Ditemukan 1961 data
Urut Berdasarkan
Register : 10-10-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr Tanggal 1 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ANAK AGUNG GDE PUTRA, SH.
Terdakwa:
H. MUHIR, S.Kep.
261 — 285
ANAK AGUNG GDE PUTRA, SH.
Terdakwa:
H. MUHIR, S.Kep.
261 — 285
Bahwa saksi tidak pernah memesan makanan dan tidak ada kata katayang menyinggung Walikota;Terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap padaketerangannya;Saksi 2: MAHESTY CAHYA ALIM, S.H: Bahwa saksi adalah sebagai Staf Pidum pada Kejaksaan Negeri Mataram; Bahwa saksi bersama dengan Gufron pernah menerima surat perintah daripimpinan pada tanggal 13 September 2018 untuk mengamati gerakan dariterdakwa; Bahwa perintah tidak disebutkan namanya tetapi hanya disebut anggotadewan; Bahwa pada tanggal
Putus : 19-12-2019 — Upload : 05-05-2020
Putusan PN CIBINONG Nomor 410/Pid.B/2019/PN.Cbi Tanggal 19 Desember 2019 — SURYANA
1160 — 1370
1160 — 1370
W10650 dantanggal 24 Juli 1986 W 1937 No.80) menyebutkan tipu daya adalah tindakantindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untukmembuka jalan bagi kesankesan dan gambarangambaran yangsesungguhnya tidak benar;Menimbang, bahwa menurut Prof.Satochid Kartanegara menggunakansuatu rangkaian katakata bohong adalah serangkaian katakata yang terjalinhingga sedemikian rupa, sehingga katakata tersebut mempunyai hubunganantara yang satu dengan yang lain dapat menimbulkan kesan seolaholah katayang
Register : 03-08-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi Tanggal 10 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
H. DJAINUDDIN RASYID, SH.,MH.
Terdakwa:
GUSRIN
142 — 58
H. DJAINUDDIN RASYID, SH.,MH.
Terdakwa:
GUSRIN
142 — 58
menentukan Hakim wajibmenggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan dalammasyarakat, karena itu pula menurut ketentuan Pasal 10 ayat 1 UU Nomor48/2009, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili danmemutus Suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak adaatau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, dalam halyang demikian undangundang memberi kuasa kepada Hakim untukmenetapkan sendiri maknanya ketentuan undangundang itu artinya suatu katayang
Register : 23-09-2009 — Putus : 29-10-2010 — Upload : 21-11-2011
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 30/G/2009/PTUN-SMD Tanggal 29 Oktober 2010 — - DAYANG JOHARIAH, S.Pd. - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA; CAMAT SAMARINDA SEBERANG; HERMANSYAH CANDRA; DEVY KALALO; DEASY KALALO; RUDY SAMALO; USMAN ISMAIL; SILVIA GO; DJOENAEDI LIMANO; X. R. DIKDIK SATIA; H. HAMJAH; XII. LIM YULIANA RITA INDRIAWATI; XIII. FERMINA TUKO ANYANG; OLIVIA L. L. SATIA; ALI ABDURRACHMAN; XVI. SURIANSYAH HS.
206 — 115
206 — 115
Apabila tak bermasalah mengapatimbul controversial dipihak Kerajaan Kutai Kertanegara mengenai keabsahanPage 99 of 203991.6surat waris/hibah yang Penggugat pegang, jadi dengan kata lain jangan duluPenggugat menganggap warga RT 035 KelSei Kledang Kec.SamarindaSeberang, termasuk Tergugat II Intervensi sebelas atau PIHAK LAIN katayang digunakan Penggugat dalam kalimat gugatannya.
Register : 16-06-2014 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 16-06-2014
Putusan PN SURAKARTA Nomor 79/PID.SUS/2013/PN Skt Tanggal 19 Desember 2013 — ANTHON WAHJUPRAMONO, SH., MHum VS JPU
166 — 82
166 — 82
saksi Ahli tidak bisa mengatakanboleh dan tidak boleh;Bahwa tidak boleh menggunakan katakata bernada ancaman kepada oranglain;Bahwa perlu Ahli luruskan bahwa kata sapa yang kategori kasar atau joroktidak bisa dan tidak boleh digunakan baik dalam bahasa lesan atau bahasa tulis;Bahwa Ahli hadir dalam persidangan ini sebagai saksi tidak dalam keadaantakut;Bahwa katakata tersebut Ahli luruskan disini berarti adalah pada saat bahasaitu diucapkan di lapangan sebagai contoh ketemu sahabat lama dan ada katayang
Putus : 25-05-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN KENDARI Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi Tanggal 25 Mei 2018 — AHMAD Bin PUANG KUSE
144 — 102
144 — 102
menentukan Hakim wajibmenggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan dalammasyarakat, karena itu pula menurut ketentuan Pasal 10 ayat 1 UU Nomor48/2009 Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa,mengadili danmemutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak adaatau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, dalam halyang demikian undangundang memberi kuasa kepada Hakim untukmenetapkan sendiri maknanya ketentuan undangundang itu artinya suatu katayang
Register : 04-10-2016 — Putus : 28-12-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg. Tanggal 28 Desember 2016 — EDISON MARUDUT MARSADAULI SIAHAAN
194 — 84
194 — 84
Unsur memberi sesuatu Menimbang, bahwa kata perbuatan memberi merupakan bentuk katayang sudah umum dan dapat dipahami oleh setiap orang dalam tata bahasaIndonesia serta setiap orang sudah mengetahui maksud dan arti kata tersebut ,sedangkan kata sesuatu adalah menunjuk pada kata kebendaan baik berupabenda berwujud misalnya berupa barang maupun benda tidak berwujudmisalnya berupa fasilitas ;Menimbang, bahwa pengertian unsur memberi sesuatu berartimenyerahkan sesuatu itudapat berupa apa saja , apakah
Putus : 19-03-2015 — Upload : 13-05-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 62/Pid.Tipikor/2014/PN Smr Tanggal 19 Maret 2015 — Ir. RUDI ANGGIATNO MT.,Als.RUDI Bin SUPARMAN
138 — 32
138 — 32
Acara PemeriksaanhasilPekerjaan; Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan BeritaAcara Penerimaan Barang namun Saksi menolakmenandatanganinya.Bahwa saksi pernah ditemui oleh Saksi FERRY LAMMA,A.Md padatanggal 11 Desember 2012 sekira jam 08.00 Wita setelah apel pagidan menceritakan bahwa telah dipanggil oleh saudara kepala DinasPendidikan Drs NIZARUDDIN yang mana meminta Sdr FERRYLAMMA untuk menandatangani Berita Acara pemeriksaan barangdan Sdr FERRY LAMMA juga menyampaikan kepada Saksi kata katayang
Register : 01-08-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 30-04-2020
Putusan PN CIBINONG Nomor 409/Pid.B/2019/PN.Cbi Tanggal 19 Desember 2019 — * Pidana
MAULANA SYAHZIHAN
442 — 2039
442 — 2039
Satochid Kartanegara menggunakansuatu rangkaian katakata bohong adalah serangkaian katakata yang terjalinhingga sedemikian rupa, sehingga katakata tersebut mempunyai hubunganHalaman 176 dari259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbiantara yang satu dengan yang lain dapat menimbulkan kesan seolaholah katayang satu membenarkan katakata yang yang lain, padahal sesungguhnya tidaksesuai dengan kebenaran, sedangkan Hooge Raad telah mengartikanperbuatan menggerakkan orang lain dengan memakai rangkaian katakatabohong
Putus : 03-05-2018 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kdi Tanggal 3 Mei 2018 — RUSMIN NURIADIN, ST.,M.PA
314 — 314
314 — 314
menentukan Hakim wajibmenggali, mengikutidan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan dalammasyarakat, karena itu pula menurut ketentuan Pasal 10 ayat 1 UU Nomor48/2009 Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa,mengadili danmemutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak adaatau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, dalam halyang demikian undangundang memberi kuasa kepada Hakim untukmenetapkan sendiri maknanya ketentuan undangundang itu artinya suatu katayang
Register : 08-11-2016 — Putus : 02-02-2017 — Upload : 27-02-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI Tanggal 2 Februari 2017 — OILEX (WEST KAMPAR) LIMITED >< PT.SUMATERA PERSADA ENERGI CS
176 — 110
176 — 110
Bahwa dengan demikian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yangdiajukan oleh Penggugat saat ini salah alamat/tidak tepat dalam arti katayang patut digugat adalah Tergugat s/d Tergugat V, sedangkan TergugatXXIll sebagai perusahaan yang mempunyai tagihan kepada Tergugat Halaman 176 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKIadalah termasuk pihak yang dirugikan dan sudah sepantasnya tidakdijadikan Tergugat dalam perkara aquo.
Putus : 28-09-2015 — Upload : 17-02-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn Tanggal 28 September 2015 —
89 — 180
89 — 180
adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabatpemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi ataukepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangantersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidakmencampuradukkan kewenangan.Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 977 K/PID/2004 disebutkan bahwapengertian "menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalamHukum Pidana, maka Hukum Pidana dapat mempergunakan pengertian dan katayang
Putus : 19-03-2015 — Upload : 13-05-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 63/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr Tanggal 19 Maret 2015 — RAMDAN YUSUF, ST.,SE., Bin YUSUF
65 — 7
65 — 7
Pemeriksaan hasilPekerjaan; Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan BeritaAcara Penerimaan Barang namun Saksi menolakmenandatanganinya.Bahwa saksi pernah ditemui oleh Saksi FERRY LAMMA,A.Md padatanggal 11 Desember 2012 sekira jam 08.00 Wita setelah apel pagidan menceritakan bahwa telah dipanggil oleh saudara kepala DinasPendidikan Saksi Drs NIZARUDDIN yang mana meminta Sdr FERRYLAMMA untuk menandatangani Berita Acara pemeriksaan barangdan Sdr FERRY LAMMA juga menyampaikan kepada Saksi kata katayang
Putus : 01-09-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2407 K/PID.SUS/2015 Tanggal 1 September 2016 — T. DARWIS DJAFAR, S.P. bin T.M. DJAFAR OEBIT, dkk
133 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
133 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Teranglah, bahwa dalam hal sedemikianundangundang memberi kuasa kapada Hakim untuk menetapkansendiri maknanya ketentuan undangundang itu atau artinya suatu katayang tidak jelas dalam suatu ketentuan undangundang.
Putus : 16-05-2016 — Upload : 16-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 264 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 16 Mei 2016 — ARI SURYANTO, SP., bin PAIMO HADI WIYOTO
144 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
144 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
264 K/Pid.Sus/2016malah dialirkan kepada pihakpihak lain dengan hanya menempatkannya pada produk keuangan berupa deposito dan Money MarketAccount (MMA) dan bukan untuk kegiatan pembangunan pembangkitlistrik;Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 003/PUUIV/2006 tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan bahwa: PenjelasanPasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 sepanjang frasa katayang
Register : 23-06-2011 — Putus : 13-06-2011 — Upload : 21-10-2011
Putusan PA MEDAN Nomor 888/Pdt.G/2011/PA. Mdn Tanggal 13 Juni 2011 — Teddy Taufik, SH, MKN & Dina Aditya Ritonga, SH, MKN
73 — 7
73 — 7
Pada pertengkaran tersebut Tergugatsering memaki dan menghina Penggugat dengan kata katayang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami terhadapisterinya ; Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugatterjadi pada tanggal 25 Mei 2007 pukul 20.00 WIB dirumah orang tua Penggugat disebabkan Tergugat tidaksenang saudara sepupu laki laki Penggugat datangmenghadiri pesta perkawinan adik perempuan Penggugat dirumah orang tua Penggugat.
Register : 01-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR Tanggal 9 Mei 2017 — Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK
5374 — 9504
5374 — 9504
jumlahnya sangatsedikit, ahli akan bilang itu tidak layak, jadi sama seperti misalnya taditentang voice recognition, the lenght of speaker ketika dia ngomongminimum sepuluh detik, bagaimana kalau misalnya waktu speaker itungomong tidak sampai 10 detik, Ahli bilang gak bisa kita periksa karenatidak layak tidak memenuhi syarat untuk analisis, jadi kita lihat metodologiapa yang mau kita terapkan, kita implementasikan, kalau misalnya adalagi tadi yang Ahli jelaskan tentang voice recognition, metodologi katayang
Putus : 15-03-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST Tanggal 15 Maret 2012 — IR. RACHMAN HAKIM, MBA
149 — 39
149 — 39
Teranglah,bahwa dalam hal sedemikian UndangUndang memberi kuasa kapada hakim untukmenetapkan sendiri maknanya ketentuan UndangUndang itu atau artinya suatu katayang tidak jelas dalam suatu ketentuan UndangUndang. Dan hakim boleh menafsirsuatu ketentuan UndangUndang secara gramatikal atau historis baik recht maupunwetshistorise.
Putus : 04-07-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn Tanggal 4 Juli 2017 — - SONDANG BARITA N,ST
111 — 30
111 — 30
kemudian saksi jawab : saksi tidak tahuapa urusan dan permasalahan kalian dengan Pak SIBURIAN, ituurusan kalian kKemudian mereka bertiga menjelaskan kepada saksibahwa ada permasalahan mereka dengan TAGOR SIBURIAN danFRENKY MARIO LUMBANTOBING sempat mengeluarkan kata katayang tidak sopan kepada TAGOR SIBURIAN, selanjutnya FRENKYMARIO LUMBANTOBING meminta kepada saksi agar menyampaikanPutusan No. 08/Pid.Sus.
Putus : 04-07-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn Tanggal 4 Juli 2017 — - FRENKY MARIO LUMBAN TOBING
207 — 277
207 — 277
kemudian saksi jawab : saksi tidak tahuapa urusan dan permasalahan kalian dengan Pak SIBURIAN, ituurusan kalian kKemudian mereka bertiga menjelaskan kepada saksibahwa ada permasalahan mereka dengan TAGOR SIBURIAN danFRENKY MARIO LUMBANTOBING sempat mengeluarkan kata katayang tidak sopan kepada TAGOR SIBURIAN, selanjutnya FRENKYMARIO LUMBANTOBING meminta kepada saksi agar menyampaikanpermintaan maafnya atas perilakunya kepada TAGOR SIBURIAN,karena FRENKY MARIO LUMBAN TOBING mengaku sebelumnyasudah