Pengembangan Bandar Udara Komodo adalah berupa Peta BidangTahun 1990 yang dibuat oleh Bapak Donatus Endo ic Turut Tergugat III adalahPerbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan Yurisprudensi Hoge Raad (Kasus Arrest Cohen Lindenbaun)tanggal 31 Januari 1919

Sebagaimana unsurunsur perbuatanmelawan hukum dalam pasal 1365 BW. dan Yurisprudensi Hoge Raad (kasusArrest CohenLindenbaun) tanggal 31 Januari 1919.Berdasarkan segala uraian serta penjelasan di atas, Turut Tergugat Ill, IVdan V mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN LbjDalam Ekseps!

Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan atas kematian AYAH Pemohon tersebut ke dalam buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama SURATMIN, dicatatdalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919

kelalaian daripihak tertentu tersebut, dalam hal ini yang dimaksud dengan KesengajaanAdalah suatu perbuatan, dimana dengan perbuatan itu si pelaku menyadarisepenuhnya akan ada akibat dari perbuatan tersebut sedang defenisi dariKelalaian adalah seorang tidak melakukan suatu perbuatan (kealpaanseseorang);Bahwa maksud dari Perbuatan itu harus ada hubunga kausal yangberarti adanya hubungan sebab sebab akibat antara perbuatan melawan hukumdengan kerugian.Bahwa berdasarkan rumusan Hoge Raad sebelum tahun 1919

Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, ke hatihatianyang harus diperhatikan olen seseorang di dalam pergaulan hiduppada masyarakat terhadap keselamatan jiwa dan harta benda oranglain;Paham yang luas luas ini diwujudkan di dalam putusan Hoge Raadtanggal 31 januari 1919 yang dikenal dengan Arrest Lindenbaum versusCohen,Dalam putusan Hoge Raad yang dikenal dengan Arrest Dokter Gigi(Hoge Raad 17 Januari 1958) dimana dipertimbangkan, bahwa suatu perbuatanmelawan hukum apabila norma yang dilanggar

(Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana KajianKebijakan Kriminalisasai dan Deskriminalisasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,2005, hal 3132) Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W.10365 berpendapat,antara lain sebagai berikut :"onrechmatig tidak lagihanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain ataubertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yangbertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulanmasyarakat."

dariPengadilan Negeri Surabaya ;e Bahwa benar Pemohon adalah Penduduk Kelurahan Gadel, Kecamatan Tandes, KotaSurabaya; Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalahberkeinginan untuk menganti nama kecil (nama Cina) Pemohon, sebagaimana Akta Kelahiranmilik Pemohon No.1914/1957 tersebut yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil KotamadyaSurabaya tanggal 22 Juli 1997 ;Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Pengadilan Negeri Surabayaberwenang memeriksanya, berdasarkan $.1917 No.130 Jo S.1919

Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan atas kematian ayah Pemohon tersebut ke dalam buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama THEOFILUS PAE, agar kematian tersebut dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Grosse Akta Kapal KM ANDORA dengan Grosse Akta Pendaftran No. 2417 tanggal 28 Juli 2004, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 1919/Da, tanggal 26 Juli 2004 dengan panjang 15.43 meter, lebar 4.05 meter, dalam 1.73 meter, isi kotor (GT) 20, isi bersih (NT) 12, tanda selar GT 20 No. 1519/da yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan