Ditemukan 1962 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : iktiar
Penelusuran terkait : Koperasi ikhtiar sejahtera vs direktur jenderal pajak;;
Pengadilan PN RAHA Pidana Khusus
Register : 15-10-2021 — Putus : 05-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PN RAHA Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah
Tanggal 5 Nopember 2021 — Pemohon:
AHMAD RERA Bin ROI RENGGO
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Muna Cq. Kepala satuan Reserse Kriminal Umum
54 — 31
  • Bahwa permohonan Praperadilan a quo diajukan oleh Pemohonsebagai bentuk ikhtiar hukum serta tegaknya jaminan, perlindungandan kepastian hukum dan hak asasi Pemohon sebagai Warga NegaraIndonesia dan demi terpenuhinya prinsip due process of law.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-12-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 119/Pid.Prap/2015/PN. Jkt-Sel
Tanggal 26 Januari 2016 — R. J.LINO, beralamat di Pekayon I No. 8 RT /RW 001/010, Kalurahan Ragunan ,Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan memberikan kuasa kepada Dr. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL. M., M. RUDJITO, S.H., LL.M., MASAYU DONNY KERTOPATI, S.H. MOHAMMAD IKHSAN, S.H., LYSA PERMATA SARI, S.H., MORALES S, SUNDUSING, S.H., Dr. SF. MARBUN, S.H.,M.Hum., IGNATIUS SUPRIYADI, S.H., ADE KURNIAWAN, S.H., VIERLYN SHERYLLIA, S.H., HENDRAWAN AULIA AKBAR, S.H., Dra. LILIK D. SETYADJID, S.H.,M.H., HARTANTO, S.H., RINALDO PRIMA, S.H., MADE SITA LOKITASARI, S.H. Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, yang beralamat Jalan Latuharhary No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN; TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Setiadi, S.H.,M.H., Nur Chusnia, S.H., M.Hum., Rr. Suryawulan, S.H.,M.H., Mr. (droit) Anatomi Muliawan, S.H., Arif Suhermanto, S.H.,M.H., Indra Mantong Batti, S.H.,LL.M., Rasamala Aritonang, S.H.,M,H., Indah Oktianti Sutomo, S.H.,MHum., R. Natalia Kristianto, S.H., Juliandi Tigor Simanjuntak, S.H., M.H., Rini Afriyanti, S.H.,M.Kn., Mia Suryani Siregar, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Ariawan Agustiartono, S.H.,M.H., Abdul Basir, S.H.,M.H., Wawan Yunarwanto, S.H.,M.H. masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-001/01-55/01/2016 tertanggal 7 Januari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN
1800 — 4023
  • Dengan demikianmaka Permohonan PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHONsebagai Tersangka melalui praperadilan adalah sah menurut hukum,sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangannya yang berbunyi:Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yangmerupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapantersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindunganmelalui ikhtiar hukum pranata praperadilan.
    seorang yang perkara pidananyadihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 21/PUUXII/2014,tanggal 28 April 2015 menyatakan bahwa penetapan tersangka adalahmerupakan objek praperadilan dengan pertimbangan bahwa, karena penetapantersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadaphak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakanobjek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar
Pengadilan PN KASONGAN Pidana Khusus
Register : 30-08-2021 — Putus : 13-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn
Tanggal 13 September 2021 — Pemohon:
Drs. H. JAINUDIN SAPRI
Termohon:
PEM. NEGARA R.I. Cq. KEJAKSAAN R.I. JAKSA AGUNG Cq. KEJATI KALTENG Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KATINGAN
375 — 680
  • seorang yang perkara pidananyadihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan PerkaraNomor 21/ PUUXII/2014,tanggal 28 April 2015 menyatakan bahwa penetapantersangka adalah merupakan objek praperadilan dengan pertimbangan bahwa,karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yangmerupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnyapenetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakanperlindungan melalui ikhtiar
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 05-04-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Tte
Tanggal 19 April 2021 — Pemohon:
RANI ANDINI YASA
Termohon:
POLDA MALUKU UTARA
141 — 82
  • memperhatikan praktek peradilan melalui putusanPraperadilan atas penetapan Tersangka tersebut di atas, serta pertimbanganhukum (ratio decidendi) Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan MahkamahKonstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUUXII/2014, tanggal 28 April2015, yang menyatakan:..Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari prosespenyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusiamaka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objekyang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 22-10-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 15/Pid.Sus-.TPK/2021/PT SMG
Tanggal 16 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : PURNA NUGRAHADI,SH.MH
Terbanding/Terdakwa : SI YAMDI ALFIKRI Bin MANROJI Alm
116 — 53
  • ITTIBAR IKHTIAR (ITI) untuk melaksanakan pekerjaantersebut di mana kesepakatan pekerjaan tersebut hanya dilakukansecara lisan antara mereka berdua tanpa didukung dengan suratperjanjian yang sah.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-01-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 P/HUM/2019
Tanggal 23 Mei 2019 — H. ARTHA HANIF., DK VS 1. PRESIDEN RI., 2. MENTERI AGAMA RI;
190 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Atas dasar tersebut, makaNegara wajib hadir untuk memperbaiki, tidak hanya pada ranahregulasi tetapi juga praktek penyelenggaraan perjalanan ibadahumrah yang dilaksanakan oleh PPIU;PMA Nomor 8 Tahun 2018 merupakan ikhtiar Negara untukmemperbaiki prosesproses penyelengaraan perjalanan ibadahumrah oleh PPIU.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 27-07-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 29/Pid.Pra/2020/PN Bdg
Tanggal 26 Agustus 2020 — Pemohon:
RONY ARMES TORISIA BIN ARMAN
Termohon:
1.Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Kota Bandung
2.Kordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri sipil.
3.Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
91 — 27
  • Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 halaman 105106,menegaskan memasukkan Penetapan Tersangka, Penyitaan danPenggeledahan sebagai Objek Praperadilan dengan alasan antaralain:Oleh karena penetapan Tersangka adalah bagian dariproses penyidikan yang merupakan perampasan terhadapHak Asasi Manusia maka seharusnya PenetapanTersangka oleh Penyidik merupakan objek yang dapatdimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranataPraperadilan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-12-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1508 K/Pdt/2013
Tanggal 19 Desember 2014 — TOHA bin DJUM vs PT.ANTILOPE MAJU PURI INDAH semula PT.ANTILOPE MADJU, dkk
69 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kepala Kantor Agraria Jakarta Barat tanggal1441979 Nomor 364/I/HGB/B/3/79, Ikhtiar tentang permohonan tanggal 22Maret 1979 Nomor 55/Rog/HGB/79; Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 22Maret 1979 Nomor 165/RPT/1979;e Photo Copy Surat Gubernur KDKI Jakarta tanggal 31 Mei 1977 Nomor 1230/A/K/BRD/77 tanggal 1891973 Nomor 168/A/k/BKD/1973; photo copy surattanda setoran tanggal 1061977 sebesar Rp210.000.000,00; tanggal1331973 sebesar Rp80.000.000,00; tanggal 31121973 sebesarRp135.000.000,00 dan sebesar Rp135.000.000,00
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 28-02-2024 — Putus : 28-03-2024 — Upload : 28-03-2024
Putusan PT JAKARTA Nomor 54/PID.SUS/2024/PT DKI
Tanggal 28 Maret 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : KURNIADI SASTRAWINATA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : INDAH PUSPITARINI
Terbanding/Penuntut Umum I : SYAIFFUL ALAM YULIASTANA,SH.,MH
208 — 71
  • unit Link Investa 3 yang dilegalisir;
    11) 1 (satu) bendle Fotocopy rekening koran unit Link Investa 4 yang dilegalisir;
    12) 1 (satu) bendle Fotocopy rekening koran unit Link Investa 5 yang dilegalisir;
    13) 1 (satu) bendle Fotocopy rekening koran unit Link Investa 6 yang dilegalisir;
    14) 1 (satu) bendle Fotocopy perhitungan fee Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang dilegalisir;
    15) 1 (satu) buah buku asli ikhtiar
    polis nomor 1000193754 tgl. 29 Mei 2019 atas nama ROBBY jumlah premi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berakhirnya premi tgl. 24 Mei 2020;
    16) 1 (satu) buah buku asli ikhtiar polis nomor 1000201531 tgl. 4 Desember 2019 atas nama ROBBY jumlah premi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berakhirnya premi tgl. 3 Juni 2020;
    17) 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening Bank BCA bukti setoran penempatan dana premi dari Bank BCA
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-01-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn
Tanggal 26 Januari 2017 — - Yuniar Bate’e
66 — 18
  • Ikhtiar Duha, MM sebagai wakil penanggung jawab.Sozisokhi Sihura, SE, M.Ec. Dev sebagai ketua.Akibat Fau, S.Sos, MM sebagai wakil ketua bidang akademik.aN OoFoaruta Laoli, SE, MH sebagai wakil ketua bidang adm &keuangan.9.
    Ikhtiar Duha, MM sebagai wakil penanggung jawab.Sozisokhi Sihura, SE, M.Ec. Dev sebagai ketua.Akibat Fau, S.Sos, MM sebagai wakil ketua bidang akademik.oN OO PF ODFoaruta Laoli, SE, MH sebagai wakil ketua bidang adm & keuangan.9.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-05-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 202 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 11 Mei 2015 — H. R A N U, S.H
96 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Proposal dari Panitia Pembangunan Masjid "IKHTIAR DusunKarang Guntal Desa Gerimaq Indah Kecamatan NarmadaKabupaten Lombok Barat dan kuitansi penerimaan dana bantuansebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa tanggalpenerimaan, (fiktif/yang bersangkutan tidak pernah menerimabantuan dana);648.
    Proposal dari Panitia Pembangunan Masjid "IKHTIAR DusunKarang Guntal Desa Gerimaq Indah Kecamatan NarmadaKabupaten Lombok Barat dan kuitansi penerimaan dana bantuansebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa tanggalpenerimaan. (fiktif/yang bersangkutan tidak pernah menerimabantuan dana);648.
Pengadilan PN ROTE NDAO Pidana Umum Penghinaan
Register : 29-10-2015 — Putus : 20-11-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN ROTE NDAO Nomor 1/Pid.Pra/2015/PN.Rno
Tanggal 20 Nopember 2015 — Pidana - DRS. LEONARD HANING, MM : PEMOHON - KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, CQ. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR, CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BA’A, bertempat kedudukan di : Kompleks Perkantoran Ti’i Langga Ba’a- Rote, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. M. SAFIR, SH, M.Hum, 2. JANUAR DWI NUGROHO, SH, 3. ALEXANDER L. M. SELE, SH. masing-masing selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Ba’a yang berkedudukan di Ba’a : TERMOHON
261 — 136
  • Namun permasalahannya adalah bagaimana ketikatidak dilakukan secara ideal dan benar, dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjaditersangka memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalammenetapkan seseorang menjadi Tersangka.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-06-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 271 K/PID.SUS/2014
Tanggal 16 Juni 2014 — Drs. MOHAMMAD NTHAI, MM.
80 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksuddiberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut.Penyalahgunaan kewenangan, kesempaian, atau sarana merupakan cara yang ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk mencapai tujuanmenguntungkan dini sendin atau orang lain atau suatukorporasi (digaris bavahi oleh Pembanding) ; Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakimmengungkapkan bahwasanya penyalahgunaan kewenangan,kesempatan, atau sarana merupakan cara yang ditempuh (ikhtiar
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Pidana Khusus
Register : 21-06-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjs
Tanggal 5 Juli 2021 — Pemohon:
NURDIANA, S.PI
Termohon:
Kepala Kejaksaan RI Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan
90 — 43
  • Dengandemikian maka Permohonan PEMOHON untuk menguji keabsahanpenetapan PEMOHON sebagai Tersangka melalui praperadilan adalah sahmenurut hukum, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangannya yangberbunyi:Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikanyang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia makaseharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yangdapat dimintakan' perlindungan melalui ikhtiar hukum pranatapraperadilan.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 05-01-2015 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 27-05-2015
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 01/G/2015/PTUN-PLG
Tanggal 12 Mei 2015 — SUKRI dkk vs BUPATI BANGKA; PT. GUNUNG PELAWAN LESTARI
69 — 47
  • Gunung Pelawan Lestari kepadaBupati Bangka No. 017/PD GPL/IV/2013 tanggal 1 April 2013 perihal :Permohonan izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapasawit dan Fasilitas Pendukung Lainnya (photo copy sesuai dengan aslinya) ;Surat Pernyataan Dukungan dari Koperasi Petani Plasma Ikhtiar SejahteraDesa Gunung Muda Nomor : 01/KPPIS/II/2013 tanggal 6 Pebruari 2013(photo copy sesuai dengan aslinya) ;Surat Pernyataan Dukungan dari Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit SilipLestari Desa Silip Nomor
Pengadilan PA BANGKALAN Perdata Agama Perceraian
Register : 21-12-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0055/Pdt.G/2018/PA.Bkl
Tanggal 24 Oktober 2018 — Penggugat Dan Tergugat
77 — 28
  • 2008;Dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkaraini untuk dapat menetapkan sebagai ahli waris dan akan diberikan seluruhharta yang dimiliki kepada anakanak Pemohon dengan Termohon bila sudahdewasa dan cakap menurut hukum;Bahwa dengan diajukannya permohonan pembatalan yang telah diajukanoleh Termohon Rekonvensi, Pemohon merasa diinjakinjakkehormatannya dan tidak dihargai lagi usahanya sebagai seorang istri yangtelah melayani Termohon selama kurang lebih 15 tahun;Bahwa atas usaha, ikhtiar
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 05-09-2013 — Putus : 02-10-2013 — Upload : 06-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 72/PID.TPK/2013/PT SMG
Tanggal 2 Oktober 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : BAMBANG PUTRA SANTOSO, SH
Terbanding/Terdakwa : Ir.BAMBANG SANTOSA,MM
72 — 48
  • Bahwa dalam surat dakwaan maupun dalam tuntutan Jaksa Penuntut unumtersebut tidak diterangkan secara cermat dan jelas tentang adanyaperbuatan terdakwa yang berkaitan dengan perkara pidana korupsi atasnama terdakwa lainnya, khususnya dalam kaitan dengan delik penyertaan.Bahwa memori banding ini merupakan suatu ikhtiar hukum agar MajelisHakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa perkara inimengambil suatu keputusan yang adil dan membantu Majelis Hakim agarsampai pada suatu keyakinan agar kesalahan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 26-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 463/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 23 Juli 2019 —
244 — 156
  • Misalnya, seorang pembantutidak mengunci pintu atau jendela rumah majikannya agar orangyang dibujuk atau digerakkan dapat melakukan pencurian.dengan ikhtiar (sarana). Misalnya, memberikan senjata agar orangyang dibujuk atau digerakkan dapat melakukan tindak pidana sesuaidengan kehendak orang yang memberikan senjata (orang yangmembujuk).dengan keterangan.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-10-2013 — Upload : 25-07-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 72/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg
Tanggal 2 Oktober 2013 — Ir. BAMBANG SANTOSA, MM
54 — 27
  • Jaksa Penuntut Umum tanpa adanya audit olehinsitusi yang berwenang dalam hal init BPK / BPKP PerwakilanJawa Tengah yang kemudian direview dalam surat dakwaanmaupun dalam requisitoirnya. e Bahwa dalam surat dakwaan maupun dalam tuntutan JaksaPenuntut umum tersebut tidak diterangkan secara cermat dan jelastentang adanya perbuatan terdakwa yang berkaitan dengan perkarapidana korupsi atas nama terdakwalainnya, khususnya dalamkaitan dengan delik penyertaan.e Bahwa memori banding ini merupakan suatu ikhtiar
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 23-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 19/Pid.Pra/2018/PN Dps
Tanggal 23 Nopember 2018 — Pemohon:
Ir. I Gede Agus Hardiawan
Termohon:
Kementerian Keuangan RI Dirjen Pajak Kanwil DJP Bali, Cq. PPNS Dirjen Pajak Bali
415 — 212
  • Bahwa dengan memperhatikan praktek peradilan melalui putusanPraperadilan atas penetapan Tersangka tersebut di atas sertapertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan MahkamahKonstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUUXII/2014, tanggal 28 April2015, yang berbunyi,Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikanyang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia makaseharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yangdapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar