Bahwa Pemohon Peninjuan Kembali semula Pembanding sangatkeberatan dengan pendapat Majelis yang menyatakan ...penerbitannyatidak harus sesuai tata cara verifikasi yang diatur dalam Peraturan MenteriKeuangan Nomor : 146/PMK.03/2012 tanggal 10 September 2012tersebut. Pendapat Majelis ini merupakan pendapat yang bertentanganasas legalitas dan asas kepastian hukum dalam penyelenggaraanadministrasi pemerintahaan.2.

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agungberpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan olehPemohon Peninjuan Kembali: .............. tidak beralasan, sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untukmembayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;Memperhatikan, UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase danAlternatif

;https://jdih.mahkamahagung.go.id/81Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agungberpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan olehPemohon Peninjuan Kembali: .............. tidak beralasan, sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untukmembayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;Memperhatikan, (UndangUndang Nomor 31 Tahun 2000

alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah menelitisecara seksama alasan peninjauan kembali tanggal dan kontra jawaban alasanpeninjauan kembali tanggal dihubungkan dengan pertimbangan judex juris, dalamhal ini Mahkamah Agung/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tidakmelakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:34Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agungberpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan olehPemohon Peninjuan

seksama alasanalasan peninjauan kembali tanggal ............dan jawabanalasan peninjauan kembali tanggal ..........dinubungkan dengan pertimbangan /udexJuris, dalam hal ini Mahkamah Agung/Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri .......... tidak melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagaihttps://jdih.mahkamahagung.go.id/ 170 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agungberpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan olehPemohon Peninjuan

Bahwa Pemohon Peninjuan Kembali semula Pembanding sangatkeberatan dengan pendapat Majelis yang menyatakan ...penerbitannyatidak harus sesuai tata cara pemeriksaan yang diatur dalam PeraturanMenteri Keuangan Nomor : 17/PMK.03/2013 tanggal 7 Januari 2013tersebut. Pendapat Majelis ini merupakan pendapat yang bertentanganasas legalitas dan asas kepastian hukum dalam penyelenggaraanadministrasi pemerintahaan.2.

;Bahwa survey yang dilakukan oleh Terdakwa ZULFAHMI,ST dengan saksiMARBAWI, ST, M.Si, saksi NURWULAN HANDOKO,ST dan saksi RULLYDWI PUTRA tersebut yang hanya melihat lokasi bangunan danmendokumentasikan tanoa mengecek dokumen pendukung dari masingmasing bangunan tersebut kemudian atas perintah saksi RADJA TJELAKNUR DJALAL, saksi NURWULAN HANDOKO,ST dan saksi RULLY DWIPUTRA MEMBUATKAN Berita Acara Hasil Rapat peninjuan Lokasi danBangunan yang ditawarkan sebagai Mes pemda dan Asrama MahasiswaKabupaten

Margosuko, kalautidak salah tahun 2015 cuma tanggal dan bulannya saksi tidak mengetahuinya ;Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada surat Bupati Malang kepada Menteri Agraria tentang peninjuan kembali HGUnya;Bahwa setahu saksi dalam perjanjian antara PT.

Porprov IV tersebut awalmulanya adalah saksi ikut rapat koordinasi dengan susunan panitia porprov IVyang telah ditunjuk dan rapat tersebut dilakukan beberapa kali pada saat rapatpertama kali adalah melakukan pembahasan secara umum mengenaipelaksanaan kegiatan tersebut dan kordinasi sesama panitia dan Cabor,sedangkan rapat yang kedua yang pernah saksi ikuti tersebut adalah membahasmengenai pelaksanaan tempat kegiatan tanding (venus) yang dilakukan diBontang dan Samarinda setelah saksi melakukan peninjuan

Ode Nurhayati, S.Sos tersebut di atas terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dantindak pidana Pencucian uang dan menjatuhkan pidana penjara 6 tahunadalah bertentangan/ tidak mempertimbangkan halhal yang terungkapdalam persidangan, namun demikian Mahkamah Agung telah memutuskandan menguatkan putusan Judex facti;Setelah menelaah dengan seksama putusan kasasi atas perkara PemohonPENINJAUAN KEMBALI, Pemohon PENINJAUAN KEMBALI memutuskanuntuk mengajukan permohonan Peninjuan

Peraga untuksekolahsekolah di Wakatobi dan Palangkaraya, usaha pengadaan komputeruntuk sekolah dan kantor di Wakatobi dan Palangkaraya, Penyalur Utamabahan Bangunan di Kabupaten Buton Utara dan Perkebunan Cengkeh diSeram Maluku warisan orang tua Pemohon PENINJAUAN KEMBALI;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon tidak dapat dibenarkan,karena Judex Facti maupun Judex Jurist tidak salah menerapkan hukum dalamhal menyatakan Pemohon Peninjuan

ZULFAHMI,ST bersama dengansaksi MARBAWI, ST, M.Si, tidak meneruskan peninjauan lokasi tersebut.Bahwa survey yang dilakukan oleh saksi ZULFAHMI,ST dengan saksiMARBAWI, ST, M.Si, saksi NURWULAN HANDOKO,ST dan saksi RULLYDWI PUTRA tersebut yang hanya melihat lokasi bangunan danmendokumentasikan tanoa mengecek dokumen pendukung dari masingmasing bangunan tersebut kemudian atas perintah Terdakwa RADJATJELAK NUR DJALAL, saksi NURWULAN HANDOKO,ST dan saksi RULLYDWI PUTRA MEMBUATKAN Berita Acara Hasil Rapat peninjuan

bagaimana perhitungan kerugian Negara tersebut.Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yangmempermasalahkan standar mengenai bentuk audit dan bagaimana perhitungankerugian Negara tersebut telah dijelaskan oleh ahli AKHIRIL AABAR HASIBUAN,SE yang merupakan auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara,dimana ahli menjelaskan sebelum melakukan penghitungan kerugian Negaraterlebih dahulu melakukan klarifikasi dengan pihakpihak terkait, kemudian menilitidokumen, melakukan peninjuan

(Kabag Akuntansi PT.PN.IIPersero, peristiwa tersebut bukan tindak pidana sehinggapenyidikan atas Tersangka dihentikan; Bahwa bukti PK3 penyidikan terhadap pelepasan atas tanahseluas 32 ha, yang sama periodenya dengan pelepasan tanahseluas 78,16 Ha yang dituduhkan kepada Pemohon PeninjauanKembali, dimana hasil pelepasan tanah tersebut juga disetor kekas PT.PN.Il Persero;Put No.04/Pdt G/2013/PNB) Hal 125 dari 286 halaman Bahwa hal tersebut bertolak belakang dengan kasus terhadapTerpidana Pemohon Peninjuan

Ir.Masdin Sipayung, IndroSuhito,SH dan Drs.Sukardi,sMM (Kabag Akuntansi PT.PN.IIPersero, peristiwa tersebut bukan tindak pidana sehinggapenyidikan atas Tersangka dihentikan; Bahwa bukti PK3 penyidikan terhadap pelepasan atas tanahseluas 32 ha, yang sama periodenya dengan pelepasan tanahseluas 78,16 Ha yang dituduhkan kepada Pemohon PeninjauanKembali, dimana hasil pelepasan tanah tersebut juga disetor kekas PT.PN.Il Persero; Bahwa hal tersebut bertolak belakang dengan kasus terhadapTerpidana Pemohon Peninjuan

ZULFAHMI,ST bersama dengansaksi MARBAWI, ST, M.Si, tidak meneruskan peninjauan lokasi tersebut.Bahwa survey yang dilakukan oleh saksi ZULFAHMI,ST dengan saksiMARBAWI, ST, M.Si, saksi NURWULAN HANDOKO,ST dan saksi RULLYDWI PUTRA tersebut yang hanya melihat lokasi bangunan danmendokumentasikan tanoa mengecek dokumen pendukung dari masingmasing bangunan tersebut kemudian atas perintah Terdakwa RADJATJELAK NUR DJALAL, saksi NURWULAN HANDOKO,ST dan saksi RULLYDWI PUTRA MEMBUATKAN Berita Acara Hasil Rapat peninjuan

Dengan demikian, sangatlah tidak adil bila danadana yang diterima dandisalurkan kepada para Pemohon Peninjuan Kembali selaku anggota dan unsurDPRD Kota Kendari saat itu dikatakan untuk keperluan pribadi, serta dianggap/dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.Unsur Dilakukan secara bersamasama.Bahwa perbuatan dalam perkara a quo tidak dapat diartikan sebagai perbuatanpidana, karena dana anggaran DPRD Kota Kendari Tahun 2003 dan Tahun 2004adalah merupakan anggaran instistusi dan bukan

Baru (Novum) tersebut di atas dandengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal23 UndangUndang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang KekuasaanKehakiman yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 23 UndangUndang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman :(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap, pihakpihak yang bersangkutan dapat mengajukanPeninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapathal atau keadaan tertentu yang ditentukan.(2) Terhadap putusan Peninjuan

Bahwa Pemohon Peninjuan Kembali semula Pembanding sangat74keberatan dengan pendapat Majelis yang menyatakan ...penerbitannyatidak harus sesuai tata cara verifikasi yang diatur dalam Peraturan MenteriKeuangan Nomor : 146/PMK.03/2012 tanggal 10 September 2012tersebut. Pendapat Majelis ini merupakan pendapat yang bertentanganHalaman 113 dari 150 halaman. Putusan Nomor 1192/ B /PK/PJK/2015asas legalitas dan asas kepastian hukum dalam penyelenggaraanadministrasi pemerintahaan;.

BnaPenanganan Darurat BNPB ke Bireuen untuk melakukan verifikasi atasdampak dan kerusakan bencana yang terjadi di Kabupaten Bireuen ;Bahwa, Atas peninjuan dan verifikasi yang dilakukan oleh Tim pada saatitu pada tanggal 06 Juni 2016 di buat Nota Kesepahaman antara BadanNasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang di wakili oleh Ir.

seperti yang telah tertera dalam proposal ;Bahwa, setelah proposal di terima oleh Deputi Bidang PenangananDarurat BNPB dan setelah saksi presentasikan di hadapan para pejabatdan staf pada Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, pada tanggal30 Maret 2016 datang Tim Kaji Cepat dan Verifikasi kerusakan akibatdampak bencana banjir dan tanah longsor dari Deputi BidangPenanganan Darurat BNPB ke Bireuen untuk melakukan verifikasi atasdampak dan kerusakan bencana yang terjadi di Kabupaten Bireuen ;Bahwa, Atas peninjuan

Ruang atauperencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;Setelah menerima permohonan, Gubenur memerintahkan KepadaKepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi untukmengadakan koordinasi dengan Ketua Bappeda Tingkat , AsistenSekertaris Wilayah Daerah dan instasi terkait untuk bersamasamamelakukan penelitian mengenai kesesuaian peruntukan tanah yangdimohon dengan Rencana tata Ruang atau perencanaan ruangwilayah atau kota yang telah ada;Sedangkan untuk tahap kegiatan fisik :a)b)Melakukan peninjuan

masalahPeninjauan Kembali diberlakukan hanya yang berpekara dan saat ini merasa waswas terns dan masalah akan dilakukan eksekusi sangat merasa keberatan;Bahwa Pihak Perusahaan Mas Karimun pemah menanyakan hal sengketa lahantersebut kepada PT.KIM jawaban dari PT.KIM masih dalam pengurusan;Bahwa saksi mengetahui isi constatering dan Peninjauan Kembali karena saksi bacadimana pihak Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ada mengirimkan Berita AcaraConstatering dan Putusan Peninjauan Kembali;Bahwa dalam putusan Peninjuan

Indramayu TA. 2016,dengan tugas :1) Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkaspermohonan.2) Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah,riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohondengan pemohon serta kepentingan lainnya.3) Mengadakan penelitian dan peninjuan fisik atas tanah yangdimohon mengenai penguasaan/penggunaan/keadaan = tanahserta batasbatas tanah yang dimohon.4) Mengumpulkan keterangan/penjelasan dari pemilik tanah yangberbatasan.5) Meneliti kesesuaian

hasil Kajian tersebut seingatsaksi pada akhir tahun 2011 pada saat saksi menerima honor sebagaianggota Tim Pengkaji kurang lebih sekitar Rp 1.500.000,Halaman 145 dari 544 Putusan Nomor 160 /Pid.SusTPK/2015/PN.SmgBahwa dalam rapat, saksi hanya bersifat pasif.Bahwa setiap rapat yang saksi ikuti dihadiri kurang lebih 5 sampaidengan 6 orang.Bahwa yang meminta tanda tangan dalam hasil kajian adalah Aziz(Staf Biro Bonsos), saat menyerahkan honor kepada saksi.Bahwa Tim Pengkaji tidak pernah melakukan peninjuan

, susunan pengurus.Dari TU Biro Bina Sosial diagendakan, di teruskan ke KabagKesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana, selanjutnyaditeruskan ke Kasubag Kesejahtraan Sosial, (saksi merupakanstaf Kasubag Kesejahteraan Sosial).Kemudian prosposal oleh staf Kasubag Kesejahteraan Sosialdiinput dan direkap oleh Saksi dibantu oleh ARIF HUSNI dan RININURHIDAYATI untuk dilakukan pengkajian oleh Tim.Proses pengkajian dapat dilakukan dengan pembahasan denganSKPD terkait (Tim Pengkaji) atau dilakukan peninjuan