Ditemukan 1836 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : material materials maternal matrail mataril
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 07-09-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 28/PID.TPK/2020/PT MKS
Tanggal 15 Oktober 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : A. THIRTA MASSAGUNI, SH
Terbanding/Terdakwa : HENDRI LESMANA, A. Md GIZI.
149 — 136
  • UndangUndang No.20 tahun 2001,meskipun sesuai faktanya adalah benar ada Putusan Hak Uji Materiil MahkamahKonstitusi tanggal 25 Juli 2006 No.003/PUUIV/2006 yang menyatakanPenjelasan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang No.20 tahun 2001 jo.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 18-08-2016 — Putus : 01-03-2017 — Upload : 19-05-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg
Tanggal 1 Maret 2017 — PT.DIRGANTARA INDONESIA (Persero), dahulu PT.Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN); Melawan; IGNATIUS KRISTIANTO;
115 — 40
  • yang sebagaimana dijadikan alasan Penggugat dalammengajukan ijin penetapan pemutusan hubungan kerja antara Penggugatterhadap Tergugat dalam gugatan perkara a quo.Bahwa dalil tersebut di atas sama dengan yang telah disampaikan saatmediasi, dan sesuai pendapat tim mediator Dinas Tenaga Kerja KotaBandung dalam anjuran Nomor : 567/3913Disnaker tanggal 18 April 2016dan berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja R.1Nomor : SE13/MEN/SJHK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah KonstitusiAtas Hak
    Uji Materiil UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan terhadap UndangUndang Dasar R.I tahun 1945 angka 3huruf adimana hukumnya berbunyi :Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pelanggaran berat(eks Pasal 158 ayat (1) UndangUndang R.!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 27-04-2010 — Upload : 06-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 PK/PID.SUS/2009
Tanggal 27 April 2010 —
70 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebab Perda yang menyimpang dariketentuan hukum yang berlaku dalam prosespembuatannya bukanlah tanggung jawab orang yangmelakukan perbuatan berdasarkan Perda, melainkanPerda tersebut dapat diuji melalui hak uji materiil(Judicial Review) untuk mendapatkan kebenaran atasPerda tersebut ;Sedangkan Prof.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-10-2013 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 464/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Desember 2014 — ABETNEGO PANCA PUTRA TARINGAN,Cs >< NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia,Cs
275 — 638
  • .: Ek: i ntang Pen idakmemiliki ndin ntukmengajukan gugatan a quo; Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat dan Tergugat Il yangmenyatakan bahwa Penggugat yang merupakan Lembaga Swadaya MayarakatWahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) tidak mempunyai hak gugat/persona standi in judicio;Menimbang, Pasal 92 ayat (3) UndangUndang No.32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwaOrganisasi Lingkungan Hidup dapat mengajukan gugatan/hak uji materiil apabilamemenuhi :a
    Gugatan a quo diajukan oleh sebuah LembagaSwadaya Masyarakat (LSM) bernama Wahana Lingkungan HidupIndonesia (Walhi);Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 92 ayat (1) UndangUndang No.32Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupmengatur bahwa organisasi lingkungan hidup berhak mengajukangugatan/hak uji materiil (judicial review) untuk kepentingan pelestarianfungsi lingkungan hidup dengan syaratsyarat sebagaimana diatur dalamayat (3);Bahwa dalam gugatan aquo Penggugat yang merupakan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 18-08-2016 — Putus : 01-03-2017 — Upload : 20-05-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg
Tanggal 1 Maret 2017 — PT.DIRGANTARA INDONESIA (Persero), dahulu PT.Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN); Melawan; Ir.HARIBES ALINOESIN;
109 — 35
  • No.SE.13/MEN/SJHK/I/2005, Tentang Putusan mahkamahKonstitusi Atas hak Uji materiil UU No.13 Tahun 2003, tentangKetenagakerjaan terhadap UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 ;3.Bukti T3. :Foto copy Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia(Persero) Nomor :SKEP/793/030.02/DU0000/PTD/12/2015, tanggal01122015, tentang Peraturan Disiplin Dan Tata Tertib Karyawan ;4.Bukti T4. :Foto copy Surat Keputusan Direksi PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 06-01-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1847 K/PID.SUS/2014
Tanggal 6 Januari 2015 — LUKMAN HAKIM KARTASASMITA
97 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AdapunDiktum kesembilan surat yang berbunyi sebagai berikut "apabila di kemudian hariternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, keputusan tersebut akanditinjau ulang kembali sebagai mestinya ";Bahwa perlu diketahui Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat tidakmempunyai/memiliki hak uji materiil kebenaran atas dokumendokumen kepemilikanyang diajukan oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan hak kepada KantorPertanahan Jakarta Barat, karena tugas dan fungsi dari Kantor Badan PertanahanNasional
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 07-09-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 26/PID.TPK/2020/PT MKS
Tanggal 15 Oktober 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : A. THIRTA MASSAGUNI, SH
Terbanding/Terdakwa : MILWAN ALIAS DERY BIN H.MUCHSIN.
127 — 65
  • UndangUndang No.20 tahun 2001, meskipun sesuai faktanyaadalah benar ada Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006No.003/PUUIV/2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndangHalaman 94 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKSNo.20 tahun 2001 jo.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-11-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 13-11-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna
Tanggal 26 Oktober 2017 — Siti Maryami, S.E., M.Si Ak Binti Ibrahim.
92 — 34
  • tersebut dapat dipidana;Menimbang, bahwa menurut doktrin wederrectelijke sifat melawanhukum terdapat dua aliran antara lain : (1) Melawan hukum formil (formalewederrechtelijke), (2) Melawan hukum materil, pengertian melawan hukumHalaman 107 dari 135 hal Putusan Nomor 29/Pid.SusTPk/2017/PN Bnaformil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (tertulis)sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan yang bertentangandengan asasasas umum atau normanorma hukum tidak tertulis, dariPutusan Hak
    Uji Materiil Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No :003/PUUIV/2006 yang menyatakan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No.20Tahun 2001 Jo UU No.31 tahun 1999 mengenai perbuatan hukum materiil,adalah bertentangan dengan UUD RI dan telah pula dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum tetap mengikat, dengan demikian menurutMahkamah Konstitusi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harusdisandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata, maksudnyayang dilarang adalah sesuatu perbuatan yang tertulis
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 04-09-2012 — Upload : 10-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 130/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 4 September 2012 —
43 — 13
  • , bahwa dari rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang menjadi inti delik (bestanddeel delict) dari pasal tersebutadalah *adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengandemikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai caraatau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang laintersebut ;Menimbang, bahwa Putusan Hak
    Uji Materiil Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No :003/PUUIV/2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Jo.UU No.31Tahun 1999 mengenai perbuatan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan Undang UndangDasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harusdisandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata ;Menimbang, bahwa
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-09-2013 — Upload : 24-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 45/Pid.Sus/2013/PN.SBY
Tanggal 9 September 2013 — TRI RUDY PURWANA
97 — 30
  • rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang menjadi intidelik (bestanddeel delict) dari pasal tersebut adalah adanya perbuatan melawan hukum untukmemperkaya diri sendiri dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawanhukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan yaitumemperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut;Menimbang, bahwa sesuai faktanya adalah benar ada Putusan Hak
    Uji Materiil MahkamahKonstitusi tanggal 25 Juli 2006 No : 003/PUUIV/2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1)UU No.20 Tahun 2001 Jo.UU No.31 Tahun 1999 mengenai perbuatan melawan hukum materiiladalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah puladinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut MahkamahKonstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukumformil semata ; 99222292225 n nnn
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-11-2013 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1973 K/Pdt/2013
Tanggal 20 Nopember 2013 — PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK. PT. TELEKOMUNIKASI SELULARPT. TELEKOMUNIKASI SELULAR ; BADAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGUSAHA WARTELKOM INDONESIA, dkk
248 — 293 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.Pasal 1 ayat (4);"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidangTata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara, baik pusat maupun daerah, sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketakepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;15.Sedangkan Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2004 Pasal ayat (1), yangdimaksud dengan hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 19-12-2018 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 30-05-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 159/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Sby
Tanggal 28 Mei 2019 — Penggugat:
Fery Hasny
Tergugat:
PT. KING JIM INDONESIA
75 — 14
  • Pasuruan tidakbetentangan dengan UNDANGUNDANG yang lebih tinggi danpermohonan keberatan hak uji materiil pun ditolak sehingga siapapunmasyarakat yang berada di wilayah Kab. Pasuruan wajib menjalankandan mematuhi apa yang telah diatur dalam PERDA tersebut, tidakterkecuali Tergugat;Bahwa setelah putusan Mahkamah Agung RI tersebut dikeluarkan,melalul' PUK SPAIFSPMI PT.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Perijinan
Register : 29-10-2018 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 37/G/2018/PTUN.JBI
Tanggal 19 Maret 2019 — PT. MAHANADI PRIMA MAKMUR vs 1. GUBERNUR JAMBI 2. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Tergugat II Intervensi PT. RIMBA TANAMAN INDUSTRI
383 — 874
  • Kalau peraturanperundangundangan itu dianggap bertentangan dengan peraturan lainmaka wilayahnya adalah hak uji materiil. Jadi saya bicara sebagai ahlidalam konteks hukum administrasi. Dalam hukum administrasi yangdilihat adalah bagimana peraturan perundangundangan itu mengaturobjek itu, bagaimana prosedurnya, bagaimana kewenangannya danbagaimana substansinya.
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Umum Kehutanan
Register : 28-09-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 141/Pid.B/LH/2020/PN Sdw
Tanggal 15 Februari 2021 — * Pidana - Penuntut Umum : ISWAN NOOR S.H - Terdakwa : AGUS BASUKI als AGOES Bin alm DJAJUSMAN
378 — 141
  • Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:PT. GARBAPATI PRAKARSA, dalam hal ini diwakili oleh KIMJOHANES MULIA untuk sebagian;2.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 10-09-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 144/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 15 Oktober 2020 — Pembanding/Turut Tergugat IV : Ketua DPC ALFI Asosiasi Logistik DAN Forwarder Indonesia
Terbanding/Penggugat : Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera
Terbanding/Tergugat : PT. Pelabuhan Samudera Sejahtera
Turut Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Pelabuhan Indonesia IV Persero
Turut Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda
Turut Terbanding/Turut Tergugat III : Ketua INSA Indonesian National Shipowners Association Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia
Turut Terbanding/Turut Tergugat V : Ketua DPC APBMI Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia
170 — 109
  • Petitum ini bukan petitumsembarangan karena sudah beririsan dengan hak uji materiil yang dimilikioleh Mahkamah Agung.23. Petitum nomor 4 Gugatan juga kurang lengkap dalam menyebutperaturan perundangundangan yang diminta sah dan berharga yaitub).
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Umum Kehutanan
Register : 28-09-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw
Tanggal 15 Februari 2021 — * Pidana - Penuntut Umum ISWAN NOOR S.H - Terdakwa TANG PHING HONG als AHONG anak dari alm TANG ENG TIONG
474 — 154
  • Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:PT. GARBAPATI PRAKARSA, dalam hal ini diwakili oleh KIMJOHANES MULIA untuk sebagian;2.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-04-2014 — Putus : 27-08-2014 — Upload : 20-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 36/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Agustus 2014 — HENDRA SAPUTRA
386 — 152
  • delict) dari pasal tersebut adalah"adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi dengan demikian menjadi sangat jelas bahwakonstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atausarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi tersebut ;Menimbang, bahwa sesuai Putusan Hak Uji Materiil MahkamahKonstitusi tanggal 25 Juli 2006 No : 003/PUUIV/2006 yang menyatakanPenjelasan Pasal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-11-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2010 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 23 Nopember 2011 — BAMBANG DWIJO SETYO LELONO
38 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERDA yang menyimpang dari ketentuanhukum yang berlaku dalam proses pembuatannya bukanlah tanggungjawab orang yang melakukan perbuatan berdasarkan perda, melainkanperda tersebut dapat diuji melalui hak uji materiil (judicial review) untukmendapatkan kebenaran atas perda tersebut.
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Perijinan
Register : 11-05-2015 — Putus : 23-06-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 07/G/2015/PTUN.YK
Tanggal 23 Juni 2015 — Sumadi dkk disebut sebagai PARA PENGGUGAT Melawan GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA sebagai TERGUGAT
358 — 263
  • Kulon Progo ditetapkan sebagai kawasan Rawan BencanaTsunami dan berdasarkan pasal 159RTRWP DIY digunakan sebagai arahan kegiatanpemanfaatan ruang di Kabupaten/Kota; Menimbang, bahwa permasalahannya adalahapakah RTRWK Kulon Progoyangbertentangan dengan RTRWP DIY adalah batal,bukanlah kapasitas Majelis Hakim untukmempertimbangkan dan menilainya, karena untuk membatalkan norma dibawah undangundang berdasarkan Pasal 31 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agungadalah menjadi kewenangan hak
    uji materiil Mahkamah Agung Republik Indonesia, namundemikian Majelis Hakim mempedomani: Teori Hierarkhi Norma HukumHans Kelsen :Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atauUndangUndang Dasar dari suatu negara.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-12-2015 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 6 April 2016 — MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi
89 — 31
  • Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang"menjadi inti delik (obestanddeel delict) dari pasal tersebut adalah adanya perbuatanmelawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasidengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukumHal. 113 dari 173harus dijadikan sebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuanyaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut ;Menimbang, bahwa sesuai Putusan Hak
    Uji Materiil Mahkamah Konstitusitanggal 25 Juli 2006 No : 003/PUUIV/2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Jo.UU No.31 Tahun 1999 mengenai perbuatanmelawan hukum materiil adalah bertentangan dengan Undang Undang DasarRepublik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasantindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formilsemata ;Menimbang, bahwa kendatipun