Ditemukan 1962 data
AHMAD RERA Bin ROI RENGGO
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Muna Cq. Kepala satuan Reserse Kriminal Umum
54 — 31
Bahwa permohonan Praperadilan a quo diajukan oleh Pemohonsebagai bentuk ikhtiar hukum serta tegaknya jaminan, perlindungandan kepastian hukum dan hak asasi Pemohon sebagai Warga NegaraIndonesia dan demi terpenuhinya prinsip due process of law.
1800 — 4023
Dengan demikianmaka Permohonan PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHONsebagai Tersangka melalui praperadilan adalah sah menurut hukum,sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangannya yang berbunyi:Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yangmerupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapantersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindunganmelalui ikhtiar hukum pranata praperadilan.
seorang yang perkara pidananyadihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 21/PUUXII/2014,tanggal 28 April 2015 menyatakan bahwa penetapan tersangka adalahmerupakan objek praperadilan dengan pertimbangan bahwa, karena penetapantersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadaphak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakanobjek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar
Drs. H. JAINUDIN SAPRI
Termohon:
PEM. NEGARA R.I. Cq. KEJAKSAAN R.I. JAKSA AGUNG Cq. KEJATI KALTENG Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KATINGAN
375 — 680
seorang yang perkara pidananyadihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan PerkaraNomor 21/ PUUXII/2014,tanggal 28 April 2015 menyatakan bahwa penetapantersangka adalah merupakan objek praperadilan dengan pertimbangan bahwa,karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yangmerupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnyapenetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakanperlindungan melalui ikhtiar
RANI ANDINI YASA
Termohon:
POLDA MALUKU UTARA
141 — 82
memperhatikan praktek peradilan melalui putusanPraperadilan atas penetapan Tersangka tersebut di atas, serta pertimbanganhukum (ratio decidendi) Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan MahkamahKonstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUUXII/2014, tanggal 28 April2015, yang menyatakan:..Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari prosespenyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusiamaka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objekyang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar
Terbanding/Terdakwa : SI YAMDI ALFIKRI Bin MANROJI Alm
116 — 53
ITTIBAR IKHTIAR (ITI) untuk melaksanakan pekerjaantersebut di mana kesepakatan pekerjaan tersebut hanya dilakukansecara lisan antara mereka berdua tanpa didukung dengan suratperjanjian yang sah.
190 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atas dasar tersebut, makaNegara wajib hadir untuk memperbaiki, tidak hanya pada ranahregulasi tetapi juga praktek penyelenggaraan perjalanan ibadahumrah yang dilaksanakan oleh PPIU;PMA Nomor 8 Tahun 2018 merupakan ikhtiar Negara untukmemperbaiki prosesproses penyelengaraan perjalanan ibadahumrah oleh PPIU.
RONY ARMES TORISIA BIN ARMAN
Termohon:
1.Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Kota Bandung
2.Kordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri sipil.
3.Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
91 — 27
Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 halaman 105106,menegaskan memasukkan Penetapan Tersangka, Penyitaan danPenggeledahan sebagai Objek Praperadilan dengan alasan antaralain:Oleh karena penetapan Tersangka adalah bagian dariproses penyidikan yang merupakan perampasan terhadapHak Asasi Manusia maka seharusnya PenetapanTersangka oleh Penyidik merupakan objek yang dapatdimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranataPraperadilan.
69 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepala Kantor Agraria Jakarta Barat tanggal1441979 Nomor 364/I/HGB/B/3/79, Ikhtiar tentang permohonan tanggal 22Maret 1979 Nomor 55/Rog/HGB/79; Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 22Maret 1979 Nomor 165/RPT/1979;e Photo Copy Surat Gubernur KDKI Jakarta tanggal 31 Mei 1977 Nomor 1230/A/K/BRD/77 tanggal 1891973 Nomor 168/A/k/BKD/1973; photo copy surattanda setoran tanggal 1061977 sebesar Rp210.000.000,00; tanggal1331973 sebesar Rp80.000.000,00; tanggal 31121973 sebesarRp135.000.000,00 dan sebesar Rp135.000.000,00
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : INDAH PUSPITARINI
Terbanding/Penuntut Umum I : SYAIFFUL ALAM YULIASTANA,SH.,MH
208 — 71
unit Link Investa 3 yang dilegalisir;
11) 1 (satu) bendle Fotocopy rekening koran unit Link Investa 4 yang dilegalisir;
12) 1 (satu) bendle Fotocopy rekening koran unit Link Investa 5 yang dilegalisir;
13) 1 (satu) bendle Fotocopy rekening koran unit Link Investa 6 yang dilegalisir;
14) 1 (satu) bendle Fotocopy perhitungan fee Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang dilegalisir;
15) 1 (satu) buah buku asli ikhtiarpolis nomor 1000193754 tgl. 29 Mei 2019 atas nama ROBBY jumlah premi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berakhirnya premi tgl. 24 Mei 2020;
16) 1 (satu) buah buku asli ikhtiar polis nomor 1000201531 tgl. 4 Desember 2019 atas nama ROBBY jumlah premi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berakhirnya premi tgl. 3 Juni 2020;
17) 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening Bank BCA bukti setoran penempatan dana premi dari Bank BCA
66 — 18
Ikhtiar Duha, MM sebagai wakil penanggung jawab.Sozisokhi Sihura, SE, M.Ec. Dev sebagai ketua.Akibat Fau, S.Sos, MM sebagai wakil ketua bidang akademik.aN OoFoaruta Laoli, SE, MH sebagai wakil ketua bidang adm &keuangan.9.
Ikhtiar Duha, MM sebagai wakil penanggung jawab.Sozisokhi Sihura, SE, M.Ec. Dev sebagai ketua.Akibat Fau, S.Sos, MM sebagai wakil ketua bidang akademik.oN OO PF ODFoaruta Laoli, SE, MH sebagai wakil ketua bidang adm & keuangan.9.
96 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Proposal dari Panitia Pembangunan Masjid "IKHTIAR DusunKarang Guntal Desa Gerimaq Indah Kecamatan NarmadaKabupaten Lombok Barat dan kuitansi penerimaan dana bantuansebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa tanggalpenerimaan, (fiktif/yang bersangkutan tidak pernah menerimabantuan dana);648.
Proposal dari Panitia Pembangunan Masjid "IKHTIAR DusunKarang Guntal Desa Gerimaq Indah Kecamatan NarmadaKabupaten Lombok Barat dan kuitansi penerimaan dana bantuansebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa tanggalpenerimaan. (fiktif/yang bersangkutan tidak pernah menerimabantuan dana);648.
261 — 136
Namun permasalahannya adalah bagaimana ketikatidak dilakukan secara ideal dan benar, dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjaditersangka memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalammenetapkan seseorang menjadi Tersangka.
80 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksuddiberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut.Penyalahgunaan kewenangan, kesempaian, atau sarana merupakan cara yang ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk mencapai tujuanmenguntungkan dini sendin atau orang lain atau suatukorporasi (digaris bavahi oleh Pembanding) ; Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakimmengungkapkan bahwasanya penyalahgunaan kewenangan,kesempatan, atau sarana merupakan cara yang ditempuh (ikhtiar
NURDIANA, S.PI
Termohon:
Kepala Kejaksaan RI Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan
90 — 43
Dengandemikian maka Permohonan PEMOHON untuk menguji keabsahanpenetapan PEMOHON sebagai Tersangka melalui praperadilan adalah sahmenurut hukum, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangannya yangberbunyi:Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikanyang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia makaseharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yangdapat dimintakan' perlindungan melalui ikhtiar hukum pranatapraperadilan.
69 — 47
Gunung Pelawan Lestari kepadaBupati Bangka No. 017/PD GPL/IV/2013 tanggal 1 April 2013 perihal :Permohonan izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapasawit dan Fasilitas Pendukung Lainnya (photo copy sesuai dengan aslinya) ;Surat Pernyataan Dukungan dari Koperasi Petani Plasma Ikhtiar SejahteraDesa Gunung Muda Nomor : 01/KPPIS/II/2013 tanggal 6 Pebruari 2013(photo copy sesuai dengan aslinya) ;Surat Pernyataan Dukungan dari Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit SilipLestari Desa Silip Nomor
77 — 28
2008;Dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkaraini untuk dapat menetapkan sebagai ahli waris dan akan diberikan seluruhharta yang dimiliki kepada anakanak Pemohon dengan Termohon bila sudahdewasa dan cakap menurut hukum;Bahwa dengan diajukannya permohonan pembatalan yang telah diajukanoleh Termohon Rekonvensi, Pemohon merasa diinjakinjakkehormatannya dan tidak dihargai lagi usahanya sebagai seorang istri yangtelah melayani Termohon selama kurang lebih 15 tahun;Bahwa atas usaha, ikhtiar
Terbanding/Terdakwa : Ir.BAMBANG SANTOSA,MM
72 — 48
Bahwa dalam surat dakwaan maupun dalam tuntutan Jaksa Penuntut unumtersebut tidak diterangkan secara cermat dan jelas tentang adanyaperbuatan terdakwa yang berkaitan dengan perkara pidana korupsi atasnama terdakwa lainnya, khususnya dalam kaitan dengan delik penyertaan.Bahwa memori banding ini merupakan suatu ikhtiar hukum agar MajelisHakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa perkara inimengambil suatu keputusan yang adil dan membantu Majelis Hakim agarsampai pada suatu keyakinan agar kesalahan
244 — 156
Misalnya, seorang pembantutidak mengunci pintu atau jendela rumah majikannya agar orangyang dibujuk atau digerakkan dapat melakukan pencurian.dengan ikhtiar (sarana). Misalnya, memberikan senjata agar orangyang dibujuk atau digerakkan dapat melakukan tindak pidana sesuaidengan kehendak orang yang memberikan senjata (orang yangmembujuk).dengan keterangan.
54 — 27
Jaksa Penuntut Umum tanpa adanya audit olehinsitusi yang berwenang dalam hal init BPK / BPKP PerwakilanJawa Tengah yang kemudian direview dalam surat dakwaanmaupun dalam requisitoirnya. e Bahwa dalam surat dakwaan maupun dalam tuntutan JaksaPenuntut umum tersebut tidak diterangkan secara cermat dan jelastentang adanya perbuatan terdakwa yang berkaitan dengan perkarapidana korupsi atas nama terdakwalainnya, khususnya dalamkaitan dengan delik penyertaan.e Bahwa memori banding ini merupakan suatu ikhtiar
Ir. I Gede Agus Hardiawan
Termohon:
Kementerian Keuangan RI Dirjen Pajak Kanwil DJP Bali, Cq. PPNS Dirjen Pajak Bali
415 — 212
Bahwa dengan memperhatikan praktek peradilan melalui putusanPraperadilan atas penetapan Tersangka tersebut di atas sertapertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan MahkamahKonstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUUXII/2014, tanggal 28 April2015, yang berbunyi,Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikanyang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia makaseharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yangdapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar