Ditemukan 2156 data
159 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sindoka) menjadi izin prinsipperluasan Usaha Perkebunan Tanaman Sweet Sorghun, PerkebunanTanaman Serat Kenaf, Dan Peternakan Sapi Perah/Penggemukan (videIzin Prinsip Nomor 050/96/Bap/III/2011 yang dikeluarkan oleh Bupati10Luwu Timur tertanggal 9 Maret 2011, maka Penggugat khawatir atastanah status tanah adatnya tersebut dikemudian hari mengingat ParaPenggugat tidak pernah melepaskan haknya atas tanah tersebut kepadapihak manapun termasuk pihak PT.
menurut hukum adat dipunyai olehmasyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakanlingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam,termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dankehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turuntemurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut denganwilayah yang bersangkutan dan dalam ayat 3 Masyarakat hukum adatadalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya
126 — 52
;Bahwa isi surat tersebut yaitu dimana Bandara Emalamo Sananadibuka kembali sambil menunggu pengurusan pembayaran gantirugi kepada masyarakat ;Bahwa tanah yang dimintakan ganti rugi oleh masyarakat adalahtanah diluar Runway bandara emalamo sanana ;Bahwa sampai saksi turun dari dari jabatan Kepala Biro Hukumbelum ada pembayaran ganti rugi karena masyarakat tidak dapatmenunjukkan bukti kepemilikannya ;Bahwa Sanana merupakan wilayah Kesultanan Ternate dimanasampai pada saat ini masih ada perangkat adatnya
Mudaffar Sjah, M.Si sebagai Sultan Ternate yang padapokoknya menerangkan bahwa daerah Kepulauan Sula adalah bagian dari wilayahKesultanan Ternate dan hakhak atas tanah berlaku hukum adat ;bahwa buktibukti surat Penggugat dimaksud saling bersesuaian dengan denganketerangan para saksi Penggugat antara lain saksi Haji Abdul Wahab Ipa yangmenerangkan bahwa Sebelum Indonesia merdeka, Sanana berada di bawah kesultananTernate dengan hukum adatnya dan yang memegang/pemimpin adat saat itu diSanana adalah
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : H. HAIRUDDIN Bin H. M. KASIM
136 — 98
Masyarakat pedesaan pada umumnya masih tunduk padahukum adatnya, tidak terbiasa menggunakan bukti tertulis sebagaialat pembuktian hak atas tanahnya. Pada umumnya mereka hanyamampu membuktikan hak atas tanahnya dengan bukti nyatabahwa ia menduduki atau menguasai secara fisik tanahnyatersebut.
Masyarakat pedesaan padaumumnya masih tunduk pada hukum adatnya, tidakterbiasa menggunakan bukti tertulis sebagai alatpembuktian hak atas tanahnya. Pada umumnya merekahanya mampu membuktikan hak atas tanahnya denganbukti nyata bahwa ia menduduki atau menguasai secarafisik tanahnya tersebut.
145 — 231
berarti6465tombak yang ditancapkan, bukan mata tombaknya melainkan ujungbagian belakang tombaknya;e Bahwa dalam perjalanan pengolahan lahan UMBU JODU membagibagikan tanah kepada semua warga KABISU ANATABOLU dengancara dibagi untuk tiap rumah besar, sehingga ada istilah LATA DUMAUMMA / LATA DUNGU UMA;e Bahwa adapun rumahrumah besar yang ada didalam KABISUANATABOLU yaitu UMA BAKUL ANATABOLU, UMA ADUNG, UMA BAKULBANI MATA, UMA ANA LEPA KABATA, dan UMA WAILENGU MAJAGA.Nama Kabisu Anatbolu dalam syair adatnya
(satu) ekor babi, dan dalam acara itu dirangkaidengan acara taritarian Kataga dan Reja serta Lantunansyairsyair adat yang dalam istilah adat disebut TONGULI atauartinya menyampaikan halhal penting kepada khalayak6868ramai atau seluruh peserta pesta oleh masingmasing UMBUDJAMMA dan KABISU ANATABOLU;Bahwa pada saat pesta itu, UMBU DJAMMA dalam syairadatnya (TONGULI) menyatakan bahwa TANAH SAWAH YANGSAYA (UMBU DJAMMA) GARAPHANYALAH DIPINJAMKAN KEPADA SAYA UNTUK MENDAPATKANHASI/L atau dalam sebutan adatnya
Umbu Djama yang telah meminjam tanah kepadaUmbu Reiku Daitana, sedangkan Keba Haba ora tidakmenceritakan tentang proses acara adatnya;Bahwa Keba Haba Ora menceritakan kepada saksi, bahwa tanahyang dipinjam oleh Umbu Djama sudah berupa sawah karenasudah dibuat oleh Umbu langang;Bahwa saksi kenal dengan saksi Anderias Delu Oli Praing, namunikut acara syukuran yang diselenggarakan alm. Umbu Djamasaksi tidak tahu;Bahwa pada waktu alm.
34 — 26
Sebelah Barat berbatasan dengan ParetBahwa saksi tidak menegtahui Proses adatnya , yang saksitahu kalau Pak Madia OE selaku tokoh adat LampungTeladas;Bahwa saksi mengatakan megetahui bahwa SyamsudinJauhari dan kawan kawan adalah pendatang bukan aslipenduduk Sungai Nibung;.
UMARUL FARUQ, SH.
Terdakwa:
1.MARTINUS RUFPANG
2.LINO DUMA
495 — 103
dan Saudara BERTUSmenjawab bahwa saksi sebagai Sekretaris Lembang BatualuSelatan;Bahwa selanjutnya saudara HENRI menjelaskan bahwa tadi kamiamankan 2 (dua) buah shain saw di dalam kawasan hutan diLembang saudara dan tolong disampaikan kepada Pak Lembangnyakarena sementara melakukan kegiatan dalam kawasan hutan danchain saw kami amankan;Bahwa yang saksi ketahui bahwa sampai saat ini belum ada satuorang pun dari masyarakat/penduduk dari Tondok Kao LembangBatu Alu Selatan yang mendaftarkan tanah adatnya
Pembanding/Penggugat II : POLTER SIHOTANG Diwakili Oleh : MANGAPUL MARBUN, S.H.
Pembanding/Penggugat III : LAMSON SIHOTANG Diwakili Oleh : MANGAPUL MARBUN, S.H.
Terbanding/Tergugat I : GEMOS SIHOTANG
Terbanding/Tergugat II : ANGGIAT SIHOTANG
Terbanding/Tergugat III : JHONNER SIHOTANG
Terbanding/Tergugat IV : MARTALENA SIHOMBING
Terbanding/Tergugat V : TIGOR SITUMORANG
Terbanding/Tergugat VI : VIKTOR SITUMORANG
124 — 59
adalahJhonner Sihotang (tergugat 3)o Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari orang tua saksi bahwadahulu orang tua saksi dan Amani Naopat berteman dan bersamasama mengerjakan ladang diatas tanah terperkara tersebut dengannmenanam ubi;o Bahwa menurut cerita orang tua saksi bahwa saat itu amani naopatmerasa kasihan dengan amani Tiomina (Alexander Situmorang)sehingga diajak oleh Amani Naopat untuk tinggal ditanah perkara;o Bahwa pemberian tanah tersebut hanya diberikan begitu saja tanpadibuat acara adatnya
802 — 1063
Putusan MahkamahKonstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUUXIII/2015, tanggal 27Oktober 2016 (Awak Rijan selaku anggota Kesatuan Masyarakat HukumAdat Dayak yang memungut hasil perkebunan dari atas tanah ulayatnya(tanah adatnya) tidak dapat dihukum/ dipidana menurut putusanMahkamah Konstitusi tersebut).Bahwa jelas dalam perkara ini UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014tentang Perkebunan telah berlaku, maka yang diberlakukan tentu adalahHalaman 65 dari 117 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksnundangundang
Putusan MahkamahKonstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUUXIII/2015, tanggal 27Oktober 2016 (Awak Rijan selaku anggota Kesatuan Masyarakat HukumAdat Dayak yang memungut hasil perkebunan dari atas tanah ulayatnya(tanah adatnya) tidak dapat dihukum/ dipidana menurut putusanMahkamah Konstitusi tersebut).Bahwa jelas dalam perkara ini UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014tentang Perkebunan telah berlaku, maka yang diberlakukan tentu adalahundangundang yang baru tersebut.
Pembanding/Tergugat II : PUNGUAN SITUMORANG Diwakili Oleh : Jaingat Sihaloho, S.H.
Pembanding/Tergugat III : LAMHOT TIORAJA SIHALOHO Diwakili Oleh : Jaingat Sihaloho, S.H.
Pembanding/Tergugat IV : KEPALA DESA PARBABA DOLOK Diwakili Oleh : Jaingat Sihaloho, S.H.
Terbanding/Penggugat : Ir. BONJOL BERNARDUS SILALAHI, MSc
Turut Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR
105 — 118
Unsur masyarakat Adat, yaitu terdapatnya sekelompok orangyang masih merasa terkait oleh tatanan hukum adatnya sebagaiwarga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yangmengakui dan menerapkan persekutuan tersebut dalamkehidupan sehari hari;b. Unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yangmenjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukumtersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya seharihari;c.
1.DOLFINUS RUMAROPEN
2.MARKUS RUMAROPEN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SORONG
223 — 85
Dan HakPengelolaan yang menyebitkan Pemberian hak atas tanah adalahpenetapan pemerintah yang memberikan sesuatu hak atas tanahnegara, termasuk pemberian hak diatas Hak Pengelolaan.Dengan demikian berdasarkan sertipikat in casu (objek sengketaa quo) dapat dilihat dasar penetapan pemberian Hak GunaBangunan pada tanah objek sertipikat in casu adalah berasal daritanah negara, sehingga dalil Penggugat yang menyatakanbahwa keret/marga Bawela tidak pernah menjual/menukarkan/melepaskan/mengalihkan tanah adatnya
1.J P M RIDHO SILALAHI ALS RIDO BIN ALM JUSTIN
2.ALFIAN ALS PIAN BIN BAKAR J
3.ALINUH HARAHAP ALS HARAHAP BIN ARIFIN
Termohon:
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Rokan Hulu
38 — 81
dalam melaksanakankegiatannya di Desa Rambah Hilir Timur tersebut adalah sebagai KepalaSuku/Datuk Adat yang dapat menyelesaikan persoalan terhadap AnakKemanakan yang di bawah naungan Suku Ampu salah satunya denganmelaksanakan Mediasi ataupun Musawarah dan Mufakat;Bahwa PEMOHON Atas Nama J.P.M Ridho Silalahi Als Rido Bin (Alm)Justin dan PEMOHON Atas Nama Alfian Als Pian Bin Bakar adalah AnakKemanakan yang berasal Dari Suku Ampu yang merupakan Alinuh HarahapBin Almarhum Arifin Harahap sebagai Datuk Adatnya
66 — 41
Djawa Meo (Lk) melahirkan Anak : Palo Ngete ( Pr) dan SikoNgete (Lk), Kemudian Palo Ngete (Pr) kawin dengan Langa Bai (Lk)menghasilkan 3 (tiga) orang anak masingmasing bernama :1) Rufina Ngete (Pr) Penggugat I2) Agnes Sebo (alm)3) Elisabeth Dopo (Pr) Penggugat III ,dimana secara adat Elisabeth Doposudah keluar (Dhekzo Lega Ema) dan mendiami rumah Adat danmenguasai tanah warisan pihak Bapaknya. sehingga Rufina Ngete (Pr)Penggugat I menjadi Ahli Waris yang sah dari tanah tersebut di atas besertaRumah adatnya
101 — 32
Simbulan sekitar 1 (satu)kilometer.Antara Janatar Lingga dengan Joker Sagala setahu saksi masihbersaudara tapi tidak sekandung.Setahu saksi Janatar Lingga maupun Joker Sagala tidak ada menguasaitanah milik orang lain.Hak ulayat masih dikenal ada di desa Temba.Benar menurut hal ulayat jika seorang ingin mempunyai tanah di desa itumaka orang itu harus permisi dari pemegang hal ulayat.Tujuan orang itu permisi kepada pemegang hal ulayat supaya orang itubisa mengusahai tanah yang dimintanya itu.Menurut adatnya
KASTUBI SIAN GANTA ANTANG
Tergugat:
PT AGRO LESTARI SENTOSA
120 — 31
terakhir Saksi ke lokasi tanah sengketa tersebut padatahun 2003; Bahwa setiap surat tanah yang dikeluarkan oleh Saksi selamamenjabat sebagai Kades ada dibuatkan catatan dalam buku agendatanah desa; Bahwa saksi tidak tahu, apakah surat tanah milik Penggugattersebut dicatatkan dalam buku agenda tanah desa atau tidak; Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dan tidak tahu terkaitperdamaian antara Penggugat dengan Tergugat; Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah Penggugat ada atautidak mendaftarkan ulang tanah adatnya
70 — 23
membeli tanah tersebut Penggugat ada menyuruhorang lain untuk menggarap tanah tersebut;e Bahwa pada saat penjualan dari orang tua saya Hartop Paru ke Penggugattahun 2010 masih sertifikat HGB;e Bahwa pada saat penjualan dari orang tua saksi ke Penggugat, yang saksitahu ada pelepasan adat tahun 2009, dan dapat saksi jelaskan bahwasebenarnya jual beli antara ayah saksi dengan Penggugat terjadi pada tahun2009, namun pengurusannya ditahun 2010 karena ada sedikit masalah jadi,kita urus lebih dulu pelepasan adatnya
62 — 58
dalildalil gugatannya ;Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebutdiatas bahwa Majelis Hakim terlebin dahulu akan menguraikan tentangketentuan hukum yang berlaku khususnya hukum adat di Minangkabau denganmemperhatikan pula aspek hukum yang berkaitan dengan hak kewarisanmenurut hukum adat Minangkabau, sebagai berikut :e Bahwa masyarakat Minangkabau dengansistem kekerabatan berdasarkan garisketurunan perempuan (matrilineal) hinggasaat ini masih menjunjung tinggi keberlakuanhukum adatnya
66 — 21
Peranan TuaTeno mewakili sukunya untuk membagi lingko kepada semuapenduduk dalam kampung yang disebut Sor Moso (orang yang berhakmenerima sebidang tanah ladang) peranan Tua Gendang seorangPemimpin adat yang mengatur tata tertio kehidupan warga kampungmisalnya berkelahi, melukai sesamanya dendanya Ayam, Kambingbahasa adatnya disebut Wunis Agu Tahang obat untuk mengobatiorang luka, dan orang lakilaki atau perempuan melihat orang sedangmandi Bugil denda Ayam, Kambing dan warga kampung yangmelanggar
137 — 56
.; Bahwa untuk daerah seperti Desa Adat Perasi yang adatnya sangat kuat dankentalmustahil dilibatkan atu diikut sertakan sebagai penanggung jawabpekerjaan Adat dan Agama jika tidak ada hubungan darahh seperti antaraseorang bapak dengananak. ; Bahwa pada seitar tahun 2007 Penggugat dihadapakan pada sebuahpermasalahan adat dimana ada seorang masyarakat yang bernama Suyastra(sekretaris Keliang Adat Perasi) melakukan protes kepada Keliang AdatBanjar Pengadangan (dalam hal ini tergugat sendiri) yaitu
1.HASOLOAN SITORUS
2.DENNI HENDARTO SITORUS
3.BRONSEN SITORUS
4.DESMON SITORUS
5.SIMON SAMPE SITORUS
6.RUDI HARTONO SITORUS
7.IRWANTO KRISMAN KASIANUS SITORUS
8.LAMBOK SITORUS
9.VANNY LAMRAYANI SITORUS
10.LISMER SITORUS
11.DORI UNTUNG LAMHOT SITORUS
12.BAGIOT BANGUN SITORUS
13.LANDO SITORUS
14.SURUNG SITORUS
15.FERDINAN SITORUS
16.CHANDRA SITORUS
17.ROBERTO KOKO GUNAWAN SITORUS
Tergugat:
1.Rahman Sitorus
2.Polmer Sitorus
3.Toga Maruli Sitorus
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir
97 — 96
Dan dalam ayat 3 menyatakan: masyarakathukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatananhukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukumkarena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasarKETURUNAN. Dan Pasal 3 menyatakan: pelaksanaan hak ulayatmasyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tidakdapat lagi dilakukan terhadap bidangbidang tanah yang pada saatditetapkanya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6:a.
Bahwa dalam Pasal 4 ayat (1), a, peraturan MenteriNegara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 5tahun 1999, tentang Pedoman Penyelesaian Masalah HakUlayat Masyarakat Hukum Adat;, menyatakan; Penguasaanbidangbidang tanah yang termasuk tanah ulayat sebagaimanadimaksud dalam pasal 2 oleh perseorangan dan badan hukumdapat dilakukan oleh warga masyarakat hukum adat yangbersangkutan dengan hak penguasaan menurut ketentuanhukum adatnya yang berlaku, yang apabila dikehendaki olehpemegang haknya
117 — 15
itu sendiri,kemudian Menjaga keutuhan nagari, Menjaga aset nagari, Asetpemerintah dan Menjaga hubungan keliling sempadan dari nagaritersebut, Kemudian melaporkan halhal yang akan dilakukanselaku Walinagari kepada atasan yaitu Bupati Sijunjung, kemudianHalaman 27 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN SwMembina masyarakat itu di dalam hal berkehidupan adat bersandisyarak, syarak bersandi kitabullah;Bahwa masyarakat padang sibusuk adalah masyarakat yangmayoritas beragama islam dengan adatnya