Ditemukan 1927 data
81 — 30
hasil Kajian tersebut seingatsaksi pada akhir tahun 2011 pada saat saksi menerima honor sebagaianggota Tim Pengkaji kurang lebih sekitar Rp 1.500.000,Halaman 145 dari 544 Putusan Nomor 160 /Pid.SusTPK/2015/PN.SmgBahwa dalam rapat, saksi hanya bersifat pasif.Bahwa setiap rapat yang saksi ikuti dihadiri kurang lebih 5 sampaidengan 6 orang.Bahwa yang meminta tanda tangan dalam hasil kajian adalah Aziz(Staf Biro Bonsos), saat menyerahkan honor kepada saksi.Bahwa Tim Pengkaji tidak pernah melakukan peninjuan
, susunan pengurus.Dari TU Biro Bina Sosial diagendakan, di teruskan ke KabagKesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana, selanjutnyaditeruskan ke Kasubag Kesejahtraan Sosial, (saksi merupakanstaf Kasubag Kesejahteraan Sosial).Kemudian prosposal oleh staf Kasubag Kesejahteraan Sosialdiinput dan direkap oleh Saksi dibantu oleh ARIF HUSNI dan RININURHIDAYATI untuk dilakukan pengkajian oleh Tim.Proses pengkajian dapat dilakukan dengan pembahasan denganSKPD terkait (Tim Pengkaji) atau dilakukan peninjuan
103 — 72
gugatan tentang bendatidak bergerak tersebut dapat dikategorikan tidak jelas atau kabur dansebagai konsekwensinya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapatditerima, sebagaimana dijelaskan dalam kaidah hukum yang terdapatpada Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:e Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17April 1979, yang mengandung kaidah hukum, Karena dalam suratgugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batasbatas tanahsengketa, gugatan tidak dapat diterima;e Putusan Peninjuan
128 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
(BuktiPK80) Berikut adalah langkahlangkah = anailisiskesebandingan yang telah dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali:Langkahlangkah Pencarian Pembanding olehPemohon Peninjuan Kembali Rincian Keterangan Database yang OSIRIS sebagai database yang menyediakan datadigunakan data keuangan dan informasi perusahaan.
85 — 30
acarapemeriksaan dan serah terima barang, akan tetapi saksi menandatanganiberita acara tersebut karena anggota panitia pemeriksa dan penerima baranglainnya sudah menandatangani, akan tetapi saksi tidak pernah menghitungbibit kakao tersebut;Bahwa saksi tidak pernah menyodorkan surat hasil evaluasi tersebut kepadaThomas Sumele Lobay untuk ditandatangani;Bahwa yang bertanggungjawab dalam proyek ini adalah Terdakwa sebagaiKepala Bidang dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);Bahwa saksi juga pernah mengecek/melakukan peninjuan
EKO BAROTO, SH, MH
Terdakwa:
MOHAMAD SUBUR
146 — 52
sertifikat tanah atas nama saksi Ssudah jadi sedangkan 1 (Satu)sertifikat yang lain belum jadi karena saksi belum membayar sebesar Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) ;Bahwa sepengetahuan saksi, saksi mendengar petugas kepolisian dari PolresNganjuk melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Terdakwapada akhir bulan Agustus 2018, setelah saksi melakukan pembayaransebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) ;Bahwa saksi tidak tahu biaya dari mana atas konsumsi untuk petugaspertanahan saat melakukan peninjuan
83 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Kabag Akuntansi PTPN Il Persero, peristiwatersebut bukan tindak pidana sehingga penyidikan atasTersangka dihentikan ;Bahwa bukti PK3 penyidikan terhadap pelepasan atastanah seluas 32 Ha, yang sama periodenya denganpelepasan tanah seluas 78,16 Ha yang dituduhkankepada Pemohon Peninjauan Kembali, dimanahasilpelepasan tanah tersebut juga disetor ke kas PTPN IlPersero ;Bahwa hal tersebut bertolak belakang dengan kasusterhadap Terpidana Pemohon Peninjuan Kembali yangdinyatakan terbukti Korupsi secara
93 — 56
diatas mengenai kehadiran saksi dalam Rapat Kajian memangsaksi hanya 2 sampai 3 kali menghadiri rapat kajian Proposal Bansos,dan saksi menandatangan 31 hasil Kajian tersebut saksi tanda tanganipada akhir Desember 2011 pada saat menerima honor, dan dalampikiran saksi mungkin akan digunakan untuk kelangkapan administrasisaja, yang saat itu Aziz (Staf Biro Bonsos) menemui saksi dan memintatanda tangan dalam dokumen hasil Kajian serta menyerahkan honorkepada saksi;Bahwa saksi tidak pernah melakukan peninjuan
92 — 44
peninjauan ke lapangan di Jalan Marmoyo Nomor (2 Surabaya,Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, disana saksi Heny Puspasari,SHbertemu dengan Terdakwa Handoko Soelayman selaku pemohon, selanjutnya saksi HenyPuspasari,SH membuat dan menandatangani Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 21 FebruariMenimbang, bahwa menurut keterangan saksi Heny Puspasari,SH, sebelumTerdakwa Handoko Soelayman menandatangani Hasil Peninjauan Lapangan tersebutTerdakwa Handoko Soelayman terlebih dahulu membacahasil peninjuan
127 — 21
.: 100/112/64.02.33/II/2004;Bahwa saksi tidak pernah membuat surat tertanggal 10 Februari 2004 yangditujukan kepada camat Tenggarong Seberang;Bahw peninjauan lokasi dilakukan tanggal 23 Oktober 2003 ;Bahwa saat peninjuan lokasi yang hadir adalah saksi sendiri, Bpk.Soeparlan danmasyarakat desa ;Bahwa Ijin lokasi tidak pernah dicabut dan masih syah ; dan pemerintah tidakpernah mengeluarkan surat kalau tanah dilokasi yang dibebaskan tersebut tanahNegara ;Bahwa Panitia Pengadaan tanah bisa terbentuk
397 — 265
Jika belum terdapat rekomendasi dari Tim Teknis, makaberkas akan dikirim ke Loket 4 : Proses TU untuk dibuatkanundangan rapat kepada Tim Teknis dan menetapkan jadwalpeninjauan lapangan ;E.Hasil Peninjuan Lapangan oleh Tim Teknis dibuatkan Berita AcaraPemeriksaan dan ditandatangani oleh Tim Teknis yang merupakanrekomendasi apakah permohonan DITERIMA atau DITOLOK ;124F.Petugas Loket 2 memeriksa dan meneliti Kembali kelangkapanadministrasi : Jika masih terdapat kekurangan maka petugas Loket 2memberikan
49 — 12
Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada ForumMAD.e Bahwa benar setelah dibentuk tim TP2 kemudian dibuatkanjadwal kegiatan peninjuan ke lokasi masingmasing desa dandibagi menjadi 3 Tim yaitu :e Desa Cijengkol, Desa Lubang Buaya dan Desa Taman Rahayuanggota Tim : Nasem Sumbawa, S.Sos dan Ibu Helmi Yenti SH.MH;e Desa Cibening, Desa Ciledug, Desa Cikarageman, Desa Kertarahayu :anggota Tim Drs. Kuswan M dan M.
1.MANGATAS TOGI BUTAR BUTAR
3.Tuan Bevin Butar-butar
Tergugat:
1.Negara cq Pemerintah RI cq Presiden RI
2.Negara cq.Pemerintah RI cq.Presiden RI cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
3.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif RI
4.Negara cq. Pemerintah RI cq. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
5.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Gubernur Sumatera Utara
6.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara
7.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan Provinsi sumatera Utara
8.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Bupati Toba
9.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq.Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba
10.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Toba
11.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kepada BPN Nasional
12.B
160 — 129
Fotokopi dari Fotokopi Surat Komisi Nasional HAM RI, Nomor 243/KPMT/III/2021, Perihal Permintaan Keterangan Atas Dugaan PenetapanTersangka Secara SewenanngWenang Terhadap Ahli Waris Ompu OndolButarButar, diberi tanda BP14;15.Fotokopi dari Fotokopi Surat Aspirasi/Permohonan Masyarakat Adat Bius RajaParopat Sigapiton, Tanggal 14 Agustus 2018, diberi tanda BP15;16.Fotokopi Surat Anggaran Dasar Perkumpulan Masyarakat Adat PomparanOmpu Ondol ButarButar Sigapiton, diberi tanda BP16;17.Fotokopi Laoran Peninjuan
146 — 103
Kdi.Pada saat saksi bertemu dengan Bupati, saksi disampaikan bahwa apabila diatas areal tanah 120 Ha tersebut ada hak milik warga maka keputusan tersebutakan ditinjau ulang; Sampai saat ini atas SK objek sengketa tersebut tidak pernah dilakukan peninjuan ulang;Saksi pernah mendengar cerita bahwa lokasi tersebut pernah digugat di PNKendari pada tahun 2001, tapi saksi tidak pernah membaca putusannya;Saksi tidak ikut menggugat pada saat itu karena menurut saksi tidak mesti harus menggugat ke pengadilan
1524 — 1116
Bahwa faktanya surat kuasa khusus penggugat telah cacat hukum dan tidaksah menurut hukum, karena faktanya Penggugat menyebutkan dalam SuratKuasa Khususnya pada Halaman 2 pada pokoknya bahwa surat kuasa inidiberikan untuk melakukan segala tindakan dalam arti yang seluasluasnyasepanjang diperkenankan oleh hukum, bahkan pada Halaman 34 jugadisebutkan bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat digunakan juga sampai sampai untuk mengajukan upaya hukum luarbiasa peninjuan kembali danupaya hukum lainnya yang sangat
88 — 29
KnatorKPBD untuk diproses dengan menyusun tahapan penyelesainya sekali gus timscedul ;bahwa sebelumnya telah ada nota Dinas dari Asisten Administasi sekdatanggal. 21 Pebruari 20006 yang isinya disimpulkan bahwa surat dari hasil rapatyang di Asisten Adminutrasi disimpulkan bahwa surat pernyataan yang dikeluarkanoleh BPN Kab Semaarang tentaang pemblokiran sertifikat HM atas tanah di desaNyatnyono belum syah sehingga perlu diklarifikasi ke BPN, Kaab Semarag; daihasil Klarifikasi ke BPN Kab Semarang dan peninjuan
481 — 983 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Judex Juris Singkat Dan Sumir Oleh Karenanya SamaSekali Tidak Mempertimbangkan Satu Persatu DalilDalil KasasiPemohon Peninjuan Kembali34.Bahwa pertimbangan hukum Judex Juris pada Mahkamah Agung danJudex Facti pada Pengadilan Tinggi Riau yang "sangat singkat" dan"sangat sumir" sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon PeninjauanKembali di atas, adalah jelas pelanggaran dan kesalahan beratterhadap hukum acara perdata dan peraturan perundangundangan yangberlaku di Republik Indonesia.
493 — 3392 — Berkekuatan Hukum Tetap
PemohonEksekusi Lanjutan.Penerimaan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebutuntuk pengurusan penundaan tegoran aanmaning perkara niaga PT.Metropolitan Tirta Perdana (PT MTP) melalui PN Jakarta Pusat sesuaiPutusan Singapura International Arbitration Centre (SIAC) Nomor 62 Tahun2013 tertanggal 01 Juli 2013, ARB Nomor 178 Tahun 2010.Penerimaan uang sebesar USD50.000 (lima puluh ribu dollar AmerikaSerikat) ditambah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut untukpengurusan pengajuan Peninjuan
91 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rijal Roihan, S.Ag, MA (Bukti PPK 19) tidak dapat dinilaisebagai putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lain denganperkara a quo yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 2272 K/Pid.Sus/2014atas nama Terpidana/Pemohon Peninjuan Kembali Dr. Drs. H.
108 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank Mandiri (Persero) Tok sebagai pemeganghak jaminan atas barang bukti tsb ;Membebankan kepada para Pemohon Kasasi/para Terdakwa membayarbiaya perkara kasasi ini masingmasing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratusrupiah) ;Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 2 PK/Pid.Sus/2012 tanggal26 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Peninjuan Kembali dariPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : RUDI WIBISONO, S.E., DIPL.
112 — 199 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan uraian tersebut putusan Judex Facti No. 1311 K/Pid.Sus/2010 dapat dipandang sebagai suatu kekeliruan yang nyata yangharus diluruskan sebagaimana mestinya ;Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dantelah diusahakan dengan sungguhsungguh tetap tidak tercapai mufakat,maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis mengambil putusan dengansuara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi Terdakwa sebagaimanatelah dipertimbangkan di atas ;Bahwa karena alasan Peninjuan Kembali