Ditemukan 1851 data
80 — 23
Tojo UnaUna sebesar Rp.42.912.900,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu sembilanratus Rupiah);1 (satu) buah kwitansi biaya pembayaran 100% atas pengadaan MobilerPerguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuat SPK Nomor: 03/SPKPEN.001/PPKYSP2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan PendidikanPutusan Nomor: 53/Pid.SusTPK/2014/PN.
Tojo UnaUna sebesar Rp.42.912.900,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu sembilanratus Rupiah);1 (satu) buah kwitansi biaya pembayaran 100% atas pengadaan MobilerPerguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuat SPK Nomor: 03/SPKPEN.001/PPKYSP2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan PendidikanSivia Patuju (porsi dana hibah) sebesar Rp. 56.884.600,00 (lima puluh enamjuta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus Rupiah);1 (satu) buah slp Penyetoran PT.
91 — 40
SoekamoHatta No. 586 Kota Bandung, semula Turut Tergugat Dalam Konpensi,sekarang Turut Terguga311 Dalam Rekonpensi:;Adapun alasanalasan Penggugat Dalam Rekonpensi mengajukan GugatanRekonpensi ini adalah sebagai berikut :1,Bahwa, segale sesuat dalildalil yang telah diuraikan/dikemukakan olehPenggugat DR/ Terguget II DK pada jawaban dalam konpensi tersebutdiatas, mohon dianggayang tidak terpisahkanin:Bahwa, sebagaimanaDR/Tergugat Il DK ptelah dikemukakan pula dan merupakan bagianpada uraian/dalildalil
153 — 67
raguragu.Bahwa yang dimaksud dengan mempunyai persediaan adalahapabila si pelaku/Terdakwa yang kedapatan mempunyai lebihbenda/barang (dalam hal ini senjataapi, munisi atau handak) yang adapada dirinya dengan harapan apabiola benda/barang itu habis maka sipelaku masih ada persediaan yang ia simpan.Bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalahmenempatkan sesuatu benda/barang (dalam hal ini senjata api, munisiatau handak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu dimanasesuai maksud di pelaku/Terdakwa agar sesuat
HERLINA RAUF, SH
Terdakwa:
1.ADYANSYAH TAMBURAKA, S.Sos Bin MUH. NASIR
2.MAHA SETIAWAN
242 — 124
Yano No. 30 E Kelurahan Puundamba Kecamatan kadia KotaKendari atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatanmenyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentikmengenai sesuat hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh aktaitu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lainmemakai akta itu) seolaholah keterangannya sesuai dengankebenaran,
60 — 16
Bahwa dengan demikianpatut dan layak menurut hukum justru PENGGUGAT KONVENSITTERGUGATREKONVENSIlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.Bahwa TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI menolakdengan tegas dan keras posita atau dalil PENGGUGATKONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI sebagaimana posita angka 27halaman 13, yang pada pokoknya:" Penggugat sebagaiPensiunan Tergugat I sesuat Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal25 Januari 1991 No.89/ KMK.0P /,991.
Pembanding/Terdakwa : DEDE TASNO Diwakili Oleh : YOHANIS BUDI TM, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DEDE TASNO Diwakili Oleh : YOHANIS BUDI TM, SH
151 — 256
MKS.PANITERA PENGGANTITtdAndi Marliyanti, SH.UNTUK SALINAN SESUAT ASLINYAPANITERA,H. SAHABUDDIN SAMAD, S.H.NIP. 19520818 198303 1004 Hal. 133 dari 136 Hal. Put. 04/PID.SUS.KOR/2014/PT. MKS.
98 — 133
Dari dana sebesar Rp.322.500.000,00 realisasi penggunaan yang dilakukan oleh Sdr.Agus Ibnu Kurdi sebesar Rp281.500.000,00 sehingga terdapat dana yang tidak adapertanggungjawabannya sebesar Rp.41.000.000 terinci sebagai berikut: URAIAN NILAI SESUAT SELISIHRUKK (Rp) REALISASI (Rp)(Rp)Pembelian material dan 56.500.000 56.065.000 435.000pembayaran upahuntuk pembuatanrumah kompos Pembelian mesin 20.000.000 20.000.000 0APPOPembelian Sepeda 17.500.000 14.500.000 3.000.000motor Roda 3 merkVIARPembuatan kandang
101 — 29
Rek.01.52.0002614 sebesar Rp.1.664.521.950, (satu milyar enam ratus enam puluh empatjuta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang setelahdipotong pajak menjadi sebesar Rp.1.467.805.720, (satu milyar empat ratus enampuluh tujuh juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah); Untuk termint 95 % dengan penyelesaian pekerjaan 100 %, sesuat SP2D Nomor :6839/SP2DLS/2011, tanggal 29 Desember 2011 dilakukan pembayaran melaluirekening PT.
51 — 35
Jawa Timur;93Bahwa kewajibankewajiban lembaga penerima hibah dalam NaskahPerjanjian Hibah Daerah (NPHD) adalah bahwa lembaga penerima harusmembuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terhadap apa yangdibelanjakan;Bahwa sesuai NPHD pelaksanaan P2SEM berakhir pada tanggal 31Desember 2008 dan itu merupakan batasan akhir penyampaian LPJ;Bahwa apabila sampai batas waktu sesuat NPHD lembaga penerimabelum melaksanakan kegiatannya, maka lembaga penerima hibah wajibsegera mengembalikan dana tersebut;Bahwa yang
117 — 42
,adalah Bendahara Pengeluaran DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol,;Bahwa saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Buol,; Bahwa saksi mencatat apa yang diminta sesuat SPM (Surat Perintah Membayar)dan mencatat bahwa ada pengeluaran untuk SKPD (Satuan Kerja PerangkatDaerah); Bahwa yang menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran)adalah saksiUDIN K. DOMUT, S.IP.
52 — 9
(seratus delapan puluh dua jutaseratus sebelas ribu tiga ratus lima belas rupiah sembilanpuluh delapan sen) ; e Cara untuk mengambil sampel adalah sebagai berikut :Panjang sesuat RAB 580 m, di Pelaksanaannya juga 580 m ;Lebar 2,5 m ; Setiap 100 meter mengambil sempel : OKL ambil ke kiri ; Ada 6 sempel dengan dengan bujur sangkar 30 x 30 ; Untuk kandungan kandungan~ jalan (makadam) adalah943.
428 — 332 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa akan tetapi jikapun harus dinilaikan dengansejumlah uang sesuat ketentuanketentuan hukum yang berlaku, makamengingat kedudukan sosial dari Penggugat da/am Rekonvensi maupunTergugat (Alm.) dalam Konvensi pastilan tidak kurang dariRp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi /Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikanputusan sebagai berikut:Primer:.
106 — 39
biayanya jauh lebih murah jika dibandingkandengan metode menggunakan tumbukan alat pancang yang lebih mahal.Sebagai pembanding, saat ini saksi sedang menangani proyekpembangunan jembatan Tawaeli dengan anggaran dari APBN dimanadalam EE biaya pemancangan untuk kedalaman 30 meter tetapi setelahdipancang hanya kedalaman 10 meter sudah menemukan tanah keras,jadi sekarang ini metode pembayaran biaya pemancangan hanyamenghitung jumlah kedalaman tiang pancang yang masuk dimana kalauternyata kedalaman tidak sesuat
55 — 11
bendaharaHarmen Datuak Majo Nan Pingai150dibuatkan laporan atau suratpertanggungjawaban ( SPJ ) fiktifseolaholah penggunaan DAPN sesuaidengan peruntukannya ;Bahwa dana DAPN tahap IIdipergunakan untuk kegiatanpembuatan jalan lingkar di 4( empat ) jorong masingmasingnyaseharusnya Rp 10.000.000 ( sepuluhjuta rupiah ) , namun dalampelaksanaanya bantuan yang diterimawali jorong untuk membuat jalanlingkar oleh Terdakwa bersamasamadengan bendahara hanya berupa bahanbangunan sehingga terdapat selisihyang tidak sesuat
76 — 19
paket sesuai SPC No. 900/Kec/DLP / 337 / XII/201, tanggal 9Desember 2011, SP2 No.17/PNPMPASCA KRISIS / 001 / XII / 2 (11 tanggal 12Desember 2011 dengan nilai kontrak Rp.675.000.000, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp. 270.000.000, (dua ratus tujuh puluhjuta Rupiah) dari Bendahara Umum Kas Negara Nomor 24408W 180 /111 tanggal 05April 2012 tsntang Pembayaran Tahap II 40 % Bantuan Langsung Masyarakat PNPVIPASCA KRISIS untuk Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo T.A.2011 sebanyak 1paket sesuat
57 — 7
(seriburupiah).Setelah mendengar pembelaan dari Para terdakwa secara lisan yang pada pokoknyamohon keringanan hukuman, karena Para terdakwa telah menyesali perbuatannya ;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umummelanggar pasalMenimbang, bahwa dimuka persidangan telah dibacakan keterangan saksi : AHMADMUZANI, WENDRA PRATMAJATI dan HANDI RESA SASONGKO oleh karena JaksaPenuntut Umum karenasaksi tidak hadir, keterangan saksi tersebut sesuat BAP Penyidiktertanggal 12 Aguatus
(seriburupiah).Setelah mendengar pembelaan dari Para terdakwa secara lisan yang pada pokoknyamohon keringanan hukuman, karena Para terdakwa telah menyesali perbuatannya ;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umummelanggar pasal 368 Jo55 ayat 1 ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dibacakan keterangan saksi : AHMADMUZANI, WENDRA PRATMAJATI dan HANDI RESA SASONGKO oleh karena JaksaPenuntut Umum karenasaksi tidak hadir, keterangan saksi tersebut sesuat
503 — 1216
KI5, Sesuat PK No CRO.BDG/313/KI/2015 tanggal 5 Agustus 2015 aktanotarial No. 8 debitur diberikan fasilitas KI5 sebesar Rp.250.000 juta.Direstrukturisasi dengan Perjanjian KI5 Nomor CRO.KP/207/KI/16 tanggal11 Nopember 2016, dengan jatuh tempo tanggal 31 Oktober 2017;Bahwa sampai dengan jatuh tempo tanggal 31 Oktober 2017, meskipun sudahdiberikan upaya penyelamatan dengan melakukan restrukturisasi dengandiberikan perpanjangan waktu kredit, namun saksi RONY TEDY selakuDirektur PT.
KI4, Sesuat PK No CRO.BDG/0159/KI/2014 tanggal 28 Mei 2014 aktanotarial No. 50 debitur diberikan fasilitas KI4 sebesar Rp.250.000 juta.Direstrukturisasi dengan Perjanjian KI4 Nomor CRO.KP/206/KI/2016tanggal 11 Nopember 2016, dengan jatuh tempo tanggal 31 Oktober 2017;Dengan Saldo Tunggakan (penjumlahan Pokok, Bunga, Denda, dan Biayabiaya) KI4 per tanggal 17 Mei 2018 : Rp.227.299.198.471,90.10.
KI5, Sesuat PK No CRO.BDG/313/KI/2015 tanggal 5 Agustus 2015 aktanotarial No. 8 debitur diberikan fasilitas KI5 sebesar Rp.250.000 juta.Direstrukturisasi dengan Perjanjian KI5 Nomor CRO.KP/207/KI/16 tanggal11 Nopember 2016, dengan jatuh tempo tanggal 31 Oktober 2017;Dengan Saldo Tunggakan (penjumlahan Pokok, Bunga, Denda, dan Biayabiaya) KI5 per tanggal 17 Mei 2018 : Rp.312.295.417.427,15.Meskipun seluruh fasilitas kredit yang diterima oleh PT.
64 — 24
Pasal 82 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun2009; Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Pemohon dan Termohon dengan caramenasehati Pemohon namun tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah datangdalam persidangan maka proses mediasi sesuat PERMA nomor tahun 2008 tidak bisadilaksanakan;tabpar Menimbang, bahwa Termohon meskipun sudah dipanggil secara
59 — 17
lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000241/SPPLS/1.03.1/CK/2010, tanggal 6 Desember 2010;1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 000241/SPMLS/1.03.1/CK/2010, tanggal 6 Desember 2010, jumlah yang dibayarkansebesar Rp. 248.775.000,00;1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 004268/SP2D/LS/1.0301/2010, tanggal 10 Desember 2010, untuk Pembayaran Termyn II (5 %) atasPekerjaan Pembangunan Fisik dan Pematangan Lahan dan Alunalun Kota PurukCahu Tahap II, sesuat
25 — 0
Pasal 82 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun2009; Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Pemohon dan Termohon dengan caramenasehati Pemohon namun tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah datangdalam persidangan maka proses mediasi sesuat PERMA nomor tahun 2008 tidak bisadilaksanakan;tabpar Menimbang, bahwa Termohon meskipun sudah dipanggil secara