Ditemukan 1836 data
Terbanding/Terdakwa : HENDRI LESMANA, A. Md GIZI.
149 — 136
UndangUndang No.20 tahun 2001,meskipun sesuai faktanya adalah benar ada Putusan Hak Uji Materiil MahkamahKonstitusi tanggal 25 Juli 2006 No.003/PUUIV/2006 yang menyatakanPenjelasan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang No.20 tahun 2001 jo.
115 — 40
yang sebagaimana dijadikan alasan Penggugat dalammengajukan ijin penetapan pemutusan hubungan kerja antara Penggugatterhadap Tergugat dalam gugatan perkara a quo.Bahwa dalil tersebut di atas sama dengan yang telah disampaikan saatmediasi, dan sesuai pendapat tim mediator Dinas Tenaga Kerja KotaBandung dalam anjuran Nomor : 567/3913Disnaker tanggal 18 April 2016dan berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja R.1Nomor : SE13/MEN/SJHK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah KonstitusiAtas Hak
Uji Materiil UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan terhadap UndangUndang Dasar R.I tahun 1945 angka 3huruf adimana hukumnya berbunyi :Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pelanggaran berat(eks Pasal 158 ayat (1) UndangUndang R.!
70 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebab Perda yang menyimpang dariketentuan hukum yang berlaku dalam prosespembuatannya bukanlah tanggung jawab orang yangmelakukan perbuatan berdasarkan Perda, melainkanPerda tersebut dapat diuji melalui hak uji materiil(Judicial Review) untuk mendapatkan kebenaran atasPerda tersebut ;Sedangkan Prof.
275 — 638
.: Ek: i ntang Pen idakmemiliki ndin ntukmengajukan gugatan a quo; Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat dan Tergugat Il yangmenyatakan bahwa Penggugat yang merupakan Lembaga Swadaya MayarakatWahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) tidak mempunyai hak gugat/persona standi in judicio;Menimbang, Pasal 92 ayat (3) UndangUndang No.32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwaOrganisasi Lingkungan Hidup dapat mengajukan gugatan/hak uji materiil apabilamemenuhi :a
Gugatan a quo diajukan oleh sebuah LembagaSwadaya Masyarakat (LSM) bernama Wahana Lingkungan HidupIndonesia (Walhi);Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 92 ayat (1) UndangUndang No.32Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupmengatur bahwa organisasi lingkungan hidup berhak mengajukangugatan/hak uji materiil (judicial review) untuk kepentingan pelestarianfungsi lingkungan hidup dengan syaratsyarat sebagaimana diatur dalamayat (3);Bahwa dalam gugatan aquo Penggugat yang merupakan
109 — 35
No.SE.13/MEN/SJHK/I/2005, Tentang Putusan mahkamahKonstitusi Atas hak Uji materiil UU No.13 Tahun 2003, tentangKetenagakerjaan terhadap UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 ;3.Bukti T3. :Foto copy Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia(Persero) Nomor :SKEP/793/030.02/DU0000/PTD/12/2015, tanggal01122015, tentang Peraturan Disiplin Dan Tata Tertib Karyawan ;4.Bukti T4. :Foto copy Surat Keputusan Direksi PT.
97 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
AdapunDiktum kesembilan surat yang berbunyi sebagai berikut "apabila di kemudian hariternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, keputusan tersebut akanditinjau ulang kembali sebagai mestinya ";Bahwa perlu diketahui Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat tidakmempunyai/memiliki hak uji materiil kebenaran atas dokumendokumen kepemilikanyang diajukan oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan hak kepada KantorPertanahan Jakarta Barat, karena tugas dan fungsi dari Kantor Badan PertanahanNasional
Terbanding/Terdakwa : MILWAN ALIAS DERY BIN H.MUCHSIN.
127 — 65
UndangUndang No.20 tahun 2001, meskipun sesuai faktanyaadalah benar ada Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006No.003/PUUIV/2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndangHalaman 94 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKSNo.20 tahun 2001 jo.
92 — 34
tersebut dapat dipidana;Menimbang, bahwa menurut doktrin wederrectelijke sifat melawanhukum terdapat dua aliran antara lain : (1) Melawan hukum formil (formalewederrechtelijke), (2) Melawan hukum materil, pengertian melawan hukumHalaman 107 dari 135 hal Putusan Nomor 29/Pid.SusTPk/2017/PN Bnaformil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (tertulis)sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan yang bertentangandengan asasasas umum atau normanorma hukum tidak tertulis, dariPutusan Hak
Uji Materiil Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No :003/PUUIV/2006 yang menyatakan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No.20Tahun 2001 Jo UU No.31 tahun 1999 mengenai perbuatan hukum materiil,adalah bertentangan dengan UUD RI dan telah pula dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum tetap mengikat, dengan demikian menurutMahkamah Konstitusi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harusdisandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata, maksudnyayang dilarang adalah sesuatu perbuatan yang tertulis
43 — 13
, bahwa dari rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang menjadi inti delik (bestanddeel delict) dari pasal tersebutadalah *adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengandemikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai caraatau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang laintersebut ;Menimbang, bahwa Putusan Hak
Uji Materiil Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No :003/PUUIV/2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Jo.UU No.31Tahun 1999 mengenai perbuatan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan Undang UndangDasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harusdisandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata ;Menimbang, bahwa
97 — 30
rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang menjadi intidelik (bestanddeel delict) dari pasal tersebut adalah adanya perbuatan melawan hukum untukmemperkaya diri sendiri dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawanhukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan yaitumemperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut;Menimbang, bahwa sesuai faktanya adalah benar ada Putusan Hak
Uji Materiil MahkamahKonstitusi tanggal 25 Juli 2006 No : 003/PUUIV/2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1)UU No.20 Tahun 2001 Jo.UU No.31 Tahun 1999 mengenai perbuatan melawan hukum materiiladalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah puladinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut MahkamahKonstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukumformil semata ; 99222292225 n nnn
248 — 293 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.Pasal 1 ayat (4);"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidangTata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara, baik pusat maupun daerah, sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketakepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;15.Sedangkan Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2004 Pasal ayat (1), yangdimaksud dengan hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung
Fery Hasny
Tergugat:
PT. KING JIM INDONESIA
75 — 14
Pasuruan tidakbetentangan dengan UNDANGUNDANG yang lebih tinggi danpermohonan keberatan hak uji materiil pun ditolak sehingga siapapunmasyarakat yang berada di wilayah Kab. Pasuruan wajib menjalankandan mematuhi apa yang telah diatur dalam PERDA tersebut, tidakterkecuali Tergugat;Bahwa setelah putusan Mahkamah Agung RI tersebut dikeluarkan,melalul' PUK SPAIFSPMI PT.
383 — 874
Kalau peraturanperundangundangan itu dianggap bertentangan dengan peraturan lainmaka wilayahnya adalah hak uji materiil. Jadi saya bicara sebagai ahlidalam konteks hukum administrasi. Dalam hukum administrasi yangdilihat adalah bagimana peraturan perundangundangan itu mengaturobjek itu, bagaimana prosedurnya, bagaimana kewenangannya danbagaimana substansinya.
378 — 141
Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:PT. GARBAPATI PRAKARSA, dalam hal ini diwakili oleh KIMJOHANES MULIA untuk sebagian;2.
Terbanding/Penggugat : Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera
Terbanding/Tergugat : PT. Pelabuhan Samudera Sejahtera
Turut Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Pelabuhan Indonesia IV Persero
Turut Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda
Turut Terbanding/Turut Tergugat III : Ketua INSA Indonesian National Shipowners Association Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia
Turut Terbanding/Turut Tergugat V : Ketua DPC APBMI Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia
170 — 109
Petitum ini bukan petitumsembarangan karena sudah beririsan dengan hak uji materiil yang dimilikioleh Mahkamah Agung.23. Petitum nomor 4 Gugatan juga kurang lengkap dalam menyebutperaturan perundangundangan yang diminta sah dan berharga yaitub).
474 — 154
Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:PT. GARBAPATI PRAKARSA, dalam hal ini diwakili oleh KIMJOHANES MULIA untuk sebagian;2.
386 — 152
delict) dari pasal tersebut adalah"adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi dengan demikian menjadi sangat jelas bahwakonstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atausarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi tersebut ;Menimbang, bahwa sesuai Putusan Hak Uji Materiil MahkamahKonstitusi tanggal 25 Juli 2006 No : 003/PUUIV/2006 yang menyatakanPenjelasan Pasal
38 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERDA yang menyimpang dari ketentuanhukum yang berlaku dalam proses pembuatannya bukanlah tanggungjawab orang yang melakukan perbuatan berdasarkan perda, melainkanperda tersebut dapat diuji melalui hak uji materiil (judicial review) untukmendapatkan kebenaran atas perda tersebut.
358 — 263
Kulon Progo ditetapkan sebagai kawasan Rawan BencanaTsunami dan berdasarkan pasal 159RTRWP DIY digunakan sebagai arahan kegiatanpemanfaatan ruang di Kabupaten/Kota; Menimbang, bahwa permasalahannya adalahapakah RTRWK Kulon Progoyangbertentangan dengan RTRWP DIY adalah batal,bukanlah kapasitas Majelis Hakim untukmempertimbangkan dan menilainya, karena untuk membatalkan norma dibawah undangundang berdasarkan Pasal 31 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agungadalah menjadi kewenangan hak
uji materiil Mahkamah Agung Republik Indonesia, namundemikian Majelis Hakim mempedomani: Teori Hierarkhi Norma HukumHans Kelsen :Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atauUndangUndang Dasar dari suatu negara.
89 — 31
Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang"menjadi inti delik (obestanddeel delict) dari pasal tersebut adalah adanya perbuatanmelawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasidengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukumHal. 113 dari 173harus dijadikan sebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuanyaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut ;Menimbang, bahwa sesuai Putusan Hak
Uji Materiil Mahkamah Konstitusitanggal 25 Juli 2006 No : 003/PUUIV/2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Jo.UU No.31 Tahun 1999 mengenai perbuatanmelawan hukum materiil adalah bertentangan dengan Undang Undang DasarRepublik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasantindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formilsemata ;Menimbang, bahwa kendatipun